Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan untuk memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing subdirektorat yang terdapat dalam Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Penyusunan Formularium Rumah Sakit Menurut WHO. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji standar Formularium Rumah Sakit menurut WHO.

---

Pharmacist Professional Practice at Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan aims to identify and understand the role of pharmacists in Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan and to understand the duties and functions of each of the Sub-Directorate contained in Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Given a special task titled Preparation hospital formulary According to the WHO. This particular task aims to identify and assess the hospital formulary standards according to the WHO."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, khususnya di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta memahami peran dan fungsi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengolahan data survey terhadap industri farmasi mengenai kapasitas terpasang, kapasitas produksi, dan kapasitas idle. Tugas khusus ini untuk mengetahui kapasitas terpasang, kapasitas produksi, dan kapasitas idle dari seluruh obat yang berada pada Fornas secara nasional dengan pengolahan data hasil survey.

---

Pharmacists Internship Program at Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian and Alat Kesehatan aims to understand the main duties and functions of Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian and Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, specifically in Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, and also to understand the role of a pharmacist at Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian and Alat Kesehatan. The specific assignment that is given entitled processing of data survey on the pharmaceutical industry regarding installed capacity, production capacity, and idle capacity. This assignment aims to determine the installed capacity, production capacity, and idle capacity of all drugs that are on Fornas with national acumulation."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mengetahui dan memahami tugas Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan khususnya di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian serta memahami peranan dan fungsi apoteker dalam menjalankan pekejaan kefarmasian.. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Tugas khusus yang diberikan adalah mengenai kode obat kelas terapi analgetik dalam e-report PBF. adanya pengkodean terhadap obat-obat yang beredar dipasaran adalah untuk mengetahui sebaran distribusi obat di seluruh wilayah Indonesia.

---

Apotechary Internship Report at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia has purposed to know and understand tasks of Direktorat Jendral Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan especially at Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian and also to get understanding about the role and function of Pharmacists in doing their task. Direktorat Bina Produksi & Distribusi Kefarmasian has task to prepare formulation and implementation of policies and also for the Norma, Standards, Procedures and Criteria (NSPK), and provision of technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of pharmaceutical. The special assignment given is the code of the drug class analgesic therapy on e-report PBF. There is coding of the drugs in the market is to determine the distribution of drug distribution throughout Indonesia."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai kebijakan, pengawasan dan pengendalian produk kefarmasian diantaranya obat, obat tradisional, kosmetik, makanan, narkotika, psikotropika dan bahan baku obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan, maka penulis ditempatkan di direktorat tersebut untuk melakukan pengamatan dalam perizinan yang diajukan oleh perusahaan untuk memperoleh izin edar ataupun izin PBF. Selain itu juga melakukan pengkajian pelaporan dinamika obat di sarana distribusi obat pedagang besar farmasi atau PBF melalui sistem e-report PBF. Pada pengkajian ini dilakukan terhadap pelaporan obat pada obat kelas terapi obat topikal dan vitamin yang masuk pada sisterm e-report PBF triwulan pertama.

---

Apothecary Internship at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik of Indonesia aim to gain knowledge and a description of the policy, monitoring and control products including pharmacy medicine, traditional medicine, cosmetics, food, narcotics, psychotropic drugs and raw materials. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan equipment has duties in carrying out the completion of the formulation and implementation of policies and the preparation of norms, standards, procedures and criteria (NSPK), and providing technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of pharmacy. To get an overview of the activities carried out, the authors placed in the directorate to make observations in licensing proposed by the company to obtain authorization or permit PBF. In addition, assessing the dynamics of drug reporting in drug distribution facility pharmaceutical wholesalers or through the e-report PBF. This study conducted on drug reporting on the class therapy topical drug and vitamins that the e-report sisterm PBF first quarter."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai kebijakan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan distribusi dan produksi kefarmasian. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan, maka penulis ditempatkan di direktorat tersebut dan melakukan pengkajian kebijakan tentang pencegahan diversi prekursor di negara Canada dan Thailand. Pengkajian dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari tentang diversi prekursor dan upaya pencegahan yang berlaku di Canada dan Thailand. Negara Canada dan Thailand memiliki Undang-Undang yang memuat aturan dan sangsi pidana maupun perdata berkaitan dengan diversi prekursor di negaranya. Canada memiliki Controlled Drugs and Substances Act S.C. 1996, sedangkan Thailand memiliki Undang-Undang Pengawasan Komoditi tahun 1952.

---

Apothecary internship at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia aims to gain knowledge and an overview of policies, monitoring and controlling the activities of distribution and pharmaceutical production. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian has a duty to carry out the preparation of the formulation and implementation of policies and preparation of Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK), and providing technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of pharmacy. To get an overview of the activities carried out, the authors placed in the directorate and assessing the policy on the prevention of diversion of precursors in Canada and Thailand. The assessment carried out with the aim to learn about the diversion of precursors and prevention policies in Canada and Thailand. Country Canada and Thailand have Act containing rules and sanctions relating to civil and criminal diversion of precursors in the country. Canada has the Controlled Drugs and Substances Act SC 1996, while Thailand has the Commodities Control Act of 1952."

"Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan badan pelaksana pemerintah di bidang kesehatan yang memiliki peran besar dalam upaya pembangunan kesehatan yakni melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Salah satu Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kesehatan yang berperan dalam upaya peningkatan pelayanan kefarmasian adalah Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang membawahi Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian. Direktorat ini memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan kefarmasian. Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian membawahi empat subdirektorat antara lain Subdirektorat Farmasi Klinik, Subdirektorat Farmasi Komunitas, Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional dan Subdirektorat Standarisasi. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat ini dilakukan mulai tanggal 15 hingga 26 Juli 2013 dimana dari kegiatan ini diperoleh pengetahuan mengenai peran Apoteker di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut Permenkes RI No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010. Adapun program kerja yang sedang berjalan di Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian dan dilaksanakan oleh Sub Direktorat Farmasi Komunitas dan Sub Direktorat Penggunaan Obat Rasional yaitu pembuatan software PIO, menyelenggarakan advokasi ke perguruan tinggi mengenai peran dan fungsi Apoteker di Puskesmas, menyelenggarakan PPOR dan CBIA.

---

Ministry of Health of the Republic of Indonesia is the implementing agency of government in the health field has a big role in the health development efforts through the formulation, determination and implementation of health policy. One of the General Directorate under the Ministry of Health that play a role in improving pharmacy services is the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices in charge of the Directorate of Pharmaceutical Services. The Directorate has the task of carrying out the preparation of the formulation and implementation of policies, and the preparation of norms, standards, procedures, criteria ( NSPK ), as well as providing technical guidance and evaluation in the field of pharmacy services. Directorate of Pharmaceutical Services oversees four Subdirektorat among others Subdirektorat Clinical Pharmacy, Community Pharmacy Sub-Directorate, Sub-Directorate of Rational Use of Drugs and Standardisation Sub-Directorate. Pharmacist at Practice Directorate was conducted from March 15 to July 26, 2013 which of these activities acquired knowledge about the role of pharmacists in the Directorate of Pharmaceutical Services in accordance with the duties and functions under the Minister of Health of Republic of 1144/Menkes/Per/VIII/2010. The ongoing work program in the Directorate of Pharmaceutical Services and implemented by Sub- Directorate Community Pharmacy and Sub Directorate of Rational Drug Use are PIO software development, organized advocacy to college on the role and functions of pharmacists in health centers, organized PPOR and CBIA."

"Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian merupakan direktorat yang pembagian subdirektorat-nya berdasarkan komoditi, yaitu SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus serta SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tanggung jawab mensinergikan melalui penyusunan kebijakan dan pedoman-pedoman yang dapat dipergunakan, termasuk di dalamnya upaya-upaya peningkatan mutu produksi dan distribusi kefarmasian. Dalam pengaturan distribusi obat oleh industri farmasi maka diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol peredaran obat di dalam sarana pendistribusian obat. E-Report PBF merupakan sistem pelaporan dinamika obat di sarana distribusi obat yaitu pedagang besar farmasi atau PBF yang berbasis web dengan sistem online. Kegiatan pembuatan laporan ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan data e-report PBF khususnya untuk obat kelas terapi antiansietas dan antinsomnia seperti alprazolam dan diazepam dalam periode pertama tahun 2012.

---

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian is a division of Sub-directorate was based commodities, namely SubDirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional, SubDirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan, SubDirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus and SubDirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian has responsibility for synergy through policy and guidelines that can be used, including efforts to increase the quality of the production and distribution of pharmacy. In the setting of drug distribution by the pharmaceutical industry, we need a system that can organize and control the means of distribution of the drug in the drug distribution. E-Report PBF is a drug reporting system dynamics in the drug distribution facility or a pharmaceutical wholesaler PBF web-based online system. Manufacturing activity report is intended to facilitate the reporting of data e-report PBF especially for drugs and therapeutic classes antiansietas antinsomnia as alprazolam and diazepam in the first period of 2012."

"Apoteker adalah tenaga kefarmasian yang dapat menjalankan praktek kefarmasiannya pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah apotek Tugas dan fungsi apotek adalah sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan sebagai sarana farmasi yang melaksanakan peracikan pengubahan bentuk pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat dan sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata Peran apoteker menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 adalah melakukan pengadaan produksi distribusi dan pelayan kesehatan Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diatur dan dikelola oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit IFRS Keberadaan pelayanan farmasi yang baik akan berpengaruh pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan penurunan biaya kesehatan dan peningkatan prilaku rasional dari seluruh tenaga kesehatan pasien keluarga pasien dan masyarakat lain Peran apoteker dalam farmasi Rumah Sakit diantaranya melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik farmasi melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi KIE meningkatkan pelayanan mutu farmasi melakukan pengawasan serta memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

---

Pharmacist is a profession that can run on a variety of healthcare facilities, including community pharmacist. Duties and function of an apothecary ai a place of devotionthe profession of a pharmacist that has been utter a vow of tenure; As a place of pharmaceutical that carry out compounding, transformation form, mixing and the delivery of drugs or ingredients drug and as a distributor of supplies pharmaceutical must deploy a drug that is required to society as extends and equitable. The function of apotechary in Government rules No. 51 Tahun 2009 are procurement, produce, distribute, and give health services. Pharmaceutical services in hospital, organized and managed by Installation of Hospital Pharmacy. Good pharmaceutical services will affect the healthcare quality improvement, cost reduction, and improved health of rational behaviourof the entire health workforce, patient, patient's family, and other community. The role of pharmacist in he pharmacy hospital, such as : make optimal pharmacy services, professional pharmacy services organizes activities based on pharmaceutical procedure and ethics pharmacy, discharge of communication information and education, improve quality services pharmaceutical monitoring, and facilitate and managed standard treatment and formulary hospital. "

"Apothecary Profession Internship at Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan aims to understand the general structure organization of Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, to understand the duties and functions of Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, as well as gain insight and knowledge about the role of pharmacists in the field of pharmacy services, especially in the field of production and distribution of medical devices and household health supplies. Given a special assignment titled Study Activity of Vigilance and Monitoring Advertising in Sub Direktorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) that aims to make students aware implementation as well as the principle of vigilance and surveillance activities undertaken by the Sub Direktorat Inspeksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) and knowing problem and solutions related to the activities of vigilance and surveillance activities advertising."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan gambaran mengenai kebijakan, pengawasan dan pengendalian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi alat kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga. Untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan, maka penulis ditempatkan di direktorat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian berkas permohonan yang diajukan oleh perusahaan untuk memperoleh izin edar dan untuk permohonan perubahan izin edar. Penilaian dilakukan terhadap produk alat kesehatan yang akan didaftarkan untuk mendapatkan izin edar, dimana produk tersebut memiliki identifikasi spesifik.

---

Apothecary Internship at Directorate of Production and Distribution of Medical Devices Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices of the Republic of Indonesia's Ministry of Health aims to gain knowledge and overview of policy, supervision and control of medical equipment and medical supplies household. Directorate of Production and Distribution of Medical Devices has a duty to carry out the preparation of the formulation and implementation of policy and the drafting of norms, standards, procedures and criteria (NSPC), and providing technical guidance and evaluation in the field of production and distribution of medical equipment and medical supplies household. To get overview about the activities carried out, the authors placed in the directorate to carry out inspection and assessment of the file the petition filed by the company to obtain authorization and to request authorization changes. Assessment conducted on medical equipment products to be registered to obtain marketing authorization, where the product has a specific identification."