Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan mengenai kepemilikan atas karya cipta sinematografi berdasarkan hubungan kerja di lembaga swasta atau berdasar pesanan pihak lain telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) dimana pembuat karya tersebut yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya kecuali diperjanjikan lain. Adanya kompleksitas hubungan hukum dan perjanjian yang dibuat para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mempertegas kepemilikan Hak Cipta berdasar pesanan menjadi penting dikaji lebih mendalam dengan banyaknya karya cipta sinematografi yang lahir di provinsi Bali sebagai media pemasaran produk barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan yakni data sekunder dengan teknik studi dokumen dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan melalui wawancara mendalam dengan responden dan narasumber di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar, sebagai pusat pembuatan karya cipta sinematografi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tata cara non-probability sampling design yang menggunakan teknik purposive sampling dengan snowballing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan Hak Cipta atas karya cipta pesanan Pasal 8 ayat (3) UUHC 2002 di Indonesia berbeda dengan pengaturan karya cipta yang work made for hire di Amerika Serikat dan Inggris namun menyerupai pengaturan di negara Perancis. Dalam implementasinya di Provinsi Bali kepemilikan karya cipta sinematografi berdasar pesanan, Hak Ekonominya dominan berada pada pemesan yang menyerupai konsep perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 1601 b KUH Perdata.Article 8 paragraph 3 Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright (UUHC 2002) states if a work is made within the scope of employment or based on an order, the party who create such a work shall be deemed as the Author and the Copyright Holder, unless otherwise agreed by the two parties. It is important to do deep study in works made based on order regarding to the complexity of legal relations in it and agreement made by the parties as a form of legal protection to emphasize copyright ownership on works made based on order since a lot of cinematographic works starting to be made in Bali province as a media for marketing products and services. This study uses statute, conceptual, and comparative approach. This study also uses secondary data with study document technique and primary data through in depth interviews with respondents and informant in Bali Province, especially in Denpasar, as a center where the cinematographic works are made. This study is a qualitative, in the manner of non-probability sampling design using purposive sampling with snowballing. The results showed that the copyright ownership provision related to works made based on order in Article 8 paragraph 3 UUHC 2002 in Indonesia is different from the provision of work made for hire in the United States and in United Kingdom, but similar to French provision. Implementation in Bali Province showed that the economic right related to the copyright ownership of cinematographic works made based on order, is dominant on the person for whom the work was prepared which is similar to the concept of the contract for work in Article 1601 b Indonesian Civil Code."

"Ketentuan mengenai kepemilikan atas karya cipta sinematografi berdasarkan hubungan kerja di lembaga swasta atau berdasar pesanan pihak lain telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) dimana pembuat karya tersebut yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya kecuali diperjanjikan lain. Adanya kompleksitas hubungan hukum dan perjanjian yang dibuat para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mempertegas kepemilikan Hak Cipta berdasar pesanan menjadi penting dikaji lebih mendalam dengan banyaknya karya cipta sinematografi yang lahir di provinsi Bali sebagai media pemasaran produk barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan yakni data sekunder dengan teknik studi dokumen dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan melalui wawancara mendalam dengan responden dan narasumber di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar, sebagai pusat pembuatan karya cipta sinematografi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tata cara non-probability sampling design yang menggunakan teknik purposive sampling dengan snowballing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan Hak Cipta atas karya cipta pesanan Pasal 8 ayat (3) UUHC 2002 di Indonesia berbeda dengan pengaturan karya cipta yang work made for hire di Amerika Serikat dan Inggris namun menyerupai pengaturan di negara Perancis. Dalam implementasinya di Provinsi Bali kepemilikan karya cipta sinematografi berdasar pesanan, Hak Ekonominya dominan berada pada pemesan yang menyerupai konsep perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 1601 b KUH Perdata.

---

Article 8 paragraph 3 Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright (UUHC 2002) states if a work is made within the scope of employment or based on an order, the party who create such a work shall be deemed as the Author and the Copyright Holder, unless otherwise agreed by the two parties. It is important to do deep study in works made based on order regarding to the complexity of legal relations in it and agreement made by the parties as a form of legal protection to emphasize copyright ownership on works made based on order since a lot of cinematographic works starting to be made in Bali province as a media for marketing products and services. This study uses statute, conceptual, and comparative approach. This study also uses secondary data with study document technique and primary data through in depth interviews with respondents and informant in Bali Province, especially in Denpasar, as a center where the cinematographic works are made.This study is a qualitative, in the manner of non-probability sampling design using purposive sampling with snowballing. The results showed that the copyright ownership provision related to works made based on order in Article 8 paragraph 3 UUHC 2002 in Indonesia is different from the provision of work made for hire in the United States and in United Kingdom, but similar to French provision. Implementation in Bali Province showed that the economic right related to the copyright ownership of cinematographic works made based on order, is dominant on the person for whom the work was prepared which is similar to the concept of the contract for work in Article 1601 b Indonesian Civil Code."

"[ABSTRAKDi Indonesia terdapat beberapa kasus hak cipta terkait pelanggaran skenario filmyaitu adanya tayangan televisi di Indonesia seperti FTV, sinetron yang menjiplakskenario film asing, yang dapat dilihat dari adanya persamaan dalam cerita, adegan,atau dialog baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa mencantumkan kredit untuk filmasing yang bersangkutan. Salah satu kasus di Indonesia mengenai perebutan HakCipta adalah naskah/ skenario film antara Rachmawati Soekarnoputri melawan PT.Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, Hanung Bramanto. Permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hakcipta atas skenario/naskah film soekarno dan hak cipta skenario/naskah film asing diIndonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta(?Undang-Undang Hak Cipta?); Bagaimana peran dan sikap hakim dalam memutusperkara terkait karya cipta skenario/naskah film soekarno. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta skenario film diIndonesia dan perlindungan skenario/naskah film asing di Indonesia berdasarkanundang-undang hak cipta di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwapengaturan mengenai hak cipta atas skenario/naskah film telah diatur dalam Pasal 12ayat (1) huruf k Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungan hak ciptaskenario/naskah film asing diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang Hak Cipta.

---

ABSTRACTIn Indonesia there are some cases of copyright infringement related to the screenplayin Indonesia such as FTV, serial drama plagiarized foreign film scenario, which hassimilarities in the story, scene, or dialogue in part or in whole, without mentioned thecredits for the related foreign film. One of the cases in Indonesia is the seizing ofcopyright on script / screenplay between Rachmawati Soekarno Putri, the daughter ofthe film?s subject against PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, HanungBramanto. The issues raised by the author is how the legal protection of copyright inthe Soekarno? film scenario / screenplay and scenario / screenplay from foreigners inIndonesia in terms of Law No. 19 of 2002 on Copyrights (?Copyrights Law?); Whatis the role of the judge and how the judge stance in deciding the case relatedcopyright of Soekarno? film scenario / screenplay. The purpose of this study is to findout how is the legal protection of the creators of the film scenario and scenarios /scripts protection of foreign films in Indonesia based on Indonesia laws. Research ofthis study note that the arrangements regarding copyright scenario / screenplay hasbeen regulated under Copyrights Law in Article 12 paragraph (1) letter k andprotection of screenplay / script copyright for foreign films regulated in Article 76 ofCopyrights Law.;In Indonesia there are some cases of copyright infringement related to the screenplayin Indonesia such as FTV, serial drama plagiarized foreign film scenario, which hassimilarities in the story, scene, or dialogue in part or in whole, without mentioned thecredits for the related foreign film. One of the cases in Indonesia is the seizing ofcopyright on script / screenplay between Rachmawati Soekarno Putri, the daughter ofthe film?s subject against PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, HanungBramanto. The issues raised by the author is how the legal protection of copyright inthe Soekarno? film scenario / screenplay and scenario / screenplay from foreigners inIndonesia in terms of Law No. 19 of 2002 on Copyrights (?Copyrights Law?); Whatis the role of the judge and how the judge stance in deciding the case relatedcopyright of Soekarno? film scenario / screenplay. The purpose of this study is to findout how is the legal protection of the creators of the film scenario and scenarios /scripts protection of foreign films in Indonesia based on Indonesia laws. Research ofthis study note that the arrangements regarding copyright scenario / screenplay hasbeen regulated under Copyrights Law in Article 12 paragraph (1) letter k andprotection of screenplay / script copyright for foreign films regulated in Article 76 ofCopyrights Law., In Indonesia there are some cases of copyright infringement related to the screenplayin Indonesia such as FTV, serial drama plagiarized foreign film scenario, which hassimilarities in the story, scene, or dialogue in part or in whole, without mentioned thecredits for the related foreign film. One of the cases in Indonesia is the seizing ofcopyright on script / screenplay between Rachmawati Soekarno Putri, the daughter ofthe film’s subject against PT. Tripar Multivision Plus, Ram Jetmal Punjabi, HanungBramanto. The issues raised by the author is how the legal protection of copyright inthe Soekarno’ film scenario / screenplay and scenario / screenplay from foreigners inIndonesia in terms of Law No. 19 of 2002 on Copyrights (“Copyrights Law”); Whatis the role of the judge and how the judge stance in deciding the case relatedcopyright of Soekarno’ film scenario / screenplay. The purpose of this study is to findout how is the legal protection of the creators of the film scenario and scenarios /scripts protection of foreign films in Indonesia based on Indonesia laws. Research ofthis study note that the arrangements regarding copyright scenario / screenplay hasbeen regulated under Copyrights Law in Article 12 paragraph (1) letter k andprotection of screenplay / script copyright for foreign films regulated in Article 76 ofCopyrights Law.]"

"Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang merupakan wujud dari ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization yang mencakup tunduknya pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Melalui adanya perkembangan digital yang sangat pesat telah membuat adanya pelanggaran hak cipta yaitu adanya penggunaan hak cipta tanpa adanya perizinan. Pelanggaran tersebut terutama pada objek hak cipta lagu dan juga fonogram lagu yang digunakan pada platform YouTube di mana lagu tersebut dijadikan sebagai backsound iklan. Oleh karena itu, penggunaan fonogram lagu yang digunakan tanpa perizinan menjadi latar belakang skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan norma hukum secara tertulis dan hasil penelitian mengenai perlindungan Hak Cipta. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu meskipun Undang-Undang Hak Cipta kurang memadai, akan tetapi diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan rinci mengenai perizinan terhadap penggunaan lagu yang digunakan untuk iklan, terutama dalam hal penggunaannya yang diunggah pada platform YouTube, hal ini agar dapat terhindar dari kerugian materiil dan immateriil dari seorang Pencipta, dikarenakan suatu karya cipta di dalamnya terdapat suatu nilai komersial.

---

When a creative is produced in a concrete form without lowering constraints and in compliance with regulatory requirements, copyright, the creator's exclusive right, automatically arises. Law No. 28 of 2014, which is an indication of Indonesia's involvement as a member of the World Trade Organization includes its compliance with the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, that regulates copyright protection in Indonesia. However, the rapid digital technology increase has led to copyright infringement—the unauthorized use of intellectual property. These infractions primarily relate to song phonograms on YouTube, where it is utilized as background music for advertisements, as well as the song's subject of copyright. Consequently, the unauthorized use of a song phonograph is the background of this thesis. As a result, the thesis's context is the unauthorized use of a song phonograph. The normative-juridical research methodology employed in this paper makes use of both the findings of copyright research and a written legal norm approach. The implication is that, notwithstanding the copyright law's sufficiency, more thorough and specific licensing agreements are required for songs used in advertising, particularly when those advertisements are posted to the YouTube site. Since copyrighted works have commercial value, doing so will prevent an author from suffering physical and intangible losses."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap aksi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs penyedia layanan streaming film gratis di internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming film gratis, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet.

---

This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the copyright owners of cinematographic works towards copyright infringement conducted by online free movie streaming sites. The problems under this study are the legal aspects of distributing films through online streaming sites without a license agreement or authorization from the copyright owners, what kind of legal protection that can be obtained for the copyright owners as stipulated in Copyright Act No. 28, 2014 and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet."

"Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film.

---

Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations."

"ABSTRAKTesis ini memfokuskan pada Perlindungan Hak Cipta Terkait Dengan DistribusiKarya Sinematografi (Studi Kasus: Peluncuran Film X-Men Origins: Wolverine DanAyat-Ayat Cinta). Seiring dengan perkembangan teknologi, pada saat ini distribusikarya sinematografi banyak yang menyimpang. Dimana terdapat banyak karyasinematografi yang didistribusikan dengan tidak memenuhi hukum yang berlaku,dikarenakan tidak adanya pengaturan hukum yang tegas mengenai hal tersebut. Daripenelitian ini, para produser sebagai pemegang hak cipta atas karya sinematografidapat mengetahui pentingnya perjanjian lisensi dalam hal distriusi karyanya dan jugahak terkait sehubungan dengan para pelaku yang ikut berpartisipasi dalam karyatersebut.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the Protection of Copyright Related to the Distribution of WorkCinematography (Case Study: Launching Movie X-Men Origins: Wolverine AndAyat-Ayat Cinta). Along with the development of technology, the current distributionof cinematographic works much distorted. Where there are a lot of cinematographicworks are distributed to not meet the applicable law, because there is no strict legalregulation on the matter. From this research, the producers as the holder of thecopyright in a cinematographic work to determine the importance of the licenseagreement in terms of the distribution of his work and related rights in connectionwith the actors who participated in the work."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"ABSTRAKBagian1 :Analisis SituasiEksistensi lagu daerah di Indonesia di masyarakat Indonesia tidak sebaik lagu populer. Hal ini dapat dilihat dari banyak media yang menyajikan lagu populer dibandingkan lagu daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya sebuah media yang dapat mempromosikan lagu daerah kepada masyarakat Indonesia bahkan sampai masyarakat global. Hasil riset membuktikan bahwa hal ini dapat terwujud menggunakan media YouTube dengan konten berbasis video klip musik lagu daerah.Bagian 2 :Tujuan dan ManfaatTujuan utama dari pembuatan prototipe ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mengingatkan kembali kebudayaan Indonesia serta bermanfaat sebagai jembatan kebudayaan antara Indonesia dengan masyarakat global.Bagian 3 :Prototipe yang DikembangkanVideo klip musik lagu daerah ini akan dibuat sebanyak 12 episode yang dikemas dalam sebuah kanal YouTube yang bernama Nusantara. Setiap episodenya akan mengangkat satu lagu daerah yang dikemas dalam bentuk sebuah video klip konseptual yang diangkat dari daerah yang berbeda-beda di Indonesia.Bagian 4 :Rencana EvaluasiEvaluasi dilakukan melalui observasi secara online dengan melihat index key performance yang dicapai serta survei online.Bagian 5 :AnggaranAnggaran yang diperlukan untuk memproduksi satu episodenya adalah Rp1.000.000,00 sehingga biaya untuk memproduksi 12 episode adalah Rp12.000.000,00. Perkiraan pendapatan minimal yang diperoleh dari tiap episode adalah Rp520.000,00.

---

---

ABSTRACTPart 1 Situation AnalyzeThe existence of Indonesia rsquo s folk songs among Indonesian people is not as good as popular song. This can be seen from many media which presented popular songs rather than folk songs. To overcome, it is necessary to provide the media which can promote folk songs to Indonesian even to the global community. The research proves that it can be achieved by using YouTube as media which based on folk songs music clips.Part 2 Purposes and BenefitsThe main purposes of making this prototype are to grow a sense of nationalism by recalling the culture of Indonesia and can be the benefit as cultural bridge between Indonesia and the global community.Part 3 Prototype That DevelopedThe music clips of folk songs will be made up of 12 episodes which packed in a YouTube channel called Nusantara. Each episode will bring a folk song that brought in conceptual video from different places in Indonesia.Part 4 Evaluation PlanningEvaluation will be done through online observation by looking at the index key performance achieved and online survey.Part 5 BudgetThe budget needed to produce each episode is Rp1.000.000,00 so the production cost of 12 episode is Rp12.000.000,00. Estimated minimum income earned from each episode is Rp520.000,00. "