Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wan ita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dapat disimpulkan bahwa pada dasamya suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu ikatan kekal yang berlangsung untuk seumur hidup akan tetapi dalam kenyataannya suatu perkawinan dapat putus karena beberapa sebab yaitu selain karena perceraian dan kematian putusnya perkawinan juga dapat disebabkan karena putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 Undang Un dang No 1 tahun 1974 Apabila terjadi suatu perceraian maka akan timbul akibat akibat hukum dari perceraian tersebut Akibat hukum yang pertama adalah akibat hukum terhadap hubungan suami istri kemudian hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka selain itu juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda yang mereka miliki selama perkawinan tersebut berlangsung Undang Undang No I Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus tentang harta benda perkawinan akibat perceraian atau putusnya perkawinan tetapi mengenai hal tersebut Pasal 37 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing Pasal ini memiliki pengertian bahwaapabila terjadi perceraian maka para pihak berhak memilih aturan hukum yang akan digunakan untuk men gurus pembagian harta bersama diantara keduanya baik hukum adat masing masing aturan agama masing masing maupun hukum perdata barat Hal ini kemudian seringkali menimbulkan konflik dimana masing masing pihak tidak setuju atas pembagian harta bersama karena masing masing pihak merasa berhak atas bagian yang lebih besar dari pasangannya Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi pennasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

Article I of Law No 1 of 1974 states that marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife with the intention of forming families households are happy and eternal based on God It can be concluded that in essence a marriage is intended to form an eternal bond that lasts for a lifetime but in reality a marriage can break up for many reasons which in addition to divorce and death rupture of marriage can also be caused due to a court decision as contained in Article 38 of Law No 1 of 1974 In the event of a divorce then there will be legal consequences of divorce As a result of the rust law is the legal effect of the marital relationship then the legal relationship between parents and their children but it also raises legal consequences to their property during the marriage takes place Law No 1 of 1974 does not specifically regulate marital property due to divorce or the breakdown of a marriage but on the subject of Article 37 states that if the marriage broke up because of divorce community property is set according to its own laws This article has the sense that ifthere is a divorce the parties are entitled to choose the law that will be used to take care of the division of matrimonial property between them both their respective customary laws the rules of their religion or civil law west This then often leads to conflicts in which each of the parties do not agree on the division of matrimonial property because each party was entitled to a larger share of their partner The method used in this paper is the method of normative legal research using secondary data whereas the methods of data analysis using a qualitative approach This study provides descriptive nature of the analytical results provide broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained with the facts to be able to provide alternative solutions to problems through the analysis that has been done."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1/3 bagian untuk istri dan 2/3 bagian untuk suami. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama dan pembagiannya dalam hal terjadi perceraian?; 2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls sudah tepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Pada akhirnya, Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan pengaturan mengenai pembagian harta bersama kepada hukumnya masing-masing, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masing-masing suami istri mendapatkan setengah bagian dari harta bersama. Peneliti juga memperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kurang tepat karena istri juga telah berkontribusi dengan baik dalam usaha mendapatkan harta bersama sehingga berhak untuk mendapat bagian harta bersama yang sama dengan suami.

---

This thesis focuses on how joint assets are regulated, both in Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law. According to the Article 97 of Compilation of Islamic Law, the division of joint assets are determined half portions for each husband and wife, but the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls gave a different portion from what has been determined in Compilation of Islamic Law, 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Based on the preceding, the Writer formulated and discussed the following problems: 1. How Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law regulates the joint asset and its distribution as a result of divorce?; 2. Is the judge in the Bengkalis Religious Court Judgment No. 0282/Pdt.G/2015/PA.Bkls had a proper legal considerations based on Law No. 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law? This research is in the form of a normative juridical with the type of descriptive analytical research.

At the end, the Writer arrived at the conclusion that Law No. 1 of 1974 handed regulations regarding the joint assets division to the respective laws, while the Compilation of Islamic Law regulates that each husband and wife get half of the joint assets. The Writer also came to the conclusion that the judge?s legal considerations in the judgment discussed in this research are less proper because the wife has contributed well in the attempt to gain the joint assets so she is entitled to get a same portion of the joint assets with her husband."

"Dengan semakin majunya perkembangan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada pola pemikiran masyarakat terhadap institusi perkawinan salah satunya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masingmasing berbeda agama, khususnya laki-laki muslim atau perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki atau perempuan non-Islam. Bukan hanya terkait keabsahannya, namun status hak-hak anak hasil perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda seperti hak nasab, hak hadlonah, hak walayah serta hak waris harus diperhatikan juga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan pendekatan konsep serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Tidak sahnya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menjadikan anak hasil perkawinan tersebut tidak sah karena perkawinan orang tuanya tidak sah. Perlindungan terhadap hak anak luar nikah diberikan sesuai kedudukannya secara proposional berdasarkan status keabsahannya.

---

As the rapid advancement of changing times both directly and indirectly, it can give impact to the mindset of society against the institution of marriage, as example is an interreligions marriage. Marriage between different religions is a marriage between a man and a woman with different religions between each other, especially muslim or muslimah who married to non-Islamic male or female. Not only related of its legitimate , but the status and the rights of children as the results of interreligions marriage, like, the nasab right, the hadlonah right, the walayah right and legacy rights must be considered also. The methods used in this research is juridical-normative with the conceptual approach, and the type of data such primary data is by interviews and secondary data by literature study .The conclusion of research shows that the validity of a marriage should be based on religious law and state law. Illegitimate of interreligions marriage makes their child of its marriage is also illegitimate. Protection against the rights of the illegitimate child given in accordance benefice in proportional based on its legitate status."

"Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, banyakvsuami isteri yang tidak dapat mempertahankan tujuan perkawinan mereka,vsehingga perceraian dianggap jalan yang terbaik. Perceraian membawa akibat hukum salah satunya terkait pembagian harta bersama. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah pengaturan pembagian harta bersama akibat perceraian dan bagaimanakah analisis hukum terkait pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pembagian harta bersama melalui proses lelang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 587/Pdt./2006/PN.JAK.SEL ditinjau dari Undang ? Undang yang berlaku. Metode yang dipilih Penulis dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Kasus dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait harta bersama yang mereka miliki, yang masih berada di bawah penguasaaan Tergugat. Gugatan Penggugat diantaranya agar Hakim menetapkan harta bersama mereka dibagi 2 bagian sama besar dan pembagian tersebut dilakukan dengan cara menjualnya secara lelang di muka umum. Atas gugatan yang diajukan, Hakim pun menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan tersebut; karena dalam Undang ? Undang Perkawinan Pasal 37 telah diatur bahwa akibat perceraian, harta bersama diatur menurut hukum agama, adat, maupun hukum lainnya. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 232 J.o 128 dimana harta bersama dibagi 2 bagian sama besar antara suami dan isteri. Atas ketentuan tersebut, maka menurut Penulis , putusan serta pertimbangan Hakim telah tepat dan sesuai, dan terkait pembagian harta bersama melalui lelang, cara tersebut dapat dibenarkan mengingat ketentuan dalam Pasal 37 tersebut di atas bahwa harta bersama dapat dibagi berdasarkan hukum lainnya, yang dalam kasus ini dapat diterapkan melalui cara lelang.

---

Due to Law No.1 of 1974 regarding to a marriage law, the purpose of marriage is for creating an eternal and happy family. But in fact, so many husbands dan wives cann?t maintain their purpose of marriage, so they decided to divorce as the best way for them. Divorce brings a legal consequences accociated wife the division of their property. The main issue in this thesis is how to arrange the joint property sharing due to divorce and how the legal analysis of the Judge?s consideration for making a decision though an auction process with South Jakarta Court decision No.587/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel reviewed by applicable laws. The method chosen by the writer in this thesis is normative Juridicial research form with descriptive analytical system. The case is based from the plaintiff who filed suit against the defendant related to their property which is still owned by the defendant. The plaintiff?s lawsuit included how to make the Judges take a decision to divide their property into two equal parts after selling it in a public auction. Regarding to a lawsuit filed, The Judges decided to grant the lawsuit based on article 37 of Law No.1 of 1974 which provided that the joint property due to divorce governed by religious laws, customs, and other laws. This provision can be related to article 232 J.o 128 of Civil Law which regulated that the joint property must be divided into two equal parts between husband and wife. Based on that provision, the writer agree that The Judge?s consideration and decisions on this case is appropriate and the division of joint property by auction is correct based on the provision on article 37 of Law No.1 of 1974 which regulated that the division of joint property can be divided by other laws, and in this case, the division of joint property divided by auction process."

"Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan, yang bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Namun mempertahankan perkawinan yang menyatukan dua pribadi berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula itu sulit sehingga pada akhirnya banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri seringkali malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menyebabkan banyak pihak berinisiatif untuk membuat Perjanjian untuk mencegah masalah tersebut yaitu Perjanjian Akibat Perceraian. Seperti pada kasus Tuan A ? Nyonya B dan Tuan X ? Nyonya Y yang mengikat diri dalam Perjanjian Akibat Perceraian. Akan tetapi, baik dalam KUHPerdata maupun UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai Perjanjian Akibat Perceraian secara satu kesatuan. Sehingga dasar hukum dari berlakunya Perjanjian Akibat Perceraian ini harus dilihat dari dua sisi, sisi materilnya yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sisi formilnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata. Isi dari Perjanjian Akibat Perceraian ini pun harus tetap mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Every human being must have desire to create an everlasting marriage, once and for all. But the retained the marriage uniting two different people with different interests si hard so that in the end a a lot of marriages ended in divorce. Divorce itself even cause problems that eventually led to the many people who take the initiative to make arrangements to prevent those problems, namely The Agreement Due to A Divorce. As in the case of Mr. A ? Mrs. B and Mr. X ? Mrs. Y which is binding themselves in the agreement due to a Divorce. However, both in The Code of Civil Law as well as Act No.1 of 1974 about Marriage is not found the provisions that regularry clearly and specially about The Agreement Due To A Divorce in one unit. So the legal basis of the enactment of The Agreement Due To A Divorce should be viewed from two sides, the material side based on Article 41 of Act. No.1 of 1974 about Mariage and The Formyl based on Article 1320 of The Code of Civil Law. The content of The Agreement Due to A Divorce must still follow the provisions in The Code of Civil Law and Act No.1 of 1974 about Marriage."

"Suatu ikatan perkawinan yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dapat putus karena beberapa sebab yang salah satunya adalah perceraian Perceraian dapat berakibat buruk terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinannya yaitu mengenai siapa yang berhak untuk memelihara mendidik anak dan mempertahankan harta bendanya Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dalam hukum Islam Undang Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap hak asuh anak dan bagaimanakah penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia khususnya dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan norma norma yang berlaku dan mengikat kehidupan masyarakat Di dalam Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka dibedakan antara pemeliharaan hak asuh anak yang belum mumayyiz belum berumur 12 tahun dengan anak yang sudah mumayyiz Hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan pada ibu sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih salah satu dari kedua orangtuanya apakah akan ikut ibunya atau ayahnya Faktor faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh yang diberikan kepada ayah yaitu jika di persidangan terbukti ibunya tidak lagi memenuhi syarat syarat untuk melakukan pemeliharaan anak hadhanah seperti tidak cakap memelihara anak mempunyai moral dan tingkah laku yang tidak baik murtad pemboros pencuri tidak mempunyai waktu untuk memelihara anak serta keberadaannya tidak diketahui oleh pihak keluarga goib Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2293 Pdt G 2009 PA JS telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage that basically aims to establish an eternal family a happy and can break up for many reasons one of which is divorce Divorce can be bad for children born out of marriage which is about who has the right to maintain educate children and keep their belongings The issue in this research is how regulation of Islamic law Act No 1 of 1974 and a compilation of Islamic law on marriage breakdown as a result of divorce on child custody and how its application in judicial practice in Indonesia especially in the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS The research method used in this study is library research method with secondary data juridical normative research that refers to the legal norms contained in laws and norms in force and binding on people s lives Compilation of Islamic Law in the event of divorce then distinguished between maintenance custody of the children who have not mumayyiz not yet 12 years old with children who have mumayyiz Custody of the child who has not mumayyiz handed to the mother while the child who already mumayyiz entitled to choose one of the two parents whether to join her mother or father The factors on which the judge considered in determining custody is granted to the father if the mother proved at the trial no longer meets the requirements for child maintenance hadhanah such as maintaining incompetent children have morals and good behavior are not apostasy Spender thieves do not have the time to nurture the child and his whereabouts are unknown to the family goib Therefore the South Jakarta Religious Court Decision No 2293 Pdt G 2009 PA JS in accordance with applicable law which is based on Islamic Law and Islamic Law Compilation"

"Kasus pembatalan perkawinan terjadi hampir di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, hal ini terjadi karena masing-masing suami isteri memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Pembatalan perkawinan pada pengadilan agama Jakarta Selatan dan Putusan Mahkamah Agung Cimahi Bandung merupakan pembatalan yang tidak bisa dihindari. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam akibat hukum terhadap hak anak akibat pembatalan perkawinan adalah statusnya jelas merupakan anak sah. Sedangkan terhadap hubungan suami-isteri putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi. Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan adalah mengoptimalkan peran KUA dalam menjalankan perannya yaitu memeriksa kelengkapan administrasi pendaftaran dan melakukan pemeriksaan status atau kebenaran data dan peran majelis hakim dapat mendamaikan suami isteri dengan mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Kendala yang dihadapi dalam menghindari pembatalan adalah kendala administratif dan kendala psikologis.

---

Marriage annulment cases occur almost religious courts in Indonesia, this occurs because the husband and wife each have a different character and desire. Annulment of marriage on religious courts Kediri, South and Supreme Court decisions are unavoidable cancellation. According to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Islamic Law Compilation legal consequences for children's rights is due to the cancellation of marriage status is clearly a legitimate child. While the husband-wife relationship marriage annulment decision then their marriage is considered never happened. Decision of the Supreme Court and Religion of the cancellation of the marriage was in accordance with Islamic law and the Act Number 1 of 1974 On marriage. Efforts to do to avoid the cancellation of marriage is to optimize the role of KUA in their role Checking the completeness of registration and inspection status / accuracy of data and the role of judges to reconcile husband and wife with work for peace through mediation. Constraints faced in avoiding cancellation is administrative constraints and psychological constraints."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’. Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 untuk dianalisis. Dalam hal suami/isteri yang melakukan perbuatan tidak terpuji ingin menceraikan pasangannya menggunakan alasan ini, dan pasangannya tersebut ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang tetap ingin bertahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, usaha- usaha seperti usaha perdamaian oleh hakim, dan SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian harus diusahakan dan diterapkan dalam suatu proses acara persidangan, sehingga suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya dapat terlindungi.

---

This paper deals with the relationship between the balance of the rights and position of the husband and wife to one of the reasons for divorce. Reasons for divorce is already specified in Law No. 1 Year 1974 about marriage with the regulation of agents, the Government Regulation No. 9 Year 1975 and the Compilation of Islamic Law, namely ‘between the husband and wife are constantly occuring quarrels and strife, and thou shall not live get along well again in the household’. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Constitutional Court to be analyzed. In terms of the husband/wife who did the uncommondable deed, wish to divorce his partner using this excuse, and his partner wanted to maintain the intergrity of his marriage, how legal protection against those who want to survive. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Constitutional Court Number 38/PUU-IX/2011 were in accordance with the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law. In addition, efforts such as reconcile efforts by the judge, and Supreme Court Circulars No. 3 Year 1981 about the divorce case should be sought and applied in a court proceedings, so that the husband/wife who wants to survive his marriage can be protected."

"Permasalahan dalam perkara gugatan ini Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dimulai ketika Tergugat tidak melaksanakan Akta Kesepakatan Bersama antara Tergugat dan Penggugat yang akhirnya berujung pada ditemukannya alat-alat bukti formil yang justru semakin melemahkan posisi Tergugat dalam persidangan atas gugatan dari Penggugat. Dan kesemuanya ini bermula atas pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara mandiri atas kesepakatan masing-masing pihak, yang pada akhirnya ternyata ditemukan bukti-bukti formil yang menjadikan akta kesepakatan bersama tersebut harus dan patut batal demi hukum.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif dan bersumber dari data sekunder, yakni berupa studi dokumen. Berdasarkan kuat dan solidnya pembuktian formil yang yang dipaparkan oleh Pihak Penggugat terkait harta yang sepatutnya termasuk dalam harta bawaan dari Penggugat, serta ketidakabsahan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 19 tertanggal 24 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat maka wajar dan patut ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pokok perkaranya memutuskan seperti yang terlampir dalam Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.Dan, berdasarkan paparan yang Penulis telah jelaskan dalam sub Bab 4 Skripsi ini, maka putusan Majelis Hakim terhadap gugatan atas harta benda perkawinan pasca perceraian Putusan No. 572/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang kesimpulan Penulis ini diperkuat oleh Putusan Nomor 2898 K/Pdt/2015 di tingkat kasasi terkait perkara a quo terlampir.

---

Issues regarding this lawsuit Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel began when the defendant didn rsquo t fulfill the agreement between Defendant and Plaintiff which lead to discovery of illegal evidence brought before the court of law. Agreement on divorce property between Defendant and Plaintiff which was consensually, yet to be found illegal and supposed to be null and void.

The method of research that was used in this thesis based on literature study which cathegorised as normative juridical and sourced by data sekunder. Based on solid formal evidence brought by the Plaintiff, regarding which property that was initally belong to the Plaintiff before the marriage, and also the illegality of the agreement on the divorce properties Agreement Number 19 dated on October 24th 2012 between Plaintiff and Defendant hence should be accorded fair and proper when Panel of Judges of South Jakarta Distric Court decided as what is in Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel.

All and all, based on Author judgements which has written in sub Bab 4 of this thesis, the Court Decision regarding Lawsuit on Divorce Properties Court Decision No. 572 Pdt.G 2013 PN.Jkt.Sel. has already accorded with National Law of Indonesia on marriage related issue, which strengthen by Court Decision No. 2898 K Pdt 2015 of Indonesian Supreme Court regarding this matter attached."