Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162417 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pontisomaya Parami
"ABSTRAK
Teknik anesthesia regional blok subarachnoid (RA BSA) adalah yang paling
banyak dilakukan setelah teknik anesthesia umum inhalasi pipa endotrakea (GA
PET) di RSUP Sanglah. Teknik anesthesia regional blok subarachnoid dapat
menggantikan teknik anesthesia umum pipa endotrakea pada pasien mini
laparatomi (appendisectomy dan laparatomi kehamilan ektopik). Belum pernah
dilakukan studi tentang cost effectiveness analysis (CEA) pada teknik anesthesia
regional blok subarachnoid di RSUP Sanglah. Cost diambil dari catatan medis
penggunaan obat di ruang operasi dan ruang pemulihan. Outcome (efektifitas)
dilihat dari kejadian efek samping pasca operasi (nyeri akut pasca operasi, mual
muntah pasca operasi / PONV dan menggigil (shivering) . Hasil penelitian
menunjukkan bahwa teknik anesthesia regional blok subarachnoid lebih cost
effective daripada teknik anesthesia umum pipa endotrakea pada pasien mini
laparatomi (appendisectomi dan laparatomi kehamilan ektopik) di RSUP Sanglah
Bali.

ABSTRACT
Regional anesthesia blok subarachnoid is the most common anesthesia technique
after general anesthesia endotracheal tube at RSUP Sanglah. Regional anesthesia
blok subarachnoid can replaced the general anesthesia endotracheal tube for
minilaparatomy (appendisectomy & laparotomy ectopic pregnancy) patient. None
of report on cost effectiveness analysis for regional anesthesia blok subarachnoid
at RSUP Sanglah. Cost were calculated from anesthesia record paper at the
operating room and recovery room. Outcome were taken from side effect after
operation (acute pain, post operative nausea vomiting and shivering). The result,
anesthesia regional blok subarachnoid were more cost effective than general
anesthesia endotracheal tube for mini laparotomy (appendisectomy and
laparotomy ectopic pregnancy) at RSUP Sanglah Bali."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T39225
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Maulina Dewi
"SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitu menggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaan berdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways. Prioritas untuk pembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yang terbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapat diperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar prosedur operasional. Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada 12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang paling minimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yang maksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp 9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memiliki pedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saran untuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost of treatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yang disepakati di RS PMI Bogor.

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program that aims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesian people. Through this program, each resident is expected to meet the basic needs of living where things happen that can lead to lost or reduced income, because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement. Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advanced payment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts (prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INACBGs rates for hospital became polemic because there is a large enough difference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of the component that must be prepared by the hospital is making a guideline based on clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufacture of clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost is high, the disease course and outcome can be expected, has provided medical service standards and standard procedures operasional.For herniotomy procedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathway with calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a pure child herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy with concomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculation Hospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospective payment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation of the cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways in PMI Bogor hospital."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T39241
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asih Widowati
"ABSTRAK
Instalasi Gizi merupakan subsistem unit pelayanan penunjang medik, yang tidak kalah pentingnya, sebagai selayaknya pelayanan medik. Pelayanan yang diberikan oleh instalasi gizi adalah nutrisi untuk pasien yang dirawat inap, disamping pegawai rumah sakit seperti dokter jaga, tamu rumah sakit dan sebagainya. Pelayanan gizi ini amat penting dalam membantu pemulihan kesehatan pasien dan mempercepat kesembuhan serta memperpendek hari rawat (length of stay) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan / citra dari pelayanan suatu rumah sakit. Dalam pelayanan gizi rumah sakit ini diperlukan biaya, yang dikeluarkan oleh rumah sakit, dan biaya ini dikelola penggunaannya oleh Departemen Gizi.
Maka sebaiknya penggunaan biaya ini dipertanggung jawabkan, dan pelaksanaannya sesuai dengan hal-hal yang telah direncanakan semula oleh rumah sakit.
Pada tahun 1995 di Rumah Sakit Bhakti Yudha telah terjadi kesenjangan dalam pemakaian dana atau anggaran yang pada pelaksanaannya melebihi dari rencana semula, sedangkan jumlah hari rawat yang telah ditetapkan oleh rumah sakit pun tidak tercapai. Bertolak dan permasalahan tersebut maka penelitian ini memperkirakan berapa besar selisih biaya tersebut. Hari rawat yang tidak tercapai itu berapa persen-kah besarnya.
Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif laralitatif, dengan: mengolah data primer dan data sekunder yang didapat dari Departemen Keuangan, informatika, ruang perawatan dan tim pengadaan bahan makanan rumah sakit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
1. Pada tahun 1995 di Departemen Gizi memang terjadi selisih biaya, yang besarnya menurut Departemen Keuangan adalah sebesar Rp. 12.321.262,- ; atau sebesar 7 %.
2. Jumlah hari rawat yang tidak tercapai adalah 868 hari rawat atau sebesar 3 %.
Pada saat perencanaan anggarcm, harus diperhitungkan dengan teliti jumlah kebutuhan bahan makanan pasien berdasarkan jumlah standar nilai gizi; berupa : kalori, karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin yang jumlahnya sudah baku. Jumlah bahan makanan ini sangat erat kaitannya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk anggaran belanja makan pasien selama satu tahun. Untuk hal itu harus dibuat rencana kebutuhan bahan makanan, yang juga mengacu kelas rawat.
Cara perhitungan rencana biaya, dipengaruhi beberapa faktor yang tidak dapat diperkirakan; seperti banyaknya pasien dan tingginya harga pada hari-hari raya, Tahun Baru, Natal dan selama bulan Ramadhan, maka seyogyanya dipakai sistem standar deviasi.
Maka dengan pemakaian sistem tersebut pada akhir tabun anggaran tidak terjadi kekeliruan dalam penilaian atau evaluasi.
Menu yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan konsekwen, dengan demikian tidak akan terjadi pelanggaran harga makanan perhari rawat yang telah ditetapkan. Guna menjaga citra rumah sakit, perlu kiranya setiap empat sampai enam bulan diadakan modifikasi menu.
Efisiensi pada Departemen Gizi dengan Cara pengelolaan yang baik dan efektif serta mempertahankan mutu harus menjadi dasar falsafah.
Daftar kepustakaan : 33, (1979 - 1996).

ABSTRACT
The Nutritional Service is a subsystem of the unit for medical services support which is not less important, appropriate to medical services.
The services offered by the nutritional services is nutrition for patients staying at the hospital beside the employee of the hospital such as the ward physician, the hospital guests and others.
This nutrition services is very important to help the patient's recovery, to make the recovery of health of the patient faster and to make the length of stay shorter, which is one of the criteria of success I trademark of the hospital's services.
The nutrition services require expenses, supplied by the hospital, the usage of this expenses is managed by the Department of Nutrition.
Therefore it is better that the usage of this expenses be accountable, and the usage conform to the cases formerly programmed by the hospital.
In the year of I995 at the hospital of Shakti Yudha has occurred a discrepancy in the execution of expenses or budget in which the usage differs in excess from the former program, while the length of stay plan by the hospital was not reached.
Commencing from the said discrepancy this study predicts the amount of the difference of the budget. The amount in percentage of the unreached length of stay.
The methods of study used is descriptive qualitative, in which the primary data and the secondary data obtained from the Department of Nutrition, the Department of Finance and Administration, informatics, cure rooms and the team of hospital raw material procurement for food are processed.
The result of the study discloses that :
1. In the year of 1995 at the Department of Nutrition a difference in budget has occured, at the amount of Rp. 12.321.262; , or 7 % ; conform to the Department of Finance and Administration.
2. The total amount of unreached length of slay was 868 days or 3 %.
During the planning of budget, proper calculation of the amount of food material proposed based on the amount of carbohydrate, fat, protein, minerals and vitamins; conform to the standard of nutrition. The amount of food is closely related to the amount of budget for the purchase of food for the patients for one year. For that reason the plan of food requirement has to be performed, and must comply to rooms category.
Misleading standard method of cost expenses plan due to some unpredictable factors, such as the number of patient and the higher price during holidays, New Year, Christmas and during the month of Ramadhan, it is appropriate to use the standard deviation system.
Hence by using the method, the discrepancy of calculation evaluation in costing at the end of the year can be eliminated
The Menu plan must be performed consequently, so that discrepancy from the plan of the cost per meal per day is checked. The well establishment of the hospital must be maintained by adopting menu modifications every four, or six months.
Efficiency in the Department of Nutrition by means of well and effectively management, and keeping quality is the idea to be the fundamental principle.
List of references : 33, (1979 - 1996).
"
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eka Wulan Sari
"Tesis ini membahas mengenai analisis biaya pemulihan pada NICU RSUD Koja pada tahun 2016. Permasalahan yang ada adalah besarnya pengeluaran yang harus ditanggung oleh rumah sakit pada di NICU. Penelitian ini merupakan analisis kualitatif dengan data kuantitatif, analisis kuantitatif yaitu menghitung tingkat pemulihan biaya pelayanan NICU RSUD Koja yang terjadi dalam rentang waktu Januari-Desember 2016.metode yang di gunakan adalah step down dan analisis SWOT. Dari hasil penghitungan ini menunjukan pembiayaan terbesar adalah pada operasional yaitu sebesar 54 dari total biaya. Pengeluaran terbesar adalah belanja pegawai yaitu sebesar 26 dari total biaya, pemulihan biaya di NICU sebesar 85 yang menggambarkan NICU mengalami defisit. Dalam mengatasi defisit tersebut manajemen RSUD dapat membuat kebijakan yang berkaitan dengan penetapan biaya satuan serta membuat langkah strategis antara lain meningkatkan utilisasi, efisiensi, mengurangi lama hari rawat dan melibatkan perawat pelaksana. Rumah sakit dapat meningkatkan pemanfaatan NICU salah satunya dengan menjadi rujukan pelayanan NICU di DKI maupun rujukan nasional yang bekerjasama dengan asuransi swasta dan rumah sakit lainnya.

This thesis discuss about the cost recovery rate analysis at NICU RSUD Koja in 2016. The existing problem is the amount of expense that should be borne by the hospital on NICU. This research is qualitative analysis by using quantitative data and interviews. the method use is step down and SWOT analysis. From the results of this calculation shows that the largest financing is on the operational that is equal to 54 of the total cost. The largest expense is employee expenditures that is equal to 26 of the total cost, cost recovery in the NICU described that the NICU is experiencing deficit. In addressing the deficit management of RSUD can create a policy with regard to the costing unit as well as making strategic steps such as improving utilization, efficiency, reducing length of stay and involving nurses. Hospitals can improve the utilization of NICU such as becoming a referral NICU service in DKI as well as national reference that work together with private insurance and other hospitals."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50034
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Taufiqur Rachman
"ABSTRAK
Tesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat trans
uretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’s
dan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathway
sebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutu
pelayanan.

ABSTRACT
The study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate on
jamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost based
on clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and the
solution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The result
show that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwal
tariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the main
Analisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013
cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. The
study recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost and
clinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost while
maintaining quality’"
2013
T39188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lies Nugrohowati
"ABSTRAK
Dalam rangka universal health coverage, Indonesia mempersiapkan pelaksanaan BPJS-SJSN
yang akan dimulai bulan Januari tahun 2014. Perbedaan tarif BPJS dan rumah sakit menjadi
masalah mendasar. RSIA swasta Hermina Bogor mempersiapkan diri mengantisipasi
pelaksanaan BPJS dengan tujuan agar tetap survive.
Melalui desain kuantitatif dilakukan analisis tagihan tindakan Sectio Caesaria (SC) pasien
kelas III, dengan komponen tagihan : jasa medis, penunjang medis, alat medis, kamar
perawatan, biaya lain - lain dan administrasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada
manajemen rumah sakit.
Rata ? rata tagihan SC pasien kelas III = Rp.11,13 juta. Uji multivariat membuktikan bahwa
jenis tindakan paling mempengaruhi variasi tagihan. Rumah sakit diharapkan mampu
mengendalikan biaya penunjang medis, jasa medis dan anjuran pemeriksaan kehamilan
kepada pasien.

ABSTRACT
Indonesia is on the move to prepare the implementation of Universal Health Coverage to be
conducted in 2014. The difference between BPJS tarieff and actual billing of hospitals
become a serious problem. Billing components comprised of doctor?s fee, medical support
(laboratorium, drugs, blood, Rontgent), room charges, medical equipments rent and
administrative cost. This quantitative and qualitative study of Sectio Caesaria patients, 3rd
class at Hermina MCH private hospital Bogor found that the average billing is Rp 11,1
million. Type of surgical action contributed most to the variation of billing.Recommendations
to the hospital are : to control usage of medical support, rental of medical equipments and to
encourage ANC to patients. Government to study further on tarieff variations of private
hospitals."
2013
T33320
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arjo Surjanto
"Masih tingginya preskripsi obat paten yang telah mempunyai generik di salah satu bagian Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung telah mendorong dilakukannya penelitian Beban Biaya Yang Timbul Akibat Ketidakpatuhan Pemberian Obat Generik Pada Pasien Rawat Inap di RSHS - Bandung Tahun 2001. Biaya ketidak-patuhan pemberian obat generik adalah biaya masyarakat yang tidak perlu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini.
Penelitian dilakukan selama bulan April sampai Juni 2002 dengan desain Comparative Non Eksperimental Study secara Ex Post Facto terhadap data sekunder pasien rawat inap di RSHS Tahun 2001. Sampel yang diambil sebanyak 323 buah dengan sumber data terdiri dari resep, kartu status, dan rekam medik tahun 2001.
Hasil penelitian menyatakan bahwa beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien/keluarga pasien karena ketidak-patuhan pemberian obat generik secara financial mencapai Rp 10,6 juta atau 55,46% dari belanja obat pasien. Variabel lama kerja dokter dan keparahan penyakit ternyata merupakan variabel yang dominan yang mempengaruhi ketidak-patuhan pemberian obat generik.
Estimasi biaya ini pada pasien rawat inap selama tahun 2001 mencapai Rp 13 miliar atau sekitar Rp 600 ribu per pasien rawat inap. Disarankan perlunya tambahan materi pengenalan obat generik bagi dokter maupun calon dokter serta melakukan trial klinik obat generik baik di universitas maupun di rumah sakit dengan melibatkan para dokter maupun calon dokter. Saran berikutnya adalah perlunya memberdayakan Permenkes nomor 085/MEN/KES/PER/I/1989 yaitu dengan memberikan penghargaan pada dokter yang patuh memberikan obat generik dan memberikan pembinaan pada dokter yang tidak patuh memberikan obat generik.

The heightening of branded medicine prescribing in one department of RSHS - Hasan Sadikin Central Public Hospital motivated the study of Cost Implication of Non-compliance of Generic Medicine Prescribing of Hospital Care Patient in Hasan Sadikin Central Public Hospital - Bandung 2001. The non-compliance cost implication of generic medicine prescribing is a community unnecessary cost that being this study scope.
The study was carried out during April -- June 2002 on Comparative Non Experimental with Ex Post Facto Design to the secondary data of hospital care patients in RSHS - Bandung in 2001. The amount of sample is 323 consist of prescriptions, condition state cards of patient, and medical records.
The result showed that the cost implication bad to be loaded by the patient or their family caused non-compliance of generic medicine prescription financially are Rp 10,6 million or 55,46% from their medicines cost. Physician length of work and severity of disease are dominant variables in influencing of non-compliance generic medicine prescribing.
Estimation of the non-compliance cost on hospital care patient in 2001 reaches Rp 13 billion or about Rp 600 thousand per patient. Suggestion is having addition of genetic medicine introducing to both physicians and their candidates and its clinical trial in universities or hospitals. The further suggestion is law enforcing of Permenkes 085/MEN/KES/PER/I/1989 by giving reward to the doctors compliance generic medicine prescribing and pay attention to the others to establish compliance generic medicines prescribing.
"
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T7785
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuniar Sukmawati
"ABSTRAK
Permasalahan NAPZA secara global menjadi persoalan hampir di semua Negara. Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial. Perawatan Rehabilitasi Medis NAPZA memerlukan waktu lama dan biaya yang tinggi, perlu mengetahui faktorfaktor yang menjadi beban biaya. Penelitian ini menggunakan desainpotong lintang.. Dari 68 Pasien Rehabilitasi Medis NAPZA, 79,4 % mengalami komplikasi, rata-rata lama dirawat 180 hari, biaya rata-rata Rp.20.512.370,-, dan tidak terbukti ada hubungan antara karakteristik pasien dengan biaya rehabilitasi Medis NAPZA. Program Rehabilitasi di RSKO terdiri 3 tahap. Komponen biaya yang paling besar adalah tahap Rehabilitasi sebanyak 87,2%, tahap Detoksifikasi/EMP sebanyak 12,07 %, sedang tahap After Care 0.72 %. Komponen biaya terbesar pada tahap Rehabilitasi adalah Akomodasi, yang kedua adalah Obat. Pada tahap Detoksifikasi/EMP komponen biaya paling tinggi.adalah obat. Asuransi Kesehatan Sosial tidak menjamin biaya Rehabilitasi Medis NAPZA. Studi merekomendasikan sustainabilitas layanan Pasien Rehabilitasi Medis NAPZA.

ABSTRACT
The drug abuse has become a problem globally. Addicts and the victims related to drugs abuse have to be admitted to the medical rehabilitation as well as social rehabilitation. Medical rehabilitation is expensive so that it?s important to know factors that affect the cost. This crossectional study was using quantitative method. The result showed that out off 68 rehabilitation patients, 79,8 % had complication, on average 180 treatment days, and average of cost was Rp.20.512.370,-,. There was no relationship between patients charactheristic and the cost. The rehabilitation program in RSKO consists of 3 stages, namely Rehabilitation (87,2 %), Detoxification (12,07 %), and After Care (0,72%). Accomodation, followed with the treatment cost are two largest cost component in rehabilitation stage. The highest cost of detoxification was for medication. The social health insurance do not cover any treatment for drug abuse rehabilitation. To sustain program in the future, advocacy to policy made is needed.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014
T39110
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Walujo Wirjodiardjo
"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di Pertamina dan beban biaya kesehatan Pertamina yang dari waktu kewaktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong Pertamina untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi Pekerja dan Keluarganya serta Pensiunan. Konsep yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi dianggap akan mampu mengendalikan biaya kesehatan PISA/Pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal.
Untuk RSPP, sistem kapitasi adalah sesuatu yang lama sekali baru. Dari analisis situasi dapat diketahui bahwa RSPP sebetulnya sudah mulai melakukan beberapa persiapan dan sosialisasi tentang kapitasi. Tapi apakah semua usaha ini sudah mencukupi, hal inilah yang akan dikaji oleh peneliti.
Untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSPP dan persiapan semacam apa yang sebaiknya dilakukan RSPP. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan informasi sebagai dasar analisis. Penelitian dilakukan terhadap 6 orang informan yang ditetapkan oleh peneliti (Judgment sampling methode) dengan kriteria tertentu. Kajian penelitian difokuskan pada tiga variabel sesuai dengan kerangka konsep.
Hasil penelitian untuk variabel Organisasi menunjukkan bahwa RSPP, baik secara Struktural maupun secara Kesiapan SIMRS belum siap untuk menjalankan program kapitasi.
Sedangkan penelitian untuk variabel Sistem Kapitasi ditujukan terhadap lima aspek, yaitu: SOP (Kebijakan), Sistem Pembiayaan/Pembayaran, Jenis Pelayanan, Angka Kapitasi/Premi Kapitasi dan Populasi. Ternyata kelima aspek inipun belum siap untuk mendukung program kapitasi.
Penelitian pada variabel ketiga yaitu: Badan Penyelenggara (Bapel) menyimpulkan: ternyata Badan Penyelenggara (PT. Pertamedika eq. MPPK) juga belum siap menerima program kapitasi dari Pertamina.
Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah : Program Kapitasi di RSPP belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Perlu terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang sangat mendasar yang membutuhkan waktu.
Diajukan saran untuk terlebih dahulu membuat perhitungan unit cost yang baik dan benar, menyempurnakan SIMRSPP, menyiapkan paket-paket pelayanan, menghitung jumlah populasi yang akurat, menyiapkan tenaga profesional dan melakukan pembicaraan yang intensif antara Pertamina - PT. Pertamedika - Providers - Peserta.
Daftar Pustaka : 38 buah (1971 - 2003)

Analysis of Capitation Policy in Pertamina The background of this research is the excessive changes that have been happening in Pertamina, and the expense for healthcare in Pertamina, which has shown a sharp and significant augmentation.This condition drove Pertamina to reconsider their concept in the payment of healthcare for the Employees and their families, and also the Retirees. The concept they have chosen is the healthcare payment with capitation system. The capitation system is considered an appropriate way to control the PISA/Retirees healthcare expenses, after "fee for service" and other methods have failed. For RSPP, capitation system is highly a new system. After analyzing the current situation, it is uderstood that actually RSPP has already started some preparations and socializations about the capitation system. But are all those efforts sufficien? This is the matter that is going to be analyzed in this paper.
For that purpose, some research have done to determine whether or not that existing policy is representative and can be implemented in RSPP, how ready is RSPP, and what kind of policy that shoul be pursued in RSPP. The method used in this research is descriptive analysis and the data are analyzed qualitatively. The data gathered are based on some information which are provided by six informers who have been particulary chosen after meeting certain criterions (judgement sampling method). By referring to the frame of concept, this research is focused on three variables.
The result for the Organization variable shows that Structurally and from Readiness of SIMRS, RSPP is not yet ready to pursue the capitation program.
Meanwhile the research on the capitation System variable is targeted on five aspects, which are SOP (Policy), the Expense System/Payment, the Variety of Service, the Number of Capitation/Capitation Premium, and Population. The fact shown that even these five aspects are not yet ready to support the capitation program.
The research on the third variable, which is the the Executing Body (Bagel), concluded that the Executing Body (PT. Pertamedika cq. MPPK) is also not yet ready to accept the capitation program from Pertamina.The final conclusion if this research is: Capitation Program in RSPP is not yet ready to be pursued in the near term. It is necessary that some very basic and time-consuming preparations should be done beforehand.
The advice imposed in this thesis is that at first there should be calculation on unit cost, which must be done well and correctly; there should be some efforts to perfect SIM RSPP, there should be preparation on services packages; there should be accurate calculation in the number of the population; there should be preparations for providing professional hands; and there should be intensive discussion between Pertamina -- PT. Pertamedika - Providers - the Members.
References: 38 (1971 - 2003)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T 11209
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Thomas Peter Budisusetija
"Pembiayaan rumah sakit di Indonesia menghadapi masalah keterbatasan dana, sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan lingkungan yang cepat. Upaya mengatasi masalah ini diarahkan dengan mengembangkan manajemen keuangan, dan salah satu proses terpenting dalam manajemen keuangan adalah perencanaan anggaran. Sesuai dengan tujuan dan fungsi suatu anggaran, yang akan menjadi sarana menunjang upaya mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya berupa uang.
Penelitian diselenggarakan untuk memberi masukan pada manajemen mengenai masalah - masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proses perencanaan anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian operasional, sebagai suatu cara untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapai (problem solving).
Berdasar data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan metoda Delphi, didapatkan bahwa masalah yang dihadapai dalam proses perencanaan anggaran terutama adalah masalah organisasi dan sumber daya manusia sebagai pelaksana. Masalah lain terkait dengan kondisi dasar RSKD sebagai rumah sakit pemerintah yang dikelola Yayasan, sehingga rumah sakit masih menggunakan berbagai sistem yang digunakan rumah sakit pemerintah.
Alternatif pemecahan masalah yang dapat diajukan dalam kondisi demikian, akan merupakan alternatif yang bersifat sebagai langkah antara, dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh jajaran didalam proses. Dengan harapan bahwa dengan menggunakan pola partisipasi didalam proses akan dapat diciptakan suatu kondisi dimana anggaran dilihat sebagai suatu hal yang penting bagi organisasi. Sehingga pada saat rumah sakit menyelenggarakan pembenahan sistem - sistem lain yang terkait akan dapat dikembangkan sistem yang menunjang kebutuhan rumah sakit secara keseluruhan.

Budgetary Process Evaluation in "Dharmais" Cancer Hospital, JakartaHospital growth and its quick changing environment has caused the emergence of financial problem due to fund shortage. Financial management methods were used to help these hospitals in dealing with the problem and one of the most important step in financial management is the Budgetary process. This process will help any organizations in achieving efficient and effective use of resources.
This research were designed to evaluate current method of preparing a budget in "Dharmais" Cancer Hospital, and the result will help the management in choosing alternative step in developing the process. As the objective of a Budget for every organizations are to use limited resources efficiently and effectively.
Results shows that Dharmais Cancer Hospital, are facing organizational and man power problem in the budget preparation process, as well as other problems that are related to the hospital's basic conditions.
With these results, the alternative would serve as a side step in the overall development of a better budgetary process. This alternative was choosers after considering the limitation encountered in the hospital, and to give an opportunity for the management to develop all the needed supporting system in the budgetary process. While at the same time create a condition, where all parties concerned will have the same perception as to the importance of a budget to the organization.
"
Depok: Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>