Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai tuntutan dari berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai konsep e-goverment menuju good governance, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) melakukan berbagai penyesuaian di dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang administrasi elektronik yaitu Secure Electronic Document System (SEDMS) yang berada dibawah Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi (TU dan Kasa). Dalam pelaksanaannya, SEDMS mengalami berbagai kendala dibeberapa faktor, yaitu perencanaan, aplikasi, kebijakan serta Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga SEDMS tidak mendukung proses transisi dari administrasi manual menuju elektronik. Penelitian ini difokuskan pada rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengguna SEDMS. Penelitan ini menggunakan Soft System Methodology (SSM) dengan menggambarkan terlebih dahulu proses organisasi yang berubah dengan adanya SEDMS pada tahap Problem Situation Expressed. Pada tahap Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible, dilakukan penyesuaian dengan regulasi dan standardisasi yang dinilai relevan dengan SEDMS. Setelah dilakukan validasi terhadap rancangan kebijakan dan prosedur SEDMS ini, diharapkan rancangan dan kebijakan prosedur ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SEDMS untuk bisa berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian ini menghasilkan rancangan kebijakan serta 7 rancangan SOP SEDMS.

---

As the demand from various government regulations about e-government towards good governance, National Crypto Agency performs many adjustments including in electronic administration called as Secure Electronic Document Management System (SEDMS). Bagian Tata Usaha dan Kamar Sandi is responsible for SEDMS. In practice, there are many problems using SEDMS. The problems divided by several factors for instances planning, application, policy and human resource. The problems make SEDMS doesn’t suitable for transition from manual administration to electronic administration. This research focus on policy, SEDMS policies and procedures plan for correctly. The objective of this research is to gain SEDMS user effectiveness and efficiency. This research implement Soft System Methodology (SSM). In this research, first described the changes process on Problem Situation Expressed. Next step is Changes : Sytemically Desirable Culturally Feasible. In this step, we made adjustment from any regulation and standardization that suit to SEDMS. After Validation, the policy and procedure expected can be used as reference in the implementation SEDMS so that SEDMS can run effectively and efficiently. This research produces a draft of policy and 7 drafts of SOP of SEDMS."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Tugas utama dari Sekretariat Wakil Presiden adalah terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Wakil Presiden terutama dalam merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan pemerintahan. Dalam rangka membuat analisis kebijakan yang tajam, dan berkualitas, organisasi perlu mengolah seluruh dokumen yang diperlukan, terutama analisis-analisis yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya para pegawai Sekretariat Wakil Presiden selaku pelaksana tugas analisis kebijakan mengalami kesulitan dalam pencarian dokumen tersebut. Kondisi ini mendapat perhatian dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun 2016 dan menjadikan hal itu salah satu kendala yang dihadapi oleh organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Wakil Presiden. Rekomendasi yang disampaikan adalah pentingnya menyediakan suatu database yang berisi data dari seluruh kedeputian substansi. Database ini berperan sebagai sumber data dan dokumentasi bagi kedeputian substansi di Sekretariat Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas utamanya yaitu memberikan dukungan analisis kebijakan. Kebutuhan akan database tersebut akan diakomodir dalam Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik. Sistem ini akan dikembangkan dengan menggunakan metodologi pengembangan sistem yang mengacu pada metodologi waterfall yang dimodifikasi sehingga tahapannya menjadi planning, analysis dan design dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini menghasilkan prototype Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Elektronik di Sekretariat Wakil Presiden dengan fitur pencarian, pengelolaan dokumen (unduh, tambah, ubah, hapus dan tampilan metadata), penyampaian dokumen beserta history penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari analis, kasubbid, kasubbag, asdep sampai dengan deputi, fitur adminsitrator sebagai pengelola pengguna dan dashboard data dan fitur dashboard yang berisi tampilan rekap dari dokumen beserta statusnya.

---

The main duty of The Vice President Secretariat of Republic Indonesia is giving technical, administrative and analytical support to the Vice President of the Republic Indonesia in making government policies especially in economic, social, and governance affairs. In giving in-depth and sharp analysis of government policies, the institution needs to manage all the documents needed to make the analysis. In the implementation, the employees had difficulties in searching the documents as the source in making policy analysis. This condition received attention in the Annual Evaluation Meeting in 2016 as one of the organization's obstacle in giving support to the Vice President.

One of the recommendation to this problem is the importance of providing a database containing data of policies analysis from all deputies in the organization. The database serves as a source of data and documentation for all deputies at the Vice President's Secretariat in carrying out its main task of providing policy analysis support. The need for such databases will be accommodated in the Electronic Document Management Information System. The system was developed using a system development methodology that refers to the modified waterfall methodology so that its stages become planning, analysis and design using Unified Modeling Language (UML).

This research produces prototype of Information System of Electronic Document Management with search feature, document management (download, add, change, delete and metadata display), document submission along with history of tiered report preparation starting from analyst, head of sub field, head of field, deputy assistant up to deputy, adminsitrator feature as user manager and data dashboard and dashboard feature containing recap view of document along with its status."

"ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus deskriptif. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa implementasi electronic document management system dalam penataan dokumen PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menggunakan Rail Document System berfungsi memotong waktu dalam proses birokrasi; hemat sumber daya; serta akses yang lebih efisien dan efektif. Komponen-komponen tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan pengolahan dokumen elektronik, walaupun dalam praktiknya masih ada hal yang perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem.

---

ABSTRACT

---

The purpose of this research is to explain how the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta uses the Rail Document System. This research uses a qualitative approach with descriptive case study research method. The research data was obtained through observation, interviews and document studies. The results of this study indicate that the implementation of electronic document management system in structuring documents of PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta using the Rail Document System serves to cut time in the bureaucratic process; saving resources; and more efficient and effective access. These components have been implemented in electronic document processing activities, although in practice there are still things that need to be improved to improve the effectiveness and efficiency of the system.

"

"Badan Pemeriksa Keuangan RI berkeinginan agar sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dapat menjadi penggerak utama dalam menjalankan setiap proses bisnis yang ada. Untuk mewujudkan keingannya tersebut BPK telah menyempurnakan proses bisnis dan tata kelola organisasinya dengan mempergunakan SI/TI, namun dalam penerapannya terdapat permasalahan diantaranya yaitu pengembangan SI/TI tidak mendukung tujuan bisnis organisasi dan tidak terdapat integrasi antara SI/TI yang dipergunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi untuk BPK untuk Tahun Anggaran 2019-2023 dengan mempergunakan metodologi ward and peppard yang dikombinasikan dengan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value chain dan SWOT. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan strategis sistem informasi yang yang terdiri dari strategi SI, Strategi TI dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) have a desire that information sistem and information technology (SI/IT) can be the main drivers in running every business process. To realize its BPK has accomplish business process and organizational governance by using SI/TI, unfortunately lack of information system strategy in BPK causes problems in the implementation of SI/IT such as the development of SI / IT does not support the organizations business goals and there is no integration between SI/TI.

This study aims to develop strategic information system planning for BPK by using ward and peppard methodology which is combined with several analytical tools such as Critical Success Factor, Value chain and SWOT. The final result of this research is proposal of strategic plan of information system which be composed SI strategy, IT Strategy and Management Strategy SI/IT."

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."

"Di era digitalisasi yang berkembang pesat, transformasi digital telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari bagi semua sektor bisnis dan industri untuk mendukung pertumbuhan dan efisiensi operasional. Hal ini juga dinilai penting dalam sektor energi fosil yang saat ini sedang menjalani tantangan dalam menjaga ketimpangan kebutuhan energi. Dalam menjalankan penelitian ini, pemilihan aplikasi MyPertamina sebagai fokus utama tidak terlepas dari fakta bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia sekaligus berperan secara strategis untuk menjawab tantangan ini. Terlebih, Pertamina memiliki jaringan SPBU yang sangat luas dan merata di seluruh Indonesia. Jaringan SPBU Pertamina yang menyeluruh ini memberikan aksesibilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat luas untuk menggunakan layanan digital yang ditawarkan melalui aplikasi MyPertamina. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam aplikasi MyPertamina menggunakan metodologi Design Science Research (DSR), yang meliputi analisis kebutuhan pengguna, analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina, dan merancang pengembangan solusi dalam bentuk desain antarmuka dan prototipe alternatif dari aplikasi MyPertamina. Studi ini dilakukan dengan menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh berdasarkan sesi wawancara bersama sepuluh narasumber yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Selanjutnya, hasil wawancara tersebut dijadikan acuan untuk merancang model penelitian yang merepresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi MyPertamina. Penelitian kuantitatif ini disebar memperoleh 283 responden yang seluruhnya merupakan pengguna aplikasi MyPertamina. Hasil penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, dan trust berpengaruh secara signifikan terhadap intention to use. Selanjutnya, penulis merancang solusi desain dan prototipe perbaikan aplikasi MyPertamina berdasarkan tahapan penelitian sebelumnya. Hasil perancangan desain ini kemudian dievaluasi dengan SUS dan usability testing. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengatasi resistensi pelanggan terhadap teknologi digital, khususnya dalam pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga mendukung program pemerintah dalam mendorong kebijakan energi berkelanjutan.

---

In the era of rapidly growing digitalization, digital transformation has become an unavoidable necessity for all business and industry sectors to support growth and operational efficiency. This is also considered important in the fossil energy sector which is currently undergoing challenges in maintaining the imbalance of energy needs. In conducting this research, the selection of MyPertamina application as the main focus is inseparable from the fact that PT Pertamina (Persero) is a State-Owned Enterprise responsible for managing oil and gas resources in Indonesia as well as playing a strategic role to answer this challenge. Moreover, Pertamina has a very extensive and evenly distributed network of gas stations throughout Indonesia. This comprehensive Pertamina gas station network provides higher accessibility to the wider community to use digital services offered through the MyPertamina application. The purpose of this research is to deeply analyze the MyPertamina application using the Design Science Research (DSR) methodology, which includes analyzing user needs, analyzing factors that influence the intention to use the MyPertamina application, and designing solution development in the form of interface design and alternative prototypes of the MyPertamina application. This study was conducted by combining qualitative and quantitative research methods. Qualitative research was conducted by analyzing the results of interviews obtained based on interview sessions with ten interviewees who were all users of the MyPertamina application. Furthermore, the results of these interviews were used as a reference to design a research model that represents the factors that influence the intention to use the MyPertamina application. This quantitative research distributed obtained 283 respondents who are all users of the MyPertamina application. The results of this quantitative research show that usability, completeness, security, responsiveness, perceived usefulness, perceived ease of use, government regulation, and trust have a significant effect on intention to use. Furthermore, the author designed design solutions and prototypes for MyPertamina application improvements based on the previous research stages. The results of this design are then evaluated with SUS and usability testing. Thus, the results of this study can be used to overcome customer resistance to digital technology, especially in the utilization of the MyPertamina application. In addition, the findings of this research also support government programs in encouraging sustainable energy policies."