Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Target penerimaan pajak yang semakin meningkat menuntut peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tesis ini meneliti tentang niat kepatuhan pajak dari wajib pajak muslim dengan menggunakan pendekatan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen. Teori ini mengemukakan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kendali perilaku. Penelitian menggunakan instrumen kuesioner. Responden penelitian sebagai sampel sebanyak 120 wajib pajak orang pribadi muslim yang terdaftar di KPP Pratama Depok. Data dianalisis dengan uji regresi berganda menggunakan bantuan software SPSS. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa variabel sikap berperilaku, norma subjektif dan kendali perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat kepatuhan wajib pajak muslim. Kontribusi ketiga variabel tersebut dalam menjelaskan variabel niat kepatuhan wajib pajak muslim sebesar 40,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada model.

---

The increase of tax revenue target demands compliance of taxpayer. This thesis examines the intention of muslim taxpayer in complying the tax rules by using Theory of Planned Behavior (TPB) proposed by Ajzen. This theory suggests that the intention to behave is influenced by variables attitude, subjective norm and behavioral control.

This research using a questionnaire instrument. It takes 120 samples of respondents who are individual Moslem taxpayers that registered in Depok Small Tax Office. The collected data were analyzed with multiple regression test using statistical software SPSS.

The conclusion of this study show that attitude, subjective norms behavioral control as independent variables has positively and significantly impact on the intention of Moslem taxpayer compliance. The contribution of these variables takes 40.2% in explaining the intention variable and the rest is explained by other variables that are not presented in the model."

"Tesis ini membahas tentang analisis pengaruh pengetahuan, sikap, norma subjektif dan kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, dalam hal ini penelitian fokus pada kebijakan untuk menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.Penelitian dilakukan terhadap 185 responden di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan wajib pajak KPP Pratama Serpong, Tangerang Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan program SPSS 13. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh (signifikansi) yang positif pada faktor pengetahuan, sikap, norma subjektif maupun kendali perilaku atas integrasi zakat dan pajak terhadap intensi kepatuhan wajib pajak muslim. Hasil pengujian secara statistik menunjukkan adanya kontribusi pengaruh dari keempat faktor tersebut sebesar 52,5% terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Muslim, sedangkan 47,5% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian. Dengan adanya kontribusi pengaruh yang besar tersebut, seharusnya kebijakan zakat sebagai pengurang pajak segera diterapkan karena berpeluang menambah potensi penerimaan pajak sebagai dampak dari intensi kepatuhan pajak yang lebih baik.

---

The objective of this thesis is analyze the influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer. This research has 185 random sample (purposive sampling) from Taxpayer in South Tangerang as regionalof Serpong Tax Office.

This research results that there is positive and significant influences of Knowledge, Attitude, Subjective Norm and Perceived Behavioral Control about Integration of Zakat and Tax towards Tax Compliance Intention of Moslem Taxpayer, with contribution is 52,5%. This results indicate that the policy about zakat as tax credit must be applied soon, in order to increase the potential effect of moslem taxpayer intention and further, increasing of government revenue from tax."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besaran pengaruh sikap, norma subjektif dan kendali perilaku terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Neto. Penelitian dilakukan terhadap 220 responden di wilayah Kota Bekasi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Bekasi Utara dan Bekasi Selatan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Model dan Teori yang digunakan adalah Theory Of Planned Behavior. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap intensi Wajib Pajak Orang Pribadi muslim untuk menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto. Kendali perilaku tidak berpengaruh secara signifikan, karena masih ada kesulitan dalam pelaporan dan memperoleh informasi tentang zakat sebagai pengurang penghasilan neto serta Wajib Pajak masih merasa kurang mampu untuk memberlakukan perilaku tersebut.

---

The Objective of this research is to determine the influence and how large the influence of attitudes, subjective norms and behavioral control on the intention of individual moslem taxpayer to use zakah as net income deduction. This research has 220 respondents (purposive sampling) in the city of Bekasi. The Respondents are taxpayer in Small Tax Office (STO) North Bekasi and South Bekasi. Data analysis was performed by Structural Equation Modeling base on Theory of Planned Behavior. The results of the research shows that there is a positive and significant influences of attitude toward of behavior and Subjective norm towards Moslem individual taxpayer intention to use zakah as a net income deduction. Perceived Behavioral Control does not have influencesignificantly,because there are still difficulties in reporting and obtaining information about the zakah as a net income deduction and the Taxpayers still feel less able to enforce this behavior."

"Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan pengampunan pajak yang menuai pro kontra di tengah masyarakat. Setelah pelaksanaannya, penting untuk dilihat evaluasi Wajib Pajak terhadap kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan tersebut. Dalam penelitian ini digunakan theory of planned behavior yang dapat menggambarkan respon individu dalam menanggapi suatu stimulus beserta intensi berperilaku yang ditimbulkan. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) menganalisis pengaruh sikap atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan; 2) menganalisis pengaruh norma subjektif atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan, dan 3) menganalisis pengaruh persepsi kendali atas PPS terhadap intensi kepatuhan pajak berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di KPP Pratama Jakarta Pluit. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dapat diketahui bahwa sikap positif individu dalam merespon dan mengevaluasi PPS akan mempengaruhi intensi individu agar dapat mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan secara sukarela; 2) norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Dalam hal ini, lingkungan sosial individu juga berperan penting dalam memberikan penilaian positif terkait PPS dan sekaligus memberikan dorongan bagi intensi individu dalam mewujudkan kepatuhan pajak berkelanjutan sebagai tujuan utama dari kebijakan tersebut, dan 3) persepsi kendali tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berperilaku. Sementara itu, persepsi individu terkait kemudahan dalam PPS tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menumbuhkan intensi perilaku kepatuhan pajak berkelanjutan bagi individu pasca dilaksanakannya program tersebut.

---

Voluntary Disclosre Program (VDP) is a tax amnesty policy that raised pros and cons for the society. Following its implementation, it is important to recognize the Taxpayer’s evaluation of this policy that aimed to generate a sustainable tax compliance. In this research, theory of planned behavior is used to describe individual responses toward a stimulus along with the behavioral intention that is generated. As for the purposes of this research are: 1) analyzing the influence of attitude toward behavior over VDP towards the sustainable tax compliance intention; 2) analyzing the influence of subjective norm over VDP towards the sustainable tax compliance intention, and 3) analyzing the influence of perceived behavioral control over VDP towards the sustainable tax compliance intention. This research was conducted in a quantitative approach using survey as the instrument in the form of questionnaires which were distributed to the respondents at KPP Pratama Jakarta Pluit. The results of this research show that: 1) attitudes toward behavior has a positive and significant impact on behavioral intention. It can be known that the positive attitude of individuals in evaluating and responding to VDP will influence the individual intentions to generate a voluntary sustainable tax compliance; 2) subjective norm has a positive and significant impact on behavioral intention. In this case, the individual’s social environment is also plays an important role in providing a positive judgement towards VDP while at the same time provides an ecouragement for individuals to have the intention of generating the sustainable tax compliance behavior as the main objective of this policy, and 3) perceived behavioral control doesn’t have a positive and significant impact on behavioral intention. On the other hand, individual perceptions regarding the convenience of VDP did not have a sufficient influence to foster the sustainable tax compliance behavioral intentions for individuals after the implementation of this program."

"Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak, legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur. Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden. Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan kepatuhan responden yang sebenarnya.Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

---

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors. Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from Indonesia's taxpayers perception.This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance behaviour are.The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption."

"ABSTRAKRendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang tercermin dalam tax ratio Indonesiayang relatif rendah dibandingkan dengan negara asia tenggara. Hal tersebut menjadikan Reinventing policy sebagai salah satu alternatif yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015. Reinventing policy ditujukan untuk meningkatkan penerimaan, mendorong kepatuhan Wajib Pajak serta memperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Kebijakan ini memberi keringanan Wajib Pajak dengan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak melalui surat permohonan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Skripsi ini merupakan studi kasus implementasi kebijakan reinventing policy di KPP PMA Lima dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan reinventing policy dikatakan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan KPP PMA Lima dalam pelaksanaan kebijakan ini diantaranya melakukan sosialisasi, himbauan dan melakukan lembur di akhir batas pelaksanaan kebijakan.

---

ABSTRACTThe low level of tax compliance in Indonesia which is reflected in Indonesia 39 s tax ratio is relatively low compared with countries of Southeast Asia. It made Reinventing policy as an alternative released by government in mid 2015. Reinventing policy aimed at increasingtax revenue, tax compliance and also strenghten database at Directorate General of Taxation DJP . This policy gives relief taxpayer by reducing or removing the administrative sanction of taxes through petition regulated in Finance Minister Regulation No. 91 PMK.03 2015. This thesis is a case study implementation of reinventing policy in KPP PMA Lima using qualitative research methods. The results of this study indicate that implementation of reinventing policy has failed in increasing tax revenues and tax compliance. In optimizing this policy, the tax office undertakes socialization activities, provide appeal to taxpayer and do overtime at the end of utilization limit of reinventing policy."

"Milka Casanegra denotes that "Tax Administration is Tax Policy". It means tax administration dictates tax policy (Brooks). The developed as well as developing countries have the same challenges in improving tax compliance to increase their revenue capacity; and for that purpose tax reform will be a mantra of tax modernization. The objective of tax reform is different between developing countries and developed countries. For the latest, beside to respond the increased market economy the tax reform is aimed to improve the number of taxpayers.

Tax reform in Indonesia launched in 1983 characterized by the application 'of the self assessment system in its tax regime. Citing the Gillis's, Gunadi says that the tax reform in Indonesia is phenomenal and monumental because it not only has the clear goals for improving tax administration and facilitating taxpayers compliance but also will be the road to create the tax voluntary compliance in the future. Directorate General .of Tax (DGT) as the tax authority in Indonesia envisages being a public service model that operates the world class tax system and management. Achieving that vision, DGT formulated-the-Medium-term-Tax Reform Policy (3-5 years) in 2001 which, amongst other, placed the attention on taxpayer service programs, i.e. The Tax Service Improvement Program and The Development of Excellent Service Program. In short, these programs focused on accessibility improvement for the taxpayers to report, update, pay, consult, get assistance, and gain information about tax. This will be achieved by the development of the office automation, creation of advanced multimedia access, and improvement of the service capacity of their human resources.

The interesting question is to which extend those taxpayers service programs.have made impact on taxpayers compliance? The central focus of this thesis tries to answer this issue. However, due to the complexity of the compliance matter, this study has several limitations such as (i) the unit analysis is narrowed only to one local tax office (Kantor Pelayanan Pajak1KPP), (ii) the respondents are limited only for the corporate-type taxpayers, (iii) the data used is cross-section instead of time series, and (iv) the model excludes other important determinants that reflect the enforcement approaches such as tax audit, effectiveness of sanction, and tax automation as well.

The theories used to construct the research model are (i) Theory of Tax Compliance, (ii) Theory of Service Quality, and (iii) other contemporary study in the public administration. Research conducted by Price Waterhouse which measured the impact of IRS's Taxpayers Assistance Program to the level of tax compliance in 1989 concluded that the program plays significant role in improving taxpayers compliance. Studying several researches that developed the tax compliance measurements, this study adopts the Adam Forest's qualitative indicators, i.e. both (i) the occurrence of overstating the cost, and (ii) the occurrence of concealing the income by taxpayers. The measurements of service quality used in this study are combination of the service quality indicators developed by Parasuraman and the service quality principles remarked by David Osborne.

The methodology employed in this study is social research. Data collected by using questionnaire instruments, and treated as quantitative (interval). Beside descriptive analysis, this study also uses statistical analysis (multivariate analysis) to conclude the degree of causal-effect between the quality service in the programs and the compliance. All data processing uses SPSS release 10.

The study concludes that (i) there is correlation between the tax service quality in the programs and the level of taxpayers compliance. However, the regression model shows that the service quality variables are not strongly able (only 25,61%) to explain the degree of compliance as reflected in the low value of determination coefficient (R2), (ii) the model expresses that there are three service quality measurements which have significant influence to the tax compliance, i.e. (a) the physical appearance of tax-office building, (b) the fairness of tax officers in servicing, and (c) the simple implementation of service procedures. The low R2 mentioned above reflects the weakness of Taxpayers Service Program in affecting taxpayers compliance. However, as argued by Gill, the tax reform demands a comprehensive tax policy instruments. Taxpayers service is only a part of strategy to raise tax compliance beside other vast activities such as tax campaign, tax education, etc. Meanwhile, another strategy is aimed to eradicate the noncompliance taxpayers by enforcement activities e.g.: tax auditing, sanction fostering, administration automation, etc. Therefore, this study suggests the further study might take into account those important activities in the analysis model in order to obtain the clearer picture on how to increase taxpayers compliance."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penyitaan Pajak Menurut UU PPSP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Depok). Penelitian ini adalah penelitan yang menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya pengaruh yang signifikan antara penyitaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila penyitaan pajak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan naik, sedangkan apabila penyitaan pajak tidak dilaksanakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan.

---

This article discusses the analysis of the effects of tax seizure according to PPSP law on the level of tax payers’ compliance (a case study of KPP Depok), This research employs quantitative research method. Finding of this study suggests that there is a significant effect between tax seizure and compliance level of tax payer. If the tax seizure is conducted, tax payer’s level of compliance increases. However, if the tax seizure is not conducted, tax payer’s level of compliance decreases."

"Berdasarkan pada slippery slope framework, kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan pajak sukarela dan kepatuhan pajak paksaan. Saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui pemberian kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi serta strategi layanan yang ditempuh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke 100 respondendengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresidan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (sebesar 48,1%) di KPP Pratama Pasar Rebo.

---

Based on slippery slope framework, tax compliances determined into two types, voluntary tax compliance and enforced tax compliance. Nowadays, government is trying to increase voluntary taxes through the provision of good quality services. This research was conducted in order to analyze the impact of service quality to individual tax compliance and service strategies to increase individual tax compliance. The approach of this research is quantittave approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires to 100 respondents with non-probability sampling techniques and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In qualitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that service quality have effect on individual tax compliance (48,1%) in KPP Pratama Pasar Rebo."

"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

---

The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."