Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumendan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usahapenghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenistransaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami olehkonsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yangdapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasakeuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yangsemuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangatdibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJKbersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan DugaanTindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat danPengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yanglebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection andthe society of the financial services industry especially about fund-raising effortsand the management of financial investment . The existence of these kinds ofcomplicated financial transactions and make so many misunderstanding for someconsumers and the society, potentially causing crime that make many bad impactsfor the society. The concept of consumer protection in the financial services FSAconducted with preventive and repressive measures which all lead to financialinclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressivemeasures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force HandlingAllegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and InvestmentManagement , which is expected to provide a better protection to the society andconsumers."

"Kejahatan Perjanjian baku merupakan perjanjian yang umum ditemukan, termasuk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen termasuk dalam ranah sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tulisan ini meninjau tentang penerapan klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap UU Perlindungan Konsumen maupun peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan OJK. Studi dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dalam praktiknya, pelaku usaha belum sepenuhnya memenuhi pengaturan mengenai klausula baku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

Standard clause is a contract that is often found, including in the consumer financing agreement. Consumer financing institution is included in the financial service sector area that is regulated by Financial Service Authority (FSA). This thesis reviews on the implementation of standard clause made by entrepreneur towards Law on Consumer Protection as well regulation and circular letter issued by the FSA. This study is conducted with normative analysis method. In practice, the entrepreneur is not fully implementing the regulation regarding the standard clause as regulated in the Indonesian law."

"Klausula baku merupakan hal yang lazim digunakan dalam dunia usaha, biasanya klausula baku dibuat secara sepihak dan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha sehingga konsumen yang ingin memanfaatkan barang atau jasa tersebut hanya memiliki pilihan menyetujui atau tidak menyetujui hal yang termuat dalam klausula tersebut atau dalam istilah disebut take it or leave it, penggunaan klasula baku dibutuhkan dalam dunia bisnis karena bentuk transaksi seperti ini dinilai mempermudah dalam praktik perdagangan, sewa menyewa, asuransi, jasa sektor keuangan dan berbagai bentuk hubungan hukum lainnya. Namun kemudahan transaksi menggunakan klausula baku sering merugikan konsumen, seperti klausula tambahan yang menyatakan bahwa konsumen harus setuju atau tunduk pada perubahan yang akan ada dikemudian hari, perubahan tersebut tidak diketahui perihalnya bahkan dalam beberapa kasus seringnya perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada konsumen, oleh karenanya konsumen merasa dirugikan. Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan aturan tambahan dalam klausula baku tersebut merupakan klausula yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1 huruf (g), pelaku usaha yang memuat ketentuan mengenai klausula tambahan dalam perjanjian baku tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18 ayat (3) artinya perjanjian tersebut tidak mengikat. Selain itu klausula tambahan tersebut merupakan pelanggaran penerapan asas itikad dan merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai kasus dan putusan yang memuat klausula tambahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan analisis pendekatan undang-undang atau statute approach. Hasil penelitian ini yakni klausula tambahan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen dan dinyatakan batal demi hukum seperti yang termuat dalam pasal 18. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen namun hal ini masih kurang melindungi konsumen karena putusan yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapat dilaksanakan dan beberapa putusan dibatalkan oleh pengadilan, alternatif lainnya konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

---

Standard contract is a common practice in business, it is a practice where the contract is made unilaterally by the business actors so that the consumers would not have a choice but to agree with the contract, or it is commonly known with term "take it or leave it". The use of standard clause is important in the business since it is considered to make trade and transaction easier, as well as leasing, insurance, and financial sector services. However, standard clause often harms consumers, such as an additional clauses where the consumers must agree and submit to changes that will occur in the future. In some cases, such changes are not notified to consumers, therefore it inflicts a financial loss to consumers. According to the Consumer Protection Act of Indonesia, the additional rules in the standard clause are prohibited in article 18 (1) (g), business actors that contain provisions regarding additional clauses in the standard clause are declared null and void as contained in Article 18 (3) which means that the agreement is not binding. In addition, the additional clause is also a violation of the application of the Good Faith principle and it is a tort.

In this research described the cases and decisions that contain these additional clauses. This research was conducted by literature study with statute approach analysis. By this research, author draws a conclusion that additional clause is something that is prohibited by Consumer Protection Art of Indonesia and declared null and void as regulated in Article 18, and consumers who feel aggrieved can file a lawsuit to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). However, in practice the decision issued by the BPSK can not be implemented and several decisions are canceled by the District Court. The alternative customers can take is to submit a lawsuit to the District Court with a lawsuit against the law or tort."

"ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yangmengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkandari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan jugapelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturanperundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan olehBank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melaluipelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip GoodCorporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah denganmelalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu LembagaPenjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturanperlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindunganhukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan olehorgan perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian initermasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primerdan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studikepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperolehkesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LembagaPenjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memilikiaturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapahal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungannasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaanmasyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.

---

ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as wellas explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,monitoring and coaching, as well as implementation of good bank managementprinciples. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regardingAmendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 ofYear 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers bymonitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial ServiceAuthorities. Legal Protection by implementation of good bank management is byimplementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection isby institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit InsuranceCorporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legalprotection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and theimplementation of legal protection on Local Enterprises customers of BankPerkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. Thetype of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is aprescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Datacollection techniques were literature study and interview which were thenanalyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, theconclusion is customer protection can be performed based on Law on LocalEnterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit InsuranceCorporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations andinstitutions above basically have good rules for customer protection. However,there are things which should be improved and evaluated so that the issueprotection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat inIndonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."

"Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini, yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan (SMS Spam), bagaimana ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, serta bagaimana tanggung jawab penyedia jasa (provider) telekomunikasi seluler terhadap kerugian yang dialami pengguna jasa telekomunikasi dalam menerima informasi yang merugikan. Di Indonesia ada beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan privasi dan data pribadi, yakni Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum melindungi privasi dan data pribadi konsumen secara komprehensif. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Namun demikian belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran atas peraturan yang dimaksud. Perlu dibentuk pranata hukum yang secara khusus membahas dan mengatur mengenai perlindungan data pribadi agar perlindungan mengenai data pribadi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh.

---

By employing normative juridical research method, this thesis will attempt to answer the issues raised in this paper, starting from the legal protection towards the telecommunication consumers in receiving adverse information (i.e: spam message), how does the current Indonesian law regulates the protection of personal data, and lastly, the liability of telecommunication provider towards the loss suffered by the consumers, in receiving such adverse information.

In Indonesia, there are several regulations in regards to the protection of privacy and personal data, inter alia, Law on Telecommunications and Law on Information and Electronic Transactions, nonetheless, the Law on Consumer Protection is not sufficient to protect consumers' privacy and personal data.

Although the protection of consumers' privacy and personal has been regulated in legislation, however there exists no provision and mechanism that able to prevent the violation of such law. Therefore, it is necessary to establish legal institution that specifically discusses and regulates the protection of personal data, so that the protection of the personal data can be implemented thoroughly."

"Kecelakaan Pesawat Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) dalam rangka penerbangan demo yang terjadi pada 9 Mei 2012 menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Setiap terjadinya peristiwa kecelakaan tentunya akan berdampak secara hukum, karena selalu membawa dampak kerugian sehingga melahirkan tanggung jawab hukum. Dalam hal ini terutama bagi Sukhoi selaku pemilik pesawat SSJ-100. Dalam menentukan tanggung jawab hukum dari Sukhoi, penulis akan menganalisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sehingga terdapat kepastian hukum, apa bentuk tanggung jawabnya, apa persyaratan untuk dapat bertanggung jawab, berapa besar kerugian yang harus dibayar dan lain-lain. Penentuan tanggung jawab Sukhoi dalam perspektif hukum merupakan sarana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pesawat SSJ-100, yaitu antara lain: Ordonansi Pengangkutan Udara 1939, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Materi perlindungan hukum yang diatur meliputi: tanggung jawab terhadap konsumen pengguna pesawat SSJ-100 dan penentuan nilai ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh Sukhoi.

---

Sukhoi Superjet 100 Aircraft Accident (SSJ-100) in order to demo flight that occurred on May 9, 2012 caused fatalities by 45 people. Each occurrence of the accident will certainly affect the law, because it's always taken a heavy toll so bear legal responsibility. In this case, especially for the owners as the Sukhoi SSJ-100 aircraft. In determining the legal liability of the Sukhoi, the author will analyze with reference to legislation so that there is rule of law, what kind of responsibility, what are the requirements to be responsible, how much damages should be paid and others.

Determination Sukhoi responsibility legal perspective is a means of legal protection for consumers of SSJ-100 aircraft. The results showed there are several laws and regulations relating to the protection of the law for consumer users SSJ-100 aircraft, which include: Air Freight Ordinance 1939, Act No. 1 of 2009, Act No. 8, 1999. The material legal protection set includes: responsibility towards the consumers SSJ-100 aircraft and the determination of compensation that must be met by Sukhoi."

"Tesis ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap konsumen pengguna jasa pembiayaan konsumen yang ada di dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas pembiayaan konsumen, yang mana di dalamnya terdapat hubungan hukum antara konsumen sebagai debitur dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur, dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen terikat pada beberapa peraturan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan konsumen dan juga mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan. Keberadaan keseluruhan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan hukum yang responsif dalam rangka mewujudkan keadilan yang substantive dalam rangka melindungi konsumen jasa pembiayaan konsumen. Namun dalam upaya penegakannya, yang mana masih menggunakan konstruksi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasakan bahwa perlindungan terhadap konsumen belum cukup memadai karena sengketa yang terjadi diposisikan sebagai hubungan hukum antara kreditor-debitor biasa dan merupakan sengketa konsumen.

---

This thesis discusses the aspect of consumer protection of consumer using consumer finance service in which existed in the law and regulations of Republic of Indonesia. This research is a literature research with qualitative approach. The research find that the consumer finance activity, in which the legal relation between consumer as the debtor and financing company as the creditor, in relation with law regarding consumer protection, is bound to the provisions in the Civil Code, The Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and Law Number 21 Year 2001 Regarding Financial Service Authority and its implementing regulations especially Financial Service Authority regulation regarding consumer protection and regulation regarding the implementation of financing business. The existece of the aforementioned regulations indicate the rise of responsive law in order to provide the substantive justice to protect the consumer. However, in the term of law enforcement, in which is still implementing the contstruction within the Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, the protection of consumer is considered inadequate because any dispute arise is positioned as regular dispute between creditor-debtor and not the dispute regarding consumer protection."

"Saat ini seringkali ditemukan banyak kasus konsumen toko online yang mengalami permasalahan pada saat menerima barang, terutama permasalahan kerusakan barang yang diterima oleh konsumen. Selain itu konsumen juga mengeluh bahwa pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang dan pelaku usaha pemilik toko online samasama menolak untuk bertanggung jawab kepada konsumen. Untuk menjawab permasalahan yang sering di alami konsumen tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen dan juga akan membahas apakah pelaku usaha pemilik toko online dapat mengalihkan tanggung jawabnya atas kerusakan barang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam hubungan perjanjian jual belinya dengan konsumen, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya memberi ganti rugi atas kerusakan barang kepada konsumen. Sedangkan dalam hubungan perjanjian pengiriman barang, pelaku usaha pemilik toko online seharusnya mengajukan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha penyedia jasa pengiriman barang. Pelaku usaha pemilik toko online tidak boleh membuat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab nya atas kerusakan barang yang diterima konsumen karena hanya pelaku usaha pemilik toko online yang merupakan pelaku usaha yang mengadakan perjanjian langsung dengan konsumen.

---

Currently often found many cases of online shop consumers that experienced problems on receiving goods, especially problems about damaged goods received by the consumer after goods shipping. Besides consumers also complained that service provider of goods shipping businessmen and online store businessmen equally refused to be responsible to consumers.To answer the problems that frequently experienced by consumers, this thesis will discuss about which businessmen should be responsible for the damage of goods received by the consumer and will also discuss whether online store businessmen can divert responsibilities over damaged goods in terms of the Law Number 8 Years 1999 About Consumer Protection.

The results of this research suggesting that in sale and purchase agreement with consumers, online shop businessmen should provide compensation for damaged goods that received by consumer. While in relation of goods delivery agreement, online store businessmen should ask for compensation over the damaged goods to the service provider of goods shipping businessmen.Online shop businessmen should not make standard clause that divert their responsibility over the damage goods that received by consumers because there is only online shop businessmen whom made an agreement direct to their consumers."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat-syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada tiket valet parking berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, beserta masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen.

---

Standard clause is a clause or terms and standard provisions that are standardized and made unilaterally by businesses in relation to consumers. This thesis discusses the application of standard clause in the valet parking ticket based on the Consumer Protection Law, along with the problems that occured with it.

The analysis of the problems discussed in this thesis is done based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. The author argue that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer."

"ABSTRAKPerjanjian Pengikatan Jual Beli dewasa ini dalam proses peralihan hak dan balik nama yang diatur oleh Developer sering menimbulkan permasalahan, dari ketentuan didalam Perjanjian yang berlaku sepihak, biaya-biaya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan berlaku, keterlambatan serah terima unit kepada konsumen dan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan yang diatur didalam PPJB yang developer itu sendiri yang membuatnyaTesis ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama PPJB dengan membandingkan tiga developer tentang proses peralihan hak dan balik nama PPJB di masing-masing developer. Dimana proses peralihan hak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No.4 tahun 1988 dimana peralihan hak harusnya dilakukan didepan PPAT dan di AJB kan terlebih dahulu, sementara untuk proses balik nama dari ketiga developer tersebut tidak memenuhi ketentuan Kemenpera No. 11/KPTS/1994 tentang pedoman Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual beli, bahwa minimal biaya balik nama atau biaya administrasi adalah 1% (satu persen) namun yang dikenakan oleh developer-developer tersebut rata-rata sekitar 2-2.5%, dan dalam bahasa hukum pertanahan, biaya balik nama PPJB tidak relevan dan tidak sah sehingga proses biaya balik nama ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam hal perlindungan hukum konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama, konsumen banyak dirugikan dengan bentuk PPJB yang berbentuk klausula baku, proses peralihan hak yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan Biaya Balik Nama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melakukan pembelian produk properti, konsumen harus melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian sebelum menandatangani, menjaga Bargaining Positionnya tetap kuat, dan mengetahui hak-haknya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, meminta penjelasan secara rinci dan menuntut haknya apabila merasa dirugikan, dan melengkapi dengan mengetahui lebih lanjut hak-haknya yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACTSale and Purchase Agreement today in the transition process and the right to return the name of which is governed by Developers often cause problems, of the provisions contained in the applicable Agreement unilaterally, costs that do not comply with applicable regulations, delays in handing over the unit to the customer and collection costs regulated in accordance with the PPJB itself developer makes. This thesis discussed about the Legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process in a PPJB through a comparison of such process in three developers. Whereas the transfer of rights process were not in accordance with the prevailing law, ie the Government Regulation No.4 of 1988, in which it is regulated that a transfer of right must be carried out in front of Land Officials (PPAT) and first should entered into a Deed of Sale and Purchase (AJB), however the process of name re-registration applied by the said three developers were not in accordance with the Regulation of Minister of Public Housing No.11/KPTS/1994 on the guidance to draft an Agreement to Bind a Sale and Purchase, in which the fee for the name reregistration or administration is minimum 1% (one percent), however the developers charged approximately 2-2,5%, and in the terms of agrarian law, the fee for the name re-registration for PPJB is not relevant and deemed as invalid, and therefore, the name re-registration is not in accordance with Article 42 of the Government Regulation No.4 of 1988 on Flat Housing. In regards to the legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process, the customer are in a disadvantaged position due to the standard PPJB clause, transfer of right which is not registered to the National Land Office, and the Cost for Name Re-registration which are not in accordance with the prevailing laws, when purchasing a property, a customer should first examine the agreement before he/she signed it, to maintain his/her bargaining posit ion and to understand that his/her right is protected by the government and the customer protection institution, to request further details and to claim if his/her right is infringed, and to complete it by becoming aware of his/her rights which is governed under the consumer protection Law No.8 of 1999."