Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan peserta didik sebagai konsumen, lembagapendidikan sebagai pelaku usaha, dan pemerintah sebagai pengatur, penyelenggara,pembina dan pengawas. Termasuk hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihaktersebut. Selanjutnya diuraikan kasus pelanggaran hak peserta didik, dan upayapenyelesaian sengketa konsumen jasa pendidikan. Penelitian yuridis normatif ini,bersifat kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankanmempertegas kedudukan peserta didik sebagai pengguna/konsumen jasa pendidikandalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta perlunyasosialisasi, pendidikan konsumen, pengawasan dan advokasi terhadap pelanggaranhak peserta didik.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal standing of student as the consumer, educationalinstitution as producer, and the Government as regulator, practitioner, builder andcaretaker. Including the rights and obligation of the fullfilment. Also description theproblems that arise from the fullfilment such obligation from the parties involved andlegal action to solve that problems based on consumer protection law. The researchconclusion that in Law number 20 year 2003 about National Education System muststressing the position student as consumer of education system. Then imperative thesocialization, educating consumer, guard and advocating about the violation of therights of the student as consumer."

"Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek. Sehubungan dengan itu, meskipun Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek, kejahatan manipulasi pasar kerap terjadi. Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.Skripsi ini membahas fungsi pengawasan dan kewenangan Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum atas kejahatan manipulasi pasar dengan menempuhupaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, pembimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentukpemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

---

Public investors need information on trading activities, market conditions and securities prices on a Securities Exchange, as indicators by the strength of the supply and demand, and as a basis for making investment decisions. Bearing in mind, even though Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market prohibits activities that create a deceptive representation of trading activities, market conditions or securities prices with intent to influence others to buy, sell, or hold securities, market manipulation felonies are often occurred. Considering the capital market is a source of business financing and an investment opportunity for investors, which plays a strategic role in supporting national development, its activities must be supervised to ensure that it is conducted in an orderly, fair, and efficient manner. Therefor, Bapepam-LK is given an administrative authority and the responsibility to guide, regulate and supervise persons engaged in capital market activities. The focuses of this study are the supervisory function and authority to conduct law enforcement of Bapepam-LK regarding market manipulation felonies, either in preventive in the form of regulations, guidelines, guidance and directions, or remedial in the form of inspections, investigations and the imposition of sanctions, as well as legal protections for investors."