Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi pengusaha Kawasan Berikat (KB). Perusahaan yang diteliti adalah PT XYZ yang berdiri sejak tahun 1998 sebagai penerima fasilitas KITE dan sejak tahun 2012 berubah menjadi pengusaha Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pada PMK 253/PMK.04/2012 dan PMK 254/PMK.04/2012 tidak lagi memberikan pembebasan pada PPN dan PPnBM serta sanksi yang memberatkan perusahaan sebesar 100% hingga 500% untuk realisasi ekspor yang tidak sesuai dengan pengajuan, selain itu fasilitas Kawasan Berikat memberikan manfaat-manfaat bagi PT XYZ seperti adanya penangguhan Bea Masuk, Cukai, serta PPN dan PPnBM sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan dan hasil barang yang telah diproduksi dapat dijual di dalam Daerah Pabean sebanyak-banyaknya 25% dari realisasi ekspor/penyerahan ke Kawasan Berikat dari tahun sebelumnya.

---

This study aims to analyze the implementation of the Facility for Export Purpose (KITE) associated with the phenomenon of a decrease in the receiving facility and the changes become bonded entrepreneurs (KB). Companies studied were the XYZ Ltd. was founded in 1998 as a recipient of KITE facilities and since 2012 turn into bonded entrepreneurs. The approach used in this study is descriptive qualitative approach. The results of this study that the PMK 254/PMK.04/2012 and 253/PMK.04/2012 no longer give exemption on VAT and luxury sales as well as sanctions that incriminate the company by 100% to 500% for export realization that does not comply with the filing, bonded facility additionally provide benefits for XYZ Ltd. as the suspension of import duty, excise, VAT and luxury sales and thus affect the company's cash flow and results that have been produced goods can be sold in the customs area as much as 25% of the export realization / delivery to bonded zones from the previous year."

"Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atas Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) dengan melakukan studi kasus pada PT X. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi KITE IKM pada PT X dan seperti apa hambatan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif (post positivist) dengan melihat fenomena lapangan dari sisi teori implementasi kebijakan; dengan tujuan penelitian deskriptif; manfaat penelitian murni; dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan wawancara mendalam; penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu Maret-Juni 2021. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa implementasi kebijakan KITE IKM pada PT X berdasarkan content kebijakan menunjukan bahwa kepentingan dari penyusun kebijakan yang selaras; dan Efisiensi Biaya dan Efisiensi Waktu merupakan manfaat yang diperoleh oleh PT X, sedangkan berdasarkan context kebijakan menunjukan bahwa semua lembaga perumus kebijakan dari atas hingga bawah memiliki karakteristik yang menunjang kebijakan ini. Hambatan dari Implementasi KITE IKM pada PT X terletak penyelesian jaminan yang menimbulkan biaya dwelling time. Selain hambatan tersebut, ditemukan hambatan lain, diantaranya: Tidak adanya data IKM orientasi ekspor; Perbedaan Pemahaman Regulasi KITE IKM antar perumus kebijakan; dan Implementasi Pengecualian Ketentuan Pembatasan atas IKM yang belum menyeluruh.

---

This study analyzes the implementation of the import facility policy for export destinations for Small and Medium Industries (KITE IKM) by conducting a case study at PT X. The purpose of this study is to analyze how the implementation of KITE IKM at PT X is and what are the obstacles to the policy. This research was conducted with a quantitative approach (post-positivist) by looking at field phenomena from the theory of policy implementation; with the aim of descriptive research; pure research benefits; carried out with library study techniques and in-depth interviews; this research was conducted in the period March-June 2021. From the results of this study, it was found that the implementation of the KITE IKM policy at PT X based on policy content showed that the interests of policy makers were aligned; and Cost Efficiency and Time Efficiency are the benefits obtained by PT X; while based on the policy context it shows that all policy-making institutions from top to bottom have characteristics that support this policy. The obstacle to the implementation of KITE IKM for PT X lies in completing the guarantee which incurs dwelling time costs. In addition to these obstacles, other obstacles were found, including: No data on export-oriented SMEs; Differences in Understanding of KITE IKM Regulations between policy makers; and Implementing Exceptions to Restriction Provisions on SMEs that have not been comprehensive."

"Dalam rangka mendorong kinerja ekspor, Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memberikan stimulus, salah satunya melalui pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE tersebut berupa pemberian pembebasan dan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta Pengembalian Bea Masuk. Selama 10 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 kali perbaikan fasilitas KITE, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari nilai dan perubahan kebijakan KITE terhadap nilai devisa ekspor dengan menggunakan model regresi metode general least square (GLS). Penelitian menguji hubungan nilai ekspor dari 7 sektor industri manufaktur dari tahun 2005 sampai 2019 dengan nilai pembebasan bea, nilai pengembalian bea, variable dummy kebijakan KITE pada tahun 2011, 2013, dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas KITE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai devisa ekspor. Nilai pembebasan dan pengembalian bea berkorelasi positif terhadap nilai ekspor. Selain itu, perubahan pemberian fasilitas KITE secara keseluruhan, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap nilai ekspor. Jenis industri yang paling sensitif terhadap kebijakan fasilitas KITE pembebasan adalah industri barang dari plastik dan jenis industri yang paling sensitif dengan perubahan kebijakan di tahun 2013 (relaksasi fasilitas KITE) dan perubahan kebijakan di tahun 2011 (pengetatan fasilitas KITE) adalah industri elektronik dan komponen. Sementara itu dari ketujuh jenis industri yang di teliti tidak ada satupun industri yang sensitif terhadap fasilitas KITE dengan skema pengembalian. Hal ini menunjukkan industri manufaktur dengan orientasi ekspor membutuhkan relaksasi aturan, kemudahan administrasi serta simplifikasi prosedur permohonan fasilitas KITE untuk dapat meningkatkan devisa ekspor.

---

The Indonesian government has been consistently providing stimulus packages to boost its export performance, e.g. by launching import duty drawback scheme through Ease of Import for Export Orientation (KITE) facility. The KITE facility covers rebates and exemptions on export duties such as import tariffs, value added taxes, and tax on luxury goods. KITE facility has been amended three times in the last decade and includes improvement on application procedures to claim duty exemptions and rebates. This study aims to identify the impact of the KITE facility on export values by using a regression model of general least square (GLS). Data on export values of seven manufacture sectors from 2005 to 2019 are used as a dependent variable along with a number of independent variables i.e. duty rebate values, duty exemption values, dummy variable on the KITE policy changes in 2011, 2013, and 2018. The study shows positive and significant correlation between the KITE facility and export values. Duty rebate and exemption values positively affect export values. In addition, changes in the KITE facility as a whole incentive package, including procedures relaxation and improvement on the KITE application, display a much greater and more significant impact on export values. Plastic goods industry shows the highest elasticity caused by changes in the KITE exemption policy and Electronics and components industry is most sensitive industry to policy changes in 2013 (relaxation of KITE facilities) and the policy changes in 2011 (tightening of KITE facilities). Meanwhile, out of seven studied industries, none of the industries were sensitive to KITE facility return scheme. This shows to increase export value, manufacturing industry with an export orientation needs regulation relaxation, ease of administration and procedure simplification for applying KITE facilities."

"Penelitian tentang Analisa Pengaruh Pemberian Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Terhadap Nilai Ekspor Indonesia.Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar; (2) melakukan uji apakah pemberian fasilitas KITE telah dlmanfaatkan secara optimal dengan memperhitungkan faktor (variabel) nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan faktor (variabel) jumlah uang beredar di Indonesia.Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat dan sumber bagi : (1) Pengambil kebijakan, guna meningkatkan fungsi dan manfaat pemberian fasilitas KITE dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dan sebagai sumber pembiayaan sektor perekonomian; (2) Dunia akademis dalam rangka memperluas wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan.Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data realisasi jumlah nilai ekspor Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta data jumlah uang beredar dan nilai tukar ruoiah terhadap dolar amerika yang diperoleh dari situs Bank Indonesia dan Departemen Perdagangan.Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh signifikan pemebrian fasilitas KITE terhadap jumlah nilai ekspor Indonesia. Tingkat signifikan dan manfaat pemberian fasilitas KITE ini masih dapat memberikan kontribusi yang lebih besar apabila pemberian fasilitas tidak hanya terhadap bahan baku. Pemberian fasilitas akan lebih mendorong naiknya nilai ekspor Indonesia apabila diberlakukan juga terhadap sarana atau peralatan industri pengolahan bahan impor tersebut sehingga mampu menaikkan daya saing produk ekspor Indonesia.Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya peningkatan nilai ekspor Indonesia, disarankan hal-hal sebagai berikut : (1) pemberian fasilitas yang diperluas terhadap kernudahan pemasukan mesin-mesin produksi yang pemanfaatannya untuk memproduksi produk ekspor; (2) memberikan bantuan tehnis dan ketrampilan dalam pengolahan bahan menjadi produk yang siap diekspor bagi produsen yang memanfaatkan fasilitas KITE; (3) melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas KITE sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud dan tujuan pemberian fasilitas. Dalam hal ini perlu dilakukan pengawasan melalui tehnik audit dan verifikasi terhadap pembukuan dan pengelolaan barang; (4) mensosialisasikan perangkat hukum dan peraturan yang jelas dan tepat serta mendukung, sehingga pengguna fasilitas tidak mengalami keraguan dan memiliki pengetahuan yang benar."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor KITE terhadap nilai ekspor manufaktur selama periode 2007-2017. Di samping itu penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan fasilitas KITE mana yang lebih berpengaruh mendorong peningkatan ekspor manufaktur Indonesia, apakah kebijakan full KITE yaitu dengan memberikan pembebasan dan/atau pengembalian terhadap bea masuk, PPN dan PPnBM atas impor bahan baku atau kebijakan partial KITE yang hanya memberikan pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk saja. Penelitian ini menggunakan data panel dengan periode mulai triwulan I tahun 2007 sampai dengan triwulan II tahun 2017 untuk 248 perusahaan penerima fasilitas KITE di seluruh Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pemberian fasilitas KITE sebesar 1 akan meningkatkan ekspor manufaktur di Indonesia sebesar 0,48 . Pemberian fasilitas KITE akan mendorong produktivitas perusahaan karena mampu menekan harga produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Hal yang sama juga terlihat dari hasil analisis untuk 10 komoditas ekspor utama KITE, dimana peningkatan pemberian fasilitas KITE akan berdampak kepada peningkatan ekspor komoditas tersebut. Komoditas yang memiliki dampak paling tinggi atas pemberian fasilitas KITE terhadap ekspornya adalah pada HS 94 Perabotan; keperluan tidur, kasur, alas kasur, bantalan kursi dan perabotan yang diisi semacam itu; lampu dan alat kelengkapan penerangan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya; bangunan prapabrikasi dan HS 64 Alas kaki, pelindung kaki dan sejenisnya; bagian dari barang tersebut . Hasil analisis untuk evaluasi kebijakan KITE menunjukkan bahwa kebijakan full KITE lebih mendorong peningkatan ekspor manufaktur Indonesia dibanding kebijakan partial KITE.

---

This research aims to analyze the effect of Import Facilities for Export Purposes KITE policy on Indonesia manufacturing export during 2007 2017. This research also evaluates which KITE facility policies are more influential to encourage Indonesia manufacturing exports, whether the full KITE policy is to provide exemption and or restitution on import duty, value added tax VAT and luxury goods tax on import of raw material or partial KITE policy which only gave exemption and or restitution of import duty. This study uses panel data from 1st quarter 2007 to 2nd quarter of 2017 conducted on 248 KITE facility receivers throughout Indonesia.The results showed that the increasing of KITE facility by 1 will increase the Indonesia manufacturing exports by 0.48 . The provision of KITE facilities will encourage the productivity of the company because it can suppress the production price so as to improve the competitiveness of domestic products in the international market. The same is also evident from results of the analysis for 10 main export commodities of KITE, where the increase of KITE facility will affect the increase of commodity exports. The commodities which have the highest impact on the provision of KITE facility to their exports are the goods from HS 94 furnishing, bedding, mattresses, mattresses pads, seat cushions and similar furnished furnishing, lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included illumination signs, illumination signboards and the like prefabricated buildings and the goods from HS footwear, footwear and the like parts of the articles . The results of the analysis for KITE policy evaluation show that KITE rsquo s full policy further encourages the increase of Indoneisa manufacturing exports compared to the partial policy of KITE."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang akan diaudit. Selain hal tersebut, penelitian ini ditujukan pula untuk mengetahui variabel manakah yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumiah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE.Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA. Adapun sampel yang digunakan adalah perusahaan fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA yang telah selesai di audit oleh Direktorat Verifikasi dan Audit dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Bea dan Cukai pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Berdasarkan data yang ada daiam data base Direktorat Verifikasi dan Audit, jumlah perusahaan yang teiah diaudit sebanyak 160 perusahaan.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif daiam bentuk studi hubungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE. Sehingga hasii prediksi tersebut akan dapat dljadikan dasar untuk memilih perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan diaudit.2. Variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah temuan audit adalah :a. Variabel (PA) atau Periode Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan periode audit akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan audit.b. Variabel (TA) atau Nilai Total Asset, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan nilai total asset akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan auditSaran dari penelitian ini adalah membakukan sistem targeting audit melalui penerapan manajemen risiko dengan menggunakan variabel periode audit dan nilai total asset untuk memprediksi jumlah tagihan audit. Kedua, memperbaiki serta membakukan program audit dan membakukan sistem evaluasi dan penilaian hasil audit. Ketiga, menetapkan perencanaan strategis pelaksanaan audit dengan mengkaitkan pelaksananaan audit dengan sistem pelayanan.

---

Purpose of this research is to know that risk management could be use to predict amount of audit finding that could be use as the basis to determine which company that would be audited and to know which variable that could be used to predict amount of audit findings in company obtained facility of Import Facilitate for Export Purpose (KlTE).

The population of this research is all the company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA. The sample used is company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA that have been audited by Directorate of Verification & Audit and Customs Regional Office since 2003 until 2005. According to the data base of Directorate Verification and Audit, there are 160 companies that have been audited.

Research method used is descriptive in a form of relation study by using qualitative and quantitative approach. The result of observation shows that:

1. Risk management could be used to predict the amount of audit finding of companies obtained KITE facility. Thus, the result of prediction could be used as a basis to determine which company obtained KITE facility that would be audited.

2. Independant Variables that could be used to predict the amount of audit finding are:

b. Another variable is total value of asset (TA); it shows that in ceteris paribus condition, each increasing of total value of asset will increase probability of amount of audit finding.

Suggestions of this research are:

1. To standardize audit targeting system with risk management implementation and used audit period and total value asset as variables to predict the amount of audit finding.

2. To improve and standardize audit program and to standardize evaluation and assessment of audit result.

3. To define the strategic plan of post clearance audit implementation in relation with audit implementation of service system."

"Menggunakan data sekunder dan jenis data tahunan periode tahun 1975 - 1991, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mcmpengaruhi volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia dengan me - ngambil kasus ekspor ke Belanda sebagai negara konsumen utama CPO Indonesia yang mengkonsumsi rata-rata 55 % dari total ekspor Indonesia periode 1975 - 1991. Dengan metode OLS dan model analisis Regresi ber - ganda serta bentuk fungsi dugaan pada model yang digunakan adalah model linear, hasil analisis menunjukkan bahwa volume ekspor minyak sawit Indonesia dipengaruhi oleh . Pertama, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia berpe - ngaruh positif sebesar 0,25. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak sawit melalui periuasan areal dan penggunaan bibit unggul yang dilakukan sejak tahun 1975. Kedua, harga CPO Indonesia berpengaruh sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan I1arg sangat sensitif terhadap permintaankarena sebagai bahan baku industri, produk CPO adalah seragam dengan mutu/komposisi kandungan bahan yang sudah ditetapkan. Ketiga, harga minyak kedele di Belanda berpengaruh sebesar 0,05 terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Keempat, harga minyak rape di pasar Belanda berpengaruh negatif sebesar 0,08. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak sawit di Belanda adalah sebagai komplementer bagi minyak kedelei dan sebagai substitusi terhadap minyak rape. Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah Pertama, perlu segera diambil langkah-langkah kearah jaminan suplai CPO Indonesia kenegara konsumen. Jaminan ml meliputi kesesuaian dalam pemenuhan terhadpap volume permintaan, tepat dalam waktu penerimaan barang dan kualitas produk terjaga sampai ketangan konsumen. Dengan cara ini diharapkan dapat terbentuk jaminan dalam pemasaran produkCPO Indonesia karena industri CPO dinegara konsumen akan merasa aman terhadap pengadaan bahan baku industrinya sehingga bersedia mengadakan kontrak pembelian jangka panjang. Kedua, produsen harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi sehingga harga produknya mampu bersaing dengan produk yang sama dari produsen negara lain. Ketiga, Ketiga, produsen CPO harus dapat mengantisipasi perubahan nilai mata uang negaramitra dagangnya terhadap US Dollar. Keempat, perlu diadakan pengembangan pasar melalui diversifikasi produk yaitu mengekspor minyak sawit yang telah diolah ( Processed Palm Oil/ PPO } sehingga dapat memasarkan produk PPO kienegara sedang berkembang yang pada umumnya tingkat pertumbuhan konsumsiminyak nabati dan lemaknya sedang tinggi."

"Perdagangan lada dunia saat ini dikuasai oleh 5 negara penghasil lada terbcsaryaitu Vietnam, India, Indonesia, Brazil dan Malaysia* Sedangkan negara yang permintaanekspornya besar adalah Amerika Serikat, Belanda, Jennan, Jepang dan Singapura. Saatini lahan tanaman lada makin menurun walaupun potensi dari lada ilu sendiri relatifbagus. Namun demikian, lada mcrupakan komoditi dari sektor pertan'n yang reiatifdapat bertahan terhadap guncangan kenaikan harga bahan bakar yang saat ini tengamelanda dunia, sehingga cukup dapat diandalkan sebagai komoditi potensial.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi dan elastisitasfaktor pendapatan nasional negara tujuan utama ekspor Iada Indonesia (Amerika Senkat,Belanda, Jerman, Jepang dan Singapura), nilai tukar nominal dan'harga relatif serta posisirelatif diantara kelima negara tujuan ekspor tersebut.Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian ini adalah adopsi dzipenelitian Goldstein-Khan lentang Respon Penawaran dan Pennintaan ekspor terhadapperubahan harga dengan Pendapatan nasional riil negara tujuan (GDP), nilai tukarnominal(NER) dan harga relatif (PXWPI), dengan menggunakan pendckatan analisis datapanel.Dalam analisis data panel, pemilihan model cstimasi yang efisien dilakukanmelalui uji spesitikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian ujiI-Iausmann untuk menentukan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model(REM). Dalam penelitian ini temyata model yang efisien untuk analisis faktor faktor yangmempengaruhi permintaan ekspor lada di 5 negara tujuan utama adalah Random Ejkc!Model.I-Iasil estimasi sccara keseluruhan menunjukkan bahwa variabel pendapatan riilnegara tujuan (GDP) berpengaruh secara signitikan positif terhadap permintaan eksporlada Indonesia, variabel nilai tukar nominal (NBR) berpengaruh sccara signitikan positifterhadap pcrmintaan ekspor lada Indonesia dan variabel harga relatif (PXWPI)berpengaruh secara signifikan negatif terhadap perrnintaan ekspor Iada IndonesiaPendapatan riil (GDP) mitra dagang belpengaruh ncgatif sccara signifikan padatingkat kepercayaan 90% dan inelastis positiff terhadap permintaan ekspor ladaIndonesia. Hal ini sesuai dengan karakteristik lada Indonesia dengan indkasi geograiis yang dimiliki sehingga semakin meningkat pendapatan nasional riil negara tujuan utamaekspor, maka [ada Indonesia makin diminati dan makin banyak permintaan ekspor darinegara tujuan utama ekspor.Variabel Harga Relatif {PXWWPl) signifnkan positif terhadap peunintaan eksporlada Indonesia dengan tingkat kepercayaan sebesar 99%. Hasil ini mcnjclaskan bahwaapabila harga relatif komoditi meningkat, maka akan mendorong permintaan ekspormeningkat pula, karena tidak ada komoditi pengganti (substitusi) untuk lada Indonesiayag memiliki indikasi gcografis>Variabel Nominal Exchange Rate (NBR) berpengaruh signifikan positif terhadappermintaan ekspor lada Indonesia. Hal ini menujukkan bahwa apabila nilai tukarmeningkat maka harga akan murah sehingga lada Indonesia mempunyai daya saingdinegara tujuan utama ekspor."

"Dilatarbelakangi oleh keadaan defisit neraca pembayaran yang semakinmembesar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk mendoronginvestasi dan ekspor yang diharapkan akan dapat memperbaiki neraca pembayaranIndonesia dan sekaligus untuk memperkuat perekonomian indonesia. Salah satukebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah adalah kebijakan fasilitas eksporkepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun1996 dan diperbaharui tahun 1997, yang berupa pelayanan yang cepat dalam pengurusan dokumen ekspor, dalam memperoleh restitusi PPN, dalam memperoleh PPN 0% yang dipercepat, serta fasilitas rediskonto. Kemudahan tersebut diberikan kepada PET yang tidak mempunyai masalah perpajakan seperti adanya tunggakan atau manipulasi pajak, tidak mempunyai masalah perkreditan seperti adanya kredit macet, dan tidak mempunyai masalah kepabeanan, seperti adanya ekspor fiktif atau manipulasi dokumen ekspor. Sementara itu jenis komoditi ekspor yang masuk dalam cakupan PET didasarkan penimbangan bahwa produk tersebut mempunyai akar industri yang kuat, kandungan lokal yang tinggi serta tingkat pertumbuhan ekspor yang tinggi.Ditinjau dari strategi pengembangan ekspor, kebijakan ini merupakan perbaikandari kebijakan sebelumnya yang menganut broad width policy yang mendorong ekspornon-migas tanpa membedakan jenis komoditi. Dengan kebijakan ini dimungkinkan untuk mengembangkan produk-produk yang benar-benar punya keunggulan dan daya saing yang kuat di pasar internasional. Kebijakan ini juga secara selektif memberikan kernudahan kepada perusahaan yang mempunyai reputasi baik, sehingga mereka akan lebih produktif, dan sekaligus dijadikan model untuk merangsang perusahaan ekspor lainnya agar memperbaiki reputasi serta kinerjanya agar memenuhi kriteria PET. Disamping itu kebijakan ini juga sekaligus untuk mengkondisikan aparatur pernerintah agar bekerja secara cepat dan efisien, bertindak sebagai fasilitator bukan lagi sebagai penguasa seperti masa-masa sebelumnya. Bertolak dari perkiraan akan makin ketatnya persaingan dalam era pasar bebas, maka strategi kebijakan PET ini dinilai sangat tepat dalam rnempersiapkan kinerja perusahaan ekspor.Setelah dilaksanakan kurang Iebih 3 tahun, diperoleh gambaran bahwa kebijakanPET sangat bermanfaat bagi peningkatan ekspor. Namun demikian dalampelaksanaan/implementasi kebijakan PET dilapangan khususnya pelayanan oleh aparatur masih terjadi kelambanan yang disebabkan kurang intensifnya koordinasi dan integrasi antar instansi terkait, kurangnya komitmen yang kuat dari para pelaksana , rendahnya budaya kerja, serta masih adanya egosektoral.Agar kebijakan PET dapat mencapai sasaran, langkah-langkah perbaikan yangdipandang perlu dilakukan antara lain :- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam memantau dan mengendalikanpelakanaan kebijakan PET, bila perlu dengan menetapkan mekanisme khususmelalui penetapan kelembagaan tersendiri, mendorong sistem kerja kolaboratif sertamenetapkan visi tentang peningkatan ekspor nasional.- Meningkatkan dukungan sarana/prasarana dipelabuhan ekspor untuk mempercepatarus barang untuk mengimbangi percepatan penyelesaian dokumen ekspor.- Pengembangan sistem informasi terpadu yang dapat dengan mudah diakses olehsegenap pihak terkait.- Perlu dibuat standar pelayanan dengan membuat Standar Operasional Prosedur yangbaku sehingga pelayanan dapat dilakukan secara transparan dan dapat dikontrol olehmasyarakat.- Perlu dilakukan pertemuan rutin antara pimpinan dan pelaksana untuk menciptakanbudaya organisasi yang kondusif dan terjadinya learning organization yang baik."

"Dalam rangka menaikkan daya saing ekspor produk kulit, Pemerintah memberikan kebijakan berupa kemudahan dalam mengimpor bahan baku untuk diproduksi menjadi barang dengan tujuan ekspor, yang disebut Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan KITE yang diberikan pada Industri Kulit diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Industri Kulit, yaitu mengenai kontinuitas bahan baku. Atas kemudahan yang diberikan dalam fasilitas ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada Industri Kulit yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap harga dari produk kulit yang tujuannya diekspor akan lebih bersaing. Penelitian ini akan membahas implementasi Kebijakan KITE atas Industri Kulit serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan KITE atas Industri Kulit belum cukup efektif, karena terdapat hambatan-hambatan yang belum diselesaikan secara optimal. Akibatnya masih banyak perusahaan Industri Kulit yang belum menggunakan fasilitas ini.

---

In order to increase the competitiveness, the Government provided a policy in the form of easing importing raw materials to be produced into goods for export purposes, which is called “Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)”. The KITE Policy given to the Leather Industry is expected to overcome the problems that occur in the Leather Industry, which is the continuity of raw materials. The convenience provided by this incentive is expected to be able to overcome the problems that occur in the Leather Industry, which will also affect the prices of leather products in which its purpose to be exported. This study will discuss the implementation of KITE Policy for the Leather Industry and the obstacles faced in its implementation. This study uses a qualitative approach with descriptive design dan data collection techniques such as library research and field studies which is conducted with interviews. The results show that the implementation of KITE Policy for the Leather Industry have not been really effective, because there are obstacles that have yet to be resolved optimally. As a result, there are still many companies in the Leather Industry that have not use this incentive."