Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kegiatan dan program knowledge sharing di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses knowledge sharing, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan knowledge sharing sudah ada di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bentuk formal dan non formal. Selain itu, dijumpai faktor-faktor yang mempengaruhi berupa sifat pengetahuan, motivasi untuk berbagi, kesempatan untuk berbagi, dan budaya lingkungan kerja, latar belakang dan kompetensi pimpinan. Adapun hambatan yang ditemukan berupa reward dankurangnya dukungan manajemen atas.

---

ABSTRACTThis study discusses the activities and program of knowledge sharing in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the knowledge sharing process, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method. The results of this study showed that knowledge sharing activities already exist in the The Library of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the form of formal and non-formal. In addition, the common factors that affect the form of the nature of knowledge, the motivation for sharing, opportunities for sharing, cultural work environment, background and leader‟s competence. The obstacles encountered are reward and less top management support."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan dari pemanfaatan dan tujuan dari pemanfaatan terhadap sarana dokumen elektronik di pusat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jakarta. Kerangka Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai informan inti yakni Sumber Daya Manusia yang mengelola teknologi informasi pada Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan LAPAN pusat. Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi pemetaan kegiatan dan masalah, wawancara mendalam (depth interview), dan analisis dokumen. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dan kendala dokumen elektronik yang tercipta di LAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen elektronik dilakukan oleh pengguna, banyak dari kalangan peneliti di LAPAN sebagai operasional kerja dalam mencapai efisiensi dalam waktu, tenaga dan biaya. Peneliti LAPAN memiliki hak akses yang penuh untuk menelusur dokumen. Selain peneliti, pengguna banyak dari instansi lain yang membutuhkan informasi kewilayahan. Pemanfaatan dokumen elektronik di LAPAN cukup mudah diakses karena menerapkan metode publikasi melalui website. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatannya yaitu tidak semua pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen yang dicarinya karena ketidaktersediaan dokumen, kurangnya Sumber Daya Manusia dan tenaga pengolahannya, serta masih ditemukannya sistem jaringan error yang menghambat pendistribusiannya dan masalah kurang tertariknya masyarakat terhadap ilmu kedirgantaraan.

---

This study aims to describe the whole of the way and purpose of use electronic documents facilities in The National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) Jakarta. Framework This research is a qualitative descriptive type. Subjects in this study as well as the informant is someone who is at the core of human resource management and information technology in Public Relations Aerospace Cooperation LAPAN center. Way of collecting data through observation mapping activities and issues, in-depth interviews (depth interviews), and document analysis. The issues raised in this research is how to use the documents created by the stakeholder overall at LAPAN. The results of research showed that the utilization of electronic documents by the user, many of the researchers in the operational LAPAN in achieving efficiencies in time, effort and cost. Space agency researchers have full access rights to search documents. Aside from researchers, many of the other users that require regional information. The users of electronic documents in LAPAN fairly accessible for the method of publication via website. However, there is still some problems in the utilization that is not all users to get information in form of a document looking for because unavailability the document because still have not been processed, the lack of human resources that provides information facilities to support the electronic document and processing personnel, and are still found system malfunction network its distribution and problems of society to less attraction of aerospace science."

"Layanan Pembayaran melalui online payment gateway merupakan salah satu bentuk instrumen pembayaran yang dirancang untuk memperluas jangkauan metode pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi komersial melalui sarana elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Indonesia selaku lembaga negara yang berwenang menerbitkan regulasi sektor keuangan makro masih terlambat untuk menerbitkan regulasi yang tepat terkait pelaksanaan layanan pembayaran melalui online payment gateway. Selain regulasi, perlindungan hukum juga menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan khususnya dalam rangka perlindungan konsumen. India sebagai salah satu negara berkembang seperti Indonesia telah lebih dahulu menerbitkan regulasi mengenai layanan pembayaran online payment gateway khususnya terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan. Perbandingan regulasi dan perlindungan hukum layanan pembayaran online payment gateway di Indonesia dan India menunjukkan beberapa perbedaan dan persamaan yang akan menunjukkan tidak spesifiknya regulasi yang telah terbit di Indonesia.

---

The darting development of payment instruments is one of the consequences of the need of a more efficient and reachable payment method. Online Payment Gateway Services is the prime example which supports electronic commerce in accordance with electronic payment methods. One of the negative aftermath particularly in developing countries are the late implementation and outdated legal cornerstone regarding the real-life execution of the said payment services. Bank Indonesia as the governing body which authority is to implement macro monetary regulations is still sluggish in producing the perfect regulations in accolade to online payment gateway services. As important as the regulations, protection of law is another aspect that the governing bodies need to address as it directly affect the stakeholders most importantly consumers. India as another developing country have excelled in terms of implementing regulations of online payment gateway services. The comparison between Indonesia and India’s regulations and protection of law will distinguish the differences and similarities between both countries and in conclusion will reveal the unspecificness of Indonesia’s current regulations."

"Skripsi ini menganalisis apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap kepentingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan/ atau industri dalam negeri dalam perdagangan elektronik lintas batas cross-border e-commerce atau tidak dengan membandingkan peraturan perundang-undangan serupa di Republik Rakyat Cina, serta mencari tahu bagaimana seharusnya peraturan perundangan-undangan melindungi UMKM dan/atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat memberikan perlindungan terhadap UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce apabila dibandingkan dengan Republik Rakyat Cina. Republik Rakyat Cina telah mengeluarkan beberapa peraturan yang dikhususkan pada cross-border e-commerce yang dapat melindungi industri dalam negeri termasuk UMKM, seperti perpajakan dan bea masuk dalam transaksi cross-border e-commerce, pembatasan transaksi, dan pembatasan komoditas yang dapat diimpor melalui cross-border e-commerce, sedangkan Indonesia belum cukup dalam mengatur hal tersebut. Peraturan yang diberlakukan oleh Republik Rakyat Cina penting untuk diterapkan terutama untuk melindugi produk UMKM dan/ atau industri dalam negeri dari produk impor dari cross-border e-commerce. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang telah ada atau menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dikhususkan untuk melindungi UMKM dan/ atau industri dalam negeri dan kepentingannya dalam cross-border e-commerce.

---

This undergraduate thesis analyzed whether Indonesias laws and regulations has provide protection towards Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs and or domestic industry interests in cross border e-commerce or not by comparing such laws and regulations in Peoples Republic of China, and how should the laws and regulations provide protection towards MSMEs and or domestic industry in cross border e commerce. By conducting juridical normative research, it concludes that Indonesia has not fully provide protection towards MSMEs and or domestic industry interest in cross border e commerce if compared to Peoples Republic of China. Peoples Republic of China has enacted several regulations that are specialized for cross border e commerce which provide protection towards domestic industry including MSMEs, such as cross border e commerce taxation and duties, transaction limit, and limitation of commodities on cross border e commerce import while, Indonesia has not fully provide to enact such laws and regulations. The laws and regulations that Peoples Republic of China enacted are important to be implemented, especially to protect MSMEs and or domestic industry products from the imported products via cross border e-commerce. Therefore, the government should consider revising the prevailing laws and regulations or promulgate laws and regulations that are specialized to protect MSMEs and its interests in cross border e-commerce."