Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian Filsafat Politik tidak lepas dari tema mengenai kesetaraan karena melihat kondisi nyata masyarakat yang telah mengandung bentuk diskriminasi. Politik kesetaraan yang ditawarkan oleh demokrasi liberal menempatkan kesetaraan menjadi sesuatu pemberian. Padahal kesetaraan bukanlah sesuatu yang kita harapkan dari institusi sosial atau negara. Namun sesuatu yang kita harus ciptakan sendiri melalui politik aktif yang bersifat disensus.

---

Political Philosophy can not be separated about of equality. Liberal democracy considers that equality into something giving. Though equality is not something that we expect from social institutions or countries. However, something that we have to created through politics of dissensus."

"Norma merupakan salah satu konsep kunci dalam Ilmu Hubungan Internasional yang secara umum didefinisikan sebagai standar perilaku yang memengaruhi aktor politik sesuai dengan identitas dan posisinya dalam sistem sosial dan internasional. Salah satu norma global adalah The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang secara khusus menyoroti diskriminasi dan kekerasan berbasis gender utamanya terhadap perempuan serta menetapkan agenda-agenda nasional untuk mencapai kesetaraan gender. Sejak CEDAW diadopsi oleh PBB pada tahun 1979, kesetaraan gender kian mengemuka dan menjadi agenda politik yang krusial untuk dibahas, baik secara akademis maupun praksis. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya memetakan dan meninjau pembahasan mengenai norma kesetaraan gender dalam konteks politik global. Dengan menggunakan metode taksonomi, tulisan ini meninjau 23 literatur akademik dan menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, makna norma kesetaraan gender bersifat dinamis dan kontekstual. Kedua, norma kesetaraan gender disebarkan oleh berbagai aktor politik dengan mekanisme dan strategi yang beragam serta tidak terjadi dalam proses satu arah global-ke-lokal saja, melainkan dengan berbagai dinamika di level domestik—dinamika inilah yang masih jarang dikaji dalam literatur-literatur yang ada. Ketiga, sebagian besar literatur hanya menyoroti peran aktor transnasional sehingga peran aktor lokal dan kelompok akar rumput cenderung terpinggirkan. Adapun hasil refleksi penulis terhadap literatur-literatur yang dikaji adalah bahwa kajian mengenai norma kesetaraan gender masih didominasi oleh akademisi dari Barat. Selain itu, pembahasan norma kesetaraan gender turut memiliki irisan dengan perspektif dari bidang ilmu lainnya. Pada bagian akhir tinjauan literatur ini, penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengkaji dinamika dan proses yang terjadi di level domestik serta peran aktor lokal dalam difusi norma kesetaraan gender.

---

Norm is one of the key concepts in International Relations which is generally defined as a standard of behavior that influences political actors according to their identities and positions in the social and international system. One of the global norms is The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which specifically highlights gender-based discrimination and violence primarily against women and establishes national agendas to achieve gender equality. Since its adoption by the United Nations in 1979, gender equality has increasingly come to the fore and has become a crucial political agenda to be discussed, both academically and practically. Therefore, this paper seeks to map out and review discussions on gender equality norms in the context of global politics. Using the taxonomic method, this paper reviews 23 academic literatures and produces three main findings. First, the meaning of gender equality norms is dynamic and contextual. Second, gender equality norms are diffused by a constellation of political actors with various mechanisms and strategies and do not occur in a one-way process, global-to-local, but with various dynamics at the domestic level—these dynamics are rarely studied in the existing literatures. Third, most of the literatures only focus on the role of transnational actors so that the role played by the local actors and grassroots groups tends to be marginalized. As for the author's reflection on the existing literatures, studies on gender equality norms are still dominated by scholars from the West. In addition, the discussion on gender equality norms also has intersections with perspectives from other fields of science. Finally, at the end of this literature review, the authors recommend further research to explore the dynamics and processes that occur at the domestic level and the role of local actors in the diffusion of gender equality norms."

"Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang persisten di tempat kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Organisasi Berperspektif Gender Acker untuk menyelidiki praktik kesetaraan gender dan menganalisis dampak gender mainstreaming di Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 31 peserta yang dipilih melalui purposive sampling pada tahun 2023. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap pengalaman dan perspektif karyawan di tempat kerja. Temuan awal menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender hadir di Organisasi Keuangan Pemerintah, dengan perempuan yang kurang diwakili dalam posisi kepemimpinan dan mengalami diskriminasi dan bias berbasis gender dalam aktivitas harian mereka. Temuan mengidentifikasi empat tema penting yang menghambat atau mendukung kesetaraan gender di institusi: (a) Proses Pengorganisasian Berperspektif Gender, (b) Narasi Pekerja Ideal dan Beban Ganda, (c) Norma Gender yang Tersirat dan (d) Praktik Pelaksanaan Pekerjaan, serta persepsi pegawai terhadap dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Studi ini menunjukkan nilai penggunaan Teori Organisasi Berperspektif Gender Joan Acker untuk memahami sifat berperspektif gender Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai tempat kerja dan menyoroti kebutuhan penelitian yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di organisasi pemerintah.

---

Gender equality is a critical issue in organizations worldwide, and understanding its dynamics within specific contexts is essential for promoting inclusive and equitable workplaces. The study used Acker's Theory of Gendered Organizations to investigate the practice of gender equality and to analyze the impact of gender mainstreaming in the Indonesian Ministry of Finance (MoF), a significant government institution responsible for shaping economic policies and financial decision-making in the country. The data was collected through interviews with 31 participants that were selected through purposeful sampling in 2023. The qualitative method chosen to capture the experiences and perspectives of employees in the workplace. The findings identify four critical themes that either hinder or support gender equality within institutions: The finding identifies four important themes that either hinder or support gender equality in institutions: (a) Gender-Perspective Organizational Processes, (b) Ideal Worker Narratives and Double Burden, (c) Implicit Gender Norms, and (d) Workplace Organizational Logic, as well as employees' perceptions of and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG). This study demonstrates the value of using Joan Acker's Gendered Organization theory to understand the gendered nature of the institution as a workplace. It highlights the need for ongoing research to promote gender equality in government organizations."

"Penelitian bertujuan mengungkap prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diwacanakan dalam berita-berita mengenai rencana tes keperawanan di Indonesia yang muncul di The Jakarta Post versi online. Dalam penelitian ini, ancangan penelitian yang digunakan mengacu pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1993), yang menjelaskan keterkaitan antara wacana dengan konteks sosial. Untuk dapat menemukan prinsip-prinsip kesetaraangender, penelitian ini menggunakan perangkat undang-undang yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam berita dengan tema yang sama, The Jakarta Post versi online menunjukkan penolakan terhadap rencana tes keperawanan karena melanggar prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diungkapkan oleh The Jakarta Post dalam berita yang muncul tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam undang-undang.

---

The objective of this paper is to analyze the discourse of basic principles of gender equality in news of plans to conduct virginity tests in Indonesia as reported in The Jakarta Post (online version). In this study, the theory of Critical Discourse Analysis developed by Norman Fairclough (1993), which describes the relationship between discourse and its social context, is be applied as core theory. In order to identify these principles of gender equality, this study draws on existing national laws regarding gender equality.The results of this study reveal that The Jakarta Post (online version) rejects the use of virginity tests on the grounds these would violate principles of gender equality. The principles of gender equality expressed by The Jakarta Post in news articles appearing in 2007, 2010, and 2013 are consistent with principles of gender equality contained in national laws regarding basic principles of equality."

"Rasa iri dijelaskan oleh Smith & Kim (2007), merupakan sebuah emosi yang dapat mendorong seseorang menuntut kesetaraan. Studi lainnya dari Harris & Henniger (2013), menemukan hasil bahwa semakin tinggi rasa iri maka semakin liberal seseorang. Berdasarkan dua penelitian tersebut penelitian ini memilih ideologi feminisme yang memperjuangkan isu kesetaraan gender secara global. Feminisme merupakan sebuah ideologi liberal yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa ahli menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang lebih rendah dibanding laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari rasa iri terhadap status sosial laki-laki pada dukungan feminisme perempuan. Penelitian ini merupakan studi eksperimen online dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Pada kelompok eksperimen, partisipan diberikan paparan statistik partisipasi kerja laki-laki dan perempuan kemudian membaca teks skenario di lingkup dunia kerja. Kelompok kontrol hanya membaca teks skenario tanpa diberikan teks statistik. Hasil yang ditemukan rasa iri tidak dapat memprediksi dukungan terhadap nilai feminisme dengan peran mediasi dari psychological entitlement.

---

Envy explained by Smith & Kim (2007), is an emotion that can drive someone to demand equality. Another study from Harris & Henniger (2013) found that the higher the envy, the more liberal a person was. Based on these two studies, this study chooses feminism ideology which advocates the issue of gender equality globally. Feminism is a liberal ideology that fights for equality between women and men. Some experts explain that women have lower status than men. This study aims to look at the effect of envy on men's social status on the support of women's feminism. This research is an online experimental study with control and experimental groups. In the experimental group, participants were given exposure to statistics of work participation of men and women then read the text of the scenario in the world of work. The control group only reads the scenario text without being given a statistical text. The results found that envy cannot predict support for the value of feminism with the mediating role of psychological entitlement.

"

"This book introduces the origin of the concept of equality, the basic meaning of equality, the orientation of equal values, and the realization of equal systems."

"Gagasan tentang kesetaraan gender dalam industry mode sudah awam sejak dulu. Penelitian kualitatif ini menilai penggambaran gender yang terpapar pada shapewear Skims, merek pakaian yang dimiliki oleh tokoh mode Kim Kardashian. Sepanjang sejarah mode, tradisi shapewear sering kali menurunkan martabat wanita, yang berakar dari penggambaran tradisional atas maskulinitas dan feminitas. Makalah ini menelaah konsep penggambaran gender dalam shapewear Skims dengan cara analisis konten pada foto dan text di Instagram. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Skims telah membawa perspektif baru terhadap gender dimana maskulinitas dan feminitas menjadi setara, seraya memproyeksikan kedua sifat tersebut dengan sentimen positif dengan pola yang memberdaya. Dengan demikian, genderdigambarkan sebagai pemberdayaan dan dukungan atas perempuan. 

---

The notion of gender equality in fashion has been prevalent since a long time ago. This qualitative research is assessing gender portrayal that appear on Skims shapewear, an undergarment brand owned by global fashion icon Kim Kardashian. Throughout the fashion history, shapewear tradition used to degrade women, which was rooted from traditional portrayal of masculinity and femininity. This paper is looking through how gender is portrayed in Skims shapewear by a content analysis on its Instagram images and text. The result suggests that Skims give out a modern perspective towards gender where it blurs the line between masculinity and femininity, while both traits project positive sentiment in empowering tone. Thus, gender is portrayed as empowerment and support for women."

"Ajaran Islam mendorong pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, namun capaian indeks kesetaraan gender negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di 30 negara anggota OKI periode 2010–2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesetaraan gender pada sub-sample berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi negara OKI seperti kondisi konflik dan non-konflik, tingkat pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini melakukan regresi balanced panel data menggunakan metode Fixed Effect (FE), dimana kesetaraan gender diukur dengan menggunakan variabel yang dibangun dari sub-dimensi Gender Inequality Index (GII), yaitu rasio edukasi perempuan, partisipasi tenaga kerja perempuan, proporsi perempuan pada kursi parlemen, dan tingkat fertilitas. Hasil regresi menunjukan bahwa kesetaraan gender secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara anggota OKI pada tahun 2010–2018, terutama dalam aspek pemberdayaan perempuan, melalui peningkatan rasio edukasi dan partisipasi tenaga kerja perempuan. Selain itu, perbaikan faktor sosial-ekonomi juga mampu memberikan pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara konflik, berpendapatan rendah, dan IPM rendah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi berbasis perspektif gender dan agama serta memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi pembangunan yang bersifat inklusif

---

Islamic teaching encourages the importance of women role in supporting the development, however OIC member countries have very low gender equality index. This research aims to investigate the impact of gender equality on economic growth in selected 30 OIC member countries during 2010–2018. In addition, this study also aims to determine the effect of gender equality within sub-sample, based on socio-economic characteristics (such as: conflict and non-conflict countries, income levels, and Human Development Index categories). Balanced panel data regression using Fixed Effect (FE) model was performed to answer the research questions. This study uses variables constructed from the sub-dimensions of Gender Inequality Index (GII), specifically dimensions of female population with at least some secondary education, female labor force participation, proportion of seats held by women in national parliaments, and fertility rates. The results of this study indicate that gender equality significantly affects economic growth, especially in the aspect of women's empowerment through promoting female education and labor force participation. Furthermore, improvement in socio-economic factors is able to give higher impact on economic growth on conflict, low-income, and low-HDI countries. The empirical result is expected to enrich literature on economic development based on religion and gender perspectives and also has implications for policy makers to develop strategies that encourage inclusive economic growth."