Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah organisasi membutuhkan peran humas yang maksimal agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Excellence Communication Grunigdi lembaga MPU Aceh dan kendala yang menghambat penerapannya serta untuk mengetahui kaitan Excellence Communication dengan budaya organisasi di lembaga MPU Aceh. Penelitian ini menggunakan paradigam post-positivistme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh belum menjalankan prinsip-prinsip Excellence Communication Grunig, sehingga organisasi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Selain itu MPU Aceh juga memiliki budaya organisasi yang sangat terkait dengan komunikasi yang dijalankan di lembaga MPU Aceh.

---

In order to run an organization effectively, public relations should implement the Excellence Communication principles. This study aims to see the implementation of Grunig’s Excellence Communication principles in MPU Aceh, like to what extent the principles have been implemented, what obstacles occur during the implementation and how is the organization culture in the council. This research adapted the post-positivist paradigm, qualitative approach with descriptive design. Data collected through deep interview, documentation and literature study.

The result showed that MPU Aceh has not fully implemented the Excellence Communication principles. Besides, MPU Aceh has cultural background; Aceh history, and religious norms background which lead to communication style implemented by MPU Aceh."

"Peran Humas yang ideal akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Humas di Bank Tabungan Negara telah menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan oleh James Grunig di dalam Excellence Theory. Excellence Communication memiliki tiga bulatan (sphere) yang saling berkaitan antara lain Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Excellence Communication sudah diterapkan di BTN. Namun penerapannya belum memenuhi kriteria Grunig sepenuhnya karena komunikasi organisasi masih asimetris dan posisi Humas yang tidak memiliki akses langsung kepada pimpinan sehingga tidak terlibat dalam rapat pembuatan keputusan bersama direksi. Hasil ini dipengaruhi oleh penerapan Excellence Communication yang disesuaikan dengan konteks perbankan dan budaya organisasi di Indonesia.

---

Ideal public relations role advocate organization in achieving its goal. This paper explains up to what extent public relations of Bank Tabungan Negara have applied the Principal of Excellence Communication attributed to James Grunig in The Excellence Theory. Excellence Communication has three interrelated spheres. These spheres are Knowledge Core, Shared Expectation and Participative Culture.

This research is a descriptive research processed in a qualitative way and exerts post positivism paradigm. Data collection method used in this study are in-depth interview, participant observation, and study of documentation and literature.

The result of this paper shows that Excellence Communication has been applied in Bank Tabungan Negara. Nevertheless, it has not fully met the criteria of Grunig because the communication of organization of Bank Tabungan negara is still asimetric and its public relations that has no direct access to the chairman of organization can not be engaged in the decision making meeting. The results are affected by the implementation of Excellence Communication which should be adjusted to the context of the banking and organization culture of Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai peran ideal Humas yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Humas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan oleh James Grunig di dalam Excellence Theory. Excellence Communication memiliki tiga bulatan (sphere) yang saling berkaitan yakni, Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif ilustratif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Excellence Communication belum diterapkan dengan baik di BPPT. Dalam hal ini penerapannya belum memenuhi kriteria Grunig sepenuhnya. Pertama pada aspek knowledge core, dasar pengetahuan yang dimiliki Humas masih kurang, kemudian pada aspek shared expectations, posisi Humas tidak memiliki akses langsung kepada pimpinan sehingga tidak dilibatkan dalam rapat pembuatan keputusan bersama pimpinan, selain itu juga tidak diterapkannya aspek participative culture dimana ditemukan bahwa budaya kerja yang bersifat partisipatif cenderung tidak terwujud.

---

This thesis discusses the ideal role of PR that will support the organization in achieving its goals and success. This study aimed to examine the extent to which public relations of The Agency for Assessment and Application of Technology have applied the Principal of Excellence Communication attributed to James Grunig in The Excellence Theory. Excellence Communication has three interrelated spheres. These spheres are Knowledge Core, Shared Expectation and Participative Culture. This research is a descriptive research processed in a qualitative way and exerts post positivism paradigm. Data collection method used in this study are in-depth interview, participant observation, and study of documentation and literature.

The results showed that the Communication Excellence has not been implemented well in BPPT. In this case the application has not met the criteria as Grunig said. The Knowledge core of public relations is still lacked. In the shared knowledges aspects, The Public relations positions do not have direct access to the head so it is not involved in the board of executives meetings, and then the participative cultures aspects were not happened there."

"Tesis ini menelisik tentang aktivitas dan peran ideal struktur HubunganMasyarakat yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitianini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur Hubungan Masyarakat di IntitutTeknologi Bandung menerapkan prinsip Excellence Communication pada ativitasdan peran hubungan masyarakatnya. Prinsip Excellence Communication yangdigunakan pada penelitian ini merupakan buah penelitian Excellence Theory yangdilakukan oleh James. E. Grunig dan para koleganya. Excellence Communicationmemiliki tiga aspek yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran atau bulatan yaitu,aspek Knowledge Core, aspek Shared Expectation, Aspe Organizational Culture.Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam penerapanExcellence Communication dalam sebuah organisasi.Penelitian ini menggunakan paradigm postpositivisme, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metodepengumpulan data adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumenyang relevan terhadap penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa ITB dalampenerapan Excellence Communication masih memiliki kendala pada aspekKnowledge Core dimana Top Communicator tidak memiiiki pengetahuan yangcukup terkait pelaksanaan praktik humas yang ideal sebagaimana disampaiaknpada premis Excellence Theory. Top Communicator pun masih menerapkan perancommunication technician disbanding peran idealnya sebagai communicationmanager. Kendala ini dapat dipahami dikarenakan Top Communicator berlatarbelakang teknik dan di ITB tidak terdapat fakultas atau sekolah yangmemproduksi pengetahuan ke-humasan.Pada kedua aspek lainnya yaitu SharedExpectation dan Organizational Culture, ITB telah menjalankan dan menerpakankedua aspek tersebut secara ideal.Kata Kunci: Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture.

---

This research investigates activities and roles of public relations ideal structure thatsupports an organization in achieving its goals. This study aims to look at the extentto which the structure of public relations at the Bandung Institute of Technology ITB pertains the principles of Excellence Communication on it 39 s public relation activitiesand roles. Communication Excellence principle used in this study is the fruit ofExcellence Theory Research conducted by James. E. Grunig and colleagues.Communication Excellence has three aspects described in three circles or spheres,namely, Core Knowledge, Shared Expectation, and Organizational Culture. Thesethree aspects are interrelated, and they possess influence in the application ofExcellence Communication within an organization.

This is a descriptive qualitativeresearch under postpositivism paradigm.Data collection was gathered by depthinterviews and desk research on relevant documents. This study uses postpositivismeparadigm, qualitative and descriptive approach. Methods of data collection is wawanprofound way and the collection of relevant documents to the research.

The results showed that ITB in the implementation of Communication Excellence still findsobstacles at Core Knowledge aspect in which Top Communicator does not havesufficient knowledge related to the implementation of public relations practices basedon the premise of Excellence Theory. Top Communicator still applies communicationtechnician role than ideal role as communications manager. These constraints can beunderstood due to Top Communicator has engineering backgrounds and there is nofaculties or schools in ITB that produce public relations knowledge. In two otheraspects, Shared Expectations and Organizational Culture, ITB has implemented andexposed these two aspects ideally.Key words Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture."

"Krisis di pariwisata Indonesia tidak bisa dihindari, sehingga perlu penanggulangan krisis yang tepat. Penanggulangan krisis di sektor pariwisata tidak hanya berhenti ketika krisis terjadi. Namun, diperlukan juga komunikasi pascakrisis untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan reputasi yang terjadi.Penelitian ini mengamati strategi komunikasi pascakrisis yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia dengan penerapan teori komunikasi krisis situasional atau Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menggunakan pendekatan kualitatif.Melalui penelitian ini, diketahui bahwa Indonesia menangani krisis pariwisata dengan cara resposif melalui lima langkah penanggulangan krisis, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, menyatakan berakhirnya krisis kepada publik, pemulihan citra dan menindaklanjuti informasi sebagai antisipasi krisis di masa depan.

---

Crisis in Indonesian tourism is inevitable, so need to be conquered in a suitable way. Conquering the crisis in tourism sector don?t just stop when it occurs. But you also need communication post-crisis to prevent and repair the damaged reputation.

This study observes post-crisis communication strategy that is happening in Indonesian tourism sector by applying the Situational Crisis Communication Theory (SCCT) with qualitative approach.

Through this research, it is known that Indonesia handles the tourism crisis by responsive ways with five steps, which are rehabilitation, reconstruction, stating that crisis is over, image recovery, and following up the information in order to anticipate any crisis in the future."

"Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik hendaknya selalu berpihak pada kepentingan publik. Maka, diperlukan proses analisis terhadap kebijakan komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengelaborasi alternatif atau prediksi yang muncul dalam sistem, sehingga memperoleh hasil dengan sedikit risiko tetapi memiliki peluang yang besar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses pengumpulan data yaitu teknik field research, mengumpulkan berbagai notulensi rapat dan wawancara para pembuat kebijakan.Kemudian dijabarkan secara deskriptif, dan dianalisis secara tematik dari proses general system theory. Tema yang dijabarkan meliputi masalah (problem), sumber input (resource input), proses internal (internal process), hasil (solution), dan evaluasi (evaluation). Kelima tema ini memunculkan konsep elaborasi alternatif, yang mampu membuat struktur dalam sistem menjadi lebih dinamis. Hal ini dikarenakan hubungan arah panah diagram yang asimetris, setiap bagian bisa saling berhubungan pada saat bersamaan. Maka sistem selalu mengalami pertumbuhan untuk hasil yang lebih baik.

---

Communication policy as a public policy is intended as a favour of public interest. Accordingly, communication policy needs analysis process. The purpose is to elaborate alternative or prediction which appears in system, so that minimal risk can be achieved and it creates a big chance. The research used qualitative method with field research technique. The researcher collected the minutes of the meeting and did in-depth interview with the policy maker.

The result was descriptively explained and thematically analyzed by the general system theory. The themes explained were the problem, the resource input, the internal process, the solution, and the evaluation. Those five themes create an elaborated alternative concept that is able to make systems structure more dynamic. It happens because the direction of the diagram arrow heads to asymmetric and every part can connect in the same time. Then, the systems show a growth for a better output."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah.

---

This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation.

Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region."

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."