Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menganalisis Siklus Pengeluaran MP Indonesia menggunakan 5 Komponen Pengendalian Internal dari Kerangka Pengendalian Internal yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) pada Mei 2013. MP Indonesia memiliki 4 aktivitas didalam siklus pengeluarannya antara lain proses pemesanan material, barang dan jasa, aktivitas penerimaan barang dan jasa serta penyimpanan barang, aktivitas penerimaan tagihan vendor dan aktivitas pembayaran tagihan vendor. Analisis yang dilakukan mencakup lima komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan, dari tiap aktivitas siklus pengeluaran yang ada di MP Indonesia. Secara umum pengendalian internal yang ada MP Indonesia telah cukup memadai. Namun diberikan rekomendasi berupa peningkatan keefektifan karyawan baik melalui pelatihan atau penambahan jumlah, perningkatan komunikasi antar fungsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta pemutakhiran sistem yang mengintegrasikan Oracle E ? Business Suite R ? 12 dengan barcode system guna menunjang efektifitas dan efisiensi aktivitas yang dilakukan dalam mendukung peningkatkan keefektifan pengendalian internal dari siklus pengeluaran MP Indonesia.

---

This internship report analyzes expenditure cycle in MP Indonesia using 5 Components of Internal Control Internal Control Framework issued by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) that issued on May 2013. MP Indonesia has 4 activities in the expenditure cycle, such as process of ordering materials, goods and services, the activity of receiving of goods and services and storing goods, the approving suppliers invoice activity and the cash disbursement activity. That analysis done by using five components of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring of each activity in expenditure cycles in MP Indonesia. In conclusion, MP Indonesia internal control in expenditure cycle has been quite adequate. Given also some suggestions and recommendations such as, improving capability of employee, improving communication between associated function in supply chain management, and also updating a system that can integrate Oracle E ? Business Suite R ? 12 with barcode system to support effectivity and efficiency of activity in supporting improvement of internal control effectiveness of the MP Indonesia expenditure cycle. "

"Manajemen kas merujuk pada aspek keuangan yang terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan dari kas. Manajemen kas juga menilai likuiditas pasar, arus kas, dan investasi, serta bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi pendanaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses manajemen kas pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) usaha minyak dan gas bumi di Indonesia dan menggunakan studi kasus di Perusahaan XYZ. Berbentuk joint-venture, XYZ memiliki keunikan dari segi struktur modal, kebijakan keuangan, dan investasi sehingga berbeda dari teori-teori manajemen kas pada umumnya.

---

Cash management refers to the financial aspects related to the collection, organize, and use of cash. Cash Management also assesses market liquidity, cash flow, and investment, and is also responsible for preparing a funding strategy to finance short-term needs and long-term needs. This study aims to determine the cash management process on Production Sharing Contract (PSC) Contractor oil and gas business in Indonesia and using case study in XYZ Company. Shaped as a joint-venture, XYZ is unique in terms of capital structure, financial policies, and investments that differ from cash management theories in general."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi (IT Governance). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu framework yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology (COBIT).Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT XYZ yang merupakan bagian dari KKKS dibawah pengawasan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tata kelola TI di PT XYZ menggunakan COBIT 5 framework untuk menilai pencapaian kapabilitas proses di perusahaan.Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menilai 36 proses terpilih dari lima domain yaitu EDM, APO, BAI, DSS, MEA. Untuk rata-rata pencapaian tingkat kapabilitas proses saat ini untuk seluruh domain yaitu 2,81. Pencapaian tersebut masih termasuk dalam batasan level 2 yaitu "managed".Secara umum dari setiap proses telah terdokumentasi dan terkontrol dengan cukup baik, review dari setiap proses juga telah dilakukan. Dengan demikian, dari pencapaian tersebut juga harus diperhatikan penyediaan SDM TI yang cukup agar kegiatan operasional serta inisiatif lain yang datang dari pusat dapat terlaksana dengan baik.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to create business strategies, support operations, as well as increase business value and achieve good governance. The importance of the role of information technology for organizations, it takes an information technology governance (IT Governance). Therefore, we need a framework to measure that information technology has been managed appropriately and use information technology resources responsibly. One framework that can be used is the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT).

In this regard, the author conducted research at PT XYZ that is part of the PSC under the supervision of Special Task Force For Upstream Oil & Gas Business Activities Republic Of Indonesia. The study was conducted by analyzing the IT governance at PT XYZ using COBIT 5 framework for assessing the achievement of process capability level in the company.

In collecting the data, this study using interviews and observations to assess the 36 elected process from five domains, namely EDM, APO, BAI, DSS, MEA. For the average achievement level of the current process capability for the entire domain is 2.81. The achievement is still included in the limit level 2 is "managed".

In general, it means of any process has been documented and controlled pretty well, reviews of each process has also been carried out. Thus, from these achievements should also be noted the provision of IT human resources are sufficient for operational activities as well as other initiatives that come from the parent company can be done well."

"Laporan ini membahas pengendalian internal pada prosedur pelaporan pelaksanaan Authorization for Expenditure (AFE) di Perusahaan A dan Pedoman Tata Kerja (PTK) 074 tahun 2010. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori COSO Enterprise Resource Management (ERM) dan regulasi yang berlaku. Analisis pengendalian internal pada Perusahaan A didasari oleh risiko yang teridentifikasi pada setiap tahap dalam prosedur pelaporan pelaksanaan AFE. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur AFE yang tertuang di dalam PTK 074 tahun 2010 telah sesuai dengan teori pengendalian internal pada COSO ERM.

---

This report aims to describe internal control in Company A‟s Authorization for Expenditure (AFE) reporting procedure and Operating Guideline (PTK) 074 year 2010. The analysis was conducted through applying COSO Enterprise Resource Management (ERM) theory and corresponding regulations. Analysis of internal control in Company A is based on identified risks of AFE reporting procedure. In addition, the result suggested that AFE procedure in PTK 074 year 2010 was in accordance with the COSO ERM internal control theory."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan perancangan sistem informasi untuk penyusunan rencana anggaran work program and budget pada kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dengan menggunakan metode Framework for the Application of System Technique (FAST). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi untuk penyusunan rencana anggaran dapat membantu proses pengumpulan dan pengolahan data, sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses penyusunan dan kualitas dari rencana anggaran yang dihasilkan.

---

The objective of this qualitative study is to perform analysis and analysis and design of information system to develop budget planning of Work Program & Budget oil and gas production sharing contract contractor using the Framework for the Application of System Technique (FAST) method. This study concluded that information system design to develop budget plan can support data collecting and processing in order to improve the budget development efficiency and budget quality."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"Laporan magang ini membahas tentang sengketa pajak Bentuk Usaha Tetap ldquo;BUT rdquo; ABC selaku kontraktor Production Sharing Contract ldquo;PSC rdquo; , keterkaitannya dengan pemenuhan peraturan perpajakan mengenai proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, serta asas lex specialis atas ketentuan perpajakan dalam PSC sebagaimana diatur dalam Pasal 33A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap BUT ABC, pemeriksa pajak menghitung biaya Home Office Overhead ldquo;HOO rdquo; dan Secondee Reimbursement ldquo;SR rdquo; sebagai objek PPh Pasal 26 dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean. Sedangkan mengacu pada PSC yang berlaku, kewajiban perpajakan BUT ABC hanyalah terbatas pada pajak penghasilan dan Branch Profit Tax sehingga PPN terutang sebagaimana disengketakan bukan merupakan kewajiban dan tanggungan BUT ABC. Selain itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-604/MK.017/1998, pajak atas HOO dan SR sebagai biaya yang timbul dari kantor pusat seharusnya ditanggung pemerintah. Namun, karena kekosongan hukum rechtsvacuum, maka terkait apakah pajak ditanggung atau tidak ditanggung pemerintah masih menjadi perselisihan.

---

This internship report aimed to analyze the tax dispute of Bentuk Usaha Tetap ldquo BUT rdquo ABC as Production Sharing Contract Contractor, its correlation with the compliance of tax regulations on tax dispute resolution process in Indonesia, and the lex specialis principle of the taxation provisions in PSC as stipulated in Article 33A of Indonesian Law Number 36 Year 2008. Based on the tax audit conducted on BUT ABC, tax inspector calculated the cost of Home Office Overhead ldquo HOO rdquo and Secondee Reimbursement ldquo SR rdquo as tax objects of Article 26 Income Tax and VAT on The Utilization of Taxable Services from Outside Custom Area. This corrections conflict the applicable PSC which implied that tax obligation of BUT ABC is limited to income tax and Branch Profit Tax, so that VAT due as disputed is not a liability and dependant of BUT ABC. In addition, based on the Letter of Minister of Finance Number S 604 MK.017 1998, tax imposed on HOO and SR costs incurred by the head office should be borne by the government. However, due to the legal vacuum, whether the tax is borne by the government or not is still a dispute."

"Banyak perusahaan telah memfokuskan diri pada rantai pasokan sebagai nilai kornpetitifuya. Narnun inbound logistics sebagai bagian dalarn rantai pasokan seringkali diabaikan karena banyaknya operasi logistik yang berorientasi pada customer. Kegiatan produksi tidak bisa dipisahkan dari kemarnpuan logistik perusahaan dalarn rnernasok bahan baku yang diperlukan. Termasuk dalarn bagian logistik ini adalah aktivitas pengadaan yang rnengandalkan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan pemasok. Karena itu perbaikan pada area ini perlu mendapat perhatian, sehingga rnarnpu rneningkatkan kinerja perusahaan.VICO Indonesia, perusahaan rninyak dan gas burni yang didirikan pada tahun 1972 adalah perusahaan joint venture. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sarna dengan BPMIGAS yang beroperasi di blok Sanga-sanga, Kalimantan Tirnur, VICO Indonesia berkornitmen rnemproduksi dan rnemasok gas untuk industri lokal dan ekspor sesuai kontrak.Guna rnernenuhi komitmennya untuk memasok gas, rantai pasokan yang baik dan bisa dihandalkan harus selaras dengan aktivitas produksinya. Kinerja dalarn proses pengadaan barang atau jasa dipengaruhi entitas lain- di sisi internal seperti inventory dan pengguna, dan sisi eksternal seperti pemasok. Penundaan, keterlarnbatan pengirirnan, atau kesalahan dalarn pengadaan barang atau jasa bisa berakibat fatal pada aktivitas produksi. Beberapa teori rnenawarkan petunjuk untuk mengelola rantai pasokan dengan baik. Narnun dalarn praktek, ada beberapa batasan yang membatasi kemarnpuan untuk mengadakan barang ataujasa.Karya akhir ini akan menelaah lebih lanjut rnengenai efektivitas proses pengadaan yang berada dalam ruang lingkup rantai pasokan- inbound logistics. VICO Indonesia digunakan sebagai studi kasus dalam inbound logistics, khususnya dalarn industri rninyak dan gas bumi. Setiap proses akan dikaji, termasuk proses yang rnelibatkan pihak eksternal seperti pernasok. Dengan mengkaji proses ini, kinerja aktivitas pengadaan dapat diperbaiki. Karya akhir ini juga rnenelaah tentang kerjasama kernitraan sehingga dapat rnemberikan darnpak yang berarti bagi aktivitas pengadaan dan mernbawa keuntungan bagi pihak- pihak dalarn rantai pasokan. Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model digunakan sebagai perangkat untuk ,rnengevaluasi konfigurasi rantai pasokan dan kinerjanya pada kasus ini. Model ini akan digunakan untuk rnenentukan proses mana yang rnenyebabkan penurunan kinerja. Kernudian dilakukan identifikasi terhadap hasil yang potensial bisa terjadi dengan rnernperbaiki proses internal dan rnengkornbinasikannya dengan kernitraan dengan pemasok.SCOR Model sangat bermanfaat untuk rnenelaah proses rantai pasokan dengan rnengkaji konfigurasi dan kinerja rantai pasokan pada saat ini. Dalarn karya akhir ini diperoleh hasil bahwa kepuasan pengguna terhadap pelayanan tepat waktu yang berkisar antara 26% rnasih belum efektif dibandingkan rata - rata perusahaan pada urnurnnya. Diternukan pula bahwa hubungan kernitraan antara perusahaan dengan para pernasok dapat rneningkatkan kinerja dalam pengadaan dan merniliki darnpak yang baik bagi kedua belah pihak."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama memperhitungkan dan mengakui pendapatannya atas kontrak gas alam dengan Pemerintah Indonesia. Secara kontraktual, perusahaan tunduk kepada pelaporan yang berbentuk statutory accounting / contractual accounting yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report kepada Negara melalui BP MIGAS. Dilain pihak, perusahaan juga tunduk kepada International Financial Reporting Standards yang menjadi acuan perusahaan dalam perlakuan akuntansinya, IFRS digunakan sebagai pelaporan ke induk perusahaan. Dalam karya tulis ini, dibahas cara perhitungan dari sisi PSC dan IFRS, begitu juga analisa kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, penulis juga membahas hal yang kemungkinan akan menjadi perubahan dalam konsep pengakuan perndapatan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama.

---

This study discusses how natural gas production sharing contractor recognizes its revenue. Contractor has to comply with Government of Indonesia?s statutory accounting / contractual accounting which reported quarterly to BP Migas. On the other hand, the contractor also has to comply with International Financial Reporting Standards which is the basis for BP p.l.c. accounting standards. In this study, the writer describes how is the measurement according to PSC and IFRS, also the analysis according to the generally accepted accounting standards. Also, an issue regarding the possibility of method changing in the future due to regulatory changes is being discussed."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal atas pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu minyak dan gas bumi (migas), menggunakan pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta membahas pelaporan atas pemindahtanganan dan penghapusan BMN dimaksud dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), dengan adanya perubahan peraturan yang mengatur tentang pedoman akuntansi dan pelaporan aset KKKS, agar segera melakukan penyesuaian atas kegiatan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, PPBMN perlu secara komprehensif menyusun pedoman dan prosedur atas pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS yang akan digunakan di lingkungan PPBMN.

---

The research analyzes internal control implementation over transfer and State Property’s removal which are derived from The Upstream Oil and Gas Production Sharing Contract (PSC), using the approaching COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which are about Government Internal Controlling System, as well as discusses reporting of State Property management in order to achieve transparency and accountability. The study is a descriptive analysis with a qualitative approach.

The result of the study suggest that the Center of State Property Management forthwith doing its transfer and removal activities of the State Property after there is a regulation's change which manages the accounting precept and PSC asset's report, and should be made and informed policy and procedures for the management of the PSC State Property comprehensively."