Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 120892 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Depok: Kepolisian Republik Indonesia, 2011
R 363.2 IND m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kepolisian RI, Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, Direktorat Polisi Satwa, 2011
R 363.2 IND m
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Wik Djatmika
"Tesis ini merupakan deskripsi hasil penelitian yang dilakukan pada kesatuan polisi kewilayahan terbawah, yang terpencil, dalam organisasi kepolisian wilayah Jakarta. Tepatnya Pos Polisi Pulau Kelapa, wilayah Kepolisian Sektor Metropolitan Kepulauan Seribu, dengan etika sebagai kajiannya.
Yang ingin ditunjukkan dan diketengahkan adalah kegiatan polisi secara eksplisit maupun implisit dimana para anggota polisi dalam memerankan tugasnya dan mencerminkan etika kepolisian dalam hubungannya dengan masyarakat setempat, utamanya tentang tugas yang dilakukan, kehidupannya, pertanggung jawabannya dan tanggapan masyarakat, yang kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman atau konvensai-konvensi. Yang dapat diartikan sebagal suatu sikap etika kepolisian.
Metodologi difocuskan pada pengamatan fikiran-fikiran, peilaku dan pertanggung jawaban anggota polisi setempat serta Iingkungan kehidupan dan budaya masyarakat yang dilayani dan dilindungi serta pengambilan keputusannya untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisiannya.
Etika kepolisian telah cukup lama dihadirkan dalam peri kehidupan kepolisisan, berupa pedoman hidup dan pedoman karya, yaitu : Tribrata dan Catur Prasatya. Dikemudian had kedua pedoman tersebut diangkat sebagai kode etik, dan selanjutnya memiliki kekuatan normatif karena dinyatakan dalam undang-undang (kepolisian, 1997).
Permasalahan yang timbul dan perlu dicari jawabannya adalah : Bagaimana peran kode etik sebagai upaya untuk memantapkan profesi. Pembahasan dengan mengacu pada beberapa teori, satu diantaranya pendapat Donald C. Witham yaitu bahwa : Kode etik merupakan salah seta karakeristik sebagai kriteria suatu profesi".

This paper comes from the descriptive research conducted in the lowest hierarchy of the police departement in the the very remote island in the north of Jakarta, the capital city, To be precise, the location is in the office of Pulau Kelapa Police Unit of the Sector of Kepulauan Seribu Metropolitan Police.
The focuses of the research are to portray the activities of members of police departement carrying out their duties to serve and protect the society and to frame the responds of the public as the customer of the services. The relationships of the two can be used to draw, although still in the very general picture, the ethical foundation of the police duties and functions.
Police ethics have been long preserve, eventhough not in the formal way, as a way of life and work guidance of the police force : Tribrata and Catur Prasatya. The code of ethics, later, has been formalized under government act. The significant of ethical codes has been recognized in the effetive performance of police duties.
The enduring question is, however : How the ethical codes can be used to strengthen the professionalism of police force. The discussion in this paper tightly refers to several theories and concepts. One in the leading opinion is that of Donald C. Wham who states that 'codes of ethics is one of the characteristic of professionalism criteria'.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Satjipto Rahardjo
Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993
363.22 SAT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
M Asrul Aziz
"Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak anggota Polri yang terlibat masalah, mulai dari pelanggaran disiplin kepolisian, pelanggaran kode etik, hingga terlibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengkaji penanganan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Polri yang bermasalah; 2) merancang model penanganan SDM Polri yang bermasalah yang lebih efektif; 3) merancang model pembinaan SDM Polri yang bermasalah agar dapat meningkatkan profesionalisme kinerja Polri sesuai dengan nilai-nilai organisasi Polri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam,Focus Group Discussion(FGD), dan analisis dokumen yang berkait dengan permasalahan penelitian. Penelitian dilakukan disebelas Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran personel masih banyak terjadi,terutama untuk pelanggaran disiplin sebanyak 1.366 kasus, etik 435 kasus, dan pidana 172 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi instrumen penanganan SDM Polri yang bermasalah yang dilaksanakan selama ini belum efektif. Karena itu, perlu dilakukan empat hal. Pertama, mengevaluasi pasal dalam PP Nomor 2 Tahun 2003, yang menjelaskan secara rinci jenis sanksi yang dijatuhkan untuk suatu jenis pelanggaran tertentu. Kedua, mendesain ulang implementasi kebijakan penanganan personel Polri yang bermasalah, dengan memperhatikan variabel (sosialisasi peraturan, sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, pengaturan birokrasi, intensif, dan struktur birokrasi/organisasi). Ketiga, mendesain implementasi kebijakan pembinaan personel Polri yang bermasalah dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Perpol) yang mengatur Pembinaan/Pengendalian dan Rehabilitasi/Pemulihan Personel Polri yang bermasalah. Keempat, agar pola pengendaliannya terintegrasi, simultan dan terukur, pelaksanaan pengendalian dan rehabilitasi/pemulihan personel Polri yang bermasalah dilaksanakan oleh satuunit organisasi (Bag Rehabilitasi Divpropam Polri"
Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021
320 LIT 24:1 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Kerjasama Jurusan Kriminologi FISIP-UI dengan Majalah Forum, 1996
363.209 598 QUO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Restu Indra Pamungkas
"ABSTRAK
Trust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

ABSTRACT
Trust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Endang Sri Santi
"Latar Belakang
Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara sedang berkembang yang memberi prioritas pertama kepada pembangunan.1)
Pembangunan itu sendiri, sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan (planed) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan aecara bertahap dan berencana. Untuk, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan bertujuan pula membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seJahtera lahir dan batin.
Sebagai akibatnya, tak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan, hanya barang tentu ada perbedaan dalam kadar dan ukuran.
Behubungan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan rnasyarakat desa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan di dalam masyarakat ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Indonesia kini berada di tengah-tengah perubahan social yang berlangsung secara sitimatis dalam arti direncanakan. Adapun juga ciri-ciri dalam perubahan tersebut, ia tidak menghilangkan ciri-ciri perubahan social pada umumnya".
Pembangunan. menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan social adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat. (teknologi) maupun rohani. (mental) diharapkan akan membawa perubahan? perubahan social seperti yang diharapkan. Dengan pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat.
Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu Ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.3)
Sebagai norma maka hukum itu mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma hukum berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu lama.
Guna mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat di situ pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di lain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. la senantiasa dibutuhkan. lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia."
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Wresniwiro
Jakarta: Mitra Bintibmas, 2002
R 363.2 Men
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
M. Karjadi
Bogor: Politeia, 1976
363.2 KAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>