Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peran Badan POM terhadap upaya perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produk kosmetikyang aman harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yangterkait. Bahan yang digunakan untuk kosmetik haruslah bahan yang memenuhiketentuan mutu dan keamanan sehingga tidak membahayakan konsumen, sesuaidengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan POM sebagai badanyang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukumkepustakaan. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian yang bersifat deskriptifkarena bertujuan untuk mendeskripsikan aspek hukum dalam perlindungankonsumen produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hasil daripenelitian ini menyarankan adanya koordinasi Badan POM dan pemerintah,khususnya dengan instansi Direktorat Bea dan Cukai, Polisi dan Pengadilan,dengan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalamupaya perlindungan hukum konsumen terhadap produk kosmetik yangmengandung bahan berbahaya. Selain itu, harus lebih konsisten dan tegas dalammenerapkan ketentuan hukum yang berlaku agar penerapan sanksi dapatmemberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of drugs and food examiner department to safeguardconsumer cosmetic products containing hazardous materials. Safe cosmeticproducts must meet the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protectionand Law No. 36 of 2009 on Health, as well as other legislation related. Thematerials used for cosmetic ingredients must comply with quality and safety thatdoes not harm the consumer, in accordance with regulations issued by drugs andfood examiner department as a body tasked to oversee food and drug trafficking.This study uses a normative or also known as legal research literature. This studyis also referred to as fieldwork descriptive as it aims to describe aspects ofconsumer protection laws in cosmetic products that contain hazardous materials.The results of this study suggest the existence of coordination drugs and foodexaminer department and the government, particularly the office of theDirectorate of Customs and Excise, the Police and the Courts, by applying theprinciples of coordination, integration, and synchronization in the consumer legalsafeguards against cosmetic products that contain hazardous materials.Furthermore, it should be consistently and decisively in implementing theprovisions of applicable law that sanctions can provide a deterrent effect tobusinesses that commit violations."

"Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia BPOM RI merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ndash; undangan yang berlaku. Praktek Kerja Profesi PKP yang dilaksanakan di BPOM RI pada bulan Maret 2017 bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja, pengetahuan, gambaran, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di lingkup pemerintahan khususnya di BPOM RI serta mengetahui peran, fungsi dan tugas Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya dalam pencapaian misi BPOM RI. Kegiatan yang dilakukan selama PKP antara lain mempelajari sistem pengawasan obat dan makanan di BPOM RI khususnya Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya; membantu beberapa pekerjaan di Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya seperti menyusun data perbandingan pedoman usulan Thailand dengan usulan Indonesia, evaluasi terhadap Food Contact Material FCM dalam portal EURASFF, serta pembuatan surat tindak lanjut laporan kegiatan pasar dari bahan berbahaya tahun 2016; membuat leaflet tentang bahan berbahaya; dan membuat kajian penambahan pemahit ke dalam formalin. Apoteker di BPOM RI memiliki peranan yang penting dalam melakukan tugasnya yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

---

The National Agency of Drug and Food Control Republic of Indonesia BPOM RI is a non ministerial government agency that carries out government duties in the field of drug and food control in accordance with the prevailing laws and regulations. Profession internship at BPOM RI in March 2017 aims to gain experience in work, knowledge, description, and deeper understanding of the role, duties and responsibilities of pharmacists in the government, especially in BPOM RI and to know the role, Functions and duties of the Directorate of Hazardous Product and Material Control in achieving the mission BPOM RI. Activities conducted during profession internship among other learning about drug and food control system in BPOM RI especially Directorate of Control of Hazardous Products and Materials compiled data comparison of Thailand guidelines with Indonesia guidelines evaluation of Food Contact Materials FCM in EURASFF portal, and preparing a follow up on market activity report of hazardous materials in 2016 Create leaflets on hazardous materials And make a study of adding bitter substance into formalin. Pharmacists in BPOM RI has an important role in performing jobs such as development, supervision, and control, particularly Health Resources Section in pharmaceutical, food, and beverages."

"Kehidupan modern masyarakt saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar kepada masyarakat, sehingga tampak bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang lebih murah din=bandingkan kosmetik yang memiliki izin edar resmi. Ketentuan tentang pemasukan kosmetik diatur dalam Keputusan kepala Badan POM tnentang Pengawasan Pemasukan Kosmetik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai kosmetik impor. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan untuk menjerat atau memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar. Agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara sempurna oleh sebab itu diperlukan pengaturan secara spesifik dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kosmetik impor.

---

In modern life today's, societies required not only high mobility but also the value of beauty and appearance. Human desire to be perfect, especially woman have been exploited by a group og business actors with trade in imported cosmetics that did not have the authorization to the public, so its look like their product cheaper than the others one. The regulations about cosmetic import arranged in the Decree of Head of National Agency of Drug and Food Control of RI. In this research, it used the normative law research that is research of written law which based research on literature and interviews. The act No. 8 of 1999 on Consumer Protection there is no explicit regulation of the import cosmetic. However, the provisions of Article 8 paragraph (1) of the act No. 8 of 1999 on Consumer Protection can be used to deceive or give legal consequences to business that sell import cosmetic without authorization. In order to protect consumers' interests perfectly, it is necessary to arrange specifically and explicitly in the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection regarding import cosmetic."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas pola-pola verba imperatif yang terdapat dalam petunjukpemakaian produk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Penulis menganalisis verbayang menunjukkan perintah yang digunakan dalam produk tersebut. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulis menjadikan 16produk yang terdiri dari enam produk jenis makanan, lima produk jenis obat-obatan,dan lima produk jenis kosmetik, sebagai sumber data dalam penelitian. Tujuanpenelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana penggunaan verba imperatif dalamteks iklan, yakni petunjuk pemakaian beberapa produk yang sering digunakanmasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verba imperatif yang terdapat padaproduk-produk tersebut adalah verba imperatif asli dan verba imperatif berdasarkanpragmatik dengan jumlah verba imperatif berdasarkan pragmatik lebih banyakdigunakan daripada verba imperatif asli. Adapun verba imperatif berdasarkanpragmatik tersebut antara lain berupa nomina deverbal, verba imperfektif, dannomina berpreposisi. Sebagian besar verba imperatif berdasarkan pragmatik dalampetunjuk pemakaian ini merupakan verba imperfektif.

---

Abstract The focus of this study is verb, one of imperative devices, which appears ininstruction of use in food, medicines and cosmetic product. Imperative verb which isused in the products will be analyzed through this study. The method of this study isqualitative with descriptive design. The sources of this study are 16 products whichconsist of six products of food, five products of medicines and five products ofcosmetic. The purpose of this study is to describe how to use imperative verb inadvertisement text, specifically instruction of use in products which is common inpublic. The result shows that the imperative verb which appears in these products areoriginal imperative verb and non-original imperative verb. In addition, the number ofnon-imperative verb is more dominant than original imperative verb ones. As fornon-original imperative verbs are verbal noun, imperfective verb and prepositionalnoun. The non-original imperative verb which is mostly used is imperfective verb."

"Dalam rangka peningkatan peredaran kosmetik lokal maupun impor di Indonesia, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai notifikasi kosmetik untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang membahayakan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tingkat peredaran kosmetik tanpa notifikasi masih cukup tinggi. Salah satu nya pada sarana salon kecantikan. Sebagai pelaku usaha, salon kecantikan dianggap mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan pelindungan konsumen atas kosmetik dan penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan notifikasi kosmetik, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salon kecantikan, dan tanggung jawab salon kecantikan terhadap kerugian konsumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memiliki izin edar berupa notifikasi; terkait penggunaan kosmetik impor tanpa notifikasi, salon kecantikan telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan BPOM RI; dan salon kecantikan dapat diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas kerugian konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa notifikasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

---

By the massive flow of local and imported cosmetics in Indonesia, the government has issued strict regulation regarding cosmetics notification to protect its citizen from the dangerous risks of cosmetics. But in fact, the circulation of cosmetics without the notification is still high. One of the cases occured in beauty salon. As a businessman, beauty salon has disregard the consumer rights as mentioned in the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Related to consumer protection on cosmetics and the usage of cosmetics without the notification, this thesis will discuss regarding cosmetics notification regulations, violation by the beauty salon, and beauty salon responsibility to the consumer who suffered losses. From this research, it can be concluded that every cosmetics that will be circulated must have a marketing authorization in the form of notification related to the usage of imported cosmetics without the notification, beauty salon has disregard several provisions of the Consumer Protection Act, Health Act, Government Regulation No. 72 of 1998 on the Safeguarding of Pharmaceutical Preparation and Medical Devices, Regulation of the Minister of Health No. 1176 MENKES PER VIII 2010 of Cosmetics Notification, and some rules of BPOM RI also, beauty salon can be held accountable of private and civil liability due to consumers losses. This research is used with the normative method of written law, which based on literature and interview."

"Penggunaan suplemen makanan saat ini telah menjadi suatu gaya hidup di kalangan masyarakat modern. Tujuan dari penggunaan tersebut dapat beragam, seperti untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan tubuh ataupun digunakan sebagai suplemen binaraga. Namun timbul suatu masalah yakni beredarnya suplemen makanan yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Skripsi ini akan membahas mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan peredaran suplemen makanan tanpa izin Badan POM berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undang lain yang terkait. Lalu akan dibahas sanksi-sanksi apa saja yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi suplemen makanan yang diedarkan oleh pelaku usaha.

---

The use of dietary supplements has now become a way of life in modern society. The purpose of such use can be varied, such as to meet the nutritional needs of the body or used as bodybuilding supplements. But a problem arises that the circulation of dietary supplements that do not have permission from the Food and Drug Supervisory Agency. This thesis will discuss any offense committed by business actors perform without a permit circulation of food supplements based Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection Act and other legislation related. Then will discuss any sanctions that may be imposed against businesses that commit violations and remedy what can be done by consumers who suffered losses as a result of taking dietary supplements distributed by businesses"

"Selama ini yang menjadi masalah di Subdit Inspeksi Produk II, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisiona1, Kosmetik dan Produk Komplemen unt-uk kegiatan pengawasan kosmetik yang ada di peredaran adalah tidak adanya basis data kosmetik terdaftar yang lengkap dan cepat bila diperlukan sewaktu-waktu untuk proses tindak lanjut atau pemberian sanksi kepada produser distributor importir yang melanggar. Juga belum adanya basis data kosmetik yang diuji sehingga tidak ada data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat baik tidak memenuhi syarat mutu maupun tidak memenuhi syarat penandaan.Kegiatan pengawasan kosmetik sangat didukung oleh sistem informasi yang 1engkap, cepat dan tepat. Dengan adanya prototype sistem informasi pengawasan kosmetik di Subdit Inspeksi Produk II ini diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini.Prototype ini selain menghasilkan basis data kosmetik terdaftar, basis data kosmetik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, data monitoring juga dapat menghasilkan output berupa laporan hasil pengawasan kosmetik berupa indikator pengawasan untuk laporan bulanan, triwulan atau tahunan. Manfaat dari prototype sistem informasi pengawasan kosmetik ini diharapkan dapat mendukung keiancaran dalam proses pengawasan kosmetik yang ada di peredaran, yaitu di Subdit Inspeksi Produk II.

---

During the time becoming the problem in Sub Directorate of Inspection Product II, Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicine, Cosmetic and Product Complement for cosmetic control on the market is the cosmetic registration of data bases inexistence, complete and quickly when needed at any times in process of follow-up action or give of sanction to the company/distributor/importer which not complying. Also there is no the cosmetic analyze data bases, so that there is no the cosmetic data for cosmetic is compliance and the cosmetic data for cosmetic is not compliance for quality requirements and also labeling requirements.

Activity of the cosmetic control is very supported by complete information system, quickly and correct. With existence of information system prototype of the cosmetic control in Sub Directorate of Inspection Product II that hoped as solution for the solving of problems that happened during the time.

This prototype unless produces the cosmetic registration data basis, cosmetic data basis of compliance and not compliance, monitoring data but also it can produce output the result of cosmetic control of control indicator for report every month, three months or year. Benefit of information system prototype of this cosmetic control is expected can support fluency in process of cosmetic control to the market in Sub Directorate of Inspection Product II."

"Tesis ini membahas gambaran pelaksanaan proses sertifikasi CPKB di Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyarankan agar dilakukan penambahan SDM di Seksi Sertifikasi Kosmetik sehingga dapat dibedakan antara SDM yang melayani sertifikasi CPKB dan Surat Keteangan Impor serta dilakukan pengembangan dan evaluasi SDM yang melaksanakan proses sertifikasi CPKB. Selain itu merevisi prosedur kerja sertifikasi CPKB dengan melakukan evaluasi tahapan proses sertifikasi sehingga diketahui waktu yang dibutuhkan dari setiap tahapan.

---

The thesis discusses the implementation of certification process of GMP Cosmetics in The Directorate Inspection and Certification of Traditional Medicines, Cosmetics and Complement Product. This research is a qualitative research by an interview and document investigation. The result of the research suggests to add human resources in the section of cosmetics certification in order to be able to differenciate between the human resources which is in charge of GMP Cosmetics certification service and import letter as well as development and evaluation of human resources which implements GMP Cosmetics certification process. Besides that, to revise the working procedure of GMP Cosmetics certification by evaluating the certification process so that the time needed in each phase is known."