Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas evaluasi program kerjasama pencegahan ppenyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. Salah satu faktor penting dalam pengelolaan program kerjasama tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama. Evaluasi tersebut berfokus pada empat indikator yang relevan antara lain mencakup: a)Sumber Daya Manusia; b) Koordinasi; c) Insfrastruktur; d) Finansial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif naratif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa selama ini kecenderungan krjasama dilaksanakan dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang telah eksis, oleh karena itu pelaksanaan kerjasama dengan komponen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren-pesantren, dan sekolah-sekolah perlu ditingkatkan karena di lingkungan tersebut sangat potensi akan adanya bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Kerjasama yang telah disepakati seyogyanya tidak hanya pusat yang melaksanakan tetapi diinformasikan juga ke BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota untuk ditindaklanjuti.

---

This research discusses about the evaluation of prevention programs cooperation Drug abuse and illegal trafficking conducted by the National Narcotics Agency(BNN) with government agencies and non-governmental organizations. Most important factorin the cooperation program management is monitoring andevaluation of the implementation of the cooperation program it self. The evaluation focused on four relevant indicators include the following of :a)Human Resources; b) Coordination; c) infrastructure; d) Financial. This research is aqualitative research design with a descriptive narrative.

This research suggest, atthistrend, during cooperation implemented by government agencies and non-governmental agencies that have existed, such as the implementation component of the community, especially cooperation with Governmental Organization(NGO), boarding schools, and the schools need to be improved. This is because in such environments is a potential for Drugab use and illegal trafficking. Agreed cooperation should not only be implementedb y the central government but also to be informed to BNN Province an dRegency/City to follow up."

"Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dengan fokus pada konsistensi dan koherensi rangkaian kebijakan narkoba di tingkat kebijakan dan tingkat organisasi serta bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilaksanakan. Untuk melihat implementasi rangkaian kebijakan ini dipergunakan Hirarki Kebijakan Broomley dengan faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards 111. Kebijakan dikaji sejak pada policy level, organizational level, dan operational level. Pada tingkat operational level inilah, implementasi kebijakan diukur berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, struktur organisasi dan sikap pelaksana kebijakan. Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah positivis dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini, yang merupakan data kualitatif, terbagi menjadi dua jenis yaitu data mengenai rangkaian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dan data mengenai pola interaksi petugas pengamanan, tahanan/narapidana dan pengunjung. Untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan rangkaian kebijakan digunakanlah metode studi kepustakaan dan wawancara dengan Kepala Pusat Penegakan Hukum BNN, Direktur Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Salemba. Sedangkan data mengenai pola interaksi dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperoleh dengan melakukan observasi tidak terlibat dan wawancara dengan pihak petugas Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung.Rangkaian kebijakan narkoba pada tingkat policy level yang ditetapkan sejak tahun 1976 dengan yang diberlakukan saat ini memiliki konsistensi dan koherensi karena pembahan yang terjadi tetap berfokus pada tujuan yang sama yaitu Indonesia bebas narkoba. Konsistensi dan koherensi yang terdapat pada policy leverlini juga ternyata berlanjut pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada organizational level, meskipun antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya yang terdapat pada tingkat organisasi ditetapkan dalam waktu yang cukup lama.Pada tahap pelaksanaan kebijakan diketahui sebagai pengkomunikasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Rutan Salemba dilakukan dengan cukup baik, kebijakan juga dianggap jelas dan sesuai dengan kebutuhan Rutan Salemba. Karenanya baik petugas pengamanan Rutan Salemba, tahanan/narapidana dan pengunjung cukup paham mengenai kebijakan ini. Akan tetapi, meskipun Rutan Salemba memiliki struktur organisasi birokrasi modern dan komunikasi dilaksanakan secara efektif ternyata kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kurang efektif dilaksanakan di Rutan Salemba. Dikatakan demikian karena petugas pengamanan Rutan Salemba dalam melakukan pengimplementasian kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersikap permisif dan cenderung komformis dalam menangani rnasalah narkoba ini.Sikap petugas pengamanan ini muncul disebabkan kondisi over capacity yang luar biasa, yang tidak diikuti dengan memadainya sarana dan prasarana yang disediakan, jumlah dan kualitas (skills) petugas pengamanan yang sangat tidak memadai, tidak sesuainya penghasilan yang diperoleh petugas dengan resiko pekerjaan, serta tidak adanya mekanisme pemberian insentif bagi petugas Rutan Salemba yang berhasil melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keadaan ini terbaca oleh tahanan/narapidana dan juga pengunjung dan dianggap peluang untuk memasukkan, mengedarkan dan rnenggunakan narkoba di Rutan Salemba. Akibatnya dengan diiming-imingi sejumlah uang petugas dapat dimanfaatkan untuk memasukkan narkoba ke dalam Rutan Salemba."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan peredaran gelap narkoba. Strategi pemberantasan Peredaran Narkoba dari luar negeri merupakan bagian dari permasalahan ini. Berdasarkan data yang ada, peredaran narkoba dari luar negeri semakin meningkat, sedangkan aparat penegak hukum yang menangani permasalahan ini masih berjalan sendiri dilaksanakan oleh masing-masing instansi, oleh karena itu perlu adanya suatu strategi sebagai upaya pemberantasan narkoba dari luar negeri. Mengingat bahwa, peredaran gelap narkoba dari luar negeri semakin meningkat karena itu, Indonesia dijadikan sasaran peredaran gelap narkoba dari luar negeri, Jumlah narkoba yang disita masih belum seimbang dengan narkoba yang beredar dimasyarakat, artinya masih banyak narkoba yang lolos dari pantauan penegak hukum. Diperlukannya strategi interdiksi memberantas peredaran gelap narkoba. Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasannya. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya khususnya dalam kerjasama antar instansi lain. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan strategi yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama upaya pemberantasan narkoba di Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian menunjukkan grand strategi yang harus dijalankan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional adalah interdiksi terpadu yang melibatkan beberapa instansi yang melaksanakan fungsinnya diarea Kepabeanan, serta mengajak pihak swasta yang terkait dengan jasa pengiriman barang. Grand strategi ini harus progresif artinya organisasi dalam kondisi relatif prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

---

The research is conducted from the background of Indonesia which is until now still facing various problems of illicit Drugs trafficking. The strategy of eradicating illicit Drugs from abroad is part of this problems. Based on available data, illicit Drugs trafficking from abroad has increased, whereas the Drugs Law Enforcement Officers in handling this problem is still done by each institution, not integrated, therefore needs to be a strategy in an effort to eradicate Drugs from abroad.

To remind, the illicit Drugs trafficking from abroad has increased, that’s why Indonesia be a target in illict Drugs trafficking. Number of Drugs seizured is imbalance with the circulation of Drugs in society. It means that there are so many Drugs which lost from control of Drugs Law Enforcement Officers so that needed the interdiction strategy to eradicate illicit drug trafficking . The meaning of research is to know how the implementation strategy of effort Interdiction Directorate National Narcotics Board in eradicating illicit Drugs trafficking, but from this research is still encounter the limitation in the operational, especially in operation with other institutions. Otherwise, that is also tried to explain the efforts which are able to be done to optimalize the predetermined strategy.

The step of this research is with collecting data and using interview technique with interview the main figures in effort eradicating illicit Drugs trafficking in National Narcotics Board. The result of research shown that grand strategy should be run by Interdiction Directorate National Narcotics Board is Integrated Interdiction which involve some institutions that conduct the function in customs, also involve the private organization especially in dispatch of goods or expedition agent. The grand strategy should be progressive means that the organization is in prima condition so that its possible to do expansion continously, wide the grow up and reach the maximal progress."

"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah narkotika yang ada di Indonesia. Pada tahun 2019, tersangka narkotika di Indonesia mencapai 52.709 orang, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut dengan melibatkan seluruh aktor, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Namun, partisipasi aktor secara penuh belum terlihat dalam RAN P4GN tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil laporan terkahir RAN P4GN yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang terlibat belum mencapai 50% dan belum terlihat adanya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam laporan tersebut. Penelitian ini mencoba membahas permasalahan pelaksanaan RAN P4GN yang terjadi dari sudut pandang network governance dengan menggunakan teori karakteristik network governance dari Erik-Hans Klijn dan Joop Koppenjan serta teori efektifitas network governance dari Provan dan Milward. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa karakteristik network governance yaitu actor, interaction, institutional features dan network management telah terdapat dalam RAN P4GN tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukan adanya beberapa masalah yang menghambat pelaksanaan RAN P4GN yaitu integrasi seluruh aktor yang belum terjalin dengan baik, alat pengawasan berupa aplikasi yang kurang optimal, stabilitas sistem yang belum menjamin partisipasi aktif dari seluruh aktor dan sumber daya yang belum mencukupi, secara umum masalah ini merupakan tanggung jawab BNN sebagai leading sector dalam RAN P4GN ini.

---

The National Action Plan for the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (RAN P4GN) is a policy undertaken by the Government to address the narcotics problem in Indonesia. In 2019, there were 52,709 narcotics suspects in Indonesia, scattered in various regions in Indonesia so that the government issued Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning RAN P4GN to tackle the narcotics problem by involving all actors including government, private and community. However, the full participation of actors has not been seen in the RAN P4GN, this can be seen from the results of the latest RAN P4GN report which states that the government agencies involved have not reached 50% and there is no private and community involvement in the report. This study tries to discuss the problems of implementing the RAN P4GN that occur from a network governance perspective by using the characteristics of network governance theory from Erik-Hans Klijn and Joop Koppenjan and the effectiveness of network governance from Provan and Milward. The method used in this research is a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The results of this research indicate that the characteristics of network governance, namely actor, interaction, institutional features and network management, are contained in the RAN P4GN. In addition, the results of this research also show that there are several problems that hinder the implementation of the RAN P4GN, the integration of all actors that have not been well established, external control tools in the form of less optimal applications, system stability that has not guaranteed active participation of all actors and insufficient resources. In general, this problem is the responsibility of BNN as the leading sector in this RAN P4GN."

"Kejahatan narkotika berkembang menjadi kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisasi. Agar pengungkapan kasusnya bisa lebih mendalam dibutuhkan peranan seorang saksi yang juga tersangka (Justice Collaborator). Data ICJR tahun 2016 mengungkapkan banyak instansi yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Justice Collaborator namun Badan Narkotika Nasional selama ini menolak sedangkan Polri belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi Justice Collaborator di Indonesia dan Implementasinya pada Badan Narkotika Nasional dan Polri. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengajuan status Justice Collaborator bisa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemidanaan serta adanya perlakuan khusus dan penghargaan. Implementasinya pengajuan Justice Collaborator narapidana selama ini ditolak oleh dua instansi karena belum adanya aturan pelaksanaan yang padu dan khusus bagi tindak pidana narkotika. peran Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika sangat penting untuk dapat dimaksimalkan peranannya agar tercipta ketahanan nasional yang lebih baik.

---

Narcotics crime develops into extraordinary crime and organized crime. In order for the disclosure of his case to be more profound, the role of a witness who is also a suspect is needed (Justice Collaborator). ICJR data in 2016 revealed that many agencies had given recommendations to the Justice Collaborator, but the National Narcotics Agency had refused while the National Police was unknown. The purpose of this study was to analyze the regulation of Justice Collaborator in Indonesia and its implementation in the National Narcotics Agency and National Police. The method used is qualitative descriptive. The results show that the regulations in Law No. 31 of 2014 state that the submission of Justice Collaborator status can be at the stage of investigation, prosecution and punishment as well as special treatment and awards. The implementation of the prisoners Justice Collaborator submission has been rejected by two agencies because there is no implementation rule that is unified and specifically for narcotics crime. However, the rejection attitude so far still corresponds to justice as well as the efforts of law enforcement agencies in realizing national security amid the limitations of existing regulations."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian mengenai pengungkapan jaringan narkobainternasional bandar narkoba Fredy Budiman. Fakta yang terjadi menunjukanbahwa walaupun Fredy Budiman telah divonis mati oleh Pengadilan NegeriJakarta Barat pada bulan Juli 2013 dan saat ini berada dalam penjara, ternyatatidak menjadikan penghalang bagi Fredy Budiman dalam menjalankan danmengendalikan jaringan bisnis narkobanya. Penelitian ini dilakukan denganmetode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara danmenghimpun dokumen terkait. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatifdeskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jejak rekam Fredy Budimandalam bisnis narkoba dikaitkan dengan teori labelling Howard S. Becker, adalahbahwa cap jahat yang diberikan kepadanya menjadikan dia berubah menjadiseorang penjahat narkoba sesungguhnya meskipun pada mulanya bukanlahseorang pelaku penjahat narkoba sebagaimana yang dicapkan masyarakatkepadanya; (2) Keterlibatan Fredy Budiman dalam kejahatan Narkobaberdasarkan Teori Pilihan Rasional Gary Becker adalah bahwa Fredy Budimandalam melakukan perbuatannya akan melakukan hitung-hitungan untung ruginya,apakah hasil yang diraih dari tindak kejahatan tersebut lebih besar untungnyaketimbang kerugiannya tertangkap polisi dan masuk penjara; (3) Dikaitkandengan teori kepribadian Gordon W. Allport, jaringan narkoba Fredy Budimanmenjelaskan sifat seseorang yang menjaga eksistensi dan ruang keterbukaannyadengan hal yang sudah ia lakukan sejak lama. Meski sudah dalam tahananpenjara, Fredy Budiman tetaplah Fredy Budiman, karena ia tidak bergantung dimana berada, dia tetap sebagai penggerak bisnis narkoba. Kepribadian FredyBudiman terbentuk karena lingkungan yang sudah dia lama alami; (4) Dikaitkandengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman, keterlibatan FredyBudiman dalam kejahatan narkoba merupakan suatu hal yang menentukan bisaatau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik, karena faktanya walaupun beradadi balik penjara, namun Fredy Budiman dapat menjalankan bisnis narkobanya; (5)Terdapat beberapa alternatif dalam memerangi kejahatan narkoba, diantaranyamenegaskan posisi Polri sebagai penegak hukum dalam pemberantasan narkoba,kesungguhan negara dalam memberatas jaringan narkoba hingga ke akarakarnya,peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba, hingga penegakkanhukuman mati terhadap pelaku kejahatan narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research regarding the disclosure of aninternational drug network dealer, Fredy Budiman. The fact shows, although hasbeen sentenced to death by the West Jakarta District Court in July 2013 and iscurrently in prison, Fredy Budiman did not stop running and controlling his drugbusiness networks. This research was conducted using field observations method,complemented with interviews and related documents. The outcome of theresearch is analyzed descriptively and qualitatively. The research outcome showsthat : (1) associating Howard S. Becker labeling theory with Fredy Budiman?strack records in narcotic business : the villain image that had attached to Fredy hasimpacted in turning him into the real drug crimes doer, despite the fact that Fredywas not initially really a drug criminal like how he is always labelled as; (2) FredyBudiman involvement in drug crimes according to Gary Becker Rational ChoiceTheory shows that Fredy Budiman would first consider both gain and loss towardhis criminal act, whether the result achieved from these crimes would be greaterthan the risk of getting caught by the police and being imprisoned; (3) Associatedwith Gordon W. Allport?s theory of personality, Fredy Budiman?s drug networkexplains human nature of a person trying to maintain his own existence and openspace with his old habit. Though his physical is in custody, Fredy Budimanremains the way how Fredy Budiman has always been. No matter where he lives,he remained the wheel of his own illegal business. Fredy?s past environment hasformed his personality; (4) In Lawrence M. Friedman?s law enforcement theory,|Fredy Budiman?s involvement in drug-related crimes illustrates whether or notthe law is properly enforced, given the fact that despite his physical presencebehind the bars, Fredy Budiman still managed to run his drug business; (5) Thereare several alternatives in combating drug crimes, including emphasizing police?spositioning as the law enforcer in combating drugs, confirming the state?seagerness in combating drug network to its roots, improving society?sparticipation in the fight against drugs, to enforcing the death penalty against drugoffenders."

"Dalam pemberantasan perdagangan ilegal narkoba transnasional diperlukan adanya kerjasama dari para penegak hukum di tiap negara. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang perbatasannya melintang luas baik darat dan laut sehingga rentan untuk dijadikan jalur perdagangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Polis Di Raja Malaysia (PDRM) bekerjasama di bawah sebuah nota kesepahaman yaitu Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation. MoU tersebut memiliki masa aktif sejak pengesahannya di tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan efektivitas implementasi kerjasama antara POLRI dan PDRM di bawah MoU beserta hambatannya. Dengan menggunakan teori Neoliberal Institusional dalam kaitannya dengan ilmu kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama melalui MoU tersebut efektif dalam pertukaran informasi dan penyelidikan mengenai jaringan-jaringan narkoba yang saling terlibat di dua negara. Terdapat hambatan internal dan eksternal dalam implementasinya. Hambatan internal yaitu tumpang tindihnya kepentingan instansi dalam negeri. Hambatan eksternal yaitu komunikasi dengan PDRM, kurangnya koordinasi dengan pihak PDRM dan satuan regional menyebabkan informasi masih memiliki kekurangan detil. Oleh karena itu, hambatan tersebut dapat menjadi evaluasi dan acuan untuk kerjasama selanjutnya yang akan dilakukan oleh POLRI dan PDRM.

---

In order to combat illicit trafficking in narcotic drugs, cooperation between law enforcement in countries involved is necessary. Indonesia and Malaysia shared vast land and sea borders and the borders can be used as a trade route. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) and Polis Di Raja Malaysia (PDRM) signed on a cooperation to combat illicit trafficking of narcotic drugs through Memorandum of Understanding on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchancement of Police Cooperation, the MoU is valid since 2005 to 2010. This research uses descriptive qualitative method to describe the implementation and obstacles of the MoU. Neoliberal Institutional theory is used in relation to police science. The results of this research showed that the cooperation through the MoU was effective in exchanging information and investigating drug syndicate that were involved in two countries. However, there are internal and external obstacles in its implementation. The internal obstacles are overlapping agencies interests. External obstacles namely communication with PDRM, the lacking coordination with PDRM and its regional units causes the undetailed information. Therefore, these obstacles can be utilized as an evaluation and reference for further cooperation to be carried out between POLRI and PDRM."

"Karya tulis ini dibuat untuk menjelaskan hubungan demografis anak sebagai pelaku pelanggaran hukum dalam menggambarkan proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan orangtua dan status orangtua menjadi aspek demografis anak yang dapat melatarbelakangi keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba. Proses keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba merupakan hasil pembelajaran perilaku kejahatan yang dipelajari anak sebagai pelanggar hukum. Proses pembelajaran pelanggaran hukum dilakukan menggunakan pendekatan Differential Association. Jaminan kesejahteraan anak diperlukan untuk mencegah keterlibatan anak dalam perdagangan narkoba sebagai bentuk pelanggaran hukum.

---

This papers is made to explain the relationship of demographic child as offender in describing the process of children 39 s involvement in drug trafficking. Gender, age, education, employment status of parents and parents into the demographics of children who may be behind the involvement of children in drug trafficking. The process of children 39 s involvement in drug trafficking is the result of learning that children learn criminal behavior as outlaws. The process of learning criminal behavior of children is done using Differential Association approach. Child welfare is needed to prevent the involvement of children in drug trafficking as a violation of the law."

"Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Indonesia hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan dengan penyelundupan narkoba, yang masuk melalui Bandara Udara. Masuknya narkoba dilakukan oleh jaringan sindikat narkoba dari luar negeri, melalui Bandara udara dengan berbagai modus. Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional merupakan satuan kerja yang di bawah Deputy Bidang Pemberantasan, berkewenangan melakukan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang akan masuk ke Negara Indonesia. Dengan adanya Out Station di Bandara Udara Soekarno-Hatta, maka deteksi dini data Orang dan Barang akan mudah di entry keseluruh Out station yang lain. Data manifest yang online di Bea dan Cukai dapat di share melalui Passanger Analisis Unit atau di sebut PAU ke Out station.Mengingat bahwa, Bandara udara merupakan Pintu gerbang atau Estalase negara Indonesia, dan semakin maraknya penyelundupan narkoba dari luar negeri maka perlu mengoptimalkan out station guna memudahkan pemutusan jaringan sindikat narkoba dari luar negeri yang masuk ke Bandara –bandara di Indonesia dengan meningkatkan Sumber daya manusia untuk dilatih dan ditambah personilnya serta alat-alat dan sarana prasarana serta dukungan anggarannya pada out station-out station yang masih kosong maka out station akan dapat semaksimal mungkin mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas kinerja out station tersebut. Ini tidak terlepas peran serta dan dukungan Kepala BNN.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional dalam upaya mengoptimalkan out station. Dari penelitian yang dilakukan masih ditemui adanya keterbatasan dalam operasionalnya. Selain itu juga dicoba untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk kondisi out station saat ini yang telah ditetapkan.Dengan mengumpulkan data dan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh utama yang mengetahui tentang out station di Badan Narkotika Nasional dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum optimalnya out station saat ini oleh BNN dan masih memerlukan upaya mengoptimalisasikan kemampuan dan kapasitas, baik secara organisasi maupun personil yang mengawakinya, juga pada sarana Prasarana dan anggaran pada out station.

---

This research was conducted with the background that Indonesia is still experiencing problems with drug trafficking, which is entered through Airport. Login ya drug conducted by a network of foreign drug syndicate, through the Airport with various modes. National Directorate of Narcotics interdiction is a unit under the Deputy Field Eradication, be entitled to terminate the network of foreign drug syndicate that will go to the State of Indonesia. With the Out Statio at Soekarno-Hatta Airport, the early detection of data People and Goods will be easy on entry into all-out station to another. Data manifest online at Customs and Excise can be shared through the Passenger Analysis Unit or call the PAU to Out station.Given that, the air is an airport gate or estalase Indonesian state, and the rampant smuggling of drugs from abroad it is necessary to optimize the out station for easy termination of a drug syndicate that goes to foreign airports in Indonesia by improving human resources for training and added personnel and equipment and infrastructure as well as support its budget on out-out station station is still empty then the station will be out as much as possible to optimize the capacity and performance capacity of the station out. It is inseparable participation and support of the Head of BNN.This study intends to find out how the strategy adopted by the National Directorate of Narcotics interdiction in an attempt to optimize the out station. From the research conducted is still encountered limitations in its operations. It also attempted to explain the efforts that can be made to the current station out conditions that have been set.By collecting data and conduct interviews with key figures knew about the out station at the National Narcotics Agency of the results showed that the station is still not optimal when init out by BNN and still require effort to optimize the capability and capacity, both in the organization and personnel mengawakinya , also on infrastructure and budgetary means of the out station."