Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAktifitas perbankan tidak akan terlepas dengan adanya perbuatan yangmengakibatkan kerugian pada pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana.Perlindungan terhadap nasabah dapat dilakukan secara implisit maupun eksplisit.Perlindungan hukum secara implisit diantaranya perlindungan yang dihasilkandari peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pembinaan dan jugapelaksanaan prinsip manajemen bank yang baik. Perlindungan melalui peraturanperundang-undangan diantaranya di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan danUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Perlindungan hukum nasabah melalui pengawasan dan pembinaan dilakukan olehBank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum melaluipelaksanaan manajemen bank yang baik adalah melalui pelaksanaan prinsip GoodCorporate Governance. Sedangkan perlindungan secara eksplisit adalah denganmelalui lembaga yang dapat menjamin simpanan masyarakat, yaitu LembagaPenjamin Simpanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturanperlindungan hukum terhadap nasabah PD BPR dan pelaksanaan perlindunganhukum terhadap nasabah PD BPR dalam hal terjadinya kejahatan perbankan olehorgan perseroan bank di Indonesia. Jenis penilitian yang digunakan adalahpenelitian yuridis normatif. Sedangkan berdasarkan tujuannya, tipe penelitian initermasuk penelitian preskriptif. Untuk jenis data yang digunakan ialah data primerdan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan melalui studikepustakaan serta wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakanteknik analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diperolehkesimpulan bahwa perlindungan nasabah dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LembagaPenjamin Simpanan dan juga Pedoman Prinsip Good Corporate Governance.Peraturan dan juga lembaga-lembaga tersebut di atas, pada dasarnya memilikiaturan yang cukup baik untuk perlindungan nasabah. Tetapi masih ada beberapahal yang harus diperbaiki dan dievaluasi agar masalah mengenai perlindungannasabah penyimpan PD BPR di Indonesia dapat lebih baik. Sehingga kepercayaanmasyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali baik.

---

ABSTRACTBanking activities are related to actions causing losses on the customers,especially depositors. Protection on customers can be performed implicitly as wellas explicitly. Implicit legal protection includes protection from legislations,monitoring and coaching, as well as implementation of good bank managementprinciples. Protection by legislations is partly regulated by Law No. 5 of Year1962 regarding Local Enterprises, Law No. 10 of Year 1998 regardingAmendment of Law No. 7 of Year 1992 regarding Banking and Law No. 8 ofYear 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection of customers bymonitoring and coaching is performed by Bank Indonesia and Financial ServiceAuthorities. Legal Protection by implementation of good bank management is byimplementing Good Corporate Governance principle. While explicit protection isby institutions which can guarantee public deposits, i.e. Deposit InsuranceCorporation. The purpose of this study is to discover the regulation of legalprotection of Local Enterprises customers of Bank Perkreditan Rakyat and theimplementation of legal protection on Local Enterprises customers of BankPerkreditan Rakyat in case of banking fraud by bank companies in Indonesia. Thetype of the study is normative legal research. Based on its purpose, this study is aprescriptive study. The types of data used were primary and secondary data. Datacollection techniques were literature study and interview which were thenanalyzed using qualitative analysis technique. Based on the analysis, theconclusion is customer protection can be performed based on Law on LocalEnterprises, Bank Indonesia, Financial Service Authorities, Deposit InsuranceCorporation as well as Good Corporate Governance principle. The regulations andinstitutions above basically have good rules for customer protection. However,there are things which should be improved and evaluated so that the issueprotection of Local Enterprises depositors of Bank Perkreditan Rakyat inIndonesia can be better, so that public’s trust on banking can recover."

"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

---

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."

"Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dalam dua dekade terakhir, sektor perbankan pun turut terpengaruh oleh perkembangan teknologi tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan yang pesat juga dapat dilihat dengan adanya Mobile Banking yang sangat memudahkan Nasabah Bank, sebelum adanya Mobile Banking Nasabah harus mengunjungi ATM untuk bertransaksi, namun kini Nasabah dapat bertransaksi dimana saja. Contoh perkembangan teknologi Mobile Banking adalah perkembangan teknologi yang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dunia perbankan juga mengalami dampak negatif, salah satu contohnya adalah berkembangnya alat-alat yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana. bergerak di bidang perbankan. Skimming ATM merupakan tindak pidana yang masih sering terjadi, tindakan ini merugikan kedua belah pihak yaitu Nasabah dan Bank. Apabila nasabah mengalami kerugian akibat ATM skimming tentunya nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami nasabah, namun untuk memperoleh ganti rugi atau ganti rugi tersebut harus diketahui terlebih dahulu seperti apa peraturan yang berlaku di Indonesia. yang mengatur hal ini. Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak spesifik khususnya dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang mengalami kerugian.

---

As technology has developed rapidly in the last two decades, the banking sector has also been affected by this technological development. In the last ten years, rapid developments can also be seen with the existence of Mobile Banking, which makes it very easy for Bank Customers; before the existence of Mobile Banking, Customers had to visit ATMs to transact, but now, Customers can transact anywhere. An example of the development of Mobile Banking technology is the development of technology that has a positive impact, but on the other hand, the banking sector has also experienced a negative impact; one example is the development of tools that can be used to commit criminal acts in the banking sector. ATM Skimming is a criminal act that still occurs frequently, and this action is detrimental to both parties, namely the Customer and the Bank. When the customer suffers a loss due to ATM skimming, the customer has the right to be compensated for the loss suffered by the customer. However, for the customer to obtain such compensation or compensation, it must be known in advance what the regulations in Indonesia regulate this matter. It can be concluded from the research conducted that the laws and regulations that apply in Indonesia are not specific, especially in providing compensation to customers who have suffered losses."

"ABSTRAKTesis ini membahas secara komprehensif mengenai perlindungan atas konsumendan masyarakat dalam industri jasa keuangan khususnya terhadap usahapenghimpunan dana dan pengelolaan investasi keuangan. Adanya jenis-jenistransaksi keuangan yang rumit dan dalam banyak hal tidak dipahami olehkonsumen dan masyarakat, berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan yangdapat merugikan masyarakat secara luas. Konsep perlindungan konsumen jasakeuangan di OJK dilakukan dengan tindakan preventif dan refresif yangsemuanya mengarah pada financial inclusion dan stabilitas sistem keuangan.Selain tindakan preventif dan refresif, Koordinasi antar lembaga sangatdibutuhkan untuk mencegah terjadinya kasus investasi ilegal. Dalam hal ini, OJKbersama lembaga lainnya membentuk Satuan Tugas Penanganan DugaanTindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat danPengelolaan Investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan yanglebih baik terhadap masyarakat dan konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis discusses comprehensively the provision of consumers protection andthe society of the financial services industry especially about fund-raising effortsand the management of financial investment . The existence of these kinds ofcomplicated financial transactions and make so many misunderstanding for someconsumers and the society, potentially causing crime that make many bad impactsfor the society. The concept of consumer protection in the financial services FSAconducted with preventive and repressive measures which all lead to financialinclusion and financial system stability . Besides the preventive and repressivemeasures , inter-agency coordination is needed to prevent illegal investments case. In this case, the FSA together with other agencies to form Task Force HandlingAllegations in Legal Actions Against Public Sector Fund-raising and InvestmentManagement , which is expected to provide a better protection to the society andconsumers."

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentukbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Undang-Undnag No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

---

Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee."

"Perlindungan konsumen nasional telah diatur dalam UUPK yang menganut azas keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha. Perlindungan konsumen atau nasabah termasuk salah satu aspek penting dalam hukum perbankan. Pertukaran informasi data nasabah dalam praktek perbankan merupakan hal lazim khususnya dalam operasional pemasaran produk bank sendiri ataupun produk pihak lain yang bekerja sama dengan bank. Data pribadi nasabah termasuk dalam hak privasi yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar negara kita sebagai alas konstitusi. Namun harus disadari bahwa bentuk perlindungan yang membingkai hak privasi belum terimplementasi menjadi instrumen hukum nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan berlaku (ius constitutum) maupun RUU terkait (ius constituendum) berupaya mengatur aspek perlindungan data pribadi dengan berbagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaannya, di antaranya adalah hukum perbankan. Penghargaan atas privasi data nasabah bank diwujudkan dalam bentuk penerapan ketentuan rahasia bank, GCG Bank Umum, dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah terkait dengan desakan atau tuntutan keterbukaan perbankan dan penerapan international best practice dari pihak-pihak internasional yang berkepentingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, selain juga program edukasi nasabah perbankan yang dicanangkan oleh BI. Berdasarkan penelitian dengan metode yuridis normatif dan menggunakan jenis data kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi informasi, diperlukan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum perlindungan konsumen atas penggunaan data pribadinya mencakup keberlakuan penegakan hak dan kewajiban konsumen berimbang dengan hak dan kewajiban pelaku usaha yang dikaji berdasarkan kaidah etis Privacy, Accuracy, Property dan Accesibility termasuk dalam sektor perbankan dan kelak berkembang menjadi perlindungan privasi secara nasional.

---

The protection of nation-wide consumers has been arranged and regulated within the Law of Consumer Protection (UUPK) which is based on the balance principles, referring to both the consumers’ and business players’ interests. This matter, undoubtedly, is one of the most important aspects within the law of banking. Exchange of customers’ private data information among banks is considered as something common, particularly in purpose of marketing their products, as well as other parties’ products which hold cooperation with the concerned bank itself. Private data of the customers, however, have been included as a privacy right, and regulated in our National Constitution as the basis of the constitution itself. However, it is a fact that the implementation of privacy right in Indonesia has yet to be properly and perfectly carried out, particularly due to the absence of any specific national legal instrument regulating the matter. Some parts of our law, be it in form of applicable law (ius constitutum) as well as draft of applicable law (ius constituendum) have been trying to regulate the aspects of private data protection, particularly emphasizing the restrictions should be applied in its usage. Among those regulations is Law on Banking. The appreciation on the data privacy of the bank customers have been manifested in form of various means, comprising the implementation of the bank’s secrecy utilization, GCG of the Public Bank, as well as the transparency of the private data usage, as the logic consequence of the demand for transparency addressed to the banks currently as well as the implementation of the international best practice of some particular international parties concerned about Indonesian economy. In addition, the customer education program held by Bank Indonesia can also be included within. This research, applying juridical normative method and using literature data, comprising primary, secondary and tertiary legal materials, leads into conclusion that in order to catch up with the fast dynamics of information technology, it is necessary to provide a legal instrument (law) that can firmly guarantee the consumers’ protection concerning the usage of their private data. This would also comprise the balanced implementation of both consumers’ and business players’ rights and obligations, which are based on the ethical codes, namely Privacy, Accuracy, Property and Accessibility, including in the banking context in particular, and hopefully also nation-wide in general (in future)."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi nasabah pada kasus card skimming Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Perkembangan jumlah pemakaian kartu kredit, kartu debet, dan/atau kartu ATM yang pesat di Indonesia dijadikan peluang oleh para oknum tidak bertanggungjawab untuk mengeruk dana dari rekening nasabah dengan berbagai modus kejahatan yang salah satunya adalah card skimming. Keamanan teknologi yang rentan ditambah sistem pengawasan penyelenggaraan yang lemah merupakan dua faktor utama penyebab maraknya kejahatan pencurian dana dengan cara card skimming. Belum adanya aturan komprehensif tentang perlindungan data pribadi membuat proses pertanggungjawaban kerugian nasabah menjadi memiliki berbagai ketersinggungan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai konsep perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, privasi, penjelasan APMK, upaya hukum nasabah, serta tanggung jawab para penyelenggara terhadap card skimming fraud di Indonesia.

---

Over a decade, credit card fraud has been a major problem in the Indonesian payment system. Those attackers have used the increasing number of card-based payment instrument usage to be a chance for unlawfully making money. On this thesis will be discussed the highlighting of personal data protection against skimming fraud on card-based payment instrument in Indonesia. As a payment instrument that evolves fraud cases rapidly over time, personal data protection is sure to be a serious concern. The vulnerable technology security and weak implementation of surveillance systems are the two main factors causing the rampant fraud perpetration of stealing funds by way of card skimming. The absence of comprehensive rules on the protection of personal data losses make the accountability process customer becomes have a variety of offenses. Therefore, in this study will be discussed on the concept of consumer protection, personal data protection, privacy, as well as the responsibility of the card-base payment organizers against card skimming fraud in Indonesia."

"Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan merupakan hal yang lazin dilakukan oleh pelaku usaha di bidang pangan. Ketentuan mengenai bahan tambahan pangan oleh Pemerintah kini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan. Namun sayangnya, masih ditemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan penggunaan bahan tambahan pangan tersebut. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, namun sayangnya banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya tersebut. Sehingga, penggunaan zat yang yang dinyatakan dilarang dan berbahaya sebagai bahan tambahan pangan pada makanan dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi.

---

The use of food additives in foods is a common habit do by the food entrepreneurs. Provisions regarding addictives by the Government now is set in a regulation of the Minister of health no. 033 in 2012 About Food Additives. But unfortunately, still found entrepreneurs that violates the terms of use of the food additives. In terms of Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers, it is a violation of the rights of consumers, but unfortunately there are still consumers who do not know the rights they have. Thus, the use of substances that are declared prohibited and dangerous as food additives in foods can be declared as an illegal act that must be subject to the lebal sanctions."