Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPrinsip indemnitas dan subrogasi merupakan prinsip utama dalam asuransi,terutama asuransi kerugian, yang harus dipegang teguh agar asuransi dapatberjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu ganti rugi. Salah satu jenis asuransikerugian yang berkembang pesat seiring meningkatnya jumlah kendaraanbermotor dan risiko atasnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Sebagian besarkendaraan bermotor ternyata tidak dibeli secara tunai tetapi dengan menggunakanfasilitas pembiayaan, seperti perjanjian pembiayaan konsumen (PPK), yang tidakdapat dipisahkan dari perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Skripsi ini akanmembahas pengaturan prinsip indemnitas dan subrogasi di Indonesia, (termasukperbandingannya dengan beberapa negara lain), serta penerapannya dalamputusan Pengadilan Negeri No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut yaitu putusan atas gugatanganti rugi kepada pihak ketiga atas sebuah mobil, yang masih berada dalam masaPPK dan pertanggungan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif,dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, konseptualdan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif.Setelah melakukan perbandingan dan analisis, ternyata pengaturan prinsipindemnitas dan subrogasi masih belum baik dan Majelis Hakim pada kasustersebut, belum memahami dan menerapkan kedua prinsip tersebut. Agar dapatdilaksanakan dengan baik, maka pengaturan kedua prinsip tersebut harusdiperbaharui, diatur lebih lanjut atau diperjanjikan secara jelas dalam polis, sertapengetahuan hakim dalam bidang hukum asuransi harus terus ditingkatkan.

---

ABSTRACTIndemnity and Subrogation Principles are two main principles in insurancelaw that have to be implemented so the purpose of insurance, indemnification, canbe achieved. These principles are also applied in Automobile Insurance. InIndonesia, a lot of people bought their vehicles using a Counsumer FinancingAgreement, which cannot be separated from Insurance Agreement. In this􀁕􀁈􀁖􀁈􀁄􀁕􀁆􀁋􀀏􀀃 􀀬􀀃 􀁚􀁌􀁏􀁏􀀃 􀁊􀁌􀁙􀁈􀀃 􀁄􀁑􀀃 􀁈􀁛􀁓􀁏􀁄􀁑􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀀃 􀁄􀁅􀁒􀁘􀁗􀀃 􀁋􀁒􀁚􀀃 􀁌􀁑􀁇􀁈􀁐􀁑􀁌􀁗􀁜􀀃 􀁄􀁑􀁇􀀃 􀁖􀁘􀁅􀁕􀁒􀁊􀁄􀁗􀁌􀁒􀁑􀂶􀁖􀀃principle regulation is in Indonesia, including comparison 􀁚􀁌􀁗􀁋􀀃 􀁒􀁗􀁋􀁈􀁕􀀃 􀁆􀁒􀁘􀁑􀁗􀁕􀁌􀁈􀁖􀂶􀀃regulation, and whether The Judges have already implemented those twoprinciples in their decision or not (Court Decision No. 176/Pdt.G/2011/Jkt.Ut).The decision itself is related to Insurance Agreement and Consumer FinancingAgreement. This research is a normative and qualitative research. After analyzingthe problem in this research, I came to the conclusion that the regulation aboutindemnity and subrogation principles is still not good enough, and the judges still􀁋􀁄􀁇􀁑􀂶􀁗􀀃􀁘􀁑􀁇􀁈􀁕􀁖tood and didn􀂶t implement those two principles in their decision. Inmy opinion, the government should make a new and a better regulation and theinsurer and the insured have to make detailed regulations on insurance policyregarding indemnity and subrogation principles and lastly, the judges have toimprove their knowledge in Insurance Law, so the two principles can be wellimplemented in court."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan subrogasi dan pertimbangan hukum majelis hakim pada Putusan Nomor 570/PDT.G/2020/PN.SBY antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia melawan PT. Arkanjaya Lestari Abadi yang dalam hal ini PT. Asuransi Tokio Marine menuntut hak subrogasinya terhadap PT. Arkanjaya Lestari selaku pihak ketiga penyebab kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yurdis normatif dengan teori pengalihan risiko. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Undang-Undang Perasuransian, Putusan Pengadilan, buku-buku dan data sekunder lainnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penerapan dan pelaksanaan hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sangat tidak efektif dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan putusannya dengan menyatakan bahwa pihak penanggung tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga. Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pengaturan mengenai subrogasi dalam perasuransian ini dimuat dalam polis asuransi agar memudahkan para pihak khususnya tertanggung untuk memahami mengenai apa itu hak subrogasi.

---

This Thesis discusses the issues regarding the implementation of subrogation and the legal considerations of the panel of judges in Decision Number 570/PDT.G/2020/PN.SBY between PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia against PT. Arkanjaya Lestari Abadi, which in this case PT. Tokio Marine Insurance claims its subrogation rights to PT. Arkanjaya Lestari as the third party who caused the loss in the incident. The method used in this study is a normative juridical method with the theory of risk transfer. The data used is secondary data, namely Insurance Law, Court Decisions, books, and other secondary data. The conclusion of this study explains the application and exercise of subrogation rights owned by insurance companies is not very effective in terms of how the panel of judges considers their decision by stating that the insurer has no right to obtain compensation for losses caused by third parties. Suggestions to be conveyed that it would be better if the subrogation in insurance is added to in an insurance policy in order to make it easier for the parties, especially the insured, to understand what subrogation rights is."

"ABSTRAKPrinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi berdasarkan hukum di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum di Negara Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, serta implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/PDT.G/2013/PN.JBI yakni sebuah putusan mengenai perkara gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar hak subrogasi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian terhadap tertanggung sehubungan dengan terjadinya sebuah kecelakaan kapal, serta hak penanggung untuk mengajukan permohonan penahanan kapal. Skripsi ini merupakan sebuah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan tiga pendekatan yakni peraturan, konseptual, dan studi kasus. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa pengaturan mengenai prinsip subrogasi di Indonesia belum cukup dan majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan belum dapat menerapkan prinsip subrogasi dengan tepat. Agar dapat tercapainya kepastian hukum, maka pengaturan prinsip subrogasi dan penahanan kapal harus diperbaharui, diatur lebih lanjut, dan diperlengkap, serta hakim harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum termasuk hukum asuransi.

---

ABSTRACTPrinciple of subrogation, one of the most important and fundamental principles in insurance law due to its existence and its implementation which relates to third parties who is outside of the insurer 39 s insurance relationship with the insured in an insurance agreement, up to date is still minimally regulated. This research elaborates the regulation of the subrogation principle based on the Indonesian law as well as its comparison to the law of the United Kingdom, the Netherlands, and the United States, and also its implementation in the decision of District Court Number 10 PDT.G 2013 PN.JBI, a decision regarding a lawsuit on the basis of subrogation rights owned by the insurance company as the insurer to a third party causing damage to the insured rsquo s vessel, as well as the right of the insurer to apply for the detention of the vessel. This research is a juridical normative study using three approaches, which are rules, conceptual, and case studies. Based on the analysis and research conducted by the author, it is discovered that the regulation regarding the principle of subrogation in Indonesia is not nearly enough and the judges in the case concerned cannot apply the principle of subrogation properly according to law. In order to achieve legal certainty, the subrogation principle and vessel detention regulations shall be amended and further regulated comprehensively, also the judges shall have comprehensive understanding and knowledge concerning various specific areas of law including insurance law."

"Asuransi Alat Berat merupakan asuransi yang melindungi alat-alat berat yang pada umumnya berada pada lokasi-lokasi konstruksi atau pekerjaan yang membutuhkan alat berat. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: 1 mengenai pengaturan Prinsip Indemnitas dalam Hukum Asuransi di Indonesia, dan 2 penerapan Prinsip Indemnitas dalam penggantian kerugian pada putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI. Permasalahan dalam putusan pengadilan No. 236/PDT/2020/PT DKI merupakan terjadi perselisihan pendapat antara PT Kartika Jemaja Jaya dengan PT Asuransi Jasa Tania, Tbk dikarenakan perbedaan perhitungan jumlah ganti kerugian antara Tertanggung dan pihak Penanggung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Prinsip Indemnitas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam beberapa pasal. Selanjutnya, dalam kasus yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 236/PDT/2020/PT DKI, Prinsip Indemnitas telah diterapkan dalam kasus ini, namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan gugatan tersebut tidak berdasarkan pemahaman Prinsip Indemnitas. Saran yang diberikan, agar dilakukan pelatihan kepada hakim yang materi dari perlatihan tersebut termasuk tentang hukum asuransi termasuk prinsip-prinsip asuransi termasuk Prinsip Indemnitas.

---

Heavy Equipment Insurance is insurance that protects heavy equipment that is generally located at construction sites or jobs that require heavy equipment. This thesis discusses 2 (two) issues, namely: 1. the regulation of the Principle of Indemnity in Indonesian Insurance Law, and 2. the application of the Principle of Indemnity in compensation for losses in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI. The problem in court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI is a dispute of opinion between PT Kartika Jemaja Jaya and PT Asuransi Jasa Tania, Tbk due to differences in the calculation of the amount of compensation between the Insured and the Insurer party. The research method used is qualitative with a form of juridical-normative research using secondary data. The results showed that the regulation of the Indemnity Principle has been regulated in the Commercial Code under several articles. Furthermore, in the case described in the DKI Jakarta High Court decision No. 236/PDT/2020/PT DKI, the Indemnity Principle has been applied in this case, however, the DKI Jakarta High Court Panel of Judges granted the lawsuit not based on an understanding of the Indemnity Principle. The suggestion is that training be conducted for judges whose material from the training includes insurance law including insurance principles including the Principle of Indemnity."

"Prinsip subrogasi merupakan salah satu prinsip yang terdapat dalam hukum asuransi yang ketentuannya terdapat dalam pasal 284 KUHD. Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip subrogasi dalam Charterer rsquo;s Liability Protection Indemnity Insurance pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/2014. Pada putusan tingkat kasasi Majelis Hakim telah keliru dengan menyatakan penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat sesuai dengan Pasal 284 KUHD.Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang dan teori mengenai subrogasi dalam asuransi. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa diperlukan penambahan materi tentang subrogasi dalam asuransi sebagai muatan pelatihan bagi para hakim supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan pertimbangan hukum dalam kasus yang berkaitan dengan subrogasi dalam asuransi.

---

The principle of subrogation is one of the principles contained in the law of insurance of which provision is in article 284 KUHD. This thesis discusses the implementation of subrogation principle in Charterer 39s Liability Protection Indemnity Insurance on Supreme Court Decision Number 1210 K Pdt 2014. In the appeal verdict, the judges have been mistaken by stating that the plaintiff has no right to sue in accordance with Article 284 KUHD.

The research method used is normative juridical based on legal and theoretical provisions related to subrogation in insurance. In the end, the authors come to a conclusion that it is necessary to add material about subrogation in insurance as a training content for judges to avoid mistakes in doing legal considerations in cases related to subrogation in insurance."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi prinsip subrogasi pada perkara antara PT Margo Indonesia Servicestama (“PT MIS”) melawan PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. (“PT CAP”). Pada perkara ini PT MIS mengajukan bahwa ia berhak atas pengembalian uang yang dibayarkannya kepada PT CAP karena ia merasa PT CAP telah melanggar prinsip subrogasi dengan tetap menerima pembayaran dari PT MIS sedangkan ia telah mendapatkan pembayaran atas klaim ganti rugi yang ia lakukan ke perusahaan asuransi yakni PT Mandiri Axa General Insurance. Namun PT CAP berpendapat bahwa ia tidak melanggar karena kerugian lebih besar dari yang didapatkan dari keduanya. Subrogasi merupakan salah satu prinsip utama yang memiliki peran penting dalam asuransi terutama dalam hal kerugian terhadap suatu barang yang menjadi objek asuransi disebabkan oleh pihak ketiga diluar perjanjian asuransi. Prinsip subrogasi dalam asuransi memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggantikan hak-hak tertentu dari tertanggung setelah mengganti kerugian yang dialami olehnya. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengimplementasian prinsip subrogasi pada perkara ini belum diterapkan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai prinsip subrogasi oleh majelis hakim. (2) terdapat inkonsistensi pertimbangan majelis hakim dalam membuat keputusan dalam perkara ini.

---

This thesis examines the implementation of the principle of subrogation in the case between PT Margo Indonesia Servicestama ("PT MIS") against PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk. ("PT CAP"). In this case, PT MIS submitted that it was entitled to a refund of the money it paid to PT CAP because it felt that PT CAP had violated the principle of subrogation by continuing to receive payment from PT MIS while it had received payment for the compensation claim it made to the insurance company, PT Mandiri Axa General Insurance. However, PT CAP argued that it had not violated the subrogation principle because the loss was greater than that obtained from both of them. Subrogation is one of the main principles that has an important role in insurance, especially in the event of a loss to an item that is the object of insurance caused by a third party outside the insurance agreement. The principle of subrogation in insurance allows the insurance company to replace certain rights of the insured after replacing the losses suffered by him. Based on the research, it was found that (1) the implementation of the principle of subrogation in this case has not been applied properly in accordance with the provisions governing the principle of subrogation by the panel of judges. (2) there are inconsistencies in the consideration of the panel of judges in making decisions in this case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai polis asuransi Industrial All Risk (IAR) yang di dalamnya dilekatkan reinstatement clause yang berkaitan dengan penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian. Dalam skripsi ini dibahas mengenai asuransi yang terjadi antara PT Lestari Karya Makmur dengan PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya dan PT Asuransi Wahana Tata yang berkaitan dengan perhitungan ganti kerugian dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana prinsip indemnitas diterapkan dalam perhitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh loss adjuster dalam kasus ini, 2. Apakah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalamasuransi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Tujuandilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip indemnitas dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini dan menganalisis apakah pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby sudah sesuai dengan prinsip indemnitas dalam asuransi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan prinsipindemnitas telah dilakukan dalam perhitungan ganti kerugian dalam kasus ini. Akan tetapi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby belum sepenuhnya memenuhi prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the Industrial All Risk (IAR) insurance policy in which the reinstatement clause is attached of which this clause is related to the application of indemnity principle in compensation calculation. This thesis discussed about the insurance agreement between PT Lestari Karya Makmur with PT Asuransi Rama Satria Wibawa Cabang Surabaya and PT Asuransi Wahana Tata concerning the compensation calculation with the following issues: 1. How was the principle of indemnitas applied in the calculation of compensation by loss adjuster in this case, 2. What is the legal consideration of the Panel of Judges in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. This research uses normative juridical method. The purpose of this study is to find out how the application of indemnity principle in compensation calculation in this case and analyze whether The Judges consideration in the Putusan Pengadilan Negeri Surabaya. 216/Pdt.G/2011/Sby is in accordance with the indemnity principle in insurance. Based on research conducted, the application of indemnity principle has been applied in the calculation of compensation in this case. In addition, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.G/2011/Sby has not fully fulfilled the indemnity principle in the insurance agreement."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan penerapan Upah Minimum di Indonesia beserta penerapan Upah Minimum pada Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87 /G/2015/PHI.SBY. Pada kasus tersebut, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Upah Minimum Indonesia dalam bentuk pembayaran Upah terhadap Pekerja yang tidak memenuhi ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya pada tahun 2014 dan 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan dalam kasus tersebut sudah sesuai dalam melaksanakan ketetentuan upah minimum indonesia dan ketentuan lain yang berkaitan seperti mengenai Skala dan Struktur Upah . Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis delves on the topic of Regulation and Implementation of Minimum Wage in Indonesia as well its implementation on Industrial Relations Court Decision in District Court of Surabaya No.87 G 2015 PHI.SBY. within that court decision, there have been violations of minimum wage regulation in form of wage payment for the workers that do not satisfy the requirements of Kota Surabaya Minimum Wage Regulation in year 2014 and 2015. The purpose of this thesis is to understand whether the decision in that case is in accordance to the Indonesian Minimum Wage Regulations and another related regulations such as the requirements of the scale and the structure of the wages . This research will be conducted by using the judicial normative research method."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi, terutama dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pembagian nilai kerugian berdasarkan prinsip kontribusi dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? (2) Bagaimana hak subrogasi perusahaan asuransi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian dalam asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi? dan (3) Bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dengan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi serta hukum asuransi yang berlaku di Indonesia? Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah prinsip kontribusi diatur dalam Pasal 277 dan Pasal 278 KUHD, dimana apabila pertanggungan memiliki waktu penutupan yang berbeda, pertanggungan pertama akan menanggung kerugian terlebih dahulu sebelum pertanggungan yang kemudian menanggung selebihnya. Sedangkan, apabila perjanjian asuransi bersifat concurrent, masing-masing penanggung akan bertanggung jawab secara proporsional. Hak subrogasi perusahaan asuransi kerugian oleh 2 (dua) perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 284 KUHD dan masing-masing perusahaan asuransi memiliki hak subrogasi sendiri sebesar nilai kerugian yang telah dibayarkan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut kurang tepat berdasarkan prinsip kontribusi karena tidak mendasarkan keberlakuan prinsip kontribusi pada asuransi ganda. Hakim dalam pertimbangannya telah dengan tepat memberikan legal standing kepada Penggugat dengan memperhatikan prinsip subrogasi. Saran yang bisa diberikan adalah agar pelatihan hakim diberikan materi hukum perjanjian asuransi agar pertimbangan hukum dalam memutus perkara klaim asuransi dapat sesuai dengan hukum asuransi.

---

This thesis aims to analyze contribution principle and subrogation principle in insurance by two insurance companies, especially in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. The main problems discuss in this thesis is (1) How is the loss value distributed based on contribution principle in insurance by two insurance company? (2) How is the subrogation right of each insurance company against a third-party causing loss in insurance by two insurance company? and (3) How suitable is the judge’s consideration in Judgment Number 415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. with contribution principle and subrogation principle, as well as the applicable insurance law in Indonesia? This thesis uses a normative-juridical method of research with a secondary data. The result of this research is contribution principle is governed by Article 277 and 278 of KUHD, where there are multiple insurances with different time of agreement, the first insurance will cover the loss before the next insurance covering the remaining losses. Meanwhile, when multiple insurances are concurrent, each insurer will proportionally cover the loss. The right of subrogation in insurance by two insurance companies are governed by Article 284 of KUHD where each insurer has its own subrogation right in the value of the loss each paid to the insured. Regarding the contribution principle, the judge’s consideration in the judgement is not accurate because it didn’t base the contribution principle on the presence of double insurance. However, the judge rightly gives the plaintiff legal standing with regards to subrogation principle. The suggestion that can be given based on this research is for more training for judges with insurance law material so that judges can make considerations regarding insurance claim that is more suited with insurance law."

"ABSTRAKDalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta pihak adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik. Dalam membuat akta pihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada data-data formil semata, namun demikian bila melihat dalam putusan, seolah-olah terdapat kewajiban materiil yang harus dicari oleh seorang Notaris setiap kali membuat akta pihak. Dalam kasus ini, perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V memiliki utang-piutang dengan Tergugat II terkait pembangunan pabriknya, dimana kedudukan Tergugat II sebagai kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atas aset perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V. Ketika ada penagihan atas piutang yang dimiliki Tergugat II, kreditur, Penggugat V merasa membeli dari lelang dalam keadaan bersih tanpa utang-piutang sehingga memilih jalur hukum dan beracara di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Gunung Sugih, lampung. Dalam dua putusannya, aset-aset yang dibeli oleh Penggugat diletakan sita jaminan pada Oktober 2006. Pada tahun 2007, Tergugat II, kreditur yang memegang jaminan hak kebendaan tersebut kemudian datang kepada notaris, bersama Tergugat I, membuat akta pernyataan subrogasi dan tiga perjanjian atas jaminan milik bersama. Mengetahui adanya subrogasi, para Penggugat kemudian menuntut, dengan mendalilkan bahwa Notaris (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Notaris mengecek objek jaminan sebelum membuat akta subrogasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Notaris dalam mencari kebenaran materiil. Apakah Notaris berkewajiban dalam mencari kebenaran formil dan materiil suatu objek jaminan dalam pembuatan akta subrogasi? Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta subrogasi dan perjanjian atas jaminan milik bersama dalam kasus tersebut? Untuk itu diperlukan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memperkuat data penelitian.

---

ABSTRACTIn the content of article 16 paragraph 1 subparagraph (a) Act Number 30 of 2004 concerning the rule of notary public is mentioned that in running his/her job, the notary public is obliged to act honestly, cerefully, independently, impartially, and to keep the interests of relevant parties in the works of the law. One of the actions "carefully" that must be done by a notary public while making the deed was obtaining information and formal data in order to fulfill the formal requirements for making an authentic deed. In making the deed, obligations and responsibilities of the Notary public is limited to formal data only, however, when seen in thedecision, as if there is a material obligation that must be find by a Notary Public whenever making the deed. In this case, the company was purchased by Plaintiff V has debts related to establishment of the factory with Defendant II, as a creditor holding collateral material rights over the company's assets were purchased by theplaintiff V. When Defendant II collect its accounts receivable, Plaintiff V which feel buying with free and clear for all liens from an auction, choose to proceedings it in the District Court of Kota Bumi and Gunung Sugih, Lampung. In two decision, the assets purchased by the Plaintiff V placed sequestration in October2006. In 2007, the Defendant II, creditor who holding collateral material rights, come to the notary public with Defendant I made a subrogasi statement deed and three guarantee of common property agreement. Aware of subrogation, the Plaintiff then sued by postulating that the Notary public (Defendant III) has committed an unlawful act because the object of collateral material rights should be checked by Notary before making subrogation deed. This raises the question of Notary public obligation in finding material fact. Are Notaries obliged to find the fact of the formal and material object of guarantee/collateral in the subrogationdeed? How is the legal consequence of the cancellation of subrogation deeds and guarantee of common property agreement in such cases? This requires a study. The author uses the method of normative research and also conduct interviews with experts to strengthen research data."