Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan tidak sedikitnya jumlah pertempuran yang terjadi selama berlangsungnya perang Boshin dari tahun 1868—1869, klan Aizu memiliki peranan penting di dalamnya. Selanjutnya, makalah ini membahas keterlibatan salah satu pasukan perang milik klan Aizu yang bernama Byakkotai. Selama ini Byakkotai lebih dikenang melalui sebuah kisah memilukan saat ke-20 tentaranya melakukan ritual harakiri di gunung Iimori. Namun, makalah ini akan memberikan pula pemaparan mengenai keterlibatan pasukan Byakkotai secara langsung di dalam perang Boshin selama berjuang mempertahankan klan mereka.

---

With a large number of battles that occurred during the Boshin war in 1868—1869, Aizu clan has such a significant role on it. Therefore, this paper discusses the involvement of one of the Aizu’s clan military unit named Byakkotai. All this time, people remembered Byakkotai through their heartbreaking story when these 20 young troops attempted harakiri at the Iimori mountain. However, this paper will also provide an examination of their direct involvement in Boshin war while fighting for their clan."

"Perang Boshin, yang juga dikenal sebagai Perang Saudara berlangsung dari tahun 1868 hingga 1869. Perang ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan antara pihak yang mendukung pemerintahan Meiji dan pihak yang mendukung keshogunan Tokugawa. Artikel ini menjelaskan secara rinci bagaimana awal mula, proses dan berakhirnya Perang Boshin. Penelitian in merupakan kajian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang boshin berperan besar dalam sejarah jatuhnya masa keshogunan tokugawa dan menjadi saksi dari revolusi Jepang.

---

The Boshin War, also known as the Civil War, lasted from 1868 to 1869. This war occurred because of the difference in purpose between those who supported the Meiji government and those who supported the Tokugawa shogunate. This article explains in detail how the beginning, the process and the end of Boshin War. This research is a literature study with descriptive method of analysis. The results of this study indicate that the boshin war played a major role in history of the fall of the Tokugawa shogunate and witnessed the Japanese revolution. "

"Minamoto dan Taira adalah dua klan bangsawan yang berpengaruh terhadap otoritas kaisar pada Zaman Heian. Klan Minamoto dan Klan Taira memiliki kekuatan militer yang dipercaya oleh kaisar sehingga mereka bersaing dalam memperebutkan kedudukan sebagai klan yang mendominasi pemerintahan. Skripsi ini membahas tentang pertentangan Klan Minamoto dan Klan Taira pada peristiwa Perang Genpei tahun 1180-1185. Pertentangan tersebut meliputi pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa wilayah di Jepang. Perang Genpei terjadi karena Klan Minamoto dan Klan Taira mendukung dua calon kaisar yang berbeda. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analisis secara kronologis waktu.

---

Minamoto and Taira are two of noble clans that have influence to emperor’s authority at Heian Era. Minamoto Clan and Taira Clan have a military strength that trusted by the emperor so they compete in a fighting for position as a clan who dominated the government. This thesis will discuss about conflict of Minamoto Clan and Taira Clan at the events of Genpei War years 1180-1185. The conflict includes the battles that occur in some areas in Japan. Genpei War occurs because Minamoto Clan and Taira Clan support two different candidates of emperors. This thesis is done by qualitative literary studies with the method of descriptive–analytic in chronological time."

"Hubungan antara Jepang dan Republik Korea setelah Perang Dunia kedua banyak mengalami pasang surut. Setelah nota diplomatik kedua negara ditandatangani pada tahun 1965, 35 tahun kolonisasi Korea oleh Jepang selalu menjadi isu utama dalam setiap kerja sama kedua negara. Setelah Perang dunia kedua, Jepang dan Republik Korea berada pada blok Amerika Serikat. Jepang mampu keluar dari krisis akibat tidak adanya friksi dalam negeri. Sedangkan Republik Korea, lahir akibat konflik internal, yakni Perang Korea di tahun 1950-1953. Dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara lebih banyak diwamai gambaran pasang. Jepang membantu Republik Korea melalui IMF, memberi ODA, membantu modemisasi Republik Korea mela1ui keijasama teknik, serta membantu dunia usaha Re_publik Korea melalui PenanamanModal Asing (PMA). Sedangkan dalam bidang politik, kcrjasarna kedua negara lebih banyak diwamai oleh gambaran surut. Berbagai isu seperti, sengketa pulau Takeshima (Dokto, dalam bahasa Korea), kunjungan petinggi Jepang ke kuil Yasukuni, dan jugun ianfu mcrupakan sumber pemicu bagi buruknya hubungan kedua negara . • Jepang dan Republik Korea adalah dua negara yang bertetangga. Karena bertetangga, hubungan kedua negara seharusnya baik. Untuk dapat menjalin hubungan baik ini, kedua negara tidak saja harus berhubungan antar pemerintah, tapi juga harus an tar rakyat kedua negara.

---

The relationship between Japan and the Republic of Korea after the Second World War had many ups and downs. After the diplomatic notes of both countries were signed in 1965, 35 years of Korea's colonization by Japan has always been a major issue in any cooperation between_thc two countries. After the second world war, Japan and the Republic of Korea were in block the United States. Japan was able to get out of the crisis due to the lack of domestic friction. While the Republic ofKorea, born due to internal conflict, namely the Korean War in 1950- 1953. In the economic field, the relationship between the two countries is more colored by the tide picture. Japan assisted Republic of Kor_ea. through IM,F, gave ODA, assisted modernization of Republic of Korea through technical cooperation, and assisted business world Republic of Korea through Foreign Investment. While in the political field, cooperation between the two countries is mostly colored by the receding picture. Issues such as the Takeshima islaud dispute (Dokto, in Korean), Japanese high-rar~l(ing visits to the rasukuni shrine, and jugun ianfu are a source of trigger for bad relations between the two countries. Japan and the Republic of Korea are two neighboring countries. Because neighbors, relations between the two countries should be good. To be able to establish this good relationship, the two countries must not only intergovernmental relations, but also must be between the pecple of both countries."

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang disebut work-life balance society di mana para pekerja memiliki semangat tinggi untuk bekerja di samping mengasuh anak ataupun merawat anggota keluarga, pemerintah Jepang membuat kebijakan yang disebut Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) yang dapat diartikan sebagai Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak dan Merawat Keluarga. Sejak awal diberlakukannya pada tahun 1992, kebijakan cuti mengasuh anak tersebut telah melalui beberapa kali evaluasi dan revisi. Untuk meneliti tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan pemerintah Jepang yang didukung pula oleh banyak perusahaan tersebut, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan analisis kualitatif. Tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori four-factor model of father involvement (Lamb dan Pleck) dan teori Role Identity (Alicia D. Cast). Hasilnya, tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak yang terbilang rendah dan jauh dari angka yang ditargetkan pemerintah tidak sejalan dengan tingginya persentase perusahaan yang memberlakukan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan pandangan tradisional masyarakat Jepang bahwa mengasuh anak bukanlah tugas utama ayah masih mendominasi persepsi kaum ayah terhadap peran ayah itu sendiri.

---

In order to create work-life balance society where each citizen works with a sense of satisfaction in work-related responsibilities, and at the same time are able to take care of a child or a family member, Japan Government enacts a policy named Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) and also known as Child Care and Family Care Leave Law. Since the beginning of the implementation in 1992, Child Care and Family Care Leave Law has been through some evaluation and revision. To examine father involvement in this policy made by Japan Government which also supported by many companies, I use document study and qualitative analysis methods. Father involvement in childcare leave policy then analyzed based on four-factor model of father involvement theory (by Lamb dan Pleck) and Role Identity Theory (by Alicia D. Cast). The main results is that father involvement in childcare leave policy in Japan which remain low and far from the number Japan Government targeted is not match to the high rate of companies implementing the policy. In conclusion, fathers’ perception about fathers role are still dominated by Japanese traditional point of view that childcare is not father’s main task."

"Skripsi ini membahas tentang latar belakang keterlibatan Federasi Rusia dalam Perang Sipil di Suriah. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penulis berupaya untuk memahami keterlibatan Federasi Rusia sebagai great power dalam menyelesaikan konflik Perang Sipil di Suriah melalui dokumen-dokumen hasil negosiasi Rusia bersama negara-negara yang terlibat di dalam konflik. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa Perang Sipil di Suriah hanya dapat diselesaikan melalui proses negosiasi politik di bawah pengawasan PBB untuk mengembalikan stabilitas keamanan. Melalui keterlibatannya dalam Perang Sipil di Suriah, Rusia senantiasa memiliki intensi untuk mempertahankan diri dan kepentingannya dengan menjadi hegemoni dalam sistem internasional.

---

This study disdusses the background ot the involvement of the Russian Federation in Syrian Civil War. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method, the author seeks to understand the involvement of the Russian Federation as a great power in resolving the Civil War conflict in Syria through documents from the Russian negotiations with the countries involved in the conflict. These documents state that the Syrian Civil War can only be resolved through a process of political negotiations under the supervision of the United Nations to restore security stability. Through its involvement in the Civil War in Syria, Russia has the intention to defend itself and its interests by becoming a hegemony in the international system."

"Jurnal ini membahas tentang latar belakang keterlibatan dan peran yang diberikan oleh Australia dalam Perang Korea. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang dilakukan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan mendasar keterlibatan Australia dalam Perang Korea adalah politik luar negeri Australia, yaitu forward defense terhadap bahaya kuning (yelow peril) yang dilanjutkan dengan adanya bahaya merah (red peril) atau bahaya komunis yang menyebar di dunia. Berlatarbelakang alasan tersebut akhirnya Australia terlibat dalam Perang Korea dengan mengirimkan sejumlah bantuan militer kepada Korea Selatan.

---

The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea.;The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea."

"Jurnal ini membahas tentang latar belakang keterlibatan dan peran yang diberikan oleh Australia dalam Perang Korea. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang dilakukan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan mendasar keterlibatan Australia dalam Perang Korea adalah politik luar negeri Australia, yaitu forward defense terhadap bahaya kuning (yelow peril) yang dilanjutkan dengan adanya bahaya merah (red peril) atau bahaya komunis yang menyebar di dunia. Berlatarbelakang alasan tersebut akhirnya Australia terlibat dalam Perang Korea dengan mengirimkan sejumlah bantuan militer kepada Korea Selatan.

---

The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea."