Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu pada ketentuan Pasal 16 F UU Piak Pertambahan Nilai (UU PPN), Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa penal; telah dibayar. Namun pada penerapannya ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Pajak Masukannya tidak diakui oleh fiskus. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas tanggung jawab pembayaran dalam transaksi pembelian BKP dan kesesuaiannya dengan konsep tanggung jawab renteng serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas tanggung jawab renteng.

---

Pursuant to provision of Article 16 F of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, buyer of taxable goods have joint responsibility to VAT payment as long as can not show the evidence that taxes have been paid. However, in implementing there is taxable person who the inputing tax does not approve by tax authority. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of payment responsibility on purchase goods transaction and it?s conformity with joint responsibility concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT joint responsibility."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai ketentuan tanggung jawab renteng yang ada dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Penerapan sistem Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang berbasis pada penjualan.

Salah satu karakter PPN yaitu sebagai pajak tidak langsung berarti menempatkan kedudukan pemikul beban pajak berada pada kedudukan pembeli sebagai pihak yang memanfaatkan atau mengkonsumsi barang atau jasa dan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada kedudukan penjual sebagai pihak yang memungut pembayaran PPN dari pembeli. Namun dengan diberlakukannya ketentuan tanggung jawab renteng maka memungkinkan untuk pembeli selain sebagai pihak pemikul beban pajak akan tetapi juga sebagai pihak penanggung jawab pembayaran. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan karakter PPN yang dianut.

Kegunaan penelitian ini memberikan gambaran mengenai keberadaan ketentuan tanggung jawab renteng dalam peraturan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dalam penerapannya dapat menjamin kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha kena pajak diharapkan menyadari dan mengetahui hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dan fiskus selaku administrator pajak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam penerapan ketentuan tanggung jawab renteng yang dilaksanakan oleh fiskus tidak salah sasaran sehingga menjamin kepastian hukum.

---

ABSTRACT

This study discusses about joint and several liability provisions that have been included in the Indonesia Tax Law, especially in Value Added Tax. Application of Value Added Tax system is a consumption tax based on sales. One of the VAT characters is an indirect tax means placing the position tax burden bearers is a buyer who uses or consumes the goods or services and the position responsible of the payment of taxes to the state treasury is a seller that charge VAT payment from the buyer. However, with the implementation of the joint and several liability provisions allow for the buyer than as a bearer of the tax burden but also as the party responsible for payment taxes to the state treasury. This can be seen not in accordance with the character of VAT which adopted.

The usefulness of this study will provide an overview of the existence of joint and several liability provisions in the regulations of Value Added Tax so that the application can ensure legal certainty.

The result of this study are improving of taxable person awareness and knowledge in fulfillment their rights and obligations and the tax authorities as tax administrators which can perform their duties in accordance with the laws and regulations in application of the joint and several liability provisions are implemented by the tax authorities not misplaced in order to ensure legal certainty.

"

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Mengingat pentingnya PPN, maka laporan magang ini akan membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT APCO, yang merupakan Perusahaan Jasa Pengendalian Hama. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan seperti perhitungan PPN Keluaran, pengkreditan PPN Masukan serta penyajian PPN dalam Laporan Keuangan. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan harus memperhatikan lebih baik mengenai pengkreditan PPN Masukan yang ada serta batas pelaporan PPN setiap masa pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

---

Value Added Tax (VAT) is tax that imposed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through the calculation and reporting is good, then the Company may be said it has complied with the applicable rules in order to enhance the national development budget of the Government. Given the importance of VAT, then this internship report will discuss the value added tax analysis at the PT APCO, which is a Pest Control Service Company. Through this internship report will be known about the application of VAT to be done by the Company, such as calculating VAT output, input VAT crediting and presentation of VAT and its impact on Financial Statements. The conclusion of this internship report is the Company must pay attention better about crediting the existing VAT and VAT reporting limit each fiscal period to avoid penalties that apply."

"ABSTRAKPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. PT LMN Indonesia merupakan perusahaan produksi makanan ringan. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki yaitu terlambat atau kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang diterima dari divisi lain sehingga menghambat proses pelaporan.ABSTRACTContoh Penulisan Abstrak:ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuiValue Added Tax (VAT) is tax that impsed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. PT LMN Indonesia is a multinational food and beverage company. Through this internship report, it will be known about the application of Value Added Tax carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the Value Added Tax reporting accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected  related to late or uncomplete document that has been received by the divisions, in effect it slow down the progress of filling report."

"[Skripsi ini membahas topik mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa bongkar muat pada PT BSB. Jasa bongkar muat merupakan sutau jasa penunjang angkutan laut yang melakukan pemindahan barang dari palkakapal ke lambung kapal atau sebaliknya. PPN atas jasa bongkar muat itu sendiri sama seperti ketentuan PPN pada umumnya. Dalam penelitian ini, PT BSB melakukan dua kesalahan terkait dengan mekanisme PPN-nya. Kesalahanpertamanya ialah menggunakan nilai lain sebagai DPP-nya serta tidak membuat faktur pajak. Kesalahan tersebut tentunya menimbulkan sanksi administrasi pajak, namun dengan adanya fasilitas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak pada tahun 2015 yang berdampak positif bagi PT BSB, di mana PT BSB menjadi terbebas dari sanksi administrasi pajak.

---

The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring. Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT BSB, which is be spared from tax administrative penalty., The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring.

Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the

process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the

general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT

mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations

and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be

arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or

deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT

BSB, which is be spared from tax administrative penalty]"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi emas dan perak, yang terikat dalam Kontrak Karya Generasi IV. Kontrak Karya seharusnya bersifat mengikat dan telah memuat hak dan kewajiban kedua pihak yang bersepakat, namun yang terjadi justru PT XYZ menghadapi sengketa atas penyerahan ekspor emas batangan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan penyerahan emas batangan yang dilakukan PT XYZ dengan dikaitkan dengan konsep taxable supplies, kemudian mendeskripsikan kelaziman internasional penyerahan emas batangan, dan menganalisis dampak sengketa terhadap cost of collection PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah, penyerahan emas batangan PT XYZ sesuai dengan konsep taxable supplies, secara kelaziman internasional emas batangan bukan merupakan objek PPN, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan PT XYZ untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu perlunya Undang-undang terkait sifat khusus Kontrak Karya, lalu pembuatan kriteria emas batangan yang dikecualikan dari objek PPN di Indonesia, dan terakhir mengubah aturan khusus yang sebelumnya diterbitkan.

---

PT XYZ is a company that producing gold and silver, that bounded with Contract of Work Indonesia Government 4^th Generation. The contract should be binding and already mention rights and obligations for both sides, but in fact PT XYZ face a dispute related to export supplies of gold bar. This research focus to describing gold bar supplies that done by PT XYZ associated to taxable supplies concept, then describing international practice supplies of gold bar, and analyzing dispute effects to compliance cost of PT XYZ This research using quantitative approach, and qualitative data analyzing technique. The results of this research is, PT XYZ gold bar supplies match with taxable supllies concept, the international practice for gold bar supplies is exempt from VAT, and the high compliance cost that paid by PT XYZ to resolve the dispute. Because of that reasons, there should be a public law that state Contract of Work is a lex specialis, then government should make criteria of gold bar that exempted from VAT, last change the private ruling that already issued."

"Terjadi sengketa pajak yang menimbulkan perbedaan pendapat antara PT. A dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan agunan melalui hak tanggungan. PT. A berpendapat bahwa pengalihan agunan melalui hak tanggungan bukan merupakan objek PPN karena pengalihan yang terjadi merupakan pengalihan hak tanggungan bukan pengalihan aset berikut hak kepemilikan dari debitur. DJP berpendapat bahwa pengalihan agunan yang terjadi merupakan pengalihan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagaimana tercantum dalam SE 121/PJ/2010 yang merupakan objek dari PPN. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan agunan melalui hak tanggungan ditinjau dari konsep supply of goods dan asas certainty. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah illustration method. Hasilnya menunjukkan bahwa pengalihan agunan melalui hak tanggungan tidak memenuhi konsep supply of goods sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN dan ketentuan dalam SE 121/PJ/2010 belum mencerminkan aturan yang certain.

---

The occurrence of a tax dispute that caused a difference of opinion between PT. A with the Directorate General of Taxes (DGT) regarding the imposition of Value Added Tax (PPN) on dependents. PT. A is of the opinion that a dependent caused by rights is not an object of VAT because something that occurs is dependent on rights not from assets and ownership of the debtor. DGT is of the opinion that the collateral incurred is the transfer of Foreclosed Collateral (AYDA) as stated in SE 121/PJ/2010 which is the object of VAT. This study was conducted to identify and analyze the treatment of Value Added Tax on liability in terms of the concept of supply of goods and as a certainty. This study uses a quantitative approach with a post-positivism paradigm with data collection techniques using interview studies and literature studies. The data analysis technique used is the illustration method. The results show that the responsibility given by the right to fulfill the supply of goods is not a concept that is subject to VAT and the provisions in SE 121/PJ/2010 do not yet reflect a definite rule."

"Laporan magang ini membahas tentang proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC pada tahun 2010 dan 2011 beserta masalah yang terjadi pada saat proses restitusi PPN tersebut. Analisis dilakukan atas perbedaan yang terjadi pada jumlah restitusi yang diajukan oleh PT ABC dengan jumlah restitusi yang akhirnya diterima oleh pemeriksa. Penyebab adanya perbedaan tersebut dikarenakan buruknya penyimpanan dan pengarsipan dokumen yang terkait dengan perpajakan, perbedaan yang ditemukan pemeriksa saat konfirmasi faktur pajak pada saat konfirmasi melalui Sistem Informasi Perpajakan dan melalui Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan, reekspor spareparts dan barang jadi karena adanya retur penjualan, penyesuaian harga karena adanya ketidaksesuaian spesifikasi produk, kesalahan dari PKP rekanan terkait dengan data di faktur pajak, sanksi atas kompensasi masa pajak sebelumnya, dan sanksi atas PPN Jasa Luar Negeri.

---

This internship report discusses about the process of Value Added Tax (VAT) refund of PT ABC in 2010 and 2011 along with the problem that occurs in the process of VAT refund. Analyses were performed on the differences that occur in the amount of refund submitted by PT ABC with the amount of refund that was accepted by the tax auditor. The reason of the difference is due to the bad storaging and archiving of documents related to taxation, the differences found by the tax auditor when doing the confirmation of tax invoice through Taxation Information System and through Taxation Office of supplier, the re-export of spare parts and finished goods due to sales returns, the price adjustment because of the incompatibility product specifications, the mistake from the supplier related to the data in the tax invoice, the penalties of compensation in the earlier tax period, and the penalties of Overseas Service VAT."