Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study examines the policy analysis of the National Social Security System based on Law No.40 of 2004. Focus of this study is the formulation process of the National Social Security System so that the obstacles that are occurred during the formulation process can be identified. It is descriptive study that uses a qualitative research approach. This study is a descriptive study using a qualitative research approach. Interview, document and literature studies are used to collect the data.The results of this study can be concluded that there is no strong commitment of government during the formulation process of the National Social Security System. Because of that, the obstacles appear during the preparation process of Social Security Administering Body in adjusting the mandate of Law No. 40 of 2004. Not only that but designing the strategies are also required for the companies that will transformed into Social Security Administering Body in order to minimize the obstacles that occur during the preparation process of the National Social Security System."

"UU SJSN memberikan kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja kepada BPJS yang secara khusus diatur dalam UU BPJS. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini perseroan yang telah ada lebih dahulu dibandingkan BPJS masih menyelenggarakan program jamsostek. Hal ini tentunya berdampak kepada kepastian penyelenggaraan jamsostek. Permasalahan yang dikaji adalah: 1. Bagaimana penyelenggaraan jamsostek di Indonesia berdasarkan SJSN? 2. Bagaimana kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005? 3. Bagaimana kepastian perolehan manfaat jamsostek bila penyelenggaraanya tidak berdasarkan SJSN? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui penelusuran literatur hukum dan kepustakaan. Adapun hasil penelitian yakni: 1. Jamsostek berdasarkan SJSN dilaksanakan berdasarkan ketentuan UU SJSN dan UU BPJS yang kewenangan penyelenggaraannya oleh BPJS dengan berlandaskan 3 asas dan 9 prinsip. 2. Kewenangan penyelenggaraan jamsostek setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, penyelenggaraan jaminan sosial yang sebelumnya dilaksanakan oleh perseroan BUMN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kewenangan penyelenggaraan jamsostek dilaksanakan berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS yakni oleh BPJS Ketenagakerjaan. 3. Penyelenggaraan jamsostek yang oleh Perseroan mengakibatkan ketidakpastian perolehan hak jamsostek, khususnya program jamsostek yang baru yaitu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang penyelenggaraannya diamanatkan kepada BPJS Ketenagakerjaan

---

The SJSN Law gives the authority to administer social security for workers to BPJS which is specifically regulated in the BPJS Law. However, in practice, up to now, companies that already existed before BPJS still held the Jamsostek program. This of course has an impact on the certainty of the implementation of Jamsostek. The problems studied are: 1. How is the implementation of Jamsostek in Indonesia based on the SJSN? 2. What is the authority for administering Jamsostek after the Constitutional Court's decision Number 007/PUU-III/2005? 3. How is the certainty of obtaining Jamsostek benefits if the implementation is not based on the SJSN? This research uses a descriptive-normative approach. The type of data used is secondary data through legal literature and literature searches. The results of the research are: 1. Social Security based on SJSN is implemented based on the provisions of the SJSN Law and the BPJS Law whose administration is authorized by BPJS based on 3 principles and 9 principles. 2. The authority to administer Jamsostek after the decision of the Constitutional Court Number 007/PUU-III/2005, the implementation of social security previously implemented by BUMN companies was contrary to the 1945 Constitution and did not have binding legal force so that the authority to administer Jamsostek was implemented based on the SJSN Law and the BPJS Law, namely by BPJS Employment. 3. The implementation of Jamsostek which by the Company causes uncertainty in obtaining Jamsostek rights, in particular the new Jamsostek program, namely the Job Loss Guarantee program whose implementation is mandated by BPJS Ketenagakerjaan."

"Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system.Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure."

"Warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dasar agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi, walau merupakan program yang masih baru Jaminan Sosial yang dihadirkan oleh negara berdampak sangat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, namun implementasinya jaminan sosial yang berbasis skema iuran ini terdapat permalahan yaitu defisit iuran yang dihimpun dengan jumlah klaim yang harus dibayarditambah dengan beban operasional sehingga tiap tahun terus terjadi peningkatan defisit. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penanggulangan defisit secara kolaboratif belum memenuhi seluruh unsur kolaboratif karena rendahnya partisipasi masyarakat dan dukungan dari para pengusaha dan swasta akan keberlangsungan program ini. Adapun upaya membangun kolaborasidalam penanggulangan defisit program jaminan sosial nasional adalah dengan membentuk komitmen dengan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, serta adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders, dukungan politik dan dukungan masyarakat yang dilibatkan menjadi inti membangun kolaborasi terutama menanamkan asas gotong-royong pada masyarakat

---

Citizens are entitled to basic protection social security, social security presented by the state is very large for the health and welfare of the people of Indonesia, but the implementation of this contribution-based social security scheme has problems. This contribution deficit collected by the number of claims to be paid plus operational expenses so that each year the deficit continues to increase. By using a qualitative approach, the results of this research indicate that the collaborative deficit reduction process has not fulfilled all collaborative elements due to the low community participation and support from entrepreneurs and the private sector for the sustainability of this program, The effort to build collaboration in overcoming the deficit of the national social security program is by forming commitments among stakeholders, attitude of mutual ownership and interdependence, and the existence of mutual respect to mutualunderstanding among stakeholders, political support and community support that are involved are at the core of building collaboration especially instilling the principle of mutual cooperation in the community."

"ABSTRAKJSPO BRI dibentuk untuk memperluas pelayanan program jaminan sosial tenaga kerja PT.Jamsostek (Persero) kepada masyarakat sebagai pelaksanaan kebijakan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pembentukan ditinjau dari empat aspek implementasi kebijakan publik yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos positivis untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI sebagai kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara kepada pihak pembuat kebijakan yakni PT. Jamsostek (Persero) dan Bank BRI, serta kepada pelaksana JSPO-BRI, dan masyarakat. Hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pembentukan JSPO-BRI diketahui bahwa masih banyak masyarakat dan peserta jamsostek yang belum mengetahui fungsi JSPO sehingga perlu untuk dilakukan optimalisasi komunikasi dengan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Secara internal perlu dibangun pemahaman mengenai pentingnya JSPO-BRI sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing terhadap pembentukan JSPO-BRI bisa lebih maksimal.

---

ABSTRACT

JSPO BRI was established to expand the social security service for workers service of PT.Jamsostek (Persero) considering the implementation of Law Number 24 Year 2011 regarding BPJS. This study purpose is to analyze the implementation of the policy based on four aspects, which are; the communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study performed by a post positivist approach to achieve a deep and thorough understanding of the implementation of policy formation JSPO -BRI as a representative office of BPJS Employment. The data collection of this research was conducted by interview research to the policy makers and the implementers on PT. Jamsostek (Persero) and Bank BRI. The research results of the establishment of JSPO BRI based on the research, known that the JSPO BRI services required socialization to the members and people on the society. Internally it is necessary to build the understanding of the importance of JSPO BRI performance for it duties and responsibilities towards the formation JSPO-BRI more optimal."

"Pemerintah Indonesia telah melakukan pembenahan sistem dan insfrastrukturkesehatan khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai provider BPJS untukmengimplementasikan progam universal health coverage dalam SJSN. Tujuanpenelitian untuk mengetahui kebutuhan tempat tidur di Kabupaten BolaangMongondow Propinsi Sulawesi Utara dalam implementasi program SJSN.Metode penelitian yaitu penelitian operasional yang membuat estimasi danproyeksi kebutuhan tempat tidur, Pendekatan kualitatif dengan indepth interview(wawancara mendalam) kepada informan tertentu juga dilakukan agar dapatgambaran strategi kebijakan. Hasil penelitian yaitu estimasi jumlah TT tahun2013 antara ketersediaan TT dan kebutuhan TT mencukupi. Proyeksi jumlah TTtahun 2018 dan tahun 2023 yaitu kebutuhan TT meningkat tetapi ketersediaankurang. Strategi kebijakan yaitu pemerintah daerah membangun RS tipe C danakan mengembangkan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan.Hasil penelitian ini lebih lanjut diarahkan kepada pemerintah Kabupaten BolaangMongondow......The Indonesian government has to reform the health system and infrastructure inparticular hospitals and health centers as providers BPJS for implementationuniversal health coverage program in the Social Security System. Researchpurposes to determine the bed needs in Bolaang Mongondow Regency NorthSulawesi Province in SJSN program implementation. Research methods thatoperational research to make estimates and projected needs bed, qualitativeapproach with indepth interview to specific informants also done in order tooverview policy strategy. The results are estimates of the number of beds in 2013between the availability of beds and beds needs sufficient. Projected number ofbeds in 2018 and in 2023 the need for beds increased but the availability is less.Policy strategies that local governments establish hospitals type C and willdevelop PHC Non Care into Care PHC. Results of this study further directed togovernment Bolaang Mongondow Regency."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"Penelitian ini membahas tentang peran dan strategi dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai kelompok penekan yang berasal dari masyarakat sipil dalam proses perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) pada Tahun 2010-2011. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berusaha menggambarkan peran dan strategi Komite Aksi Jaminan Sosial untuk mempengaruhi proses pembuatan RUU BPJS. Hasil Analisis memperlihatkan bahwa KAJS yang berperan sebagai pendukung Jaminan Sosial di Indonesia, berhasil mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tiga strategi KAJS yaitu "Konsep, Lobi, Aksi". Studi ini berkesimpulan bahwa dengan tiga strategi, KAJS, sebuah kelompok masyarakat dapat masuk menjadi bagian dari perumusan sebuah kebijakan di DPR dan mempengaruhinya dengan bekerja sama dengan anggota DPR.

---

This study discusses the role and strategy of the Social Security Committee Action or KAJS as a pressure group from civil society in the formulation of Social Security Agency Law (BPJS Bill) in the year 2010-2011. Using qualitative method, this study seeks to describe the role and strategy of the KAJS in influencing the making of BPJS bill. Analysis of the results find that KAJS influenced the Indonesian Parliament through three strategies: "Concept, Lobby, Action". This study concludes that through KAJS?s strategy, a group of citizen can be involved and colaborate with parliament members in establishing Indonesia's social security system."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."