Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, kemiskinan di pedesaan masih yang tertinggi dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional. Pemerintah telah menetapkan suatu program penanggulangan kemiskinan untuk daerah pedesaan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat bernama PNPM Mandiri Perdesaan. Pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan ini telah mendistribusikan dana secara langsung ke rekening masyarakat di setiap kabupaten disebut sebagai Community Block Grant (BLM) per tahun. Pemerintah telah menetapkan alokasi dana ini sedemikian rupa sehingga tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai. Penelitian ini pada dasarnya ingin mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan community block grant (BLM) di PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 297 kabupaten di Indonesia pada tahun 2007-2011 dan hasil empiris menemukan bahwa alokasi community block grant (BLM) memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, alokasi pemerintah tampaknya akan terus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan angka kemiskinan tetapi tidak dapat membantu untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan untuk periode yang lebih lama.

---

Poverty in rural areas in Indonesia is still the highest one compared to poverty in urban areas and in the national level. The government already established a poverty reduction program in rural areas that based on community empowerment named PNPM Mandiri Rural. The government through this poverty alleviation program distributes funds directly to the community account in every district named as Community Block Grants (BLM) annually. The government has set this funds allocation in such a way so that the goal of poverty reduction can be achieved. This study, in overall, wants to investigate the effect of government policy of allocating community block grants (BLM) in PNPM Mandiri Rural on reducing poverty in Indonesia's rural areas.

This study uses panel data of 297 districts in Indonesia at 2007-2011 and the empirical result found that the community block grants (BLM) allocation has significant contribution on poverty reduction in Indonesia's rural areas. However, the government allocation seems to continue to make a substantial contribution to poverty headcount reduction but cannot help to reduce the gap of poverty and the severity of poverty over the longer period."

"Tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan program dana Block Grant. Jenis penelitian dengan menggunakan penelitian evaluasi. Tehnik pengambilan sampel untuk informan dengan menggunakan tehnik Purposive Sampling. Lokasi penelitian di Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input terdiri dari petunjuk pelaksanaan, sumber daya manusia, manajemen/organisasi, sarana dan prasarana, serta alokasi dana. Dari aspek proses terdiri dari pengajuan proposal kegiatan, penyaluran dana bantuan, pengambilan dana bantuan, dan pengawasan. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisai dan mekanisme pencairan.

---

This thesis aims to evaluate the process of implementation of the Block Grant program funds and the factors that impede the implementation of the Block Grant program funds. This type of research by using research evaluation. Sampling techniques to informants by using purposive sampling techniques. Research sites in the Village District Baula, Regency Kolaka.

The results showed that the input consists of aspects of implementation guidelines, human resources, management/organization, facilities and infrastructure, as well as the allocation of funds. From the aspect of the proposal submission process consisting of activities, the distribution of grants, grant making, and oversight. While the inhibiting factor is the lack of socialization and disbursement mechanisms."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan block grant Madrasah Education Development Project (MEDP) di dua Madrasah Ibtidaiyah, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang mencakup input dan proses pelaksanaan program, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan adanya program lanjutan dan pendampingan dalam pelaksanaannya, pedoman/juknis dibuat oleh ahli yang berpengalaman dibidangnya, diadakannya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru and internal effisiensi madrasah serta peningkatan tata kelola manajemen madrasah.

---

The focus of this thesis is to evaluate the implementation of block grant program of Madrasah Education Development Project (MEDP) in two Islamic elementary schools, at Lamongan district, East Java, which includes aspects of input and process of program implementation, as well as factors supporting and inhibiting its implementation. This study is a descriptive qualitative research design.

The results suggest that a follow-up programs and assistancy in the implementation should be made, guidelines should be made by experts with related experiences, implement/conduct workshops or trainings to improve teacher quality and internal efficiency and madrasah management and good governance."

"Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan Program Nasional Pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Program ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan mengacu kepada wilayah Rukun Warga yang memiliki jumlah Keluarga Miskin yang cukup banyak. Program ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif sehingga masyarakat dapat mengetahui potensi wilayah dan mengembangkannya menjadi program penanggulangan kemiskinan. Skripsi ini membahas dan menggambarkan tentang implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka telah berjalan dengan baik, tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini, sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Roa Malaka ini yaitu Tim Fasilitator agar dapat lebih mendalam lagi melakukan sosialisasi sehingga masyarakat menyadari pentingnya program tersebut.

---

National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban is a National Program The Government of Indonesia in order to overcome poverty. The program is conducted through the Coordinating Ministry for People's Welfare and implemented in all districts / municipalities in Indonesia with reference to the Pillars of Residents who have a number of Poor Families enough. The program is conducted through a participatory approach so that people can know the potential of the region and develop them into poverty reduction programs.

This paper discusses and describes the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka Tambora District in West Jakarta. This study used a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected through field studies, in-depth interviews, and literature study.

The study concluded that the implementation of PNPM Mandiri in the Urban Village Roa Malaka has been running well, but the lack of community participation in the implementation of this program, while recommendations can be given to implementation researchers PNPM Urban Roa Malaka in the Village is the Team Facilitator to be more profound socialization so that people realize the importance of the program."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan peran kelembagaan lokal dalam PNPM Mandiri Pariwisata dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran BKM ?Bina Mukti? dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pengembangan Desa Wisata di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran tidak berkembang dengan maksimal. BKM ?Bina Mukti? sebagai organisasi lokal kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lokasi wisata, sementara itu akibat dari tidak maksimalnya pengembangan kelembagaan proses pelembagaan tidak berlangsung baik. Beberapa faktor penyebab, antara lain: terjadi perpecahan internal, subordinasi pemerintah, ego sektoral instansi dan kapasitas SDM lemah. Perlu kebijakan kelembagaan yang strategis dalam merubah kondisi tersebut.

---

ABSTRACT

This study describes the role of local institutions in the PNPM Mandiri Tourism with qualitative descriptive approach. The results showed BKM "Bina Mukti" undevelop maximum in the planning, implementation and control program development at Sidomulyo Village Tourism in the Pangandaran district. BKM "Bina Mukti" as local organizations lack a role in empowering communities in tourist locations, while it is not the maximum result of the institutionalization process of institutional development are undeveloped. Several factors, among others: the case of internal divisions, subordinated to the government, ego sectoral agencies and weak human resource capacity. Necessary institutional strategic policies in changing conditions."

"ABSTRACTKemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Pemerintah membuat program pemberdayaan tingkat nasional (PNPM) untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menganalisa pengaruh program pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan. Program PNPM sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu PNPM1 (infrastruktur), PNPM2 (Dana Bergulir / Simpan Pinjam), PNPM3 (Peningkatan Kapasitas SDM). Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM)  untuk melihat apakah program yang diberikan pemeritah (PNPM), dapat memberikan dampak  pada indikator kesejahteraan antara lain rasio masyarakat miskin (P0), konsumsi perkapita rumah tangga, rata-rata lama bersekolah , layanan kesehatan, rasio orang bekerja, serta infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program pemberdayaan PNPM di Indonesia memiliki dampak baik pada enam indikator tersebut. Program PNPM3 berupa peningkatan kapasitas SDM merupakan program yang ditemukan paling berpengaruh positif pada keenam indikator tersebut. Namun pada studi lapangan Desa Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program PNPM tidak sesuai dengan yang diharapkan. PNPM2 berupa dana bergulir/simpan pinjam terhenti karena ditemukan ada kecurangan dan ketidak transparansian keuangan dari pengurus desa.

---

ABSTRACTPoverty is a multidimensional problem that happen all the time. The government created a national level empowerment program (PNPM) to reduce poverty. This research analyzes the impact of the community empowerment program (PNPM) on welfare. The PNPM program itself is divided into three parts, that are PNPM1 (infrastructure), PNPM2 (Revolving / Savings and Loan Funds), PNPM3 (Human resource capacity building). This research uses the Propensity Score Matching (PSM) to see whether the program provided by the government (PNPM) could have an impact on the welfare indicators those are ratio of the poor (P0), per capita consumption of the household, average length of school, health access, employment rate and availability of infrastructure. The results of this study indicates that overall, the PNPM empowerment program in Indonesia has a good impact on six welfare indicators. The PNPM3 program in the form of increasing human resource capacity is a program that found to have the most positive influence on the six indicators. However, in the Tanjungkarang Village (field study), the PNPM 2 program was not went well as it was expected. PNPM2 in the form of revolving funds/savings and loans was stopped because there was financial fraud and non-transparency from the village management."

"PNPM-MP merupakan upaya pemerintah membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat berbentuk LKM, yang representatif dan dipercaya bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa mendatang. Terkait hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Duren Jaya, menganalisis partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong/penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kasus LKM Duren Jaya, Bekasi. Analisis hasil lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Duren Jaya telah melaksanakan kegiatan PNPM-MP, PAKET, dan Kemitraan. Menurut siklus PNPM-MP dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan PNPM-MP. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan kegiatan berada pada tangga penentraman, tahap pelaksanaan kegiatan berada pada tangga pendelegasian kekuasaan, tahap penerima manfaat kegiatan berada pada tangga kemitraan, dan tahap evaluasi hasil kegiatan berada pada tangga informasi. Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PNPM-MP adalah adanya kelembagaan masyarakat yang telah cukup lama terbentuk, representatif, dan dapat dipercaya, yaitu LKM Duren Jaya, dan adanya budaya gotong-royong yang telah berlangsung sejak lama, sehingga memudahkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tesis ini merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih intensif dalam melakukan sosialisasi PNPM-MP kepada masyarakat dan tidak hanya dibebankan kepada pihak LKM dan aparat kelurahan. Di samping itu, pengelola PNPM-MP perlu melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan dana PNPM-MP agar tepat waktu dalam pencairannya. Terakhir, tesis ini merekomendasikan agar pihak LKM Duren Jaya lebih mengintensifkan penyebaran informasi kegiatan PNPM-MP; selalu berupaya meningkatkan penyadaran masyarakat setempat tentang peran, hak, dan tanggung jawab mereka dalam kegiatan PNPM-MP; dan menyediakan media yang lebih representatif dan mudah diakses masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dijalankan LKM Duren Jaya.

---

PNPM-MP is government effort to build autonomous community and local government to sustainable poverty alleviation. The program is expected to increase community participation in decision-making and management development through out increasing the capacity of communities? institution ato be more representative and accountable to the development of social capital in the future. Related to this, the study aims to assess PNPM-MP in Kelurahan Duren Jaya, analyzing community participation in PNPM-MP, and identify supporting/inhibiting factors community participation in PNPM-MP. Qualitative approach used in this study, with the case of LKM Duren Jaya, Bekasi.

Based on research indicated that Kelurahan Duren Jaya community has implemented PNPM-MP, PAKET, and Channeling. According to the cycle of PNPM-MP can be concluded that community participation in every stage of PNPM-MP. If associated with Arnstein?s ladder of citizen participation, community participation in planning stage activities that are in placation ladder, implementation stage is the delegated power ladder, beneficiaries stage is the partnership ladder, and evaluation stage is the information ladder. Supporting factors for community participation in the PNPM-MP is a public institution that had long been established, representative, and accountable, that is LKM Duren Jaya, and a culture of gotong-royong which has been going on for a long time, so as to facilitate community participation in the development process.

This study recommended for the government to be more intensive in socializing PNPM-MP to the community and not just imposed on the LKM and village officials. In addition, the management of PNPM-MP needs to improvement the system and procedures for the budget management of PNPM-MP to be on time for redemption. Lastly, this thesis recommended that the LKM Duren Jaya intensify the dissemination of information PNPM-MP; always working to improve community awareness of the role, rights, and responsibilities in PNPM-MP, and provide a media for a more representative and accessible community in monitoring and evaluating the activities undertaken LKM Duren Jaya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel independen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel independen (X1-X4) terhadap variabel dependen (Y). Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas.Hasil pengujian menunjukan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan (sig = 0.035) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan (sig = 0.01) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan (sig = 0.000) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan (sig = 0.157) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Penelitian juga menunjukan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terbangunnya kapital sosial melalui proses rembug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan dan perencanaan anggaran deliberatif.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four independent variables associated with the dependent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four independent variables are: Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4).

The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four independent variables (X1-X4) to the dependent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity.

The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant (sig = 0.035) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant (sig = 0.01) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant (sig = 0.000) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant (sig = 0.157) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and capacity building had brought by program to volunteers and deliberative budget planning."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Penelitian ini bertujuan memahami program penanganan kemiskinan PNPM Mandiri Pedesaan. Penelitian ini difokuskan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan hasil capaian program. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan, dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran implementasi program di lapangan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi.Penelitian ini dilaksanakan pada program PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, Dimana Kabupaten Bekasi terdapat Rumah Tangga Miskin (RTM) yang jumlahnya mencapai sebanyak 111.577 rumah tangga pada tahun 2005 dan sebanyak 105.338 rumah tangga (16%) dari 659.653 rumah tangga yang ada pada tahun 2008, sementara di Kecamatan Kedung Waringin dengan jumlah penduduk 55.737 jiwa, dan jumlah rumah tangga 38.570 pada tahun 2008, tercatat terdapat 6.638 rumah tangga miskin pada tahun 2005, dan pada tahun 2008 tercatat 5.589 RTM.Tujuan dari penelitian ini : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan, kegiatan-kegiatan dan pencapaian program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Untuk memahami pencapaian pelaksanaan, serta aspek pendukung dan penghambat pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan.Hasil penelitian menunjukkan, Program PNPM Mandiri Pedesaan telah menunjukkan kinerjannya awal implementasi program, dimana telah mampu melakukan pembangunan sejumlah prasarana desa melalui dana hibah program ditambah swadaya masyarakat setempat, menyalurkan dana kepada KSM, tetapi jika dicermati (setelah program menginjak tahun ketiga), dapat dinyatakan belum/tidak terjadi proses pemberdayaan (khususnya) bagi warga miskin, karena: (a) tidak terjadi transfer daya kepada warga miskin, sebab program lebih dimanfaatkan oleh kelompok yang mampu; (b) lembaga lokal masyarakat (UPK) lebih berperan sebagai penyalur kredit dari pada lembaga pemberdayaan. (c) partisipasi masyarakat pada kegiatan sarana prasarana terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan untuk tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang.;This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural.

---

This study aims to understand poverty handling program PNPM Rural. This study focuses on aspects of planning, implementation, sustainability and the achievement of the program. The study was conducted through qualitative approaches (understanding, views, and responses) of informants in the field, which produces descriptive data, Data were obtained through in-depth interviews with the informants, along with documentation study, and observation.This research was conducted on the program in the District of PNPM Rural Kedung Waringin Bekasi, Bekasi Where there are Poor Households (RTM) which amounts to as much as 111 577 households in 2005 and as many as 105 338 households (16%) of which there are 659 653 households in the year 2008, while in District Kedung Waringin with a population of 55 737 inhabitants, and the number of 38 570 households in 2008, noted there are 6638 poor households in 2005, and in 2008 recorded 5589 poor households.The purpose of this study: 1. To know the process of implementation, activities and achievements of poverty handling program based on community empowerment. 2. To understand the achievement of implementation, as well as aspects of supporting and implementing the program PNPM Rural.Results showed that, The program has shown PNPM Rural working at the beginning of the implementation of the program, which has been able to do the construction of village infrastructure through grants programs, to channel funds to the SHGs, and has been able to roll out several times, but if observed (after the program entering its third year), can be expressed not / do not occur empowerment process (especially) for the poor, because: (a) no transfer of power to the poor, for more programs that can be utilized by the group, (b) institutions local communities (UPK) has a bigger role as a supplier credit from the institution of empowerment. (C) community participation in infrastructure activity seen in the planning and execution of the program, while for the preservation and maintenance phase was decreased."