Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 139266 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Laila Anggita Nurcahyani
"Isu rasial yang terjadi antara kulit putih dan non-kulit putih di Amerika Serikat selalu saja terhubung dengan isu relasi kuasa. Para kulit putih selalu berusaha untuk mengatur non-kulit putih di berbagai aspek. Isu relasi kuasa dan rasial yang akan dianalisa di dalam penelitian ini akan tergambarkan di dalam Four Brothers (2005), sebuah film yang disutradarai oleh John Singleton. Four Brothers adalah film yang mengisahkan tentang keluarga Mercer, keluarga antar ras, yang mengalami isu relasi kuasa dari para kulit putih di dalam lingkup keluarga itu sendiri. Juga bagaimana para kulit hitam berjuang untuk posisi mereka masing-masing.
Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap studi rasial dan relasi kuasa dengan mengaplikasikan isu-isu yang ada di dalam analisis film Four Brothers. Melalui karakter-karakter yang ada di dalam film, makalah ini menyimpulkan bahwa para kulit putih masih mendominasi masyarakat Amerika Serikat dan isu rasial di Amerika Serikat tidak sepenuhnya menghilang dan masih terjadi di belakang nama relasi kuasa.

The racial issues between the whites and non-whites in the US were always connected to the power relation issues. The whites always tried to rule the non-whites in any kinds of aspects. The power relation and racial issues that will be analyzed in this research is reflected in Four Brothers (2005), a movie directed by John Singleton. Four Brothers is a movie about Mercer family, an inter-racial family, who suffered from power relation issue from the whites in the family itself and how the blacks struggled for their position.
The purpose of this paper is to give a contribution to the studies of racial and power relation issues by applying the issues in the movie Four Brothers’s analysis. Through the characters in the movie, the paper concludes that the whites still dominate the US society and the racial issues in the US do not completely disappear and still occur behind the name of power relation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2014
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Firma Nanda Lestari
"Penelitian ini mencoba menganalisis kontra-stereotipe dari orang kulit hitam dan kulit putih pada film Black or White (2014). Bagaimana mereka digambarkan akan menjadi fokus pada penelitian ini. Dengan menggunakan analisis tekstual, penelitian ini menemukan bahwa orang kulit hitam digambarkan sebagai orang yang berpendidikan, berkualitas dan sukses. Sementara, orang kulit putih digambarkan sebagai orang yang tidak baik, pecandu alkohol dan penurut. Penelitian ini berkontribusi pada studi tentang representasi ras dengan memperlihatkan bahwa film ini menghadirkan kontra-stereotipe antara orang kulit hitam dan kulit putih, yang mana itu berarti diskriminasi ras masih terdapat pada masyarakat.

This research attempts to analyse the counter-stereotype of Blacks and Whites in Black or White (2014). How Blacks and Whites are portrayed will be the focus of this study. By using textual analysis, this study finds that Blacks are represented as educative, qualified and successful. Meanwhile, Whites are portrayed as bum, alcoholic and submissive. This study contributes to the study of racial representation by showing that this film represents counter-stereotype of Blacks and Whites, which means racial discrimination still exists in the society."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Michaila Shahnez Natasha
"Artikel ini menganalisa penggambaran dari tiga etnis melalui karakter-karakter utama pada drama medis House, M. D. yaitu Dr. Gregory House, Dr. Robert Chase, Dr. Eric Foreman dan Dr. Chi Park. Sebagaimana drama medis tidak hanya memaparkan dunia medis kepada penonton, namun juga membentuk persepsi publik mengenai bagaimana para praktisi kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan bekerja, artikel ini berupaya untuk menunjukkan bagaimana diskriminasi-diskriminasi rasial muncul pada otoritas dan keahlian biomedis para praktisi kesehatan. Melalui analisis tekstual, artikel ini berargumen bahwa drama ini tidak hanya mendekonstruksi dan memperkuat citra stereotipikal dari orang-orang Afrika-Amerika dan Asia, namun juga merepresentasikan supremasi kulit putih di Amerika Serikat.
This article analyses the portrayals of three different ethnicities through the leading characters, which are Dr. Gregory House, Dr. Robert Chase, Dr. Eric Foreman and Dr. Chi Park, in the medical drama House, M.D. As medical drama not only exposes the world of medicine to the audiences but also shapes public perceptions about how the physicians and health care system work, this article attempts to show how racial discriminations occur among the physicians? biomedical authority and expertise. Through textual analysis, this article argues that the show not only deconstructs and reinforces the widely-accepted, stereotypical images of African-Americans and Asians but also represents white supremacy in the United States."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Cruz, Hernan Santa
New York: United Nations, 1971
341.4 CRU r
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mustawalena
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S12514
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Hesti Armiwulan S.
"Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sesungguhnya telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami dari UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada paham kedaulatan rakyat, negara yang berdasar pada hukum serta sistem Konstitusi. Artinya berdasarkan ketiga pilar tersebut maka adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dari Demokrasi, Negara Hukum dan Sistem Konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi bagi semua orang yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun sepanjang perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ternyata masih ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan adanya jaminan terhadap kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi yang merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh adalah praktik diskriminasi rasial yang tetap menjadi current issue di semua rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan di era Reformasi yang menyatakan sebagai pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia justru praktik diskriminasi rasial yang berujung pada konflik horisontal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan diskriminasi rasial sangat potensial terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis (multi etnis) serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sementara harus diakui bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan belum dapat menghentikan praktik-praktik diskriminasi rasial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berbagai peraturan perundang-undangan tidak cukup menjawab persoalan mengenai diskriminasi ras dan etnis. Studi tentang etnis Tionghoa yang dilakukan secara komprehensif diharapkan mampu untuk memetakan problematika diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sekaligus membangun kesadaran bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang tepat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang secara terus menerus menyuarakan perlawanan terhadap praktik diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa, namun di sisi yang lain dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa juga disebut sebagai sebab praktik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap etnis yang lain. Model pendekatan hukum hak asasi manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang namun disisi yang lain juga diperlukan adanya pembatasan kebebasan dengan tujuan untuk menghormati kebebasan tersebut. Hukum hak asasi manusia memuat larangan diskriminasi atas dasar apapun termasuk larangan diskriminasi rasial, namun untuk mewujudkan prinsip kesetaraan diperlukan juga langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tindakan affirmatif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan diskriminatif. Selain itu untuk sampai pada penyelesaian akar masalah diskriminasi rasial maka memaknai keadilan yang diwujudkan dalam sistem hukum yang intergratif dan tersedianya mekanisme penegakan yang komprehensif adalah sebuah keharusan dalam paham konstitusionalisme.

Since the beginning the Republic of Indonesia in fact, already had commitment to respect and uphold human rights. This could be understood from Constitution of Republic Indonesia 1945 which stated that Indonesia is a country based on the understanding of sovereignty, which is based on Rule of Law and Constitution system. That is based on three pillars guarantees the recognition and protection of human rights is one of the principles of Democracy, Rule of Law and Constitution System should be realized in Constitutional law system. This brought a consequence for the State, which has obligation to guarantee freedom, equality and the principle of non-discrimination for all people that should be reflected in governance. This matter has been specified in Paragraph I of Article 28 (4) and (5) the Constitution of Republic Indonesia 1945. However, throughout as long as the experiences of Indonesia, the lack of state enforcement practices that do not reflect a guarantee of liberty, equality and non-discrimination principles which is the essence of the protection of human rights. One example is the practice of racial discrimination that remains as current issue in all regimes of governance in Indonesia, even in reformation era that states as a more democratic government and respect for human rights is precisely the practice of racial discrimination that leads to horizontal conflicts occur in various areas Indonesia. The issue of potential racial discrimination occurred in Indonesia, considered the vast amount of people from different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low. While it must be admitted that so far, the efforts have not been able to end the practice of racial discrimination. The motto Unity in Diversity and the various laws and regulations do not adequately addressed the question of racial and ethnic discrimination. The study of ethnic Chinese that has been done, hopefully will be able to comprehensively map the problem of racial and ethnic discrimination in Indonesia as well as build awareness on how to form the legal protection to end the practice of racial discrimination in Indonesia. Ethnic Chinese is one of the ethnic that continually active engaged in opposition to practice of racial discrimination faced by ethnic Chinese, but on the other hand by the Chinese economic dominance also mentioned as the reason for the practice of racial discrimination committed by the Chinese against other ethnic groups. Model approach to human rights law can be used as an analytical knife to stop the practice of racial discrimination in Indonesia. Human rights law guarantees freedom of every person, but on the other also required the restriction of freedom in order to respect these freedoms. Human rights law includes the prohibition of discrimination on any ground, including the prohibition of racial discrimination, but to embody the principle of equality is also required special measures (affirmative action) aimed at specific communities. Affirmative action is a distinction that should not be considered as discriminatory acts. In addition to the completion of the root of the problem of racial discrimination, therefore to make sense of justice embodied in the legal system integrative and the availability of a comprehensive enforcement mechanism is a necessity in understanding of constitutionalism.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Noorasri Ranahaura Wandawa
"Artikel ini berfokus pada diskriminasi rasial yang terjadi di Prancis pada lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste. Lagu ini menjelaskan mengenai kehidupan yang dialami oleh narator Aku, sebagai seorang imigran, yang hidup dalam kesengsaraan akibat adanya ketidakadilan di lingkungan tempat tinggalnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis struktural dan analisis semiotika yang mengacu pada teori Roland Barthes melalui analisis aspek semantik dan pragmatik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan analisis pada lirik lagu. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa lagu rap Jeune de Banlieue karya Disiz La Peste mengangkat salah satu permasalahan yang sering terjadi di Prancis, yaitu diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial dalam lagu ini diperlihatkan melalui gambaran kehidupan narator Aku dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, serta kondisi fisik, yang memberikan dampak buruk terhadap kaum imigran di Prancis terutama di banlieue.

This article focuses on racial discrimination found in France according to the rap song Jeune de Banlieue by Disiz La Peste. This song tells the life experienced by the narrator, I, as an immigrant, who lives in misery due to injustice in his neighborhood. The theory used in this study is the theory of structural analysis and semiotic analysis which refers to the theory of Roland Barthes through the analysis of semantic and pragmatic aspects. The method used in this study is a qualitative method by analyzing the song lyrics. The results of this study show that Jeune de Banlieues rap song by Disiz La Peste raises one of the social issues that has become a polemic in France, that is racial discrimination. Racial discrimination in this song is shown through the description of the narrators life in various aspects of life such as social, economy and physical conditions, which had a negative impact on immigrants in France, especially in banlieue."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2019
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>