Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tinjauan dari aspek hukum atas penerapan Pasal 43Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan identifikasikendala-kendala terhadap pengaturan mengenai rumah susun. Diharapkan dapatmemberikan masukan kepada pihak-pihak yang menyediakan dan menyelenggarakanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman terutama mengenai peningkatanpemasaran pengembangan perumahan dan permukiman dengan diberlakukannyasyarat keterbangunan paling sedikit 20%, agar dapat lebih memahami dan dapatmenempatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak baik itupemerintah, swasta dan masyarakat pada tempatnya sesuai dengan peraturan yangberlaku di negara kita. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode kepustakaanyang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan menggambarkan proses pelaksanaanpembangunan rumah susun, kemudian melakukan analisis terhadap aspek-aspekpemasaran pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Pengambilan datasekunder dilakukan untuk memperoleh data tentang peraturan perundangan, literaturdan pendapat para ahli, makalah-makalah dan hasil penelitian yang telah dilakukanterdahulu yang berkaitan dengan pembangunan rumah susun. Hasil penelitian inimenyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam penerapan Pasal 43 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penerapan peraturan ini dianggapmemberatkan pelaku pembangunan rumah susun disebabkan tidak semua pelakupembangunan rumah susun dapat memenuhi syarat Keterbangunan perumahan palingsedikit 20% (dua puluh persen) yaitu hal telah terbangunnya rumah paling sedikit20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah unit rumah serta ketersediaan prasarana,sarana, dan utilitas umum dalam suatu perumahan yang direncanakan. Terkait denganhal ini, diidentifikasinya kendala dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun2011 tentang Rumah Susun terhadap rencana pembangunan rumah susun oleh pelakupembangunan rumah susun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed concerning the analysis from the aspect of the law on theapplication of the Article 43 number regulations 20 in 2011 about the High-riseBuilding and the identification of hindrances towards the regulation about the highriseBuilding. Expected to be able to give input to sides that provided and held thedevelopment of housing and the settlement region especially concerning the increasein the marketing of the development of housing and the settlement with theimplementation of the condition keterbangunan at least 20%, so that more couldunderstand and place the rights and obligations respectively the good side thegovernment, private enterprise and the community to his place in accordance with theregulation that was valid in our country. The research method in this thesis was thebibliography method that was juridical normative, that is by depicting the process ofthe implementation of the development of the high-rise Building, afterwards carriedout the analysis towards aspects of the marketing of the development of housing andthe settlement region. The taking of the secondary data was carried out to receive thedata about the legislation regulation, literature and the opinion of the experts, papersand results of the research that was carried out previous that was linked with thedevelopment of the high-rise Building. Results of this research concluded that isgotten by the hindrance in the application of the Article 43 Nomor regulations 20 in2011 about the High-rise Building. The application of this regulation it wasconsidered caused problems for the perpetrators of the development of the high-riseBuilding was caused not all the perpetrators of the development of the high-riseBuilding could fill the Keterbangunan condition housing at least 20% (twentypercent) that is the matter has the development of the house at least 20% (twentypercent) from all over the number of house units as well as the availability of theinfrastructure, means, and the utility of the public in a housing that were planned. Inrelation to this, he identified the hindrance in the Article 43 Nomor regulations 20 in2011 about the High-rise Building towards the development plan of the high-riseBuilding by the perpetrators of the development of the high-rise Building."

"ABSTRAKKesuksesan perusahaan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu internal, external dan market-force. Faktor internal ini, mempunyai pengaruh sebesar 42% terhadap kesuksesan perusahaan. Kinerja biaya proyek termasuk kedalam tolak ukur kesuksesan kontraktor, apabila kinerja biaya baik, dapat bertahan di persaingan dunia konstruksi di Indonesia yang semakin ketat karena globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan faktor internal yangberhubungan erat dengan kinerja biaya proyek dan bagaimana solusi terhadap permasalahan faktor internal tersebut. Hasil analisa penelitian ini menunjukkan permasalahan internal pada penelitian ini berkorelasi dengan kinerja biaya proyek dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok faktor, yaitu faktor Manajemen Proyek, Manajemen site, Organisasi, Sumber Daya Manusia, Perencanaan Keuangan, Pengendalian Keuangan, dan Budaya Perusahaan

---

ABSTRACTThere are three factor which affect company?s success, which is internal, external and market-force. Internal factor affect the company?s success 42 %. Cost performances are include to measurement of company?s performance, contractor who have good cost performance, can survive in competitive which much tighterbecause of globalization on Indonesia. The purpose of this research are to identify the internal factors problem which affecting the project cost performance. The research result shows the internal problems from this research have a correlation to project?s cost performance, which categorize to 7 factor category, there are project management, site management, organization, human resource development, cost planning, cost management skill factor, system and procedural, human resource development, and cost management"

"Tesis ini membahas tentang prespektif pengelolaan rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengelolaan yang dilakukan oleh Perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun (PPPSRS) terhadap benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama guna kepentingan bersama ini masih belum menjadi perhatian serius para pihak yang terlibat dalam Rumah Susun. Kapan dibentuknya PPPSRS dan bagaimana seharusnya dengan aturan-aturan teknis atau Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun ternyata belum dilengkapi secara detil dan belum menjabarkan syarat dan kondisi serta tata cara pelaksanaan hukum pembentukan PPPSRS secara terperinci. Sehingga prespektif pengelolaan rumah susun dilengkapi dengan aturan-aturan teknis atau Peraturan Pemerintah yang secara detil menjabarkan syarat dan kondisi serta tata cara pelaksanaan hukum pengelolaan rumah susun guna mempertegas peranan PPPSRS sebagai pengelola bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama demi kepastian hukum.

---

This thesis discusses the management perspective of the apartment pursuant to Law 20 of 2011 Regarding Apartment. Managed by the owners and occupants Sarusun Association (PPPSRS) against objects together, piece together and ground together for the common good is still not a serious concern of the parties involved in the Apartment. When and how should the establishment PPPSRS technical rules or regulations by Government Law, which now turns the rule of law has not been completed in detail and have not specified the terms and conditions and procedures for law enforcement PPPSRS formation in detail. So that there is a future perspective of the management of the apartment is equipped with technical rules or government regulation that lays out in detail the terms and conditions and legal procedures for the management of the apartment in order to emphasize the role PPPSRS as part of joint management, shared objects and land together for the sake of certainty law."

"Tesis ini membahas mengenai apa dasar hukum yang dipakai dalam pembangunan Jembatan Multiguna Senen Jaya karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bangunan yang tidak melekat di atas tanah. Juga dibahas mengenai hubungannya dengan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jembatan Multiguna Senen Jaya menggunakan pemanfaatan hak udara bebas sebagai dasar pembangunannya dan memenuhi unsur-unsur dalam pemberian Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung.

---

This thesis is about what legal basis used in construction of Jembatan Multiguna Senen Jaya in the absence of regulation in the laws and regulations in Indonesia that are not attached to the ground. Also discussed about the relationship with the Building Ownership Certificates which are regulated in Law No. 20 of 2011 on the Flats. This research is juridical research. The results showed that the Jembatan Multiguna Senen Jaya was using the utilization of free air rights as the basis of development and meet the elements in the provision of Building Ownership Certificates."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis atas pengenyampingan Pasal 43 ayat (2) huruf d Undang-Undang Rumah Susun dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Bassura Apartemen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dimana data penelitian sebagian besar diambil dari studi kepustakaan. Dibahas mengenai apakah pengenyampingan tersebut diperbolehkan serta akibat hukum yang mungkin timbul dari pengenyampingan tersebut dikaitkan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun bassura apartemen. Pembahasan didasarkan pada norma-norma hukum perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum dan Undang-Undang Rumah Susun.

---

This thesis focuses on juridical implication on waive of article 43 paragraph (2) letter d of Apartment Law in Sale and Purchase of Bassura Apartment Agreement. This study uses a normative study in which research data is largely derived from the study of literature. It is discusssed whether the waiver is allowed as well as its legal consequences which may existed. The discussion shall generally refer to the civil law norms under Civil Code and Apartment Law."

"Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) disebutkan ?proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris?, akan tetapi saat ini banyak ditemukan PPJB yang dibuat dibawah tangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan mengikat dan perlindungan hukum dalam Perjanjian Pemesanan sebagai PPJB di bawah tangan atas satuan rumah susun berdasarkan Pasal 42 dan 43 UURS. Penelitian ini adalah penelitian Penelitian ini adalam penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis-normatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagai perjanjian di bawah tangan, Perjanjian Pemesanan tetap mengikat para pihak layaknya undang-undang berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun demikian perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti yang dimiliki oleh akta otentik (notariil). PPJB, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pembeli diantaranya berupa ketentuan kewajiban pembuatan akta jual beli nantinya sebagai bentuk realisasi dari klausula peralihan hak yang tercantum dalam PPJB. Akan tetapi, menjadi lebih baik jika PPJB tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris seperti yang disarankan oleh UURS.

---

In article 43 paragraph 1 Law Number 20 of 2011 on Condominium stated that ?the buying and selling process of condominium units before the construction is completed can be done through the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) made before a notary?, but currently found that PPJB is made as underhand agreement. This study aims to know the binding effect and legal protection in Booking Agreement, as underhand PPJB, of condominium unit pursuant to article 42 and 43 UURS. This is a qualitative and judicial normative research.

The result of this study is Booking Agreement, as an underhand PPJB, still binds the parties as law pursuant to pacta sunt servanda principle, eventhough it does not have a perfect power of evidence. PPJB, law, and jurisprudence have provided sufficient legal protection for the purchaser, such as the obligation to make a Purchase Deed (AJB) before a Land Deed Official (PPAT) later as a realization of right transfer clause contained in PPJB. However, it would be better if PPJB could be made in authentic deed as suggested by UURS."

"ABSTRAKPerkembangan Kota Tangerang Selatan yang cepat merupakan salah satu penyebab kota tersebut dimekarkan dari wilayah induknya yaitu Kabupatenb Tangerang. Gedung bertingkat tinggi mulai bermunculan dalam tiga dekade terakhir di Kota Tangerang Selatan. Dimana secara tidak langsung keberadaan gedung bertingkat tinggi berpengaruh terhadap jaringan jalan yang ada. Keberadaan gedung bertingkat tinggi di Kota Tangerang Selatan ternyata hanya terdapat di kelas jalan arteri dan kolektor. Variasi ketinggian gedung bertingkat tinggi di daerah ini pun cukup beragam. Loasi keberadaan gedung-gedung tersebut terdapat dalam tiga kawasan pengelompokan. Di kawasan Serpong gedung bertingkat tinggi yang ada sebagian besar merupakan gedung dengan peruntukan untuk komersial atau pusat-pusat perbelanjaan. Gedung-gedung dengan peruntukkan perkantoran mendominasi di kawasan Bintaro, sedangkan di kawasan Ciputat-Pamulang lebih banyak gedung dengan peruntukkan untuk fasilitas publik.

---

ABSTRACTThe rapid development of South Tangerang City is one of the factor that causing the city being divide from Kabupaten Tangerang, it?s former mother region. High rise building is start to appear in between last three decades at South Tangerang City. Where the existing of high rise buildings unintentionally influenced to the exist road network. The existing of high rise buildings in South Tangerang City as a fact just can be found in main class road and collectors class road. The height variation of high rise building in this area is also quite various.The location of where this high rise buildings exist divide in three grouping area. In Serpong area high rise buildings that exist mostly are the buildings with purpose of commercial or shopping centres. Buildings with purpose of office dominate in Bintaro area, meanwhile in Ciputat-Pamulang most building with purpose of public facilities."

"Gaya-gaya horizontal seperti gempa maupun angin menghasilkan efek yang berbahaya terhadap sebuah bangunan karena kekakuan gesernya relatif rendah serta karena karakteristik maupun arah sumber gaya masih sulit diduga. Sekalipun demikian, sampai sekarang ini penentuan arah kritis horizontal bangunan masih lebih bersifat praktis dan kualitatif. Karya tulis ini menyajikan analisa arah kritis bangunan terhadap gaya-gaya horizontal yang ditinjau secara komprehensif kuantitatif. Analisa ini berdasarkan atas kriteria kinematik (lendutan) dan kriteria energie dimana rumusan matematisnya terhadap berbagai tipe gaya horizontal disajikan sedemikian rupa sehingga cukup sederhana dalam aplikasi praktis. Kedua kriteria akan dibandingkan serta dianalisa dalam contoh perhitungan bangunan secara tiga dimensi."

"ABSTRAKPerjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif.Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis.Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACTAn agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement).The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement?The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result.The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement."

"Standar Nasional Indonesia tentang pencahayaan alami pada bangunan gedung yang berlaku pada saat ini, SNI 03-2396-2001, merekomendasikan penggunaan faktor langit dari langit berawan seragam sebagai indikator ketersediaan pencahayaan alami dalam ruangan. Untuk menghitung faktor langit sebagai fungsi dari posisi relatif (L/D and H/D) dari suatu lubang cahaya vertikal tanpa kaca, disediakan tabel referensi yang dapat digunakan. Meskipun demikian, akurasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam tabel tersebut tidak diketahui. Tulisan ini memaparkan akurasi dari nilai-nilai tersebut dibandingkan terhadap nilai analitisnya. Dari perhitungan, ditemukan bahwa dari 11 dari 361 nilai yang ada dalam tabel memiliki galat relatif sebesar 10% atau lebih besar. Beberapa contoh hasil yang didapat menggunakan interpolasi nilai-nilai pada tabel dibandingkan dengan hasil yang didapat menggunakan persamaan analitik. Berdasarkan analisis, disarankan untuk menggunakan tabel referensi hanya untuk nilai L/D dan H/D yang berada di dalam rentang 0,1 ~ 6,0. Untuk nilai-nilai di luar rentang tersebut, disarankan untuk menggunakan persamaan analitik untuk menentukan faktor langit."