Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mengangkat kasus kepailitan antara PT. PJI danPT. Telkomsel. Permasalahan dimulai dari adanya Perjanjian Kerja Sama – PKS antara keduapihak mengenai sebuah produk yang bernama Kartu Prima. PT. PJI menganggap bahwapenolakan atas pengiriman barang oleh PT. Telkomsel atas Purchase Order (PO) yangdiajukan oleh PT. PJI, dapat dikatakan sebagai adanya utang. Adanya utang tersebutdijadikan oleh PT. PJI sebagai dasar mengajukan permohonan kepailitan yangmengakibatkan PT. Telkomsel dinyatakan pailit dalam putusan pengadilan tingkat pertamayaitu Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan tersebutdibatalkan pada tingkat Mahkamah Agung. Metode dalam penelitian ini adalah penelitianhukum normatif dengan mengkaji dokumen, hukum yang berlaku dan kamus. Di sisi lain,tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Purchase Order (PO) dapatdijadikan sebagai dasar adanya utang yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuanpermohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danbagaimana Hukum Kepailitan mengatur mengenai pemberlakuan imbalan kurator dengandiberlakukannya Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. 01 tahun 2013.

---

ABSTRACTThis research is conducted by the researcher to raise the bankruptcy case betweenPT. PJI and PT. Telkomsel. The problem starts from the mutual agreementbetween both parties regarding a product namely Kartu Prima. PT. PJI considersthat the refusal of product delivery by PT. Telkomsel over the establishment ofPurchase Order (PO) by PT. PJI, can be considered as the existence of debt. Theexistence of debt is used as the ground of submiting the bankruptcy petition byPT. PJI which cause PT. Telkomsel declared bankrupt by Commercial Court ofCentral Jakarta District Court. However, that decision was withdrawn by SupremeCourt. The method of this research using normative legal research by examiningdocument, laws and dictionary. In the other side, the purpose of this research is todetermine whether a Purchase Order (PO) can be considered as a debt to bebrought as the basis of submiting bankruptcy petition to the Commercial Court ofCentral Jakarta District Court and how Bankruptcy Law governs the applicationof fee of curator to Telkomsel Case, regarding the establishment of Decree byMinister of Law and Human Rights No. 01 of 2013."

"Skripsi ini membahas mengenai syarat kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan juga syarat kepailitan di Singapura serta perbedaan diantara keduanya, dan bagaimana penerapan syarat-syarat tersebut pada kasus kepailitan PT Telkomsel. Pada bagian analisis akan dibahas mengenai penerapan syarat kepailitan dalam kasus kepailitan PT Telkomsel dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 dimana putusan pailit terhadap PT Telkomsel dibatalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan studi kepustakaan sebagai cara menganalisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa perbedaan antara syarat kepailitan di Indonesia dan Singapura terkait jumlah minimal kreditor, jumlah minimal utang, dan keadaan tidak mampu membayar utang, serta bahwa penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kepailitan PT Telkomsel karena Majelis Hakim di Pengadilan Niaga kurang tepat dalam menerapkan syarat-syarat kepailitan.

---

This thesis discusses the terms of bankruptcy in Indonesia contained in Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 and also the condition of bankruptcy in Singapore and the difference between the two, and how the application of those conditions in the bankruptcy case of PT Telkomsel. In the analysis section will be discussed the application of bankruptcy requirements in the bankruptcy case of PT Telkomsel in the Commercial Court Decision Number 48 Bankrupt 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst and also the Supreme Court Decision Number 704 K Pdt.Sus 2012 where the decision to put PT Telkomsel in bankruptcy is canceled. In this study, the author uses normative juridical research methods, with literature study as a way of analyzing cases that have been in the form of court decisions. The author concludes that the difference between bankruptcy requirements in Indonesia and Singapore is related to the minimum number of creditors, the minimum amount of debt, and the inability to pay the debt, and that the authors agree with the decision of the Supreme Court to cancel the bankruptcy of PT Telkomsel because the Panel of Judges in the Commercial Court did not apply the terms of bankruptcy appropriately."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan ganti rugi yang dapat diperoleh agen penjualan tiket maskapai penerbangan, pada saat putusan kepailitan dijatuhkan pada PT. Metro Batavia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk permasalahan; pertama teori tentang kedudukan hukum agen penjual tiket penerbangan terhadap PT. Metro Batavia yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdata dan kedua pengembalian uang deposit yang dapat diperoleh oleh agen dari PT. Metro Batavia yang pailit sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan UU No.37 Tahun 2004. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa: 1) pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus yang mengatur mengai hukum keagenan; 2) Uang deposit yang diwajibkan dalam perjanjian kerja sama keagenan tidak ditempatkan pada rekening atas nama salah satu pihak.

---

This Thesis discusses about compensation from an airline agent from PT. Metro Batavia based on the Book of the Law and the Civil Law Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Debt Payment Obligations Towing. This research is juridical-normative research to study literature. The research methods applied to the problem, the first theory of the state law realtors tickets to PT. Metro Batavia arranged in Law. 37 of 2004 and the Civil Code and the second deposit refunds can be obtained by agents from PT. Metro Batavia bankruptcy Civil Code and in accordance with the provisions of Law No.37 of 2004. Results of this study suggest that: 1) government should make a regulation about agency law, 2) Deposit money shall not be placed in an account in the name of one of the parties."

"Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji status hukum putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan, serta putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila dibandingkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan dalam rangka memenuhi asas kemanfaatannya. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Status hukum putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum, karena perdamaian dalam kepailitan bukan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah suatu sengketa, karena perkara kepailitan tidak termasuk dalam jurisdiksi contentius sebagaimana halnya perkara gugatan perdata biasa, akan tetapi termasuk dalam jurisdiksi voluntair karena merupakan permohonan putusan pernyataan pailit. Dalam kepailitan tidak ada sengketa, oleh karenanya perdamaian dalam kepailitan (i) dilakukan setelah perkaranya diputus (putusan pernyataan pailit telah diucapkan) dan tidak dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan ataupun setelah para pihak didamaikan menurut ketentuan Pasal 130 HIR, dan (ii) bertujuan menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara sebaik-baiknya; dan (2) Putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila dibandingkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dalam rangka memenuhi asas kemanfaatannya. Studi Kasus kepailitan BTID yang disidangkan kembali di Pengadilan Niaga berdasarkan akte perdamaian diluar pengadilan setelah adanya putusan pailit ditingkat Kasasi, MA, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah terobosan dalam hukum acara/ prosedur Kepailitan yang memberikan solusi yang memenuhi asas-asas diatas dan yang terkandung dalam HIR ps.130 dan Hukum Perdata dimana kesepakatan adalah Undang-undang bagi para pihaknya.

---

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay its debts declared bankrupt by the court, the Commercial Court in this case, because the debtor is unable to pay its debts. Bankruptcy debtor void resulting in loss of the right to control and take care of his wealth are included in the bankruptcy, since the bankruptcy declaration.

The purpose of this study was to determine and assess the legal status according to the court ruling legislation applicable to a reconciliation effort in a bankruptcy case, and the court decision meets the principle of legal certainty, simple, quick and inexpensive when compared to the reconciliation effort that undertaken outside court in order to satisfy the benefit principle.

The approach to the problem of this research, are the legislation approach (statute approach) and the case approach. This research is a normative legal research, indeed, a research that done through a literature research in a way of document study on legal materials to obtain the secondary data as the main data.

The results of this research is (1) the legal status of the court decision according ruling legislation that applicable to the reconciliation effort on the bankruptcy case is still valid and lawful, because reconciliation in bankruptcy is not to end a dispute or to prevent a dispute, yet the bankruptcy court did not included in contentius jurisdiction like ordinary civil lawsuits, but included in voluntair jurisdiction because it is a decision of the bankruptcy petition.

In bankruptcy there is no dispute, therefore reconciliation in bankruptcy (i) is conducted after the case is decided (the decision of bankruptcy has been spoken) and not before the case filed to the Court or after the parties reconciled in accordance with the provisions of Article 130 of HIR, and (ii) aimed at finalizing the debt obligations of insolvent debtors to their creditors as proper as possible; and (2) The court's decision meets the principle of legal certainty, simplicity, quick and inexpensive when compared to the reconciliation effort made outside the court only in order to satisfy the benefit principle.

Bankruptcy case study of BTID which was retrial at the Commerce Court based on the Reconciliation Agreement outside the court just right after there was a bankruptcy final and binding court decision (inkrahct van gewijsde) by the Supreme Court was a breakthrough in the Bankruptcy trial procedure, that has given the solution which fulfills the above principles and stipulated in the HIR article.130, and Private Law as well, where the Agreement is the Act for the Parties."

"Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah dipergunakan dalam beberapa tahun sejak disahkannya menggantikan Undang - Undang Kepailitan yang lama. Di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang Hukum Acara di dalam menyelesaikan Perkara Kepailitan. Salah satu aturan mengenai Hukum Acara di dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah aturan mengenai Upaya Hukum terhadap Penetapan Honor Kurator dalam Perkara Kepailitan. Skripsi ini akan membahas mengenai Kasus Kepailitan PT Telekomunikasi Selular di tahun 2012 yang sempat menjadi perhatian publik. Bukan dari sisi pandang Kepailitannya tetapi dari sisi Hukum Acara dimana pada Kasus tersebut PT Telekomunikasi Selular mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terhadap Penetapan mengenai Honor Kurator yang telah ditetapkan setelah Kasus Kepailitannya dianggap telah berakhir. Kasus tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan pembahasan dari sisi akademis mengenai kasus tersebut.

---

The Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment has been used in a few years since replace the old Bankruptcy Law. In Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment also set about completing the Procedural Law to solved The Case of Bankruptcy. One of the rules regarding Procedural Law in the Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment are rules regarding the remedy or legal action of The Stipulation on Curators fee. This thesis discusses the Bankruptcy Case about PT Telekomunikasi Selular in 2012 that had become a public concern. Not from the perspective of bankruptcy but from terms of the procedural law where this case is about PT Telekomunikasi Selular appeal the judicial review remedies to Stipulation on Curators fee which is established after the bankruptcy case is considered to have ended.The case is considered to be not in accordance with the rules contained in the Law No. 37 of 2004 of Bankruptcy and Suspension of Payment. The writer hope this thesis can provide a discussion of the academic theory about the case."

"Pertumbuhan bisnis seluler dalam beberapa tahun terakhir tidak cukup menggembirakan bagi pelaku bisnis tersebut. Pelaku bisnis dituntut untuk bisa membuat kurva S kedua dengan mulai menggarap layanan data sebagai bisnis baru selain layanan legacy yang berupa layanan suara dan layanan pesan pendek. Sebagai pijakan dari bisnis baru ini, mulailah digelar layanan 3G sebagai evolusi dari teknologi sebelumnya. Dengan gelaran jaringan 3G ini, diharapkan pelanggan mulai menggunakan layanan-layanan berbasis 3G dan pada akhirnya akan kembali meningkatkan keuntungan bagi operator.Akan tetapi, pada kenyataannya, indikasi bisnis baru ini belum cukup mengembirakan dimana utilisasi dari jaringan 3G masih rendah. Dari permasalahan ini timbul gagasan untuk melakukan penelitian faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap teknologi 3G tersebut.Penelitian dilakukan dengan mengajukan beberapa faktor yang diduga mempengaruhi penerimaan layanan 3G terhadap pelanggan. Data yang diperlukan untuk analisisi dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner. Setelah data terkumpul ,pengolahan data dilakukan dengan prinsip SEM ( Structural Equation Model ) dan menggunakan bantuan dari aplikasi LISREL.Pada akhir analisis penelitian , tiga dari enam faktor yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan dari layanan 3G terbukti memiliki pengaruh. Ketiga faktor itu adalah performance expectancy , price, dan facilitating condition. Dari hal-hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggan Telkomsel di Jabodetabek tidak mempunyai banyak syarat dalam penerimaan teknologi 3G. kemudian dari sisi operator, selama mampu menyediakan layanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, bisnis seluler ke depan masih prospektif.

---

Cellular business growth in recent years is not encouraging enough for the businessman. Business people are required to make a second S-curve began working with data services as a new business in addition to legacy services such as voice and short messaging services. As a foundation of this new business, start 3G services performed as an evolution of the previous technology. With the title of this 3G network, subscribers are expected to start using services based on 3G and eventually will return increased profits for operators.

In fact, an indication of a new business which is not quite encouraging utilization of 3G networks is low. This problem arises from the idea to research what are the factors that influence customer acceptance for the 3G technology. The study was conducted by asking several factors thought to influence the acceptance of 3G services to customers. The data required for analisisi collected using questionnaires. Once the data is collected, the data processing is done by the principle of SEM (Structural Equation Model) and using LISREL as tool.

In the final analysis of the study, three of the six factors suspected to influence the acceptance of 3G services proven to have an effect. These three factors are performance expectancy, price, and facilitating condition. Of these things can be concluded that Telkomsel subscribers in Greater Jakarta does not have much in terms of 3G technology acceptance. Then from the operator, as long as able to provide quality services at competitive prices, mobile business in the future is still prospective."

"Kebutuhan manusia untuk mengikuti perkembangan ekonomi telah menjadikan telekomunikasi sebagai salah satu media yang sering digunakan untuk melangsungkan penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa sehingga kebutuhan akan suatu layanan jasa telekomunikasi tidak dapat dihindari. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat berbagai macam metode penawaran yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu metode yang menjadi perhatian adalah Negative Option, yaitu suatu metode penawaran barang dan/atau jasa dimana kegagalan konsumen untuk mengambil tindakan tegas, baik untuk menolak suatu penawaran atau membatalkan suatu perjanjian, ditafsirkan oleh pelaku usaha sebagai suatu bentuk persetujuan untuk membebankan biaya atas barang dan/atau jasa tersebut. Kasus yang belakangan ini muncul ke permukaan adalah kasus David M. L. Tobing yang dibebankan biaya secara berkelanjutan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) atas suatu fitur berbayar jasa telekomunikasi yaitu Opera Mini sedangkan ia tidak pernah memberikan persetujuan atas penawaran tersebut. Secara garis besar, permasalahan Negative Option pada perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia muncul pada ada atau tidaknya persetujuan antara pelaku usaha dan konsumen serta pembebanan biaya atas barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun demikian, konsep penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan mengunakan Negative Option menimbulkan kesenjangan dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan baik yang berkaitan dengan masalah keperdataaan maupun perlindungan konsumen sehingga mendorong kebutuhan akan dibentuknya kerangka peraturan secara khusus mengenai Negative Option.

---

The human need to keep pace with the economic development has given the influence on making telecommunication as one of the medias that is utilized for the purpose of conducting trade of goods and/or services, thereby can not be sidestepped. In the operation of telecommunication, there is a large array of offer methods that can be carried out by business doers. A method in particular that has been given prominence to is negative option in which the consumer?s failure to take an affirmative action, either to reject an offer or cancel an agreement, is deciphered as an assent to be charged for good and/or services. A case in point that has came to surface is the case of David M. L. Tobing who was charged continuously by PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) for a telecommunication service called Opera Mini that he never gave assent for. As a précis, the problems of negative option with regards to consumer protection in the operation of telecommunication services in Indonesia arise depending on whether there is an agreement between business doers and consumers as well as the charging of cost on the goods and/or services. Legal protection for consumers of telecommunication services is stipulated not only in Law No. 8 of 1999 Concerning Consumer Protection, but also in Law No. 36 of 1999 on Telecommunication. Nevertheless, such concept with the negative option method has created a void among the practice and regulation that should have been enforced well, whether it is with respect to civil issues or consumer protection issues, thus propelling the need for a framework of regulations specifically about negative option."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan hukum crowdlending di Indonesia yang diterapkan oleh GandengTangan.org. Ketentuan hukum yang mengatur tentang crowdlending di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan kegiatan crowdlending menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Dalam perjanjian pinjam meminjam ini, terdapat kemungkinan permasalahan bahwa pinjaman untuk suatu proyek yang didanai dengan crowdlending tidak terlaksana serta tidak melunaskan hutangnya. Apabila proyek yang didanai dengan crowdlending tidak terlaksana dan penerima pinjaman tidak melunaskan hutangnya, maka penerima pinjaman wanprestasi. Pertanggungjawaban penerima pinjaman dalam akibat hukum wanprestasi adalah wajib memenuhi kewajibannya atau mengembalikan uang yang telah diterima dari pemberi pinjaman dan membayar kerugian yang diderita oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis discusses abour the legal terms of crowdlending in Indonesia applied by GandengTangan.org. The legal provisions governing the crowdlending in Indonesia are regulated in Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, and Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Implementation of crowdlending activities under the Regulation of the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi based on lending agreement. In this lending agreement, there is the possibility that the loan for a project funded with a crowdlending is not accomplished and does not pay off its debt. If a project funded with a crowdlending is not accomplished and the borrower does not repay the debt, there will be a breach of aggrement. The consequence of the breach of aggrement is obliged to fulfill its obligation or return the money received from the lender and pay the losses suffered by the lender."

"ABSTRAKTeknologi pembayaran non tunai terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk pencapaian transaksi yang efisien, termasuk salah satunya dengan pengembangan teknologi uang elektronik yang saat ini merambah ke media telepon selular dengan instrumen NFC. Agar tercapainya transaksi non tunai yang dapat digunakan seluruh kalangan masyarakat, maka transaksi dengan uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC dinilai tepat untuk dapat menjangkau baik masyarakat yang tergolong banked maupun unbanked. Penelitian ini berfokus untuk menguji adopsi teknologi pembayaran uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC menggunakan model UTAUT berdasarkan metodologi SEM, dengan studi kasus Telkomsel TCASH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jabodetabek yang tergolong banked maupun unbanked. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana bagi masyarakat banked, TCASH bermanfaat dan memudahkan bagi hidupnya sedangkan bagi masyarakat unbanked, hal ini belum dirasakan dan penggunaan TCASH bagi mereka masih membutuhkan dorongan yang besar dari luar. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Telkomsel membuat strategi inovasi yang tepat untuk mempertahankan posisinya di kalangan masyarakat banked dan membuat pengembangan bisnis yang lebih sesuai untuk masyarakat unbanked.

---

ABSTRACTTeknologi pembayaran non tunai terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk pencapaian transaksi yang efisien, termasuk salah satunya dengan pengembangan teknologi uang elektronik yang saat ini merambah ke media telepon selular dengan instrumen NFC. Agar tercapainya transaksi non tunai yang dapat digunakan seluruh kalangan masyarakat, maka transaksi dengan uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC dinilai tepat untuk dapat menjangkau baik masyarakat yang tergolong banked maupun unbanked. Penelitian ini berfokus untuk menguji adopsi teknologi pembayaran uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC menggunakan model UTAUT berdasarkan metodologi SEM, dengan studi kasus Telkomsel TCASH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jabodetabek yang tergolong banked maupun unbanked. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana bagi masyarakat banked, TCASH bermanfaat dan memudahkan bagi hidupnya sedangkan bagi masyarakat unbanked, hal ini belum dirasakan dan penggunaan TCASH bagi mereka masih membutuhkan dorongan yang besar dari luar. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Telkomsel membuat strategi inovasi yang tepat untuk mempertahankan posisinya di kalangan masyarakat banked dan membuat pengembangan bisnis yang lebih sesuai untuk masyarakat unbanked."

"ABSTRACTTeknologi pembayaran non tunai terus dikembangkan dari waktu ke waktu untuk pencapaian transaksi yang efisien, termasuk salah satunya dengan pengembangan teknologi uang elektronik yang saat ini merambah ke media telepon selular dengan instrumen NFC. Agar tercapainya transaksi non tunai yang dapat digunakan seluruh kalangan masyarakat, maka transaksi dengan uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC dinilai tepat untuk dapat menjangkau baik masyarakat yang tergolong banked maupun unbanked. Penelitian ini berfokus untuk menguji adopsi teknologi pembayaran uang elektronik melalui telepon selular dengan NFC menggunakan model UTAUT berdasarkan metodologi SEM, dengan studi kasus Telkomsel TCASH. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jabodetabek yang tergolong banked maupun unbanked. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dimana bagi masyarakat banked, TCASH bermanfaat dan memudahkan bagi hidupnya sedangkan bagi masyarakat unbanked, hal ini belum dirasakan dan penggunaan TCASH bagi mereka masih membutuhkan dorongan yang besar dari luar. Oleh karena itu, sebaiknya pihak Telkomsel membuat strategi inovasi yang tepat untuk mempertahankan posisinya di kalangan masyarakat banked dan membuat pengembangan bisnis yang lebih sesuai untuk masyarakat unbanked.

---

ABSTRACTThe non cash transaction technology is constantly developed from time to time for more efficient transaction, including the development of e money technology on mobile phone with NFC as the main payment instrument, known as NFC mobile payment. In order to make the entire society participate in using non cash transaction, NFC mobile payment is chosen as the suitable technology that can reach out to all type of society including the banked and the unbanked community. This research is focused on studying the adoption of NFC mobile payment using UTAUT model within the framework of SEM. The research was conducted in Jabodetabek on both banked and unbanked community. The result showed that there is a significant difference on banked and unbanked people rsquo s perception. Those who are considered as banked people think that TCASH is useful and give benefits to their life, while this isn rsquo t applied to unbanked people as their tendency to use TCASH is still based on great influence from other parties. Because of this, it rsquo s better for Telkomsel to create an innovative strategy to maintain its position in the banked community while also develop a new business strategy that rsquo s more suitable for the unbanked community."