Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan paradigma yang terjadi di museum dewasa ini mengubah orientasi museum dari koleksi kepada kepentingan masyarakat. Museum selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam menyajikan koleksi dan pengetahuannya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengalamannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Museum Polri sebagai museum institusi tidak hanya berperan memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat luas terutama yang berhubungan dengan tugas Polri sebagai petugas penegak hukum di negara Republik Indonesia. Permasalahan-permasalahan sosial yang sering muncul di masyarakat terutama tindak kenakalan remaja dalam penanganannya, memberikan tugas kepada Museum Polri agar dapat mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada masyarakat melalui pameran dan program edukasinya. Pendekatan pemolisian masyarakat dengan mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat, mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi dan mencegah tindak kenakalan remaja. Penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat disajikan di Museum Polri dengan pendekatan teori belajar konstruktivis, mengingat bahwa pengunjung yang datang ke museum telah memiliki pengetahuan sebelumnya. Dengan teori ini museum berusaha menyajikan pameran dan program edukasinya agar masyarakat bertambah informasi dan pengetahuannya serta memecahkah permasalahan kenakalan remaja di sekitar mereka. Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penyajian penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat melalui pameran dan program edukasi di Museum Polri merupakan bentuk tanggung jawab museum untuk selalu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada masyarakat.

---

The paradigm shift that occurred in the museum today changes the orientation of the museum collection to the public interest. Museum always pay attention to the needs of society in presenting the collection and knowledge, with the aim of providing education and experience in order to improve the quality of life. As an institution, the Indonesian National Police (INP) Museum does not only serve to provide knowledge and experience to the members, but also for the public at large, especially those related to police duties as a law enforcement officer in Indonesia. Social problems that often arise in the community especially the handling of juvenile delinquency acts assigned tasks to the NIP Museum in order to communicate these issues to the public through exhibitions and educational programs.

Community Policing approach by promoting partnerships between police and communities, seeking various ways to address and prevent acts of juvenile delinquency. The INP Museum presents the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach by using constructivist learning theory approach, considering that the visitors who come to the museum have had prior knowledge. With this theory, the museum tries to present exhibitions and educational programs in order to increase the information and knowledge society and solve the problems of juvenile delinquency around them.

From the analysis and discussion conducted in this study, it can be said that the presentation of the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach through exhibitions and educational programs at the INP Museum is a form of museum responsibility for communicating their knowledge to the community."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatupemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatanfisik yang dapat melanggar HAM.Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapatbeberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta parapenguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM.Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dandikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisiandemokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasimanusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis.

---

The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms

of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights.

There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions

(Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).

In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the

transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners.

The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of

empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic

policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society."

"[ABSTRAKMuseum Polri tidak hanya berperan memberikan pendidikan dan pengetahuankepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat terutama yang berhubungandengan persoalan-persoalan sosial, salah satunya yang berkaitan denganpermasalahan narkoba yang semakin meningkat di masyarakat. Perkembangan diIndonesia yang saat ini bukan hanya sebagai pasar dan tempat transit bagiperedaran narkoba yang dilakukan oleh jaringan internasional tetapi sudah bisadikatakan mampu untuk memproduksi dalam memenuhi permintaan yang sangattinggi di dalam negeri, dan bahkan disinyalir mengekspor hasil produksi ke luarnegeri. Akan tetapi koleksi dan informasi mengenai narkoba saat ini dianggapbelum dapat mewujudkan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba karenapameran yang ada belum menampilkan keseluruhan informasi dan pengetahuanmengenai narkoba secara jelas dan utuh kepada masyarakat. Oleh karena itudibutuhkan konsep pengembangan ruang pameran pemahaman tentang narkobasebagai cara preventif dan pre-emtif selain dengan melakukan cara represif. Tesisini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori pendidikankonstruktivis yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga mampumenciptakan ruang pameran yang melibatkan masyarakat secara aktif.

---

ABSTRACTIndonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively, Indonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively]"

"ABSTRAKDi awal tahapan Pilpres 2019, muncullah satu gerakan yang bertagar #2019gantipresiden. Gerakan ini merupakan respon dari dukungan kepada Jokowi untuk Dua Periode. Kedua gerakan ini dimainkan hingga sampai ke dunia maya dengan adanya sosial media. Gerakan ini menghasilkan hate spin (pelintiran kebencian) yang marak menjelang Pilpres 2019. Hate speech yang dimainkan sehingga menimbulkan hate spin pada masa kampanye bertujuan menciptakan gerakan untuk menolak kandidat paslon tertentu dan meruntuhkan demokrasi yang sudah ada. Selama ini Polri sudah melakukan penanggulangan hate speech (ujaran kebencian), namun dengan berkembangnya geopolitik Indonesia, hate spin menjadi tantangan baru yang dihadapi oleh Polri.Penelitian ini menggunakan metode analisis konten untuk menganalisa hate speech dan hate spin yang terjadi di Twitter menjelang Pilpres 2019. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menganalisa pola penanggulangan Polri terhadap hate spin dengan menggunakan pendekatan Sun Tzu. Konten hate spin di Twitter memiliki ciri antara lain yaitu berupa hashtag yang bermakna negatif (menghina, menyinggung, menghasut). Jika melihat dari data penyebaran hate spin selama masa kampanye hingga mendekati Pilpres 2019 yaitu dari tanggal 15 Februari hingga 15 April 2019, hate spin yang tersebar di media sosial Twitter terbagi menjadi dua, yaitu yang menyerang kandidat paslon 01 dan juga kandidat paslon 02. Terdapat 36 (tiga puluh enam) hate spin yang menyerang kandidat paslon 01 dan 12 (dua belas) hate spin yang menyerang kandidat paslon 02. Pola hate spin yang menjadi trending topic di Twitter selama masa kampanye muncul karena adanya kejadian di dunia nyata yang menjadi trigger kemunculan hate spin. Strategi Polri dalam upaya menanggulangi hate spin dengan menggunakan 5 (lima) dari 36 (tiga puluh enam) pedekatan strategi Sun Tzu. Hambatan yang ditemui Polri dalam penanggulangan hate spin menjelang Pilpres 2019 antara lain jumlah penyebaran hate spin semakin meningkat, jumlah personil Polri yang masih sedikit serta adanya diskresi kepolisian menyebabkan penyebar hate speech yang menjadi awal penyebaran hate spin tidak dapat langsung di tangkap.

---

ABSTRACTAt the beginning of the stages of the 2019 Presidential Election, a movement that was #2019gantipresiden emerged. This movement was a response from support for Jokowi for the Two Periods. Both of these movements were played to reach the virtual world with social media. This movement produces hate spin which is rife ahead of the 2019 Presidential Election. Hate speech which is played to cause hate spin during the campaign period aims to create a movement to reject certain candidate candidates and undermine existing democracies. So far, the National Police has tackled hate speech, but with the development of Indonesian geopolitics, hate spin has become a new challenge faced by the National Police.This study uses content analysis methods to analyze hate speech and hate spin that occur on Twitter ahead of the 2019 Presidential Election. Descriptive analysis method is used to analyze the pattern of police response to hate spin using the Sun Tzu approach. Hate spin content on Twitter has the characteristics, among others, in the form of hashtags that are negative (insulting, offensive, inciting). If you look at hate spin dissemination data during the campaign period to approach the 2019 Presidential Election, which is from February 15 to April 15 2019, hate spin spread on Twitter social media is divided into two, namely those attacking candidate candidate 01 and candidate candidate candidate 02. There are 36 ( thirty six) hate spins that attack candidate candidate 01 and 12 (twelve) hate spins attack candidate candidate pair 02. The pattern of hate spin which is a trending topic on Twitter during the campaign period arises due to real-world events that trigger the emergence of hate spin . The strategy of the National Police in an effort to combat hate spin by using 5 (five) of 36 (thirty six) approaches to Sun Tzu's strategy. The obstacles encountered by the National Police in overcoming hate spin ahead of the 2019 Presidential Election include the increasing number of spreads of hate spin, the relatively small number of Indonesian National Police personnel and the existence of police discretion that can cause the spread of hate spin to be captured immediately."

"Pada masa kini kecenderungan menunjukkan sendi-sendi dasar kebangsaan Indonesia perlu penguatan seiring dengan fragmentasi ancaman internal berbagai kepentingan kelompok yang terjadi dan kuatnya arus modernisasi akibat pengaruh eksternal. Oleh karenanya, dalam konteks ini, salah satu tantangan terberat bangsa Indonesia ke depan adalah upaya untuk menguatkan kembali pemahaman akan Wawasan Kebangsaan. Untuk menguatkan kembali pemahaman tersebut, memerlukan tempat untuk mengaktualisasikannya, salah satunya adalah melalui peranan museum. Dalam tesis ini, fokus penelitian tentang peranan museum ditinjau dari fungi komunikasinya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektf peranan museum dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan pengunjung. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian dilakukan terhadap persepsi pengunjung, khususnya pengunjung yang berasal dari masyarakat umum, dengan membagi mereka dalam kategori usia, jenis kelamin, pendidikan dan profesi. Dalam tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sampling dan satuan kajian (unit of analysis).Satuan kajian yang digunakan adalah para pengunjung museum. Jumlah sampel unit of analysis sebanyak 20 orang informan. Format deskriptif kualitatif dilakukan dengan studi kasus di Museum Keprajuritan Indonesia. Penelitian terhadap informan ini diperkuat bahan dokumentasi berupa data pengunjung yang didapatkan sejak tahun 2010-Mei 2014. Hasil penelitian menunjukkan, museum telah berperan cukup efektif sebagai media komunikasi dalam meningkatkan pemahaman pengunjung terhadap wawasan kebangsaan.Hal ini ditunjukkan dengan jumlah pengunjung yang berkategori masyarakat umum berkecenderungan meningkat, meskipun juga kadangkala fluktuatif. Pemahaman pengunjung yang meningkat terhadap wawasan kebangsaan yang didapat melalui keberadaan Museum Keprajuritan Indonesia akan memperkuat ketahanan nasional.

---

The recently trend indicates the bases of Indonesian nationality which need to strengthen along with the fragmentation of internal threat from the interest of various groups and the strength of modernization effect due to external influences. Therefore, in this context, one of the hardest challenges for the future of Indonesia is reinforcing the insights of nationality comprehension. In order to strengthen this comprehension, we need a place to actualize it and one of them is the role of museum.

In this thesis, the research's focus is referenced from its communication function. Therefore, the purpose of this research is to determine the effectiveness of museum in increasing the insights of nationality comprehension of the visitors. According to them, this research is referred on visitor?s perception especially from general visitors by dividing them into sub-categories of age, gender, education and profession.

This thesis used a qualitative research approaches, with the technique of data collection include observation, interviews and documentation. The technique of data collection has done through sampling and unit of analysis. The unit of analysis used is the visitors of museum. The sample units of analysis are 20 informants. The descriptive qualitative format is done by the study case on the Indonesian Military Heoes Museum. The research which based on informant is strengthened by documentation of visitor data since 2010 to May 2014.

The results show that museum has contributed quite effectively as communication media in improving the visitor?s insights of nationality comprehension. It showed by the increasing of visitors number which is general public visitors. Eventhough sometimes fluctuating. The increased visitor comprehension of the insights of nationality through the existence of Indonesian Military Heroes Museum will strengthen national resilience."

"Tesis ini membahas tentang komunikasi museum sebagai bagian dari fungsi museum. Aspek penting dalam komunikasi museum yaitu sumber pesan, saluran dan penerima pesan. Studi kasus yang digunakan adalah Museum Etnobotani Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Dimulai dengan gambaran kondisi pameran museum sebagai salah satu komponen komunikasi museum dalam menyalurkan pesan. Kemudian analisis sajian koleksi saat ini dipandang dari sudut analogi strukturalisme linguistik. Analisis kondisi pameran tersebut menghasilkan gagasan penyusunan koleksi yang mengacu pada alur pameran. Alur cerita pameran merupakan salah satu bagian penting dalam proses komunikasi untuk memahami pesan museum secara keseluruhan. Komunikasi melalui salah satu program edukasi museum yang dikaitkan dengan teori pendidikan dapat membatu efektifitas dalam penyampaian pesan.

---

The focus of the thesis is about communication as a part of the museum's function. The important aspects of museum communication is the source message, channel and receiver. Indonesian Ethnobotanical Museum is the case study for this research. This research is a descriptive study with qualitative approach. Begins with an overview of the condition of the museum exhibition as one component of museum communication in a channel message. Later analysis of the current collection presentation in light of analogical linguistic structuralism. Analysis conditions resulted in the preparation of the exhibition refers to a collection of exhibits story line. Story line is one important part of the communication process to understand the message museum as a whole. Communication through one museum education program associated with the theory of education can assist in the effective delivery of the message."

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Optimalisasi Program Kepolisian Bhayangkara FC Sebagai Wujud Pemolisian Masyarakat dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Polmas” penting untuk meningkatkan citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Program kebijakan “Polmas” menuntut adanya hubungan saling menguntungkan antara anggota polisi dan anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini adalah tugas dari kepolisian, untuk menjalankan fungsinya membangun kemitraan (partnership) dengan anggota masyaraat dalam menunjang kinerja Polri pada umumnya, khususnya memberikan pelayanan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri keberhasilan penerapan polmas dalam bidang olahraga dan ekonomi, memahami proses peningkatan Kamtibmas melalui kehadiran Bhayangkara FC, memahami cara kerja pengoptimalan polmas dalam program Kepolisian Bhayangkara FC dalam meningkatkan kesehateraan masyarakat, serta memahami kendala-kendala dalam pengoptimalan program kepolisian Bhayangkara FC untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi pasif, wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data(data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa program polmas telah berhasil dilakukan khususnya dalam bidang olahraga sepakbola dan ekonomi. Jika dilihat dari tinjauan optimalisasi sebuah program organisasi maka dengan melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada yakni meningkatkan kapasitas atau kemampuan SDM dalam konteks ini adalah anggota masyarakat melalui Bhayangkara FC, maka dapat dikatakan bahwa organisasi kepolisian sudah optimal dalam menjalankan polmas. Sedangkan mengenai tugas, anggota klub sepakbola Bhayangkara FC yang juga adalah anggota kepolisian harus melakukan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kamtibmas.

---

The aim of this study is to gain a description about Program Optimalization of Bhayangkara FC as e concrete Community Policing Police Program in enhancing community orders dan security. The optimalization of ‘CP’ is crucial for increasing the image of the police in the eyes of the society members, particularly in giving trustworthy to the society members as an officially credibel apparatus. Program of “CP” requires a mutual relation between police members and society members. In this thesis context, CP is part of Indonesian Police to play its role to build up partnership with the society members to support the performance of the Indonesian Police in general, and to give the society members in orders and regularities, in particular. This study is to trace the successes of CP in the field of sports and economics, to comprehend the processes of orders and regularities toward the existence of Bhayangkara FC, to comprehend the CP optimalization to upgrade the wealth the society members, as well as to comprehend the obstacles of program optimalization of Bhayangkara FC untuk in order to support the the wealth of the society members. This research is conducted by adopting a qualitative-descriptive approach where data and facts were gathered based upon the research findings in the field to be described. In this research, data source are determined purposively using data gathering toward passive observation, interviews with research informants, and document study. Meanwhile, data analyzed by data reduction, data display and conclusion and verification. The research findings in this study are CP programs were successfully run, particularly in sports and economy. From the perspective of organization program optimalization through human resources, it is undoubtedly verifiable that Indonesian Police has optimally succeeded in running the CP program. Whilst in doing the duties, Bhayangkara FC members, being also police members, still have to give services in orders and regularities to the society members."