Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan menganalisis pembukuan pihak ketiga minus (PFK Minus) pada Satuan Kerja Luar Negeri dan solusi penyelesaiannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran pembukuan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) Satker Luar Negeri Tahun Anggaran 2010 dan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurang tersedianya data bukti transaksi keuangan dan pagu anggaran yang tidak mencukupi merupakan faktor utama penyebab PFK Minus. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan mekanisme penganggaran dan revisi anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

---

This thesis aims to analyze overspending budget within Foreign Affairs Overseas Unit and its solution. Methods of data collection is conducted by searching within Financial Management Information System (SIMKEU) in the Fiscal Year of 2010 and the results of the inspection from the authority agencies.

The conclusion of this study is the lack of availability on supporting documents from the financial transactions and the budget shortfall are the main factors that led to overspending budget. The solution is conducted by changing the mechanism of budget formulation and budget revision set out by the Ministry of Finance."

"UU ASN No 5 Tahun 2014 mengatur tentang Aparatur Sipil Negara ASN dimana poin utama yang melandasi diterbitkannya undangan ini adalah agar seseorang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Kementerian Luar Negeri Kemlu merupakan salah satu instansi pemerintah yang harus menjalankan amanat UU ASN tersebut Dalam penelitian ini penulis mengambil studi kasus satuan kerja Pusat Komunikasi Kemlu yaitu satuan kerja yang khusus menangani Teknologi Informasi TI di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI Dalam penilaian Pemeringkatan e Government Indonesia PeGI disebutkan bahwa Kemlu perlu melakukan pendataan SDM TI guna memperlancar penyelesaian pekerjaan dan meminimalisir personil ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya Kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya Kompetensi tidak semata mata pengetahuan yang dimiliki tetapi juga kepada bagaimana pengetahuan itu dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas tugas dalam organisasi Kompetensi sendiri terdiri dari Hard Competency dan Soft Competency Hard Competency adalah kompetensi yang bersifat teknis pada pekerjaan sedangkan Soft Competency adalah kompetensi yang lebih mengarah pada kemampuan personil dalam mengelola pekerjaan dan mengembangkan hubungan dengan orang lain Oleh karena itu kedua kompetensi tersebut diperlukan dalam penyusunan standar kompetensi Kata kunci Standar Kompetensi Hard Competency Soft Competency UU ASN

---

The Law of The Republic of Indonesia Number 5 of 2014 concerning on state civil apparatus have a main point that underlying the reason why this law issued specifically in order to put the right person in the right place according to the competency that they have Ministry of Foreign Affairs MoFA is one of the government institutions that should execute this mandate In this research study researcher would take case study in Pusat Komunikasi a working unit that handle Information Technology IT in the Ministry of Foreign Affairs MoFA head office and representatives around the world According to the Pemeringkatan e Government Indonesia PeGI MoFA should carry out the collection of IT human resources to accelerate the work and to minimize possibility putting the wrong man in the wrong place Competency is an ability to perform jobs Competency not just about the knowledge and skill but also about how the knowledge itself can be used to solve and perform our jobs Competency consist of Hard Competency and Soft Competency Hard Competency relates to the functional capacity of work which mainly deals with the technical aspect of job Soft Competency relates to the ability to manage job and develop an interaction with other persons Therefore this two types of competency are needed to construct competency standards Keywords Competency Standards Hard Competency Soft Competency Law of ASN"

"ABSTRAKPenerapan good governance di lingkungan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari tiap instansi pemerintah. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) merupakan Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melaksanakan seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenlu dengan nilai tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya ULP berpedoman pada prinsip pengadaan dan prinsip good governance hal ini terbukti dengan terpilihnya ULP Kemenlu dalam 29 ULP Percontohan dari seluruh ULP yang ada di lingkungan pemerintah di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menganalisis sistem pengukuran kinerja dalam rangka analisis pencapaian key performance indicator (KPI) pada ULP Kemenlu. Tulisan ini berfokus pada efektivitas evaluasi kinerja yang telah dilakukan selama ini dalam menganalisis keberhasilan atau pencapaian objective ULP Kemenlu serta memberi masukan terkait pengukuran evaluasi kinerja yang tepat untuk membantu ULP dalam mencapai KPI. Penelitian ini menggunakan 7 prinsip pengadaan yang juga merupakan prinsip good governance untuk menilai sistem penilaian kinerja yang ada selama ini, serta menjadi acuan dalam merekomendasikan sistem pengukuran yang baru. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengukuran kinerja yang ada selama ini yaitu dengan matriks evaluasi dinilai sudah tidak cukup untuk menganalisis kebrhasilan atau pencapaian objective ULP sehingga diperlukan pengukuran kinerja tambahan lainnya. Penulis merekomendasikan pengukuran kinerja melalui enam indikator yaitu proses pengadaan tepat waktu, tingkat keberhasilan pengadaan, tingkat ketertarikan calon penyedia terhadap paket pengadaan yang dilelangkan, persentase harga timpang, lelang di luar rencana, dan tingkat penunjukan langsung. Perhitungan keenam indikator kinerja menggunakan data 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015 menunjukan bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat peningkatan kinerja dari ULP tersebut, dengan kategori nilai keduanya cukup.

---

ABSTRACTThe implementation of Good Governance at the Government Institution aims at improving performance of each government institution. Procurement Services Unit (ULP) in the Ministry of Foreign Affairs is a unit that has duties and function to implement the entire procurement proccess of goods/services at a certain value in the Ministry of Foreign Affairs. In carrying out its duties, ULP refers at principles of procurement and good governance, and as a result, ULP of Ministry of Foreign Affairs is selected as on of 29 best ULP from all government institution's ULP in Indonesia. This paper attempts to analyze the performance measurement system to analyze the achievement of key performance indicator of ULP of Ministry of Foreign Affairs. This paper focused on the effectiveness of performance evaluation carried out so far in analyzing the success or achievement of the ULP of Ministry of Foreign Affairs' objective and providing feedback regarding proper measurement of performance evaluation to assist ULP in achieving KPI. This research uses 7 principles of procurement that in line with principle of good governance to assess the existing performance assessment system, and make it as reference to recommend the new measurement system. The result of the research indicates that the existing performance measurement system, by using matrix for evaluation, is considered not appropriate to analyze the success or achievement of ULP's objective. Therefore, it requires additional performance measurement system. The author recommend measuring performance through six indicators, namely timely procurement process, procurement success rate, interest of potential suppliers to procurement packages to be tendered, percentage of price difference, out of plan auction, and direct appointment. The calculation of all six performance indicators using the data of last two years, namely 2015 and 2015, indicates that in the last two years the was increase of performance of the ULP, and the score for the two categories is sufficient."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas besi pada Perwakilan RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui survei dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern belum memadai diantaranya belum adanya pedoman hukum yang kuat terkait pengelolaannya serta pembebanan biaya mutasi Home Staff Perwakilan RI yang mempengaruhi likuiditas anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian intern pengelolaan kas besi di Perwakilan RI di antaranya kebutuhan anggaran yang mendadak, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tidak sejalan, revolving uang persediaan yang terlambat, adanya Pembukuan Fihak Ketiga PFK minus yang belum diselesaikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen dan keteladanan dari Pimpinan, ketersediaan infrastruktur dan efektivitas peran pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan anggaran di Perwakilan RI.

---

The aim of this research is to identify factors that affect the internal control systems to the management of reserved fund at Indonesian Embassies. This research is a qualitative research with descriptive design through survey and interview. The results of the research indicate the internal control system still indaquate cause of the absence of legal guidelines and the imposition of the deployment cost. The factors that affected the internal control system are improper budgetary planning, delayed of revolving, bookkeeping unrelated to third parties, competence of employees, commitment and role model of leadership, infrastructure and the effectiveness of internal control Inspectorat General."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko dan rencana pengendalian pada proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Kementerian Luar Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko yaitu Kelompok Kerja ULP. Hasil dari penelitian ini adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa oleh ULP termasuk dalam kategori risiko sedang dan memiliki 39 tiga puluh sembilan risiko yang terdiri dari 5 lima risiko termasuk dalam kategori tinggi, 30 tiga puluh risiko termasuk dalam kategori sedang, dan 4 empat risiko termasuk dalam kategori rendah. Respon yang dipilih untuk mengurangi terjadinya risiko yaitu mengurangi tingkat kemungkinan, mengurangi tingkat dampak, dan kombinasi dari kedua respon tersebut.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk and control plan in supplier selection process of goods services by Procurement Services Unit at Ministry of Foreign Affairs. The method used in this research is qualitative method with case study approach. Data are collected through focus group discussion and questionnaires to the risk owner Working Group of Procurement Services Unit . The result of this research is the supplier selection process of goods services by procurement services unit included in moderate risk category and have 39 risks consist of 5 risk in high category, 30 risks in medium category, and 4 risks in low category. Selected responses to reduce the risk are reducing the level of likelihood, reducing the level of consequences, and the combination of both responses."

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."

"Skripsi ini mencoba menganilisis tingkat kesadaran manajemen terhadap pendukung layanan dan penyampaian layanan dalam sistem informasi pengelolaan arsip digital REMIS dengan menggunakan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Analisis tingkat kesadaran ini merupakan suatu pendekatan lain dalam mengevaluasi kesadaran manajemen terhadap sistem informasi. Hasil dari penelitian akan mengetahui dimana skala tingkatan kesadaran manajemen. Skala tingkatan kematangan dalam ITIL dimulai dari tingkat 0 - 5. Setiap tingkatan akan menunjukan efektifitas dan efisiensi kesadaran manajemen dalam mengelola sistem informasi REMIS.

---

This thesis aims to analyze Awareness level of management over service support and service delivery within the archival management information system REMIS using Information Infrastructure Library framework in Ministry of Foreign Affairs. This analysis level is one of approach in evaluating the management awareness over information system. The result of this research will determine in which level of management awareness exist. The maturity level scale of ITIL starts from 0 - 5. Every level will show the effectiveness and efficiency of management awareness in managing information systems REMI."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern. Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik. Kemenlu hingga saat ini sudah mempunyai 108 aplikasi, di antara aplikasi tersebut digunakan untuk pengelolaan informasi dalam pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan Kemenlu. Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan karena belum adanya kebijakan keamanan informasi di lingkungan Kemenlu.Penelitian ini mempunyai klasifikasi penelitian studi kasus dan action research. Kerangka kerja yang digunakan dalam perancangan kebijakan keamanan informasi ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27001:2013. Wawancara dilakukan pada pejabat-pejabat struktural dan staf teknis pada Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP untuk mengambil data kualitatif. Penelitian ini mendapatkan 30 kontrol pada Annex A yang dapat diterapkan dan dijadikan rancangan dokumen kebijakan keamanan informasi pada lingkungan Kementerian Luar Negeri.

---

Information security has become a top priority in modern organizations. In Peraturan Pemerintah number 82 of 2012 that the organizers of electronic systems should have and implemented procedures and tools for securing electronic systems. Kemenlu up to now already has 108 applications, some of the applications are used for information management in the service and protection of Indonesian Citizens. There are several threats that could interfere with the availability, confidentiality and integrity of data or information within the Kemenlu. One of the causes of such threats and disturbances is caused by Kemenlu still don rsquo t have information security policy.

This research has a classification case study and action research. The framework used in the design of this information security policy uses the ISO IEC 27001 2013 framework. Interviews were conducted with structural officials and technical staff at Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan PusTIK KP to obtain qualitative data. The research found 30 control in Annex A that can be applied and used as draft of information security policy on the environment of the Ministry of Foreign Affairs."

"Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik. Kementerian Luar Negeri Kemenlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan pengamanan informasi menggunakan Indeks Keamanan Informasi KAMI guna memenuhi standar Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.Hasil penilaian Indeks KAMI Tahun 2015 menyatakan bahwa Sistem Elektronik Kemenlu berada dalam kategori strategis, namun tingkat kesiapan pengamanan informasi Kemenlu berada dalam kategori tidak layak. Berdasarkan kondisi tersebut, aspek availability layanan TIK Kemenlu tidak terpenuhi ketika terjadi pemeliharaan jaringan listrik kantor Kemenlu di Pejambon. Seluruh layanan TIK Kemenlu tidak dapat diakses selama 10 jam, padahal Kemenlu sudah memiliki fasilitas pusat pemulihan bencana di Cijantung.Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak layaknya pengamanan informasi Kemenlu adalah belum adanya rencana keberlangsungan layanan TIK serta rencana pemulihan bencana. Untuk meningkatkan nilai Indeks KAMI dan untuk menjaga keberlangsungan layanan TIK Kemenlu dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada maka perlu disusun rancangan rencana kontingensi pusat data Kemenlu. Perancangan rencana kontingensi dalam penelitian ini mengacu pada kerangka kerja NIST 800-34 Rev.1.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat pengelola TIK Kemenlu dan pejabat pemilik atau pengguna layanan TIK serta melalui observasi lapangan. Proses analisis dampak bisnis dilakukan guna mendapatkan tingkat kekritisan sistem informasi terhadap kegiatan utama Kemenlu. Strategi pemulihan layanan teknologi informasi disusun berdasarkan urutan tingkat kekritisan sistem informasi dari yang tertinggi hingga terendah.Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat kekritisan layanan sistem informasi yang terkait dengan kegiatan utama Kemenlu beserta kebutuhan sumber daya pendukungnya. Berdasarkan tingkat kekritisan tersebut, tiga layanan membutuhkan strategi pemulihan fault tolerance, 13 hot site, dan sisanya warm site. Strategi kontingensi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen usulan rencana kontingensi pusat data Kemenlu.

---

Government Regulation Number 82 Year 2012 obligates all electronic system operators to secure their electronic systems. The Ministry of Foreign Affairs of Indonesia Kemenlu has used the Information Security KAMI Index to evaluate the level of information security preparedness to meet the standards of Information System Security Management.

The results of 2015 KAMI Index stated that the Kemenlu rsquo s electronic system is classified as strategic, however its level of information security preparedness is in the category of not reliable. According to these conditions, Kemenlu could not meet the aspect of ICT services availability, for it could not provides its ICT services to users during power outage incidences at Kemenlu Headquarter in Pejambon. Although Kemenlu has built a Disaster Recovery Center facility in Cijantung, at the time of power outages, the entire Kemenlu rsquo s ICT services could not be accessed, for as long as 10 hours.

According to fishbone analysis, one of causes that contributed to Kemenlu rsquo s information security preparedness unreliability is the lack of continuity plans for ICT services and disaster recovery plans. To increase its KAMI Index and maintain its ICT services continuity, Kemenlu needs to design data center contingency plan by utilizing the existing infrastructure. The design of data center contingency plan in this research is based on NIST 800 34 Rev.1 framework which was adjusted for Kemenlu data center.

This research applies a qualitative research method using a case studies. Data gathering and fact finding were done by interviewing Kemenlu rsquo s ICT supervisors, owners, and users, as well as on site observation. Business impact analysis was performed to evaluate the impact of information system unavailability to Kemenlu rsquo s main activities. Contingency strategies are created based on the order of information system criticality, from most critical to less critical.

This research has successfully identified the degree of criticality of information systems related to Kemenlu rsquo s main activities as well as its necessary ICT resources. Based on the findings of the criticality degree, there are three information system that require fault tolerance as recovery strategy, 13 require hot site and the remaining require warm site.This contingency strategy are then documented into proposed data center contingency plan."