Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents: Review of mathematics -- Review of mathematics pretest -- Fractions -- Decimals -- Percents -- Ratios -- Proportions -- Review of mathematics posttest -- Units and measurements for the calculation of drug dosages -- Metric and household measurements -- Apothecary and household measurements -- Equivalents between apothecary and metric measurements -- Preparation for calculation of drug dosages -- Safety in medication administration -- Interpretation of the physician?s orders -- How to read drug labels -- Dimensional analysis and the calculation of drug dosages -- Calculation of drug dosages -- Oral dosages -- Parenteral dosages -- Reconstitution and dosages measured in units -- Intravenous flow rates -- Critical care intravenous flow rates -- Pediatric dosages -- Obstetric dosages -- Drug administration considerations -- Automated medication dispensing systems -- Special considerations for the administration of medications to the elderly -- Home care considerations in the administration of medications."

"Latar belakang: Praktik peresepan yang baik merupakan bagian penting dari penggunaan obat yang rasional. Persentase resep dengan injeksi merupakan salah satu indikator penggunaan obat WHO. Persentase resep dengan injeksi di RS St. Carolus pada tahun 2016 mencapai 56%. Hasil ini lebih tinggi dari yang direkomendasikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan peresepan obat injeksi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran penggunaan obat injeksi dan pengendalian penggunaannya, serta penerapan kebijakan tentang obat injeksi di Unit Rawat Inap RS St. Carolus. Metode: Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan metode cross-sectional dan studi kualitatif deskriptif. Penggalian informasi lebih lanjut dilakukan dengan melakukan penelitian kualitatif untuk melengkapi penelitian kuantitatif. Hasil: Faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan injeksi secara statistik adalah diagnosis serta panduan praktik klinis (PPK) dan clinical pathway (CP). Kebijakan Pelayanan Farmasi RS St. Carolus tidak membahas secara khusus mengenai pengendalian obat injeksi. Sosialisasi kebijakan ini pun belum optimal, begitu pula dengan sosialisasi PPK dan CP. Tenaga apoteker klinis yang ada belum mencukupi kebutuhan. Peran Panitia Farmasi dan Terapi di RSSC saat ini lebih kepada sistem formularium. Kesimpulan: Persentase pasien rawat inap RS St. Carolus periode Januari-Maret 2019 yang diresepkan obat dengan sediaan injeksi sebesar 85.7%. Kebijakan penggunaan obat injeksi yang ada saat ini tercantum dalam Kebijakan Pelayanan Farmasi, dimana didalamnya hanya terdapat prosedur peresepan. Tidak ada kebijakan khusus penggunaan obat injeksi. Prosedur pengendalian obat yang tertuang dalam kebijakan atau pedoman belum dimiliki oleh RS St. Carolus. Oleh karena itu diperlukan kombinasi intervensi dalam bentuk kebijakan dan edukasi untuk mengendalikan penggunaan obat injeksi di Unit Rawat Inap RS. St. Carolus.

---

Background: Good prescribing practices are an important part of rational drug use. The percentage of encounters with an injection prescribed is one of The WHO drug use indicators. The percentage of encounters with an injection prescribed at St. Hospital Carolus in 2016 reached 56%. This result is higher than recommended. This provokes the question of the factors related to injection prescribing. Objective: The purpose of this study was to reflect the injection drugs use and the control of their use, as well as the implementation of the drug policy in the St. Carolus Hospital. Method: This researches were a quantitative study with a cross-sectional method and a qualitative descriptive study. Further information is extracted by conducting qualitative research to complement quantitative research. Results: Factors related to injection prescribing statistically were diagnosis and clinical practice guidelines and clinical pathways. The Pharmacy Policy of St. Carolus Hospital does not specifically discuss the control of injection drugs. The socialization of this policy is not yet optimal, as the socialization of clinical practice guidelines and clinical pathways. Existing clinical pharmacists are not enough. The role of the Drug and Therapy Committee in the St. Carolus Hospital is currently more in the formulary system. Conclusion: The percentage of St. Carolus Hospitals inpatient for the period January-March 2019 with an injection prescribed was 85.7%. The injection drug use policy is listed in the Pharmacy Policy, wherein there are only prescription procedures. There is no policy specifically on the use of injection drugs. St. Carolus Hospital does not have policies or guidelines which regulate drug control procedures. Therefore a combination of interventions in the form of policy and education are needed to control the use of injection in the Inpatient Unit of St. Carolus Hospital."

"Obat Publik merupakan obat-obatan esensial yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perawatan mayoritas penduduk terutama di sektor publik atau pemerintah sehingga harus tersedia dan dapat diakses setiap saat dalam bentuk sediaan yang tepat dan juga dengan harga terjangkau. Untuk meningkatkan akses, ketersediaan dan memastikan obat digunakan dengan benar maka harus dilakukan pengelolaan obat yang baik, efektif, dan efisien secara berkesinambungan. Adanya masalah pada tingkat ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar yaitu kekosongan obat (stockout), jumlah obat berlebih (overstock), serta besarnya nilai obat kedaluwarsa yang terjadi karena pengelolaan obat publik yang belum baik sehingga perlu dilakukan analisis pengelolaan obat publik yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (indepth interview), FGD, dan telaah dokumen. Perhitungan secara kuantitatif dilakukan untuk menghitung output pengelolaan obat berupa tingkat ketersediaan obat dan nilai rupiah obat kedaluwarsa. Informan penelitian terdiri dari Pengelola obat puskesmas, Kepala seksi dan pelaksana di seksi farmalkes, Kepala UPT dan pelaksana Gudang obat dan perbekalan kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekosongan dan kelebihan obat yang tinggi, dan besarnya obat kedaluwarsa di Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor input yang berpengaruh adalah kurangnya jumlah, pengetahuan dan keterampilan pengelola obat, dana yang tidak dikelola dengan efektif dan efisien, fasilitas yang belum memadai, organisasi dan manajemen yang tidak optimal serta sistem informasi yang tidak terintegrasi. Kendala pada proses pengelolaan obat yaitu perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat, penyesuaian rencana pengadaan obat yang tidak menggunakan metode sesuai pedoman, penyimpanan obat tidak melaksanakan sistem FEFO, tidak adanya manajemen pengendalian persediaan, dan belum terlaksananya proses pemusnahan obat. Kesimpulan didapatkan bahwa pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang belum berjalan dengan efektif dan efisien. Perlu dilakukan perbaikan pada faktor input dan proses pengelolaan obat sehingga output pengelolaan obat publik di Dinas Kesehatan Kota Serang menjadi efektif dan efisien.

---

Public medicine is essential medicines that are very necessary to meet the care needs of the majority of the population, especially in the public or government sectors so that they must be available and can be accessed at any time in the right dosage forms and also at affordable prices. To improve access, availability and ensure that drugs are used properly, good, effective and efficient drug management must be carried out continuously. There are problems in the level of availability of medicines and the amount of expired drugs that occur due to poor public drug management, so an analysis of public drug management is needed at Serang District Health Office. This study uses qualitative methods using indepth interviews (in-depth interviews), FGD, and document review. Quantitative calculations are carried out to calculate the drug management output in the form of drug availability and the value of the drug expires. The research informants consisted of primary health care medicine managers, section heads and staf in the pharmacy section, head of the Medical And Health Supplies Store Of Serang District Health Office and the head of the Serang District Health Office. The study was conducted in April - May of 2019. The results showed a high level of drugs stockout and overstock and the amount of drug expired at the Serang District Health Office. Influential input factors are lack of quantity, knowledge and skills of drug managers, funds that are not managed effectively and efficiently, inadequate facilities, non optimal organization and management and non integrated information systems. inaccurate drug quantification, adjusting the plan for procurement of drugs that do not use the method according to the guidelines, drug storage does not implement the FEFO system, the absence of inventory control management and drug destruction process is an obstacle to the drug management process. The conclusion was that the management of public drugs at the Serang District Health Office had not been effective and efficient. It is necessary to make improvements to the input and process drug management factors so that the output of public drug management at the Serang District Health Office becomes effective and efficient."

"Saat ini, kinerja yang dihasilkan Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Diduga rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat disebabkan karena pengelolaan SDM yang belum dilaksanakan sesuai standar, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga kompetensi personil belum dapat dipenuhi secara maksimal. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tinggi atau rendahnya kinerjaSatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat? (3) Bagaimana model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat?Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap para pihak MSDM dan para personil Satuan Narkoba Polres Metro JakartaPusat. Sedangkan, data sekunder berasal dari sumber non-insani berupa profil organisasi, struktur organisasi, laporan MSDM, program kegiatan pengelolaan SDM,peraturan-peraturan tentang pengelolaan SDM, dan dokumen lainnya. Penulis menggunakan dua teori untuk menganalisis pengelolaan SDM di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, yaitu teori kompetensi dari Sedarmayanti (2017) dan teori kinerja dari Priansa (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satnarkoba Polres Metro JakartaPusat saat ini belum menggambarkan hasil yang maksimal. Faktor penyebab tinggi atau rendahnya kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat adalah pelatihan, kesehatanpersonil, sarana dan prasarana, serta mekanisme kerja. Model pengelolaan kinerja Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat yang dilakukan melalui kegiatan pengelolaanSDM sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau pensiun.

---

At present, the performance produced by the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is still not in line with the expected target. It is suspected that the low

performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba is due to HR management that has not been carried out in accordance with the standards, both in planning and

implementation, so that the competence of personnel has not been fully fulfilled. The formulation of the problem in this study is (1) What is the description of the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (2) What factors cause the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? (3) What is the

performance management model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba? In this study, the data collected is divided into two types, namely primary data

and secondary data. Primary data comes from the results of in-depth interviews with the HRM and the personnel of the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit. Meanwhile,

secondary data comes from non-human sources in the form of organizational profiles, organizational structures, HRM reports, HR management activities programs, HR

management regulations, and other documents. The author uses two theories to analyze HR management in the Central Jakarta Metro Police Narcotics Unit, namely the competency theory from Sedarmayanti (2017) and performance theory from Priansa (2014). The results of the study indicate that the performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba currently does not describe maximum results. The causes of the high or low performance of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba are training, health personnel, facilities and infrastructure, and work mechanisms. The performance model of the Central Jakarta Metro Police Satnarkoba performance carried out through

HR management activities has gone quite well. Management includes activities in planning, organizing, directing, controlling, procuring, developing, compensating, integrating, maintaining, and terminating employment or retirement."

"Pemerintah Indonesia sejak 2014 menetapkan pengadaan obat melalui e-katalog, dan mewajibkanfaskes pemerintah untuk melaksanakan kebijakan obat e-katalog untuk mendukung JKN. Penelitianini bertujuan mengetahui implementasi e-katalog obat di RSUD Pulangpisau tahun 2016. Datadikumpulkan melalui indepth interview, observasi dan telaah dokumen. Implementasi e-katalog obatbelum berjalan dengan baik. Ditemukan masalah kekosongan obat karena distributormemprioritaskan Pulau Jawa, ketidak ? tepatan rencana kebutuhan obat, kesulitan internet, pekerjaaanmanual, minimnya dana, kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan obat e-katalog. Sulit untukdistributor menyediakan buffer sebagai solusi penyimpanan dan penjualannya, karena bisa tidakterjual. Disarankan perlunya komitmen penyedia, serta kesiapan dan ketersediaan obat sesuaidengan kontrak. Selain itu agar rumah sakit menyediakan koneksi internet yang stabil dan lebih cepat,membuat sistem informasi rumah sakit. Agar manajemen rumah sakit memperhatikan ketersediaanobat, tenaga dan sarananya, dan mengalokasi dana yang lebih besar, membuat instalasi farmasisebagai unit sentral, membayar tagihan obat ke distributor sesuai term of payment, dan melaksanakantata kelola sebagai UPT dinas kesehatan. Agar Dinas Kesehatan Pulangpisau melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan e-catalog, membuat pelatihan pedoman perencanaan kebutuhan obat yangbaik, pelatihan membuat rencana kebutuhan obat bagi petugas dinas kesehatan dan rumah sakitKata Kunci: Pulangpisau, e-catalog

---

The Indonesian government has since 2014 set up drug procurement through e catalogs, and requiresgovernment faciities to implement e catalog drug policies. This study aimed to find out theimplementation of e catalog of drugs in RSUD Pulangpisau 2016. Data collected through indepthinterview, observation and document review. The study found that e catalog implementation facedmany problems, i.e, drug stock out as the distributor prioritized Java, inaccurateness of the drugrequirement planning, internet difficulties, manual work, the lack of needed funds and facilities forthe e catalog services. It was difficult for distributors to provide buffers as their storage and salessolutions, as they may not unsold. It is recommended that the drug providers committed and providejust enough drugs as stated in the contract. In addition, it is suggested that hospital provide a stableInternet connection, develop hospital information system. The management should pay attention tothe availability of medicines, personnel and facilities, allocate more funds, make pharmaceuticalinstallations as central units, pay the drug bills to the distributors according to the term of payment,and implement better governance. The district health office should monitor and evaluate theimplementation of e catalogs, provide training on good drug guideline, and drug requirementplanningKeyword Pulangpisau, e catalog."