Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi Protokol Kyoto dan kontribusi energi baruTerbarukan dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui implementasi Protokol Kyoto pasca ratifikasi melalui Undang–UndangNomor 17 Tahun 2004, dan mengetahui kebijakan pendorong pemanfaatan energibaru terbarukan untuk penurunan emisi gas rumah kaca serta kendalanya diIndonesia. Sehingga diharapkan energi baru terbarukan dapat lebih berkembang, dansekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini mempergunakan metodepenelitian yuridis normatif dalam bentuk preskriptif analisis. Hasil penelitian inimenyarankan perlunya Pemerintah menyusun suatu kebijakan energi yangmengedepankan pemanfaatan energi baru terbarukan bukan hanya sebagai alternatifpenyediaan energi sebagai substitusi energi fosil, akan tetapi sebagai penyeimbang,sehingga dapat lebih kompetitif. Pemerintah juga harus lebih mendorongpemanfaatan energi baru terbarukan agar tercapai bauran energi yang proporsionalrangka menciptakan pembangunan energi yang berkelanjutan sehingga akanberdampak kepada penurunan emisi gas rumah kaca.

---

ABSTRACTThe focused of this study is the implementation of Kyoto Protokol with new andrenewable energy contribution for greenhouse gas emission reduction. The researchaims to know the implementation of the Kyoto Protokol post ratification by the LawNumber 17 of 2004, and know the policy driving new and renewable energyutilization for GHG emission reduction, as well as obstacles in Indonesia. So, that thenew and renewable energy is expected to be more developed in Indonesia, not tomention reducing greenhouse gas emission. This research is using normativejuridical method in the form of prescriptive analysis. The results of this study suggestthe need for the government to compile an energy policy that emphasizes the use ofnew and renewable energy not only as an alternative energy supply as a substitute forfossil energy, but as a counterweight, so it could be competitive. In addition, thegovernment should further develop the use of new and renewable energy in order toachieve a proportionate energy mix to create sustainable energy development thatwill have an impact on greenhouse gas emission reduction."

"ABSTRAKGugatan perubahan iklim dalam berbagai yurisdiksi hukum di berbagai belahan dunia kerap kali berakhir dengan penolakan oleh hakim walaupun tidak semuanya, disebabkan terutama kesulitan para penggugat membuktikan kausalitas antara perbuatan tergugat dengan kerugian yang dialami penggugat. Kesulitan ini timbul disebabkan perubahan iklim adalah diskursus yang dilingkupi ketidakpastian ilmiah serta kerugian yang ditimbulkannya berupa resiko kerusakan ekologis yang mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam tradisi doktrin hukum sampai saat ini, pemahaman pembuktian kausalitas konvensional tidak memungkinkan adanya pertanggungjawaban berdasarkan resiko. Keterbatasan kausalitas konvensional ini semakin nyata ditunjukkan melalui perspektif sosiologi masyarakat resiko yang dipelopori oleh Ulrich Beck. Teori masyarakat resiko menjelaskan bahwa ancaman bahaya yang dipersepsikan sosio-kultural mentransformasi suatu ancaman menjadi resiko. Ketika resiko muncul, maka ia akan diikuti dengan tindakan kehati-hatian. Tetapi melalui pendekatan kausalitas konvensional, tindakan-tindakan ini mustahil untuk dilakukan. Menurut Beck, perubahan iklim berada dalam situasi yang seperti ini. Untuk memungkinkan aspirasi sosio-kultural ini dapat diterima permohonannya di muka-muka pengadilan, penerapan prinsip kehati-hatian yang ditafsirkan secara kontekstual dapat memecahkan isu ketidakpastian ilmiah yang melingkupi diskursus perubahan iklim. Berangkat dari permasalahan ini, skripsi ini bertujuan untuk memberikan sebuah solusi terhadap ketidakpastian ilmiah dalam membuktikan kausalitas gugatan perubahan iklim dengan menerapkan Prinsip Kehati-Hatian.

---

ABSTRACTRecent trends have shown the dismissals of many climate change lawsuit in different jurisdictions across the globe, is due to the plaintiffs rsquo inability to proof causation between defendant rsquo s conduct to the alleged losses suffered by plaintiffs. These dismissals are warranted given the fact that climate change discourses are faced with predicaments clouded with a significant degree of scientific uncertainty and exacerbated with its alleged losses being understood in terms of risk. Our existing legal scholarship hitherto recognizes no rules of torts whatsoever to justify the imposition of liability on conjectural losses such as risks. The downsides arising from the limitations posed by conventional causation doctrine would best be described through Ulrich Beck rsquo s risk society theory. According to Beck, threats are transformed into risks through a cultural construction. On Beck rsquo s account, the notion of risk implies the existence of scientific uncertainty. The realization of risk entails the necessity of taking precaution measures. But under a conventional causation approach, such undertaking would be proven impossible. According to Beck, climate change is thus situated within such context. This thesis endeavors, under this scenario, to explain how precautionary principle can serve as a recourse to solve the inhibitions posed by scientific uncertainty situations in climate change litigations, in which its application would justify the undertaking of precautionary measures responding to uncertain risks."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"Laporan International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sekitar 33% dari total emisi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia berasal dari kegiatan di sektor energi. Jumlah yang signifikan ini membuat Indonesia menjadi negara kontributor GRK global terbesar ke-6 (enam) di dunia. Berkaitan dengan fakta tersebut, pemerintah Indonesia sejatinya telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK dalam Paris Agreement, sebagaimana diratifikasi sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention Climate Change. Sebagai salah satu upaya tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan penyusunan kebijakan percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor dan membangun sistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) secara bertahap. Secara lebih lanjut, hal ini diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019). Dalam pendekatan umum, KLBB memang dapat mengatasi permasalahan emisi GRK dari kendaraan BBM. Namun jika dilihat lebih dekat, sejatinya kerangka kebijakan terkait infrastruktur untuk KLBB ini dapat menciptakan katastrofi selanjutnya dalam pengelolaan SDA, energi, serta keberlanjutan lingkungan di Indonesia. Sebab, energi yang diperoleh SPKLU tersebut diperoleh dari sumber-sumber energi tidak terbarukan. Atas hal tersebut, penulis kembali mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK guna menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kelestarian lingkungan, khususnya ketahanan iklim, sebagaimana dijanjikan dalam UU 16/2016 terkait target penurunan emisi GRK. Penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif dimana penulis melihat kesesuaian antara kebijakan SPKLU dengan berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu, utamanya penulis akan mengaitkan kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip kebijakan pengelolaan energi di Indonesia. Dari penelitian ini, Pemerintah Indonesia demikian perlu untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan infrastruktur SPKLU di Indonesia. Hal ini tidak lain guna mendorong kesuksesan pencapaian target penurunan emisi GRK di Indonesia.

---

The International Energy Agency (IEA) report indicates that approximately 33% of Indonesia's total Greenhouse Gas (GHG) emissions come from activities in the energy sector. This significant amount makes Indonesia the 6th largest global contributor to GHG emissions. In light of these facts, the Indonesian government has committed to reducing GHG emissions as part of the Paris Agreement, ratified under Law Number 16 of 2016 concerning the Ratification of the Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. As part of these efforts, the Indonesian government has formulated policies to accelerate the use of electric power for motor vehicles and gradually establish Public Electric Vehicle Charging Stations (SPKLU). This commitment is further articulated in Presidential Regulation Number 55 of 2019 on the Acceleration of Battery Electric Vehicle (BEV) Programs for Road Transportation (Presidential Regulation 55/2019). While electric vehicles can address the issue of GHG emissions from conventional fuel vehicles in a general sense, a closer examination reveals that the policy framework regarding the infrastructure for Battery Electric Vehicles (BEVs) could potentially lead to further catastrophes in the management of natural resources, energy, and environmental sustainability in Indonesia. This is because the energy obtained from these charging stations comes from non-renewable sources. In light of this, the author questions the Indonesian government's commitment to achieving GHG emission reduction targets for sustainable development, particularly in terms of climate resilience, as promised in Law 16/2016 regarding GHG emission reduction targets. The author employs a juridical-normative research approach, examining the compatibility of the SPKLU policy with various primary, secondary, and tertiary legal sources. Based on this research, it is imperative for the Indonesian government to reevaluate the implementation of SPKLU infrastructure policies in Indonesia. This is essential to ensure the success of achieving GHG emission reduction targets in the country."

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman merupakan Kawasan Industri Perikanan yang didalamnya terdapat komponen pengelolaan limbah padat dan limbah cair yang berpotensi mengemisikan gas rumah kaca (GRK). Pada studi ini dilakukan perhitungan emisi GRK pada pengelolaan limbah padat dan limbah cair menggunakan metode IPCC Tier 1. Pengelolaan limbah padat yang terdapat di kawasan ini meliputi open dumping, recycling, dan pengangkutan sampah (transportasi). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh emisi GRK dari open dumping sebesar 14.340,183 ton CO2eq/tahun dengan total timbulan 5411,39 ton/tahun, dari transportasi sebesar 22,272 ton CO2eq/tahun dengan kredit emisi dari kegiatan recycling yaitu 143,080 ton CO2eq/tahun. Kegiatan yang ditinjau pada pengelolaan limbah cair meliputi pengolahan air limbah industri di IPAL, pembuangan langsung ke badan air melalui drainase, dan tanki septik. Emisi GRK yang berasal dari IPAL sebesar 2.829,96 ton CO2eq/tahun, drainase 108,707 ton CO2eq/tahun dan tangki septik sebesar 3,228 ton CO2eq/tahun.Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperkirakan kegitan pengelolaan limbah padat menyumbang emisi GRK sebesar 82,86 % sedangkan kontribusi kegiatan pengelolaan limbah cair terhadap total emisi GRK adalah sebesar 17,14 %. Strategi reduksi emisi GRK pada kawasan ini dapat dilakukan dengan penambahan kegiatan pengelolaan limbah padat berupa composting dan meningkatkan kegiatan recycling. Selain itu, penangkapan gas metana yang kemudian diubah menjadi CO2 dapat dilakukan pada pengelolaan limbah cair.

---

Nizam Zachman Fisheries Port is a Fisheries Industry Area which is part of the management of solid and liquid waste, which is needed to emit greenhouse gases (GHG). In this study the calculation of GHG emissions in the management of solid and liquid waste using the IPCC Tier 1. The scope of solid waste management are open dumping, recycling, and transportation of waste.

Results obtained by GHG calculation from open dumping amounted 14,340,183 tons CO2eq/year with a total generation of 5411.39 tons/year, from transportation amounting to 22,272 tons CO2eq/year and emissions from reduction recycling activities amounting to 143,080 tons CO2eq/year. The scope of wastewater management include industrial wastewater treatment in WWTP, direct handling of water bodies through drainage, and septic tanks. GHG emissions from WWTPs are 2,829.96 tons CO2eq/year, drainage 108,707 tons CO2eq/year and septic tanks of 3,228 tons CO2eq/year.

Based on the results, solid waste management emit 82.86% of the total GHG emissions and the rest 17.14% from wastewater management. The strategy for reducing GHG emissions in this region can be done by increasing solid waste management activities which consist of composting and increasing recycling activities. In addition, the capture of CH4 that converted into CO2 can be an option in the management of wastewater."

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"

Pertumbuhan perusahaan penyedia jasa ride-hailing adalah sebuah fenomena yang sudah cukup umum terjadi, khususnya di negara-negara berkembang. Permintaan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi membuat perusahaan dan layanannya ini disebut sebagai salah satu inovasi yang paling berdampak selama satu dekade terakhir. Selain mampu memfasilitasi kebutuhan mobilisasi dari masyarakat di daerah perkotaan, khususnya Jabodetabek, keberadaan dari perusahaan penyedia layanan ride-hailing juga berhasil mendorong kenaikan yang signifikan pada perekonomian digital Indonesia. Namun, meskipun demikian, permasalahan emisi gas rumah kaca yang timbul dari operasionalnya tidak bisa dihindari seiring dengan pertumbuhan perusahaan tersebut. Melihat potensi pencemaran udara yang akan semakin parah seiring berjalannya waktu, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk bisa mengatasi hal ini. Kebijakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menggunakan transportasi publik dan menetapkan target penggunaan kendaraan listrik sebagai operasional layanan ride-hailing adalah beberapa hal yang harus pemerintah pertimbangkan dalam mengatasi permasalahan yang akan datang nantinya. Pemodelan kondisi nyata dengan metode sistem dinamis digunakan untuk menguji signifikansi dari faktor-faktor yang akan diajukan sebagai fokus pemerintah dalam membuat kebijakan. Dengan begitu, alternatif yang sudah teruji faktornya bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk membuat kebijakan terkait perusahaan penyedia layanan ride-hailing.

---

The growth of ride-hailing service providers is a fairly common phenomenon, especially in developing countries. Increasing demand in line with population growth has made this company and its services nominated as one of the most impactful innovations of the past decade. Apart from being able to facilitate the mobilization needs of people in urban areas, especially Jabodetabek, the presence of ride-hailing service providers has also succeeded in driving a significant increase in Indonesia's digital economy. However, even so, the problem of greenhouse gas emissions arising from its operations cannot be avoided along with the company's growth. Seeing the potential for air pollution to get worse over time, the government must take firm steps to overcome this. Policies to encourage public awareness in using public transportation and setting targets for the use of electric vehicles as ride-hailing service operations are some of the things the government must consider in overcoming future problems. Real conditions modeling with the system dynamic method is used to test the significance of the factors that will be proposed as the government's focus in making policies. Therefore, alternatives that have been factor-tested can be used as recommendations for making policies regarding ride-hailing service provider companies."

"Kenaikan emisi gas rumah kaca akibat dari meningkatnya migrasi penduduk yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta membawa efek domino terhadap pembangunan kota di masa depan. Untuk itu, dibutuhkan upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi sebagai kunci dalam pembangunan kota yang berkelanjutan. Sebagai respon dari fenomena ini, Pemerintah DKI Jakarta telah merancang sebuah dokumen rencana aksi daerah yang berisi strategi-strategi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah model pembangunan kota yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa strategi penurunan emisi gas rumah kaca terhadap sektor transportasi, rumah tangga dan industri sebagai tiga sektor penyumbang emisi terbesar di perkotaan. Sistem dinamis digunakan sebagai basis teori untuk mendapatkan gambaran dampak dari berbagai pilihan strategi penurunan emisi gas rumah kaca. Hasil dari permodelan menunjukkan bahwa dari tiga skenario yang diuji, skenario berpindah ke kendaraan umum memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca.

---

The increase in greenhouse gas emissions as a result of the increased migration of the population triggered by economic growth in Jakarta brings domino effect against the urban development in the future. For that, it takes a concerted effort to reduce energy consumption and emissions as a key in the sustainable urban development. In response to this phenomenon, the Government of Jakarta has designed regional action plan document which contains strategies for reducing greenhouse gas emissions. This research aims to obtain a model of urban development used to evaluate multiple strategies of greenhouse gas emissions reductions against sectors of transport, households and industries as the three biggest emitters in urban areas. System dynamics theory is used to get an overview of the impact of various policy options in decreasing greenhouse gas emissions. The results of the modelling show that the three scenarios tested, the scenario switches to public transport provide significant impact against a decrease in greenhouse gas emissions."