Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk; (I) mengetahui besarnya potensi PNBP retribusi SIM dari hasil penerbitan yang tercatat pada seluruh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Satlantas Polda), (II) selisih atau gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (III) bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari pengumpulan PNBP SIM serta pelaporannya dilakukan, (IV) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda, dan (V) analisis pengaruh faktor-faktor terhadap PNBP retribusi SIM di tingkat Satlantas Polda sepanjang tahun 2009-2012.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif untuk tujuan penelitian pertama dan kedua serta metode regresi data panel dengan pendekatan pooled least square, fixed effect dan random effect untuk tujuan penelitian ketiga dan keempat.Hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa : (1) adanya gap antara PNBP retribusi SIM hasil perhitungan dengan PNBP retribusi SIM aktual, (2) gap tersebut terjadi karena permasalahan administrasi pada sistem pelaporan PNBP retribusi SIM dan (3) dari hasil regresi data panel sejumlah 124 obeservasi diperoleh ketiga variabel bebas (Belanja sumber PNBP, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel terikatnya (PNBP Retribusi SIM). Satu variabel yang berpengaruh paling dominan yaitu variabel belanja dengan besarnya pengaruh terhadap PNBP SIM sebesar 0,42%.

---

This study aims to: (i) determine the magnitude of potential non-tax revenues from the SIM retribution proceeds are recorded in the entire Traffic Unit Police (Police Traffic Unit), (ii) the difference or gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (iii) how the mechanisms of transparency and accountability of the non-tax revenues of driving license retribution collection and reporting is done, (iv) the effecting factors of driving license retribution in the traffic unit of regional Police, and (v) analysis effecting factors of the non-tax revenues of driving license retribution in the traffic unit of regional Police in years 2009-2012.The methodology used in the research is descriptive quantitative method for the first and second research objectives and methods of panel data regression with pooled least squares approach, the fixed effect and random effect for the third and fourth research purposes.The estimation results showed that: (i) the gap between the non-tax revenues of driving license retribution of calculation results with the actual non-tax revenues of driving license retribution, (ii) the gap occurred because of administrative problems in the reporting system of non-tax revenues of driving license retribution (iii) the panel data regression results by 124 observation obtained the third independent variable (the expenditure source of non-tax revenues, the number of population and vehicles) significant positive effect on the dependent variable (the non-tax revenues of driving license retribution). One of the most dominant variable affecting is the expenditure variable which effecting 0.42% of the non-tax revenues of driving license retribution."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan evaluasi tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat alasan ketidaksesuaian realisasi PNBP sektor Perikanan terhadap potensinya dengan cara evaluasi kebijakan PP No 19 tahun 2006. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif, Harga Patokan Ikan dan Produktivitas Kapal mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan. Begitu pula penambahan jenis pungutan dan pengurangan Pungutan Perikanan Asing juga mempengaruhi realisasi PNBP sektor Perikanan.

---

This undergraduate thesis discusses the policy evaluation of rates and types of non-tax revenue fisheries sector. This research aims to look at the reasons discrepancy Fisheries sector to the realization of its potential tax revenues by way of policy evaluation Regulation No. 19 of 2006. This research approach is qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. Results of this study showed that an increase in rates, benchmark prices of fish and Ship Productivity affect the realization of non-tax revenues. Similarly, the addition of these types of charges and reduction of Fisheries Foreign Taxes also affect the realization of non-tax revenues fisheries sector."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan implementasi asas good governance dalam pengelolaan PNBP saat dana dekonsentrasi masih dialokasikan dan setelah dana dekonsentrasi dihapuskan, serta untuk menganalisis perbedaan tersebut terhadap optimalisasi PNBP di sektor pertambangan umum. Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perbedaan implementasi good governance berdasarkan Pedoman Good Public Governance yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan partisipasi dan budaya hukum pada pengelolaan PNBP, dan asas yang lain, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan cenderung tidak terlalu terpengaruh. Adanya penghapusan dana dekonsentrasi juga berdampak negatif terhadap tujuan pemerintah untuk mencapai optimalisasi PNBP. Untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP perlu memaksimalkan peran Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan, koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, evaluasi PNBP yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pengelola PNBP, pemberlakuan sistem dan punishment terhadap kewajiban pelaporan PNBP, menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pengelolaan PNBP.

---

This study aimed to analyze the differences in implementation of good governance in the management of non-tax revenues when deconcentration fund is allocated and after the deconcentration fund is abolished, as well as to analyze the impact to optimization of non-tax revenues in the mining sector. This research uses descriptive method with qualitative analyze to explain the differences in the implementation of good governance based on the Guidelines for Good Public Governance published by Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). The results showed a decrease in participation and law enforcement in the management of non-tax revenues, and other principles are transparency, accountability, and equality and fairness are likely to be less affected. The abolition of deconcentration fund may negatively impact the government's goal to achieve the optimization of non-tax revenues. To optimize the non-tax revenues, need to maximize the role of Inspectorate General to conduct surveillance, more active coordination between central and local governments, management of non-tax revenue evaluating report provided by all agencies, implementation of reward and punishmnet system to the obligation of reporting of non-tax revenue, and compiling Standard Operating Procedures (SOP) management of non-tax revenue."

"Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio kepada masyarakat, pemanfaatan sumber daya seperti pengalokasian anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, harus digunakan secara tepat dan efisien. Alokasi sebagian dana PNBP pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang penataan frekuensi radio. Apabila sumber daya ini telah digunakan secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Hak Pakai (BHP) Frekuensi sehingga meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi pelayanan publik di sektor telekomunikasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Ditjen SDPPI untuk memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan metode Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA). Tahap pertama penelitian ini menggunakan metode DEA dimana data Penerimaan Negara Bukan Pajak Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (PNBP BHP ISR) dan Klien Biaya Hak Pakai Izin Stasiun Radio (BHP ISR) sebagai variabel Output, serta besaran alokasi Maksimum Pencairan (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah Pegawai sebagai variabel Input. Kemudian Tahap Kedua, dengan menggunakan nilai efisiensi sebagai variabel dependen dalam model regresi Tobit untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pencapaian PNBP serta pelayanan publik kepada masyarakat pengguna frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi. Selama periode 2014-2018, Rata-rata sebanyak 16 (enam belas) UPT (49%) dari 33 UPT telah menggunakan sumber daya secara efisien untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan penerimaan PNBP BHP Frekuensi. Faktor PDRB Per Kapita Harga Konstan dan Dummy Jawa Non Jawa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekuensi. Sedangkan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi dalam pencapaian PNBP dan pelayanan kepada pengguna frekeunsi.

---

To optimize public services in the field of radio frequency structuring to the community, the use of resources such as budget allocation and availability of quality human resources must be used appropriately and efficiently. Ditjen SDPPI has been used partial allocation of Non-Tax Revenue to support public services in the field of radio frequency structuring. If this resource has been used efficiently, it will increase Non Tax revenue and of course achieving optimal public services. This research was conducted to measure the level of efficiency in the use of Resources at Ditjen SDPPI to maximize Non-Tax Revenues (PNBP) in the field of Communication and Information by using the Two Stage Data Envelopment Analysis (DEA) method. The first phase uses the DEA method in which the BHP ISR Non-Tax Revenue (PNBP) data and the BHP ISR Client as Output variables, and also MP PNBP allocation and Number of Employees as Input variables. Then the Second Stage, using the value of efficiency as an dependent variable in the Tobit regression model to determine the factors that affect the efficiency in achieving PNBP and services to the frequency user. The results showed that there had been an increase in efficiency. During the period 2014 - 2018, an average of 16 UPTs (49%) from 33 UPTs had used resources efficiently to optimize public services and receive Non tax Revenue. Gross Regional Domestic Product and Dummy Java – Non Javanese has a significant positive effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users. While the Functional Position Frequency Controller has a negative and significant effect on efficiency in achieving PNBP and services to frequency users."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP, khususnya yang terkait dengan tambang batubara dan melakukan evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor tambang batubara untuk mendukung Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah – Gas Rumah Kaca. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 dilakukan untuk menambahkan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dijadikan objek PNBP serta adanya perubahan tarif berupa kenaikan khususnya untuk iuran tetap (land-rent) untuk golongan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara; (2) masih banyak identitas para penambang yang kurang jelas karena belum tersedianya database yang mampu mencakup semua wilayah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh serta masih adanya silang kepentingan di sektor tambang batubara ini.

---

This aim of the study is to explore the background of the change in Government Regulation No. 45/2003 which has been converted into a Government Regulation No. 9/2012, which regulates the type and rate of the types of Non-Tax Revenues, especially those related about coal mining and evaluation of Non-Tax Revenues policy of coal mine sector to support the the National Action Plan and the Regional Action Plan - Greenhouse Gas. Data analysis in this study use the theory of policy evaluation criteria of William N. Dunn. This study used a qualitative approach, the technique of collecting data through in-depth interviews and literature study.

The results of the study (1) the changes in Government Regulation No. 45/2003 made to add objects tax state revenue (non-tax revenues) that have not made the object of Non-Tax Revenues as well as a change in the form of fare hikes, especially for fixed fees (land-rent) for the class of Mining Permit ( IUP ) Coal, (2) the identity of the miners still much less clear because of the unavailability of the database that is able to cover all areas, particularly in the province of East Kalimantan as a whole as well as the persistence of cross- interests in the coal mining sector."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance."

"Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah, yaitu Polri perlu mendapatkan perhatian serius dari instasi-instansi pemerintah. Saat ini sedang dikembangkan konsep dan prinsip-prinsip pelayanan yang berkualitas, yang kemudian disebut pelayanan prima, yang menguraikan tentang konsep, prinsip, mutu dan indikator pelayanan prima dalam konteks tugas seorang aparatur negara, strategi mengidentifikasikan pelanggan dan analisa permasalahan pelayanan prima dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan masyarakat sebagai pelanggan.Dengan adanya penyederhanaan proses dengan menggunakan program simulasi i-Graft Process 2000 yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa waktu proses saat ini dibandingkan dengan waktu proses yang diusulkan, maka didapat waktu pengurusan pembuatan SIM yang lebih lama, tempi dengan hasil yang lebih berkualitas.Pada proses usulan, jumlah operasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah transportasi mengalami perubahan antara current process dengan proposed process, jumlah inspeksi juga mengalami perubahan antara current process dengan proposed process dan jumlah penundaan (delay) mengalami perubahan antara current process dengan proposed process. Pada proses usulan, jumlah waktu mengalami perubahan dan biayapun mengalami perubahan yang cukup berarti. Hal ini disebabkan karena diharuskannya para pemohon SIM untuk mengikuti kursus teori dan kursus mengemudi selama 15 jam dan 20 jam.

---

Society demand about service quality of government employees, which is Police, need require getting serious attention of government department. This time, they have improving service principles and concept which with quality and called excellent services, which elaborate about concept, principal and indicator of excellent services and quality in context of duty as government employees, strategy to identifying customer and analysis problems of excellent service in making of Driving License (SIM), so that can give satisfying service of society as customer.

With existence of process moderation by using simulation program of i-Graft Process 2000, which is used as appliance assist to analyses time process in this time compared to proposed process time, hence got time management of making of longer SIM, but with result of more with quality.

At proposal process, amount of operation are changed between current process and proposed process, amount of transportation are changed between current process and proposed process, amount of inspection are changed between current process and proposed process and amount of delay are changed between current process and proposed process. At proposal process, amount of time are changed between current process and proposed process and expense are changed between current process and proposed process. This matter caused by obliging of all applicants of SIM must follow theory courses and driving courses during 15 hours and 20 hours."