Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"his book provides a solution to “rare event” problems without using the classical theory of reliability and theory of probability. This solution is based on the methodology of risk assessment as “measure of danger” (in keeping with the ICS RAS) and an expert approach to determining systems’ safety indications using Fuzzy Sets methods. Further, the book puts forward a new concept: “Reliability, Risks, and Safety” (RRS). The book’s main goal is to generalize present results and underscore the need to develop an alternative approach to safety level assessment and risk management for technical (aviation) systems in terms of Fuzzy Sets objects, in addition to traditional probabilistic safety analysis (PSA). The concept it proposes incorporates ICAO recommendations regarding proactive system control and the system’s responses to various internal and external disturbances. "

"Campur tangan negara dalam penyelenggaraan keselamatan penerbangan sipil dimaktubkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI, termasuk kesehatan penerbangan. Sebelum terbang, sebagaimana telah diatur dalam Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 121.535 (a) dan (b) dan CASR 135.537, pilot in command, co-pilot, awak kabin, dan flight engineer wajib untuk dilakukan pengecekan kesehatannya sebelum terbang. Hal ini disebut dengan pre-flight medical check. Namun, kejadian berupa penerbangan yang terganggu akibat kesehatan pilot yang kurang baik kerap kali terjadi. Penulis melakukan penelitian untuk menganalisis penerapan kewajiban tersebut di bandar udara terbesar di Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, dengan hasil bahwa penerapan Civil Aviation Safety Regulations (CASR) mengenai kewajiban pre-flight medical check pada operator penerbangan sipil di Bandara Soekarno Hatta sudah dijalankan pada sebagian maskapai, walaupun tidak semua maskapai mempunyai fasilitas kesehatan sendiri berupa unit kesehatan penerbangan. Terdapat beberapa peraturan yang menyebabkan kurang jelasnya pembebanan tanggung jawab atas kewajiban tersebut. Tidak ada pula peraturan yang mengatur mengenai sanksi terhadap operator penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan ini. Maskapai-maskapai yang masih lalai dalam mematuhi peraturan pre-flight medical check harus segera melaksanakannya. Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus membuat aturan yang lebih jelas mengenai pre-flight medical check serta pengadaan fasilitas kesehatan penerbangan, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas mengenai pihak mana yang harus hadir dalam penyediaan upaya pelayanan kesehatan tersebut.

---

Indonesia State intervention in the enforcement of civil aviation safety is stipulated in various laws and regulations. The state has an obligation to provide health services as mandated by the Constitution, including aviation health. Before flying, as stipulated in Civil Aviation Safety Regulations (CASR) 121.535 (a) and (b) and CASR 135.537, pilots in command, co-pilots, cabin crew and flight engineers are required to have their health checked before flying. This is called “pre-flight medical check”. However, incidents in the form of disrupted flights due to poor pilot health often occur. The author conducted research to analyze the implementation of these obligations at the largest airport in Indonesia, Soekarno-Hatta International Airport. The research method used in conducting this research is the juridical-normative research method, with the result that the implementation of the Civil Aviation Safety Regulations (CASR) regarding the obligation of pre-flight medical check on civil aviation operators at Soekarno Hatta Airport has been carried out on some airlines, although not all airlines have their own health facilities in the form of an aviation health unit. There are several regulations that cause the imposition of responsibility for these obligations is unclear. There are also no regulations governing sanctions against airline operators who do not implement these provisions. Airlines that are still negligent in complying with the pre-flight medical check regulations must immediately carry it out. The Ministry of Transportation and The Ministry of Health Republic of Indonesia must make clearer rules regarding pre-flight medical checks and the procurement of aviation health facilities, so as not to cause ambiguity about which parties should be present in providing these health service efforts."

"Dalam praktiknya, industri penerbangan memiliki sistem yang kompleks dengan tingkat risiko yang tinggi, dimana sistem operasional yang tidak aman dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Maka dari itu, aspek keselamatan merupakan aspek yang diutamakan dalam industri penerbangan. Walaupun penerbangan sudah dianggap moda transportasi yang paling aman, masih terdapat ruang untuk mempertahankan dan juga meningkatkan performa keselamatan. Sejumlah penelitian menunjukkan pentingnya pengukuran iklim keselamatan dan kaitanya dengan performa keselamatan di perusahaan. Maka dari itu, pengukuran Iklim leselamatan pada perusahaan yang baru saja menyediakan pelayanan penerbangan komersil berjadwal. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan penerbangan komersil yang diteliti memiliki iklim keselamatan yang optimal, walaupun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada dimensi yang terkait dengan equipment & maintenance dan safety rule & procedure.

---

The safety aspect is a priority in Aviation Industry due to its nature, which involves a complex system with a high level of risk, where unsafe operational systems can lead to detrimental impacts. The aviation industry has taken significant steps to improve its overall safety systems, resulting in travel by air is now considered to be the safest mode of transport. Nevertheless, the continuous effort to uphold and enhance safety remains crucial, and there are still areas where safety enhancements can be implemented. Several studies show the importance of measuring the safety climate and its relation to safety performance especially in High Risk Industries (HRO) such as Aviation. Therefore, measuring safety climate is crucial to be conducted for an airline that has just begun providing scheduled commercial aviation services, PT XYZ. The results show that the airline being studied has an optimal safety climate, although there is still room for improvement in the dimensions related to Equipment & Maintenance and Safety Rules & Procedures."

"Karya akhir ini membahas keterlibatan operator dan regulator dalam kejahatan terhadap keselamatan penerbangan dengan menggunakan metode studi kepustakaan Keterlibatan operator dan regulator dianalisis dengan menggunakan konsep state corporate crime yang melihat bagaimana regulator terlibat di dalam tindak kejahatan khususnya memberikan fasilitas untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh operator terhadap keselamatan penerbangan. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa operator sengaja melakukan perawatan dan perbaikan yang tidak layak terhadap pesawat yang mengalami kerusakan sebagai aktivitas yang membahayakan dan merupakan kejahatan terhadap keselamatan penerbangan Regulator terlibat karena tidak melakukan pengawasan pengaturan dan evaluasi yang layak terhadap kegiatan operator.

---

The objective of this study was to see the involvement of operator and regulator in crime against the safety of aviation by using literature study The involvement of both operator and regulator was analyzed with the concept of state corporate crime which sees how regulator was involved in crime especially by facilitating the crime by operator to the crime against the safety of aviation. The result of this study shown that operator did not fix and maintain their planes with decent treatments with intention as harmful activity and as crime against the safety of aviation Regulator was involved since they did not supervise regulate and evaluate operator activities."

"Meningkatnya kesadaran terhadap keselamatan di penerbangan Indonesia tidak berarti terbebas dari tanggung jawab untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kesadaran tersebut. Diperlukan langkah pencegahan yang dapat diimplementasikan dengan mudah untuk mengidentifikasi kondisi awal sebelum terjadinya suatu kejadian, terutama yang berkaitan dengan human factor. Dari semua studi yang telah dilakukan di Indonesia, belum banyak yang membahas tentang bagaimana menentukan program keselamatan yang dapat memperhatikan sisi human factor dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis program keselamatan yang tepat untuk suatu organisasi berbasis human factor dan juga kriteria dalam pemilihannya. Pemilihan program keselamatan ini menggunakan metode pengambilan keputusan AHP (Analytical Hierarchy Process). Dalam metode ini, diambil empat kategori, dua belas subkategori dan tiga alternatif untuk pemilihan program. Pemilihan kriteria, subkriteria dan alternatif dilakukan melalui diskusi dengan narasumber yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi di industri penerbangan. Alternatif yang dipilih adalah dirty dozen, HFACS, dan LOSA. Hasil akhir komparasi dengan menggunakan metode pengambilan keputusan AHP menunjukkan bahwa dirty dozen merupakan pilihan yang paling sesuai untuk program keselamatan di Indonesia yang dapat memperhatikan sisi human factor secara komprehensif. Dengan hasil ini, program pencegahan kecelakaan pesawat udara dapat disusun sesuai dengan budaya perusahaan dan disesuaikan dengan budaya nasional Indonesia.

---

The increase in awareness regarding aviation safety in Indonesia does not imply freedom from the responsibility to continually enhance and maintain such awareness. It necessitates the implementation of easily implementable preventive measures to identify preconditions before an incident occurs, particularly concerning the human factor. Among the studies conducted in Indonesia, there are few discussions on determining safety programs that consider the human factor and align with organizational needs. The objective of this research is to analyze an appropriate safety program for an organization based on human factor and establish the criteria for its selection. The selection of safety programs employs the Analytical Hierarchy Process (AHP) decision-making method. Four categories, twelve subcategories, and three alternatives are considered for program selection. Criteria, subcriteria, and alternatives are determined through discussions with experts from academic and aviation industry backgrounds. The chosen alternatives are the dirty dozen, HFACS, and LOSA. The final comparison results utilizing the AHP decision-making method indicate that the dirty dozen is the most suitable choice for a comprehensive safety program in Indonesia, considering the human factor. Based on these findings, preventative measures for aircraft accidents can be developed in accordance with organizational culture and tailored to the national culture of Indonesia.

"

"ABSTRAKPembangunan suatu daerah tidak akan pernah berdiri sendiri, salah satu indikasi adanya interaksi pembangunan wilayah antara Jakarta dan kota - kota lain disekitarnya dapat dilihat dari frekuensi penerbangan dari dan ke Bandar udara Internasional Soekarno Hatta yang terus meningkat. Berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), maka perluasan pemukiman atau pembangunan konstruks di sekitar Bandar udara akan menghasilkan resiko terhadap keselamatan operasi penerbangan. Peningkatan frekuensi penerbangan ini juga berakibat langsung terhadap kebisingan yang terjadi akibat dari operasional penerbangan yang berakibat terhadap tingkat kenyamanan di daerah sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.Dalam penelitian ini digunakan data-data berupa peta tematik yaitu, peta penggunaan tanah, peta administrasi, peta kepadatan penduduk, peta kawasan keselamatan operasi penerbangan, peta wilayah kebisingan dan peta lokasi obyek?obyek penghalang. Berdasarkan analisis didapatkan bahwa, wilayah kecamatan Benda, Neglasari adalah kawasan yang termasuk dalam zona kebisingan tingkat 3 (tiga) artinya kawasan yang paling tidak nyaman untuk ditinggali .Pola wilayah permukiman yang potensial mengganggu operasi pernerbangan pada Bandar udara Internasional Soekarno Hatta tidak beraturan, tetapi yang paling padat dan banyak penghalang berada di sekitar Kecamatan Pasar Kemis kabupaten Tangerang dan kecamatan Benda dan Neglasari di Kota Tangerang

---

AbstractRegional Development will never stand alone; the indication of development interaction between Jakarta and the Cities around can be seen from the increasing of aviation frequency from and to Seokartno Hatta International Airport. Since the rule of Aviation Safety and Operation Area is applied to the region around Soekarno Hatta International Airport, the expansion of settlement, construction and also the natural obstacles must be concerned, because it will generate risks to the safety of aviation and its operation. The Increased frequency of aviations is also a direct result of the noise that occurs due to aviation operations that affect its level of amenity in the area around the Soekarno Hatta International Airport.The data that was used in this study is; thematic map, land use map, administrative map, population density map, aviation safety and operation area map, noise area map, and and map of object barrier around the Soekarno Hatta International Airport. Base on the analysis, Benda district and Neglasari Distric are in the highest level of noise which is mean the lowest amenity area. The pattern of potential settlement which can disturb and interfere the aviation safety and operation is irregular but the most dense with many obstruction are in Pasar Kemis Kabupaten Tangerang and Benda Neglasari Kota Tangeranga."

"Tujuan penelitian adalah menggunakan peta proses untuk memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety dan membantu transisi Divisi tersebut ke standar. Ini penting untuk diketahui karena penggunaan peta proses untuk tujuan diatas belum banyak dibahas. Padahal peta proses dapat memperlihaikan hubungan antar prosedur mutu dalam mencapai kepuasan pelanggan dan itu harus ada daiam pemenuhan standar ISO 9001-2000. Langkah-langkah pencapaian tujuan penelitian, adalah:1. Mengidentitikasi tingkat pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety2. Memilih alternatif peta proses untuk menggambarkan tingkat pemenuhan persyaratan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety3. Memperlihatkan bagaimana peta proses membantu pemenuhan persyaratan standar ISO 9001 :2000 pada Divisi Aviation Safety.Untuk melaksanakan Iangkah-Iangkah diatas diperlukan data-data berikut:1. Data prosedur mutu pada Divisi Aviation Safety2. Data pemenuhan persyaratan standar ISO 90021994 oleh Divisi Aviation Safety3. Peta proses dalam Divisi Aviation Safety.Penelitian menunjukkan, alternatif peta proses yang paling tepat untuk memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 dari Divisi Aviation Safety adalah alternatif peta proses yang mengacu pada model sistem manajemen mutu berdasarkan proses.Peta proses juga dapat memperlihatkan hubungan antar prosedur mutu yang perlu diatur agar divisi ini dapat memenuhi persyaratan standar, menentukan prioritas perubahan prosedur dan menentukan sub-subprosedur baru daiam peru bahan prosedur mutu.Peta proses terbukti memperlihatkan tingkat pemenuhan standar ISO 9001:2000 pada Divisi Aviation Safety dan membantu transisi sistem manajemen mutu ke standar ISO 9001:2000."