Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investasi swasta merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat faktor yang dapat menghambat investor untuk berinvestasi yang salah satunya adalah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh korupsi terhadap investasi swasta dengan menggunakan dua proxy yang menggambarkan dua jenis korupsi yang berbeda. Pertama, korupsi berupa pengambilan uang publik (fraud) yang datanya bersumber pada temuan BPK dan kedua, korupsi suap dan pemerasan yang bersumber pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan data di 20 provinsi dengan jangka waktu dari 2007-2011. Dengan menggunakan metode estimasi Generalised Least Sqare (GLS), penelitian ini menemukan bahwa korupsi dengan jenis suap dan pemerasan berpengaruh negatif terhadap investasi swasta sedangkan korupsi jenis fraud tidak berpengaruh terhadap investasi swasta. Hal ini berarti bahwa korupsi dengan jenis suap dan pemerasan menghambat aliran masuk investasi sedangkan korupsi dengan jenis fraud tidak mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

---

Investment is one of the primary factors of economic growth. There are many factors that potentially could hinder investment in a country, such as the presence of corruption. The objective of this study is to examine and to analyze the impact of corruption on private investment. In this study, corruption is defined by two proxies. First, BPK audit report which define corruption as the form of fraud and second, the corruption perception index published by the Transparency International Indonesia (TII) which defines corruption as a type of bribery and extortion. This study utilizes data of 20 provinces with the period from 2007 to 2011. By using Generalized Least Square (GLS) estimation method, this study found that corruption in term of bribery and extortion has negative correlation with private investment while fraud type has no effect on private investment. These mean that bribery and extortion deters investment, while fraud does not affect investment decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia. Selain itu pengaruh faktor-faktor lain seperti PDRB, suku bunga, retribusi dan PMA turut diamati dalam penelitian ini.Analisi pengaruh investasi pemerintah di bidang infrastruktur terhadap investasi swasta domestik (PMDN) di Indonesia menggunakan metode data panel. Data dipergunakan untuk analisis dalam tesis ini adalah data sekunder, yang merupakan kombinasi data cross section dan time series pada tingkat propinsi di Indonesia dari tahun 2002 sampai dengan 2006. Metode estimasi Random Effect menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta domestik (PMDN) pada tingkat propinsi di seluruh Indonesia. Variabel PDRB dan PMA menunjukkan signifikansi pengaruh terhadap investasi swasta domestik yang bersifat positif, sedangkan suku bunga dan retribusi berpengaruh negatif namun tidak signifikan.

---

This study attempts to investigate and to analyze the effect of goverment's investment in infrastructure on deomestic private investment in Indonesia. Furthermore, the effects of other factors such as real GDRP, real interest rate, retribution and FDI are also observed in this study.The analyssisi of public investments's effect in infrastructure on domestic private investment uses the panel data method. Data being used in this study are secondary data , a combination of crosss-section and time series data at the provincial level across Indonesia. Real GDRP and FDI positively and significantly affect the domestic private investment, whereas real interest rate and retribution negatively affect the domestic private investment as expected bu insignificant."

"Salah satu usaha pemerintah sebuah negara untuk memperbaiki tingkat kesehatan penduduknya adalah melalui pengalokasian belanja dalam fungsi kesehatan. Hasil dari studi terdahulu mengenai pengaruh dari belanja kesehatan pemerintah terhadap indikator kesehatan yang berbeda-beda menimbulkan dugaan adanya keterlibatan dari korupsi. Penelitian ini menguji hipotesis mengenai signifikansi pengaruh belanja kesehatan pemerintah serta tingkat korupsi terhadap angka morbiditas sebagai representasi indikator kesehatan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode regresi panel berdasarkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan pemerintah secara signifikan mempengaruhi angka morbiditas, sementara tingkat korupsi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap angka morbiditas.

---

One of the efforts made by the government to increase a country’s health indicators is by the allocation of health function expenditure. Different arguments from previous studies regarding the relationship between government health expenditure and health indicators results in a presumption of the involvement of corruption. This research tries to analyze the impact of government health expenditure and the level of corruption on morbidity rate as a representation of health indicator in Indonesia. Using panel regression method based on the district/municipality level data from 2008 and 2010, this research shows that there is a significant impact of government health expenditure on morbidity rate. On the other side, the level of corruption doesn’t show a significant impact on morbidity rate."

"Indonesia memberlakukan desentralisasi sejak tahun 2000, penelitian yang dilakukan memberikan bukti baru bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data 33 provinsi antara tahun 2005 hingga 2012 serta melihat pengelolaan dana pemerintah daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran maka akan memberikan gambaran yang lebih objektif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pada masa desentralisasi fiskal. Hasil estimasi dengan menggunakan fixed effect menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah, pendidikan dan investasi dalam negeri yang berdasar atas kualitas sumber daya manusia serta rasio PAD terhadap penerimaan total akan meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah. Dalam kesimpulannya desentralisasi fiskal di Indonesia telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah dari sisi belanja dan kemandirian daerah dalam mengalokasikan pendapatannya.

---

Decentralization is implemented in Indonesia since 2000, this research provided new evidence that fiscal decentralization contributes to economic growth. Our province level data for the Indonesia during 2005 to 2012 enable us to estimate the efect of fiscal decentralization more objectively than previously, because the data set from historical and intitutional variation. The results using the fixed effect estimation shows that local government spending , education and domestic investment is based on the quality of human resources as well as the ratio of revenue to total revenue will increase average economic growth in the region . In the conclusion of fiscal decentralization in Indonesia has an impact on economic growth in the region in terms of shopping and local autonomy in allocating revenue."

"ABSTRAKDalam melihat keterkaitan desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi, teori dan hasil kajian menunjukkan hasil yang berbeda. Sehingga kesimpulan yang dirumuskanpun bersifat kontekstual. Oleh sebab itu, penelitian sejenis ini akan tetap relevan dilakukan termasuk untuk konteks Indonesia.Penelitian ini ditujukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat korupsi di tingkat kota di Indonesia serta untuk melihat pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap korupsi. Data yang digunakan adalah data panel 20 kota di Indonesia yang menjadi unit analisis dalam kurun waktu tahun 2006, 2008 dan 2010. Model yang digunakan diestimasi dengan menggunakan metode regresi data panel Common Effect.Variabel terikat dalam tesis ini adalah tingkat korupsi, sedangkan sebagai variabel bebasnya adalah tingkat desentralisasi fiskal yang diwakili oleh besarnya dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan belanja pegawai. Sedangkan sebagai variabel kontrol, digunakan variabel pendidikan, variabel PDRB per kapita, dan variabel formasi partai pemerintahan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif ekonometrika.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan, kecuali variabel PDRB per kapita, berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Variabel desentralisasi fiskal berkorelasi positif dengan tingkat korupsi yang artinya semakin tinggi derajat desentralisasi fiskalnya maka akan semakin tinggi angka korupsinya. Variabel pendidikan dan variabel formasi partai pemerintahan berkorelasi negatif terhadap tingkat korupsi di daerah. Sedangkan variabel PDRB per kapita dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ini tidak berpengaruh pada angka korupsi.Secara umum dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal membawa pengaruh meningkatkan angka korupsi di daerah. Sehingga perlu adanya kajian yang lebih mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan lebih baik lagi.

---

ABSTRACTIn view of the fiscal decentralization towards the level of interconnectedness of corruption, theory and results of the study showed different results. So that conclusion was formulated is contextual. Therefore, this kind of research will remain relevant to include the context of Indonesia.This research is intended to prove how the influence of fiscal decentralization to the level of corruption in the level of district in Indonesia as well as to see the influence of various factors to corruption. The data used is panel data of 20 districts in Indonesia becomes a unit of analysis in the period of 2006, 2008 and 2010. A model used estimated by using the method of regression data panel common effect.Dependent Variable in this thesis is level corruption, while as independent variable is level of fiscal decentralization represented by Fund of Counter balance transferred by the central government to local government after deducting Special Allocation Fund and Officer Expense. While the control variable is used as a variable, education, GDP per capita, variables and variable formation of the Party of Government. The approach used is quantitative econometrics.The results of this research indicate that all of the variables used, unless the variable is GDP per capita, have an effect on the level of corruption. Fiscal decentralization variable correlated positively with the level of corruption, which means that the higher the degree of fiscal decentralization then his numbers will be higher. Education and formation variable party government correlate negatively to the level of corruption in the region. While the per capita GDP variables in this study indicates that this variable has no effect on the number of corruption.In general it can be concluded that fiscal decentralization brought the influence of increasing numbers of corruption in the region. So the need for a deeper study of this policy in order to be able to walk better."

"Penelitian ini menganalisa pengamh dari surnber daya alam dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan satu variabel terikat dan empat variabel bebas. Pcnelitian ini menggunakan mctode OLS (Ordinary Least Square) yang taksiran parameter model- modelnya diverifikasi dengan uji statistik. Variabel yang digunakan di dalam penelitian ini antara Iain adalah waktu atau lamanya sekolah (year of schooling), jumlah tenaga kerja (labor), produk tambang, dan PMTDB (pembentukan modal tetap domcstik bruto). Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa sumber daya alam (produk tambang) mempunyai kontribusi yang positifterhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian semakin tinggi tingkat (level) pendidikan maka akan memberikan konlribusi yang positif jugn terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

---

This thesis analizes the impact ofthe natural resources and the level of the education to the growth of the economy in Indonesia. The model which is used in this thesis is multiple regression. This thesis usecl_Ordinary Least Square (OLS) to estimate the variable of the parameters and was tested by statistics’ test. The variables which is used in this thesis are the mean year of schooling, the number of labor, share of mining, and the gross domestic fixed capital formation at 2000 constant market prices. The results of the analysis of the data showed that the natural resources has given the positif contribution to the lndonesia’s Economic Growth. The higher of the level of the education will have the higher of Indonesia's Economic Growth."

"Dalam upaya pemberantasan korupsi terkandung makna tindakan yang holistic untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, serta ruang untuk peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya strategis pemberantasan korupsi dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan akses masyarakat terhadap informasi. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan adanya pengaruh positif antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap upaya pengendalian korupsi, namun terdapat juga penelitian yang menunjukkan hubungan terbalik dimana potensi TIK dapat digunakan untuk memfasilitasi praktik korupsi.  Studi ini dilakukan untuk menguji pengaruh penggunaan internet, penggunaan telepon seluler dan e-government sebagai representasi TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi pada tingkat kabupaten kota di Indonesia. Dengan menggunakan regresi panel fixed effect, hasil penelitian membuktikan bahwa TIK berpengaruh positif terhadap kinerja pemberantasan korupsi tingkat kabupaten/kota di Indonesia, namun kontribusinya kecil. Ditemukan juga perbedaan pengaruh TIK terhadap kinerja pemberantasan korupsi di Jawa dan Luar Jawa, TIK berpengaruh signifikan untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa tetapi tidak signifikan untuk kabupaten/kota di Luar Jawa.

---

In efforts to eradicate corruption, there is a holistic meaning of action to prevent and overcome corruption, as well as space for community participation based on applicable laws and regulations. Strategic efforts to eradicate corruption can be further enhanced by improving public access to information. Several previous studies have shown that there is a positive influence between information and communication technology (ICT) on efforts to control corruption, but there is also research showing an inverse relationship where the potential of ICT can be used to facilitate corruption. This study was conducted to examine the effect of the use of the internet, the use of cell phones and e-government as a representation of ICT development on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia. By using fixed effect panel regression, the research results prove that ICT has a positive effect on the performance of eradicating corruption at the district/city level in Indonesia, but its contribution is low. It was also found that there were differences in the influence of ICT on the performance of eradicating corruption in Java and outside Java. ICT had a significant effect for districts/cities on the island of Java but not significantly for districts/cities outside Java."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit pemerintah dalam mengendalikan korupsi. Penelitian ini difokuskan pada efektivitas kinerja lembaga auditor internal Presiden RI, BPKP, melalui temuan penyimpangan di dalam laporan auditnya terhadap tingkat korupsi yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia serta upaya dalam melakukan perbaikan setelah audit untuk memberikan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel dari pemerintah daerah di tingkat provinsi selama kurun waktu 2012-2015 sebanyak 128 sampel pengamatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan oleh BPKP melalui fraud audit mempengaruhi tingkat korupsi di provinsi-provinsi di Indonesia. Namun upaya perbaikan yang dilakukan setelah audit tidak dapat menurunkan tingkat korupsi."

"ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dampak dari optimalisasipenerimaan daerah terhadap pertumbuhan investasi di daerah berupa PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010s.d. 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerahmemiliki pengaruh yang positif bagi pertumbuhan PMDN dan PMA di daerah.Sementara itu kondisi fiskal daerah seperti belanja infrastruktur dan danaperimbangan memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap investasi di daerah.Berdasarkan penelitian, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi di daerah serta harmonisasi kebijakan alokasi dana perimbangan antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mendukung investasi di daerah.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the effect of optimalization of local tax to Domestic DirectInvestment (DDI) and Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia periode2010-2014. The research on this thesis is a quantitative study with econometric methods of panel data with Random Effect Model (REM). The research result of this thesis, namely local tax has positive and significant effect on DDI and FDI in provincial level in Indonesia. Other fiscal variables such as infrastructure expenditure and fiscal balance transfer have various effect on DDI and FDI. The policy recommendation based on the results of this thesis is to improve local tax management and harmonization policies between central goveenment and local government in allocation of fiscal balance transfer that support regional investment attractiveness."

"Permasalahan kemiskinan menjadi kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional, Sejak berlakunya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran daerahnnya sendiri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini menganalisis hubungan korupsi dan kemiskinan pada 60 kabupaten/kota di Indonesia periode 2006, 2008, dan 2010 menggunakan model langsung dan tidak langsung. Model tidak langsung menggunakan model pemerintah sebagai perantara antara korupsi dan kemiskinan dengan metode estimasi three stage least square (3SLS). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik model langsung dan tidak langsung korupsi tidak mempengaruhi kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

Poverty problem is the main obstacles in national economic growth. Since decentralization , it provide opportunities to regional government to set their budgets. This condition is used by some people to commit the act of corruption. This study analyzed the relationship of corruption and poverty at 60 municipalities’ in indonesia period of 2006, 2008, and 2010 using the direct and indirect models. Indirect model use the model of government as an intermediary between corruption and poverty with three stage least square (3SLS) as a estimation methods. The results of this study explain that both direct and indirect models of corruption does not affect poverty at municipalities’ level in indonesia."