Terjadi sengketa pajak yang menimbulkan perbedaan pendapat antara PT. A dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan agunan melalui hak tanggungan. PT. A berpendapat bahwa pengalihan agunan melalui hak tanggungan bukan merupakan objek PPN karena pengalihan yang terjadi merupakan pengalihan hak tanggungan bukan pengalihan aset berikut hak kepemilikan dari debitur. DJP berpendapat bahwa pengalihan agunan yang terjadi merupakan pengalihan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagaimana tercantum dalam SE 121/PJ/2010 yang merupakan objek dari PPN. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi serta menganalisis perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas pengalihan agunan melalui hak tanggungan ditinjau dari konsep supply of goods dan asas certainty. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivisme dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah illustration method. Hasilnya menunjukkan bahwa pengalihan agunan melalui hak tanggungan tidak memenuhi konsep supply of goods sehingga bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN dan ketentuan dalam SE 121/PJ/2010 belum mencerminkan aturan yang certain.

---

The occurrence of a tax dispute that caused a difference of opinion between PT. A with the Directorate General of Taxes (DGT) regarding the imposition of Value Added Tax (PPN) on dependents. PT. A is of the opinion that a dependent caused by rights is not an object of VAT because something that occurs is dependent on rights not from assets and ownership of the debtor. DGT is of the opinion that the collateral incurred is the transfer of Foreclosed Collateral (AYDA) as stated in SE 121/PJ/2010 which is the object of VAT. This study was conducted to identify and analyze the treatment of Value Added Tax on liability in terms of the concept of supply of goods and as a certainty. This study uses a quantitative approach with a post-positivism paradigm with data collection techniques using interview studies and literature studies. The data analysis technique used is the illustration method. The results show that the responsibility given by the right to fulfill the supply of goods is not a concept that is subject to VAT and the provisions in SE 121/PJ/2010 do not yet reflect a definite rule.