Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk.

---

This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Pelabuhan Indonesia terdiri dari pelabuhan komersial dan pelabuhan non komersial. Perkembangan fasilitas dan hinterland pelabuhan komersial lebih baik daripada pelabuhan non komersial karena dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN , PT. Pelindo. Perbedaan fasilitas dan luas hinterland tersebut dapat dilihat dari 60 jumlah bongkar muat pelabuhan di Indonesia dikelola oleh pelabuhan komersial. Dari tahun 2010-2014, jumlah bongkar muat pelabuhan terus mengalami peningkatan. Semakin besarnya jumlah bongkar muat pelabuhan, maka semakin tinggi tingkat pembangunan dan perekonomian hinterland dari pelabuhan. Oleh karena itu, dilakukan analisis dampak bongkar muat pelabuhan terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan menggunakan regresi data panel berdasarkan Augmented Solow Growth Model terhadap 32 provinsi pada tahun 2010-2016. Hasil penelitian menunjukkan bongkar muat seluruh pelabuhan berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, bongkar muat masing-masing pelabuhan komersial dan pelabuhan non komersial sama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan pengelolaan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

---

Indonesian ports consist of commercial ports and non commercial ports. The development of commercial ports rsquo facilities and hinterland is more advanced than non commercial ports because commercial ports have been managed by State Owned Enterprise SOE , PT. Pelindo. The differences in facilities and hinterland generate nearly 60 of total port throughput in Indonesia ports handled by commercial ports. From 2010 2014, the total port throuhgput continues to increase. The greater number of port throughput, the higher level of development and economy occur in hinterland. Therefore, it necessary to analyze the impact of port throughput on regional economic growth using panel data regression based on Augmented Solow Growth Model on 32 provinces over the period 2010 2016. The results show that total port throughput in all ports has positive and significant impact on economic growth. However, port throughput on each type, commercial ports and non commercial ports has insignificant impact on economic growth. We can conclude that the difference in port management have not affected regional economic growth."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yaitu sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS) layak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015 serta menganalisis faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2015. Metode penelitian yang dipergunakan pendekatan kuantitatif dan pengujian hipotesis dengan mengumpulkan dan menggunakan data sekunder untuk dianalisis. Pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa metode yang tepat untuk digunakan adalah metode fixed effect model. Hasil analisis dengan metode fixed effect model menunjukkan bahwa pembangunan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Layak sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan pembangunan sanitasi sebagai infrastruktur Pekerjaan Umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan namu memiliki hubungan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005 – 2015. Faktor lain yang terdiri dari Angka Partisipasi Murni tingkat SMA dan Pembentukan Modal Tetap Bruto secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015. Sedangkan jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia pada tahun 2005-2015.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of drinking water and sanitation access on regional economic growth province in indonesia year 2005-2015 and to analyze other factors affecting provincial economic growth in Indonesia in 2005-2015. The research method used a quantitative approach and hypothesis testing by collecting and using secondary data to be analyzed. The model conformity test shows that the right method to use is the fixed effect model. The result of analysis with fixed effect model shows that the development of Infrastructure of Water Supply infrastructure has a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While Environmental Sanitation of Settlement as Public Works infrastructure has not a significant positive impact on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015. While other factors consisting of Pure Participation Rate (Angka Partisipasi Murni) SMA, Gross Fixed Capital Formation together have a positive influence on Regional Economic Growth in Indonesia in 2005-2015."

"Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB.

---

Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less.

The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data.

Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP."

"Inovasi pada suatu daerah akan berdampak pada daerah disekitarnya dikarenakan adanya transfer teknologi antar daerah sehingga akan terbentuk difusi teknologi baru. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai pengaruh dari inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional 33 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2014. Model spasial error digunakan untuk menganalisis pengaruh inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Pendidikan digambarkan dengan jumlah angkatan kerja dengan minimal pendidikan strata 1 (S1) digunakan sebagai proksi dari inovasi, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan penanaman modal asing digunakan sebagai variabel kontrol bagi pertumbuhan ekonomi regional. Data dari variabelvariabel ini tersedia dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Melalui pendekatan spasial ekonometrika didapatkan hasil bahwa inovasi dan TPAK memiliki dampak yang signifikan, namun inovasi memiliki dampak negatif sebesar 0.35% terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan untuk penanaman modal asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

---

Innovations in a region will have an impact on the surrounding region due to the transfer of technology between regions that will form the diffusion of new technologies. In this paper will discuss the effect of innovation on regional economic growth from 33 provinces in Indonesia in the period of 2009-2014. Spatial error models used to analyze the impact of innovation on regional economic growth. Education is described by the number of students is used as a proxy of innovation, while the labor force participation rate and foreign investment is used as a control variable for regional economic growth. Data from these variables available from Statistics Indonesia. Through spatial econometric approach showed that innovation and LFPR have a significant impact, but innovation has a negative impact of 0.35% on the growth of regional economies. As for foreign investment does not have a significant effect on regional economic growth."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahas hubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakan model regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi (1980-1996, 2001, dan 1980-2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral). Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vector autoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasi pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

This paper investigated whether fiscal policy, especially government investment expenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle and whether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed the relationship between government investment expenditure and output gap using an ordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980-1996, 2001-2014, and 1980-2014). In general, the result showed government investment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated the impact of the changes in government investment expenditure on gross domestic product (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The results revealed government investment expenditure did not have a significant impact on economic growth."

"ABSTRAKKinerja Bank Pembangunan Daerah BPD dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk faktor keuangan, makroekonomi, sosial, dan politik. Kinerja BPD tersebut diukur dengan menggunakan profitabilitas ROA dan ROE , efisiensi BOPO , dan bank risk NPL dengan total 1144 observasi. Teknik estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Generalized Method of Moment GMM untuk menganalisis data yang didapatkan dari Bank Indonesia, World Bank, BPS, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK selama periode observasi 2005 ndash; 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa ROA secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest margin, government expenditure, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Selanjutnya ROE secara positif dipengaruhi oleh bank size, net interest margin, non-interest income, capital adequacy ratio, government ownership pada BPD, unemployment, bank listed, dan latar belakang professional dari gubernur. Kemudian BOPO secara negatif dipengaruhi oleh interest income, unemployment, dan real GDP growth. Sedangkan bank risk secara negatif dipengaruhi oleh interest income dan joint ownership. Berkenaan dengan factor politik, penelitian ini menemukan bahwa periode pemilihan kepala daerah akan mendorong peningkatan profitabilitas, namun jika gubernur terpilih adalah incumbent yang menjabat pada periode pertama, maka hal ini cenderung akan menurunkan profitabilitas dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah apapun latar belakang dari gubernur akan menurunkan bank risk, namun demikian hanya gubernur yang memiliki latar belakang professional termasuk militer yang secara konsisten akan meningkatkan profitabilitas dan menurunkan bank risk dalam jangka panjang. Penelitian ini menemukan adanya trade-off terkait pencapaian yang ingin dicapai oleh BPD. Jika BPD ingin mengejar pertumbuhan profitabilitas yang cepat, maka trade-off adalah meningkatkanya inefisiensi dan bank risk. Sedangkan jika yang ingin dicapai adalah efisiensi yang tinggi dan bank risk yang rendah, maka BPD harus menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan profitabilitas dalam jangka panjang. Dengan kata lain, terdapat tingkat profitabilitas tertentu yang dapat dicapai oleh BPD dengan potensi inefisiensi dan risiko yang masih dapat dimitigasi.

---

ABSTRACTRegional Development Bank BPD performance is affected by several factors including financial, macroeconomic, social, and political factors. BPD performance itself is measured by profitability ROA and ROE , efficiency BOPO , and bank risk NPL with 1144 total observations. The research employs Generalized Method of Moment System to analyze the data obtained from Bank Indonesia, World Bank, BPS, and Otoritas Jasa Keuangan 2005 2015. The result shows that ROA is positively influenced by bank size, net interest margin, non interest income, government expenditure, publicly listed, and professional background of governor. Meanwhile ROE is positively determined by bank size, NIM, non interest income, CAR, government ownership of BPD, unemployment, being publicly listed, and professional background of the governor. Moreover, BOPO is negatively affected by interest income, unemployment, and real GDP growth. Meanwhile bank risk is negatively affected by interest income and joint ownership. In terms of political factors, it is found that the period of election would drive higher profitability, however if the elected governor was an incumbent governing in the first period of its leadership, the profitability tended to decrease in the long run. Moreover, any background of the governor will reduce bank risk, however it was only professional background including military that would consistently drive higher profitability and reduce risk in the long run. The research found trade off regarding which performance BPD intends to prioritize. If it prioritizes profitability, then the trade will be inefficiency and high risk. Instead, higher efficiency and lower risk may not compensate the increase in profitability. In other words, there is certain level of profitability BPD could achieve with certain level of inefficiency and risk. "

"Reformasi menyebabkan terjadinya desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia sehingga kewenangan pemerintah daerah menjadi semakin besar pada sektor perekonomian serta gubernur dengan berbagai latar belakang karier dan politik mulai mengisi kursi kepemimpinan daerah tingkat provinsi di Indonesia. Studi terdahulu menemukan bahwa latar belakang gubernur mempengaruhi keputusan mereka saat menjabat yang kemudian mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh latar belakang karier dan politik gubernur terhadap perekonomian regional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari 34 provinsi dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 dan menggunakan model time fixed effects sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari latar belakang karier gubernur tertentu yang secara signifikan dapat mempengaruhi perekonomian regional. Di sisi lain, latar belakang politik cenderung tidak memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian regional.

---

Reformation brought decentralization and democratization in Indonesia so that regional government authority became greater in the economic sector and governors with various career and political backgrounds began to fill regional leadership positions at the provincial level in Indonesia. Previous studies have found that governor's backgrounds influence their decisions while in office, which then influences the performance of regional government and the regional economy. Therefore, this research aims to see how the governor's background influences the regional economy in Indonesia. This research uses data from 34 provinces from 2011 to 2019 and uses the time fixed effects model as the main method. The research results show that there is an influence from the career background of certain governors which can significantly influence the regional economy. On the other hand, the political background tends not to have a big impact on the regional economy."

"ABSTRAKInfrastruktur diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang meliputi jalan, listrik dan jaringan air bersih. Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini membahas peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan, pertumbuhan sektor industri dan sektor jasa kota-kota di propinsi Jawa Timur dengan analisis ekonometrika menggunakan data panel pada periode tahun 2000-2012. Variabel terikat yang digunakan adalah PDRB secara keseluruhan, nilai tambah sektor industri, dan nilai tambah sektor jasa. Sedangkan variabel bebasnya adalah panjang jalan, energi listrik yang terjual, dan jumlah produksi air yang terjual. Variabel kontrol yang digunakan yaitu kenaikan BBM tahun 2005 dan angkatan kerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keberadaan infrastruktur dan angkatan kerja dengan pertumbuhan ekonomi.

 

 

 

---

Infrastructure is absolutely necessary, especially in an effort to improve the economy of a region which includes roads, electricity and sanitation. The existance of infrastructure in general can be a positive impact on economic growth. This research discusses the contribution of infrastructure on regional economic growth, industrial sector growth, and services sector growth in urban area in East Java provinces with econometric analysis using panel data in the period 2000 to 2012. Dependent variable used are overall Gross Regional Domestic Product (GDRP), industrial sector added value, and services sector added value. Independent variable used are the length of road, the number of sold electricity energy, and the number of sold water production. Control variable used are the oil price increasing on 2005 and labor force. Result of this study can be concluded that there is a positive relationship between infrastructure existance and labor force with economic growth.

 

"