Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang prediksi dan antisipasi profil kejahatan pendanaan terorisme setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Pendanaan terorisme adalah salah satu dukungan penting dalam aksi terorisme, sehingga upaya kontraterorisme harus pula diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Kejahatan pendanaan terorisme diprediksi akan mengalami perubahan. Pendana terorisme akan menggunakan cara baru dalam mengumpulkan uang dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti teknologi perbankan yang berbasis internet, mata uang digital, teknologi komunikasi terkait dengan transfer hawala, dan teknologi dunia maya terkait kejahatan cyber fa'i.

---

This thesis discusses the prediction and anticipation of profile terrorism financing crimes after the Indonesian government issued Law No. 9 In 2013 On Prevention and Eradication of the Financing of Terrorism (Law PPTPPT). Financing of terrorism is one of the important support of terrorism actions, so that the response to terrorism must also be followed by efforts to prevent and eradicate the financing of terrorism. Terrorism financing crimes is predicted to experience changes. Funders of terrorism will be using a new way of raising money by using advances in technology such as internet-based banking technology, digital currency, communication technologies related to alternative remittance/hawala, and virtual world technologies such as cyber crime/cyber fa'i."

"Terorisme yang dipandang sebagai kejahatan kriminal luar biasa dan pelanggaran berat HAM telah menjadi ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan dan perkembangan sosial/ekonomi negara di berbagai kawasan. Indonesia secara konsisten mengutuk keras segala bentuk tindakan terorisme dan memiliki komitmen kuat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme. Mengingat jaringan dan operasi teroris/kelompok teroris merupakan masalah kompleks dan lintas negara sehingga perlu terus meningkatkan kerjasama internasional, baik dalam kerangka multilateral (PBB) maupun regional serta bilateral. Maraknya aksi terorisme tersebut melatarbelakangi usaha melawan pendanaan terorisme. Pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil tanpa pemberantasan pendanaannya. Perhatian dunia internasional terhadap praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat setelah FATF mengeluarkan The Forty Recommendations dan DK PBB mengeluarkan UNSCR 1267 Tahun 1999, yang pada prinsipnya meminta agar setiap negara melakukan “pembekuan seketika (freezing without delay)” terhadap dana dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu dan entitas yang berkaitan dengan Al-Qaida dan/atau Taliban atau kegiatan terorisme lainnya. Dengan adanya UU No.6 Tahun 2006 dan Rekomendasi FATF serta kelemahan pada peraturan yang ada, maka Indonesia wajib membuat atau menyelaraskan peraturan per-UU agar sejalan dengan ketentuan dalam konvensi/rekomendasi tersebut sehingga terbit UU No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

---

Terrorism is seen as extraordinary crime and gross violations of human rights has become a serious threat to peace, security and social development/economic countries in various regions. Indonesia consistently condemns all forms of terrorism and has a strong commitment to preventing and combating the financing of terrorism a criminal offense. Given the network and terrorist operations / terrorist groups is a complex issue and cross-country so it needs to continue to enhance international cooperation, both within the framework of multilateral (UN) and regional and bilateral.

The rise of terrorism are behind the fight against the financing of terrorism. Funding is a major factor in any act of terrorism so that the response to terrorism is believed to not be successful without suppression of funding. International attention to the practice of money laundering and financing of terrorism has increased after the FATF issued the Forty Recommendations and the UN Security Council issued UNSCR 1267 of 1999, which, in principle, requested that each country undertake "immediate freezing (freezing without delay)" of the funds and other financial assets or economic resources of individuals and entities associated with Al-Qaida and / or the Taliban or other terrorist activities.

With the existence of Act 6 of 2006 and the FATF Recommendations as well as weaknesses in the existing legislation, the Indonesian establish or harmonize regulation by-laws to be in line with the provisions of the convention/recommendation so that rised Act No.9 Year 2013 Concerning The Prevention And Suppression Criminal Acts Of Terrorism Financing."

"Tindakan efektif dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme adalah memutuskan mata rantai pendanaan terorisme. Tesis ini membahas bagaimana informasi intelijen bermanfaat dalam mencegah pendanaan terorisme oleh Bank. Konsep yang dibahas dalam tesis ini adalah terorisme, dan pendanaan terorisme, sedangkan pembahasan teori meliputi teori organisasi, manajemen dan pengawasan, dan teori maupun konsep lain yang mendukung tulisan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa bank dapat menggunakan informasi intelijen yang bersumber dari pemerintah ataupun lembaga internasional, asosiasi perdagangan dan industri, media massa, perusahaan riset swasta, maupun lembaga kajian dan riset. Selain itu integrasi informasi intelijen ke dalam sistem informasi manajemen dapat membantu Bank mencegah transaksi pendanaan terorisme. Maka pencegahan pendanaan terorisme pada bank dapat menjadi efektif apabila didukung oleh pengelolaan informasi intelijen yang tepat pada sistem informasi manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten.

---

Effective action in preventing and combating acts of terrorism is to break the financing chain of terrorism. This thesis discusses how intelligence information is useful in preventing the terrorism financing by the Bank. The concepts discussed in this thesis are terrorism, and terrorism financing, while theoretical discussions include organizational, management and supervision, and other theories and concepts that support writing. The research used postpositivism paradigm with qualitative research method.

The results of the study found that banks may use intelligence information sourced from governments or international agencies, trade and industry associations, mass media, private research firms, as well as research institutions. In addition, integration of intelligence information into management information systems can help the Bank prevent terrorism financing transactions. So the prevention of terrorism financing in banks can be effective if supported by proper management of intelligence information on competent management information systems and human resources."

"Perusahaan Pembiayaan menjadi salah satu bagian dari usaha perbankan yang digunakan sebagai sarana dan prasarana bagi pelaku kejahatan untuk melakukan “tindak pidana pencucian uang” yang lebih dikenal dengan istilah money laundering. Secara sederhana, kegiatan money laundering dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni : placement, layering, dan integration.. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengatur bahwa Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk menerapkan Program APU dan PPT dengan menugaskan unit kerja khusus dan membuat kebijakan dan Prosedur penerapan program APU dan PPT. Bahwa pada kenyataannya, keterbatasan dana dan alasan efisiensi membuat perusahaan pembiayaan lebih memilih untuk menempatkan fungsi tugas APU dan PPT ini disatukan dengan departement/divisi yang sudah ada sebelumnya. Namun, guna mengetahui adanya indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, Perusahaan Pembiayaan telah membuat indikator yang dijadikan pedoman, antara lain : Pembayaran DP ≥ 75% dari harga kendaraan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); melakukan pembayaran cicilan sebesar 5 (lima) kali cicilan atau lebih sekaligus; Pelunasan dipercepat dilakukan konsumen pada saat ≤ setengah tenor pembiayaan dan dengan nominal ≥ Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); Transaksi dilakukan oleh konsumen yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana; Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan yang diduga terkait dengan hasil kejahatan/tindak pidana.

---

The Finance Company is a part of banking business that used as a facility for criminals to do “Money Laundering Crimes” In simple terms, money laundering activities are grouped into three activities, namely: placement, layering, and integration.. Financial Services Authority Regulation No. 12/POJK.01/2017 concerning the Application of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in the Financial Services Sector regulates that the Finance Company is required to implement the APU and PPT Program by assigning a special unit work and making policies and procedures for implement APU and PPT program. In the fact, funds limitation and efficiency reasons have made Finance Company prefer to place the APU and PPT tasks functions put together with exisiting departments/divisions. However, to be aware of any indications of suspictious financial transactions, the Finance Company has made indicators that used as guidelines, including DP payments ≥ 75% of the vehicles price with a nominal values ≥ Rp. 150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs); make payments of 5 (five) installments or more at once; Accelerated repayment by consumer at or half the tenor of financing and with a nominal ≥ Rp.150.000.000 (one hundred and fifty milions rupiahs). Transactions by consumers who have been designated as suspects in criminal cases; Financial transactions carried out or canceled are suspected to be related to the proceeds of crime / crime."

"Skripsi ini membahas tiga permasalahan. Pertama, bagaimana perumusan tindak pidana pembalakan liar di Indonesia. Kedua, apakah makna unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga, bagaimana penerapan unsur "terorganisasi" dalam kasus-kasus faktual yang ada saat ini. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah makna dari dicantumkannya unsur "terorganisasi" dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar serta bagaimana penerapan unsur tersebut di dalam kasus kasus yang terjadi saat ini. Pembahasan mengenai unsur "terorganisasi" tidak dapat dipisahkan dari kejahatan terorganisasi yang memiliki indikator khusus didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "terorganisasi" yang dimuat dalam UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar bertujuan untuk memberantas kejahatan terorganisasi, yang mana indikator mengenai kejahatan terorganisasi ini telah diatur di dalam UN Transnational Organized Crime. Terakhir, indikator-indikator yang menjadi syarat terpenuhinya unsur "terorganisasi" tersebut belum dipertimbangkan di dalam kasus-kasus faktual terkait pembalakan liar sehingga tujuan awal pembentukan Undang- Undang tersebut belum terwujud.

---

This thesis mainly discusses about three problems. First, how did the criminal act of illegal logging formulated in Indonesia. Second, what is the meaning of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction. Third, how the implement of organized elements in factual cases nowadays. By combining the literature research method of the field method, this thesis aim to know about what the meaning of the inserted of organized elements in Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication on Forest Destruction and also how the implement of that element in illegal logging cases. Organized elements cannot be separated from organized crime, which has two specific indicators. This thesis concluded that organized elements which inserted on Law No. 18/2013 on The Prevention and Eradication of Forest Destruction aim to eradicate the organized crime in forest section. The indicators of organized crime has regulated in UN Transnational Organized Crime Convention. Last, the indicators of organized elements have not been considered comprehensively in illegal logging cases, therefore the first goals of Law No. 18/2013 is unattainable."

"Penelitian ini mengevaluasi konsistensi perencanaan dan penganggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di PPATK dikarenakan adanya kecenderungan inkonsistensi pada dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut. Tujuan penelitian untuk memberikan rekomendasi bagi PPATK dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran PPATK tahun 2011 sebesar 31,06%, artinya tingkat konsistensi masih tergolong rendah. Pemahaman kurang memadai mengenai restrukturisasi program dan kegiatan menjadi masalah pokok inkonsistensi yang terjadi. Hasil penelitian menyarankan PPATK untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam bidang perencanaan dan penganggaran. Sinergisitas para pembuat kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran menjadi faktor fundamental dalam mensukseskan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan.

---

This research evaluates the consistency between planning and budgeting on the Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering and Terrorism Financing Program in Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) because there is a tendency of inconsistency between planning and budgeting documents. The research main objective is to give recommendation to INTRAC on how to improve their knowledges and skills on how to make a good planning and budgeting documents. This research is using qualitative descriptive method. The result showed that the level of consistency between planning and budgeting in 2011 is 31.06%, it means still relatively low. The lack of understanding the restructuring programs and activites concepts was believed to be the main concern about inconsistency.The policy makers combined effort and collaboration is the fundamental key to accomplish a successful implementation of restructuring programs and activities."

"Pentingnya kewajiban pelaporan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana pengenaaan sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? Bilamana bank sebagai penyedia jasa keuangan yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang? dan Apakah kendala yang dihadapi PPATK untuk menarik bank sebagai penyedia jasa keuangan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang? Dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU TPPU jo Pasal 30 ayat (1) UU TPPU, pengenaan sanksi administratif bagi bank yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan baik berdasarkan hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun oleh PPATK dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang. Selanjutnya, jika terdapat indikasi tindakan pencucian uang, harusnya bank dapat pula dikenakan sanksi pidana oleh penegak hukum. Namun dalam pelaksanaannya PPATK memiliki beberapa kendala untuk menarik bank sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana Pencucian Uang. Kendala pertama adalah regulasi yang dibuat lebih mementingkan bank taat pada sistem dan prosedur sehingga pengenaan sanksi pidana akan menjadi pilihan terakhir serta masih kurang jelas dan tegasnya aturan pelaksanaan dalam pengenaan sanksi. Kendala kedua adalah belum adanya kesatuan pandangan organisasi yang menegakan hukum mengenai kapan bank terindikasi tindak pidana pencucian uang. Kendala ketiga adalah budaya masyarakat perbankan yang memiliki kepentingan bisnis sedapat mungkin tidak ingin terganggu karena pelaporan kepada PPATK.

---

The importance of reporting obligation is stated in Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. The research was conducted by using empirical juridical research method with literature study and interview. The research aims to answer some questions: How does the imposition of administrative sanctions for banks that do not implement the reporting obligations based on The Law Number 8 year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering? what If a bank as a financial service provider that does not implement the reporting obligations based on the Law Number 8 year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering can be gotten penalties or may be imposed for a criminal offense of money laundering? and what’s the obstacle will faced by PPATK to attract banks as financial service providers as those involved in money laundering?

In the regime of anti-money laundering in Indonesia, under the provisions of Article 25 paragraph (4) in conjunction with Article 30 paragraph (1) based on The Law Number 8 year 2010 Concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, imposition of administrative sanctions for banks which do not obey on duty reporting based on results of compliance monitoring conducted by Bank of Indonesia in spite of PPATK, in this case Bank of Indonesia as the competent authority. Furthermore, if there are any indications of money laundering, the bank should also be sanctioned by criminal law enforcement.

But in practice, PPATK has some obstacles to attract banks as parties to the crime of Money Laundering. Firstly, the regulation was created more consider important banks to obedient to the systems and procedures, so that the imposition of criminal sanctions would be the last option as well as still less clear and explicit of rules to implementation the sanctions. Secondly, the same view of organization in law enforcement about when the banks do not implement the reporting obligation it can be subjected to criminal sanctions. Thirdly, the bank users do not want the disruption of the bank for reporting to PPATK."