Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia.

---

In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) pada Tahun 2007. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasional dan kebijakan pengolahan data di PPDDP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek operasional dan kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur yang berkaitan dengan GPG. Pelaksanaan GPG di PPDDP berjalan dengan baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi terutama mengenai asas transparansi yang harus disesuaikan dengan lingkungan kerja PPDDP. Namun, di masa depan PPDDP menghadapi tantangan besar yang dapat mengancam eksistensinya akibat elektronisasi pekerjaan di hampir semua bidang kehidupan. Adanya potensi yang besar, standarisasi, dan kontrol internal yang baik di PPDDP dapat membuat PPDDP tetap eksis dan berkembang sejalan dengan kemajuan di dunia.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance (GPG). DGT established data processing centralization policy in the year 2007 with built Data Processing Center (DPC). The study was conducted to determine how the operations and data processing policies in the DPC through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the GPG's guidelines and literature. GPG's implementation in DPC is going well, but some problems still occur, especially on the principle of transparency that should be tailored to the working environment PPDDP. However, in the future PPDDP will facing big challenges that may threaten its existence, mainly due to the use of electronic devices in almost all areas of human life. The existence of great potential, standardization, and good internal controls in PPDDP can make PPDDP still exist and evolve in line with advances in the world."

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja saat ini, analisis implementasi balanced scorecard dan analisis indikator kinerja di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menyimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal memiliki dua alat ukur kinerja yaitu LAKIP dan balanced scorecard dimana keduanya menghasilkan output yang sama. Balanced scorecard memiliki keunggulan karena dapat memberikan gambaran kinerja setiap empat bulan. Implementasi balanced scorecard di Sekretariat Jenderal sudah baik namun masih ditemukan indikator kinerja yang tidak tepat atau penetapan target yang terlalu rendah. Berdasarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis berusaha memberikan saran-saran guna memperbaiki kelemahan-kelemahan atas implementasi balanced scorecard tersebut.

---

The aim of the paper is to discover the performance measurement system at this moment in time, balanced scorecard analysis implementation and performance indicator at the Secretariat General of Ministry of Trade. The research applied the qualitative methodology using case study approach. The analysis result concludes that the Secretariat General has two means of performance measurement systems, which are LAKIP and balanced scorecard, where both systems produce the same output. Balanced scorecard has the superiority for it's ability to provide the report every four months. The balanced scorecard implementation at the Secretariat General has been well performed but there are still several performance indicator that are not appropriate or the target is too low. Based on the writer's understanding and knowledge, the writer tries to provide some suggestions to overcome the shortcomings on the balanced scorecard implementation."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti anggaran pemerintah sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan penerapan Good Public Governance. Teori yang digunakan mencakup public governance dan akuntabilitas publik. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan anggaran negara. Analisis dilakukan pada tiap tahapan siklus anggaran, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus APBN Kementerian Kesehatan RI telah memenuhi aspek-akspek akuntabilitas.Penelitian ini juga berkesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat bantu penerapan akuntabilitas publik dan transparansi dalam kaitannya dengan Good Public Governance.

---

This research aims to study the governmental budget as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to the implementation of Good Public Governance. The theories used include public governance and public accountability. This research is descriptive qualitative and data collection is done by interviewing people involved in public budgets.

The analysis is done on every stage of the budget cycle, from planning to reporting. The results show that the budget cycle at the Ministry of Health RI has fulfilled the aspects of accountability. This research also concludes that budgets can be used as a tool for implementing public accountability and transparency in relation to Good Public Governance."

"Laporan magang ini membahas mengenai pengendalian internal pada PT XYZ dan aktifitas magang penulis dalam proses penilaian Internal Control Over Financial Reporting pada PT XYZ yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ sebagai kepatuhan terhadap peraturan Sarbanes-Oxley Act Section 404. Aktifitas magang yang dilakukan penulis adalah pada proses pengujian ITGC. Proses pengujian pengendalian dilakukan dengan cara inspeksi dokumen, tanya jawab, dan observasi. Hasil laporan magang ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal pada PT XYZ telah cukup baik, tetapi masih membutuhkan beberapa perbaikan. Dan hasil pengujian pengendalian ITGC PT XYZ adalah sangat baik dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 100%.

---

This report discusses the internal control of PT XYZ and the process of assessing the Internal Control over Financial Reporting on PT XYZ, which is performed by KAP RSM AAJ in compliance with Sarbanes-Oxley Act Section 404. The author was responsible to do the test of ITGC, the procedure has been done by inspecting document, inquiring, and observing. The result of this report concludes that the internal control of PT XYZ is good enough, but still need some improvements. And the result of the test of ITGC in PT XYZ is very good with 100% level of compliance."

"Skripsi ini menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi dan likuiditas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Transaksi pihak berelasi diukur dengan persentase penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi, likuiditas diukur dengan quick ratio, dan penghindaran pajak diukur dengan tarif pajak efektif-kas (cash-ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penjualan kepada pihak berelasi berpengaruh positif terhadap cash-ETR sehingga tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Selain itu, pembelian dari pihak berelasi dan likuiditas tidak signifikan jika digunakan untuk melihat adanya indikasi penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia tidak berusaha menghindari pajak serta telah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal penjualan kepada pihak berelasi.

---

This thesis analyses the influence of related party transaction and liquidity to the tax avoidance did on mining company listed on Indonesian Stock Exchange in 2008-2011. Related party transaction measured by percentage of sales and purchase to related party, liquidiy measured by quick ratio, and tax avoidance measured by cash-effective tax rate.

The results showed that increase in sales to related party has a positive influence toward cash-effective tax rate so that did not indicate tax avoidance. Other than that, purchase from related party and liquidity are not significant if they are used to see tax avoidance indication. It shows that mining companies in Indonesia did not try to avoid tax and have obeyed taxation rules about sales to related party."

"Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG.

---

Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines."

"Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas peraturan rotasi KAP dari KMK 423/KMK.06/2002 dan PMK 17/PMK.01/2008 sudah cukup baik. Sehingga siap untuk diterapkan di Indonesia. Penulis juga meneliti apakah peraturan rotasi tersebut telah dipatuhi oleh KAP yang memberikan jasa pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2011 dan meneliti kualitas independensi akuntan publik dengan melihat sanksi-sanksi yang diberikan pada akuntan publik oleh Dewan Pengawas yaitu PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) periode 2003-2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah masih terdapat kelemahan sehingga banyak ditemukan KAP yang melanggar peraturan rotasi di perusahaan manufaktur tersebut. Namun dari sanksi-sanksi yang selama ini dikenakan kepada akuntan publik tidak ada yang terkait pelanggaran independensi.

---

The purpose of this analysis is to determine whether the quality of the Firm rotation rules KMK 423/KMK.06/2002 and PMK/PMK.01/2008 are good enough. So it is ready to be implemented in Indonesia. The authors also examined whether the rotation rule has been followed by the Firm that provides services to manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange during 2003-2011. In addition, the authors wanted to know the quality of independent public accountants by seeing the sanctions that given to the public accountant by the Board PPAJP (Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai) in period 2003-2011.

The analysis showed that the regulation issued by the government are still weak that are found in violation of the rule Firm rotation in manufacturing companies. But from the sactions that had been imposed on the public accountant, the author didn't find independence violation."