Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Musik memiliki banyak memiliki kegunaan, mulai dari mengekspresikan diri, terapi dan medium pembelajaran, dan memperbaiki emosi. Salah satunya adalah sarana latihan bagi para lansia untuk memperbaiki kemampuan kognitifnya yang berkurang karena usia. Dengan bertambahnya usia, kemampuan untuk mengingat, mempelajari, bersosialisasi, dan mengikuti gerakan akan semakin berkurang. Laporan ini akan membahas beberapa penelitian yang telah berhasil menggunakan musik dan olahraga sebagai alat untuk memperbaiki lansia yang telah mengalami penurunan kognitif.

---

Music has many benefits, starting from self-expression, therapy and learning medium, and altering mood. One of them is a medium for older adults to exercise in order to improve their cognitive abilities which decrease with age. With increasing age, the ability to remember, learn, socialize, and follow movement diminishes. This report will discuss several studies that have successfully used music and exercise as tools to improve older people who have experienced cognitive decline."

"Latar belakang : Tidur berguna untuk kesehatan mental, emosi, fisik, dan sistemimunitas tubuh. Gangguan tidur pada anak semakin menjadi masalah karena akanberdampak pada mood, perilaku dan intelektual anak. Dilaporkan, insidensigangguan tidur pada anak lebih tinggi pada kasus epilepsi.Tujuan : Mengetahui prevalensi gangguan tidur pada anak dengan epilepsi, sertamenilai hubungan antara faktor-faktor risiko yang memengaruhinya kejadiangangguan tidur pada anak dengan epilepsi.Metode : Studi potong lintang yang dilakukan di Poliklinik Anak Kiara RS CiptoMangunkusumo Jakarta dengan populasi anak epilepsi usia 4-18 tahun. Penilainvariabel gangguan tidur menggunakan kuesioner sleep disturbance scale forchildren (SDSC) terdiri dari 26 pertanyaan yang telah tervalidasi sebelumnya.Kuesioner akan diisi oleh orang tua mengenai pola tidur anak dalam 6 bulanterakhir. Pasien yang sebelumnya memiliki gangguan tidur primer sepertiobstructive sleep apnea (OSA), sindrom epilepsi, disabilitas intelektual, attentiondeficit hyperactivity disorder (ADHD) akan dieksklusi.Hasil : Didapatkan 99 subyek dengan karakteristik 22,2% menderita epilepsiintraktabel, 28,2% serebral palsi dan 64,6% tipe kejang umum. Dari hasilkuisioner SDSC didapatkan 71,7% anak dengan epilepsi mengalami gangguantidur, jenis terbanyak 62% gangguan memulai dan mempertahankan tidur. Faktorrisiko yang terbukti memengaruhi secara independen kejadian gangguan tidurpada pasien epilepsi adalah tipe kejang umum, serebral palsi, epilepsi intraktabel,elektroensefalografi (EEG) abnormal, dan obat antiepilepsi (OAE) jenis nonbenzodiazepin.Kesimpulan : Tipe kejang umum, serebral palsi, epilepsi intraktabel,abnormalitas EEG, dan OAE jenis non-benzodiazepin bermakna secara statistikindependen memengaruhi kejadian gangguan tidur pada epilepsi.

---

Background : Sleep is affecting mental health, emotional, physical, and immunesystem. Sleep disorder in children was increased and became a burden because itwill affect the mood, behaviour and intellectual. Reportedly, the incidence ofsleep disorder is higher in children with epilepsy.Objective : Knowing the prevalence of sleep disorder in children with epilepsy,and to assess the risk factors which affecting it.Methods : A cross-sectional study was conducted at children polyclinic CiptoMangunkusumo Hospital in Jakarta with populations of epilepsy children aged 4-18 years old. The assessment of sleep disorder using the sleep disturbance scalefor children (SDSC), which consist of 26 questions that had been previouslyvalidated. The questionnaire will be filled out by parents regarding the childssleep pattern in the past 6 months. Patients who had primary sleep disorders suchas obstructive sleep apnea (OSA), epilepsy syndrome, intellectual disabilities,attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) will be excluded.Results : There were 99 subjects, with characteristics are 22.2% had intractableepilepsy, 28.2% had cerebral palsy and 64.6% generalized seizures. Theprevalence of sleep disorder in child with epilepsy in this study was 71.7%, themost frequent type was disorder of starting and maintaining sleep. Risk factorsthat have been shown to independently affecting the incidence of sleep disorder inepilepsy patients are generalized seizures, cerebral palsy, intractable epilepsy,electroencephalography (EEG) abnormality, and non-benzodiazepine typeantiepileptic drugs (AED).Conclusion : Generalized seizure, cerebral palsy, intractable epilepsy, EEGabnormality, and non-benzodiazepine type of AED are statistically significantaffecting the incidence of sleep disturbance in epilepsy independently."

"Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menjamin segala bentuk pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya selalu mengenai kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan jiwa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Secara umum kesehatan jiwa dikaitkan dengan kondisi seorang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa sendiri merupakan masalah kesehatan yang cukup serius sampai saat ini. Namun sayangnya, kesehatan jiwa belum menjadi fokus perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi para penderitanya. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah menjadi daerah dengan jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa berat se-Indonesia adalah Provinsi Bali. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik terkait pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa khususnya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum dengan disajikan secara deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga turut membahas peraturan- peraturan baik secara nasional maupun daerah terkait penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hasil penelitian ini menyimpulkan para penyelenggara pelayanan kesehatan jiwa baik pihak fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial termasuk Pemerintah Daerah sudah menjalankan kewajibannya dengan cukup baik walaupun belum sempurna. Perihal pelaksanaan layanan kesehatan dan rehabilitasi di fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, UU Kesehatan Jiwa, UU Pelayanan Publik dan PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pemberian layanan seperti masalah transportasi yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan sarana fasilitas kesehatan. Atas kendala tersebut terdapat beberapa upaya optimalisasi yang dapat dilakukan khususnya bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik.

---

The government as a service provider has an obligation to ensure all forms of quality public services, including in the health sector. Health in question is not only about physical health, but also mental health which will be the focus of discussion in this study. In general, mental health is associated with the condition of a person experiencing mental disorders. Mental disorder itself is a health problem that is quite serious to date. But unfortunately, mental health has not become the focus of attention, both from the government and society, especially in terms of fulfilling health services and rehabilitation for sufferers. One of the areas in Indonesia that was once the area with the most sufferers of people with severe mental disorders in Indonesia is the Province of Bali. This thesis discusses the implementation of public services related to health services and mental health services, especially for people with severe mental disorders in the Province of Bali. The research method used in this paper is juridical-normative which emphasizes legal norms presented descriptively and analytically. This research also discusses regulations both nationally and regionally related to the treatment of people with mental disorders. The results of this study concluded that mental health service providers, including facilities, office, the Social Service, including the Regional Government, had carried out their obligations quite well, although not yet perfect. Regarding the implementation of health and rehabilitation services in available mental health facilities, they have also been carried out quite well and in accordance with service standards and provisions stipulated in the Health Law, Mental Health Law, Public Service Law and PERMENPAN Number 15 of 2014. However, in practice there are still obstacles in providing services such as inadequate transportation problems, lack of public knowledge and limited health facilities. Due to these constraints, there are several optimization efforts that can be made, especially for the Regional Government as the main provider of public services."