Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang tanggung jawab perusahaan bongkar muat atas terjadinya kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat barang di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam pelaksanaan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat dan untuk mengetahui batas tanggung jawab perusahaan bongkar muat barang apabila terjadi kecelakaan maupun kerusakan barang. Data primer maupun sekunder yang diperoleh, diambil secara kualitatif normatif, selanjutnya disusun dalam penelitian/ tesis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pihak perusahaan bongkar muat tidak melakukan pembongkaran secara langsung akan tetapi bekerja sama dengan pihak koperasi buruh pelabuhan yang akan menyediakan tenaga buruh untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal. Bahwa dalam menentukan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan terhadap barang yang di bongkar atau dimuatnya, perusahaan bongkar muat dengan surveyor, perusahaan pelayaran, pengirim atau penerima barang mengadakan musyawarah atau joint survei.

---

The Research on responsibility of loading and unloading company for the happening of goods damage in execution of loading and unloading goods in port Tanjung Priok Jakarta is a juridical normative research. The research aims to know the implementation execution of loading and unloading goods by loading and unloading company and to know the boundary of responsibility of loading and unloading company goods in the event of accident and also goods damage. The research analyzed the primary data and secondary data qualitatively and normatively, and then presented the analysis a descriptive research report/thesis.

The findings show that in its execution side of loading and unloading company not unload directly however cooperating unrightiously is docker co-operation to provide the manpower to execute the loading and unloading activities of goods from and to ship. That in determining responsibility for damage or loss to goods which is unloading or loading of loading and unloading company by surveyor, liner, consignor or goods receiver perform negotiation or joint survey."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis alasaan perjanjian tertutup dan praktik monopoli termasuk dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta memahami bentuk pelanggaran terkait dengan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disertai dengan analisis dampak yang terjadi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Perjanjian tertutup dilarang karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjajian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, sedangkan untuk praktik monopoli yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang dikarenakan situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang "menguasai" suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya. Tindakan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat pada hakikatnya melanggar Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian tertutup. Dibahas pula mengenai perjanjian tertutup yang berdampak negatif yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya dan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha, sedangkan untuk dampak positifnya ialah suatu perwujudan dari penyediaan jasa kepelabuhanan dalam tugas BUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas waktu kapal tambat dan waktu bongkar muat, dan sebagai bentuk trend pelabuhan internasional di dunia.

---

This study aims to find, understand and analyze the reasons for the tying agreement and monopolistic practices included in the agreement and the activities prohibited by Law No. 5 of 1999, as well as understand the violation of the obligations associated with the use of mechanical devices unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading at the Port of Tanjung Priok, accompanied by an analysis of the impact it had on the offense. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Tying Agreement prohibited because in principle, the businesses are free to decide for themselves the seller or the buyer or the supplier of a product on the market in accordance with the legal validity of the market. Because it prohibited any successor agreement which is contrary to the freedom and gives rise to unfair competition. Agreements which can restrict the freedom of certain businesses to choose their own buyers, while for monopolistic practices are included in the activities prohibited due to the market situation in which there is only one business actor or a group effort "mastered" a production and / or marketing of goods and / or use of certain services, which will be offered to many consumers, which resulted in businesses or groups of businesses had been able to control and manage production levels, prices, and at the same marketing area. Measures obligation to use mechanical means unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading in essence violated Article 15 paragraph (2) of the tying agreement. Also discusses the negative impact of tying agreement which is one form of market access restrictions imposed by the perpetrators of this agreement against business competitors and barriers to entry into the market, especially for businesses, while its positive impact is an embodiment of the provision of port services in the function of BUP in accordance with the legislation, creating efficiency and productivity of a ship mooring and unloading time, and as a form of international ports in the world trend."

"Sebagai negara kepulauan terbesar, peranan transportasi laut di indonesia menjadi sangat penting dan vital. Dalam transportasi laut terdapat dua hal pokok yang saling bergantung satu sama lain, yaitu antara sarana (kapal laut) dan prasarana (fasilitas pelabuhan).Pelabuhan sebagai salah satu hal pokok dalam penyelenggaraan transportasi laut memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menunjang perekonomian nasional dan daerah, karena merupakan tempat peralihan antarmoda transportasi darat dan laut.Pelabuhan memiliki fungsi untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, barang dan keselamatan berlayar. salah satu pelabuhan yang tergolong cukup besar di indonesia adalah pelabuhan Tanjung Priok. Sebagai pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, pelabuhan ini dituntut untuk memberikan pelayanan, utamanya pelayanan bongkar muat kapal yang dapat memuaskan pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, beberapa indikdtor pelayanan yang baik adalah kapal tidak harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan bongkar muat dan waktu pelayanan bongkar muat yang relatif lehih cepat, terutama di dermaga konvensionl.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif jenis studi kasus, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data teritung berapa lama kapal harus menunggu dari pelabuhan Tanjung Priok sebelum mendapatkan pelayanan bongkar muat, berapa jumlah antrian kapal di pelabuhan tanjung priok dan berapa lama kapal berada dalam sistem antrian adalah metode analisis sistem antrian. Dengan metode ini pula dapat ditentukan langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa.Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional pelabuhan Tanjung Priok dapat dikatakan belum optimal, yaitu dengan rata-rata kedatangan (a.) kapal adalah satu kapal per dua hari dan rata-rata waktu pelayanan nol koma enam ratus tujuh puluh sembilan kapal perhari. dengan kondisi tersebut, kapal harus antri rata-rata selarna dua hari lebih untuk mendapatkan pelayanan.Untuk itu, pelayanan bongkar muat di dermaga konvensional di pelabuhan Tanjung Priok perlu ditingkatkan sehingga kapal tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan. hal ini terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dari pemilik kapal atau perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut. semakin lama kapal menunggu maka biaya yang dikeiuarkan semakin besar. biaya tersebut meliputi biaya anak buah kapal (abk), perbekalan, biaya anchorage, biaya tambat dan lain-lain."

"Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products."

"[Skripsi ini membahas mengenai putusan Komisi Pengawas Persaingan Usahatentang kewajiban penggunaan alat bongkar muat Gantry Luffing Crane. Dalamrangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas bongkar muat di lingkunganPelabuhan Tanjung Priok, Para terlapor yakni PT Pelabuhan Indonesia II dan PTMulti Terminal Indonesia mengeluarkan surat pemberitahuan pemakaian alatbongkar muat Gantry Luffing Crane secara bersama-sama di Dermaga 101, 101utara, 102, 114 dan 115 bagi para pengguna jasa pelabuhan. Tindakan tersebutdirasa KPPU merupakan salah satu bentuk persaingan yang tidak sehat karena PTPelabuhan Indonesia II dan PT Multi Terminal Indonesia dinilai telah melakukantying agreement dan praktik monopoli yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.Dalam memutus perkara ini, KPPU menjatuhkan hukuman kepada mereka denganketentuan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi yangdibuat dengan metode yuridis normatif ini meyimpulkan bahwa KPPU tidak tepatdalam memutus bersalah para terlapor dengan ketentuan mengenai tyingagreement dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengingat suratpemberitahuan bukanlah termasuk dalam pengertian perjanjian.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.;This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement., This thesis discusses about Decision of The Commission for The Supervision ofBussiness Competition (KPPU) about the obligation to use loading and unloadingequipment, Gantry Luffing Crane.In order to improve the efficiency andproductivity of loading and unloading in the Port of Tanjung Priok, The Parties,PT Pelabuhan Indonesia II and PT Mult Terminal Indonesia issued a letter ofnotification of the use of loading and unloading equipment Gantry Luffing Cranetogether at pier 101, 101 north, 102, 114 dan 115 for the users port services.According the Commision, this case one form of unfair bussiness competitionbecause PT Pelabuhan Indonesia II and PT Multi Terminal Indonesia have done atying agreement and monopoly practices that harm users port service. In decidingthis case, the Commission condemned them with the provisions of Article 15paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. Thesis created with this normative juridicalmethod concludes that the Commission was not appropriate in deciding the guiltof the reported with the provisions of the agreement tying in Law No. 5 of 1999,considering letter of the notification is not included in the definition of theagreement.]"

"Kawasan Asia Psifik merupakan tujuan utama pemasaran komoditi ekspor negaranegara di dunia dan mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat oleh karena itu diprediksi abad 21 mendatang merupakan Abad Asia Pasifik. Indonesia merupakan negara yang teletak diantara dua benua dan dua samudera yang merupakan salah sate pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di Asia Pasifik. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia memiliki potensi besar dalam percaturan perdagangan di dunia internasional, sehingga kontribusi indonesia bagi perkembangan perdagangan dan ekonomi di kawasan ini akan semakin meningkat. Arus perdagangan yang makin pesat ini sangat berpengaruh pada sistim angkutan muatan dari segala sisi, balk darat, laut, maupun udara. Terutama pada arus angkutan laut sebagai modes terbesar dalam transportasi barang akan memegang peranan penting pada proses perkembangan mendatang. Untuk menunjang dan memperlancar distribusi barang pada transportasi laut maka diperlukan suatu sarana angkutan dan sistim angkutan yang memenuhi segi-segi keamanan, kecepatan, kemudahan, kelancaran, keteraturan, murah dan nyaman. Penggunaan ped kemas dalam pengangkutan barang merupakan salah sate alternatif yang tepat untuk tujuan tersebut dan diperkirakan penggunaan ped kemas akan berkembang pesat pada waktu mendatang. Pelabuhan sebagai salah sate mata rantai dalam tranportasi laut memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran arcs distribusi peti kemas, maka hams selalu diperhatikan masalah kualitas dan efisiensi pelayanan pada sisi ini. Peralatan yang baik dengan kapasitas besar bukan berard memberikan hasil yang maksimal dalam penanganan muatan di pelabuhan. Salah satu masalah yang sering timbul adalah seringnya terjadi stagnasi di lapangan penumpukan bukan akibat kekurangan jumlah atau kapasitas slat bongkar muat, melainkan karena sistim yang digunakan belum optimal. Tugas akhir ini akan menganalisa pengg un an sistim dan kapasitas alat yang tepat pada suatu lapangan penumpukan ped kemas dengan menggunakan program linear dengan tujuan mendapatkan sistim yang optimal dan efisien bagi sebuah lapangan penumpukkan pada umumnya, JICT pada khususnya."

"Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beribu pulaunya dan lautnya yang luas. Potensi laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar untuk dikembangkan guna peningkatan pendapatan negara. Akan tetapi potensi ini belum tergali dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah produktivitas pemakaian terminal bongkar muat yang belum maksimal pada PBM di Indonesia. Untuk peningkatan pelayanan pelabuhan, dibutuhkan suatu PBM yang mampu menangani bongakar muat, khususnya pada muatan petikemas yang berkembang pesat pada saat ini. Untuk melihat kesiapan PBM dalam pelayanan bongkar muat petikemas, maka dilakukan analisis produktivitas bongkar muat petikemas pada pelabuhan domestik (terminal konvensional). Tingkat produktivitas PBM di lihat dari segi waktu pelayanan bongkar muat, jumlah tenaga kerja yang di gunakan, jumlah muatan yang dapat di tampung dan jumlah kapal yang bertambat pada terminal. PBM yang di katakan efesien apabila PBM tersebut dapat melakukan operasional bongkar muat hingga batas maksimal yang disesuaikan dengan fasilitas dan peralatan yang digunakan. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan produktivitas bongkar muat petikemas pada PBM. Namun keberhasilannya belum dapat di pastikan, karena keterbatasan waktu untuk melakukan percobaan.

---

Indonesia is an archipelago country with thousands of islands and vast ocean. Potential of Indonesia's ocean is one of the biggest opportunities for the development of its state income. But the potency is not exploied well. One of the causes is the un productive using of the Indonesian container terminal. To improve the seaport services, we need a PBM which is able to handle containers properly, especially in anticipating the recent rapid development of container cargoes. To observe the readiness of PBM in handling the containers, we analyze the productivity of container handling at domestic terminal (Conventional Terminal) in Tanjung Priok. The analisys is conducted in order to see the productivity rate of the PBM in term of its time limit, the total usege of labors, the total capacity that can be accommodated and the total of ships that anchor at the terminal. The PBM can be considered as efficient if it can handle the containers up to its optimum limit based on the available facilities and equipment. The results of this analyses can be used as the basis in developing the productivity of containers handling at PBM, but the success is still uncertain due to the limited time for conducting the experiment."

"Salah satu aktivitas di PT JICT adalah bongkar muat kontainer yang mempunyai resiko tinggi terhadap kerugian baik terhadap manusia, properti dan proses, dimana penulisan ini Iebih menekankan kepada sisi kerugian terhadap manusia dengan juga mengutarakan kerugian umum terhadap properti dan proses. PT JICT sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya, dengan mempunyai salah satu kebijakan adalah pelaksanaan pengkajian resiko pada aktivitas bongkar muat kontainer untuk mengetahui resiko apa yang terkadung dalam aktivitas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran resiko dan resiko utama aktivitas bongkar muat kontainer, mendapatkan kerugian akibat aktivitas tersebut serta mendapatkan pengendalian resiko.yang sesuai untuk subaktivitas dalam aktivitas bongkar muat kontainer, selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat resiko residu apabila pengendalian resiko dilaksanakan sehingga didapatkan bahwa apakah pengendalian resiko yang direkomendasikan sesuai dan bermanfaat.Menurut ILCI, 1991 penyebab kecelakaan terdiri dari beberapa sumber antara lain manusia, peralatan, material dan lingkungan yang satu sama lain sating mempunyai hubungan dalam menghasilkan kecelakaan.Metode penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan sebenarnya dengan memberikan resiko-resiko yang diamati dengan memberikan pengendalian yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat resiko tersebut.Hasil penelitian menunjukkan pada tahapan identifikasi resiko ditemukan hampir seluruh subaktivitas bongkar muat kontainer mempunyai resiko terhadap manusia sebagai unit of analyses serta terhadap properti dan proses. Pada tahapan penilaian resiko yang terdiri dari analisa dan evaluasi resiko dengan pertimbangan tertentu, mendapatkan bahwa subaktivitas yang mempunyai resiko tertinggi adalah tango menuju tempat penumpukkan dan persiapan pembongkaran di kapal. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan antara lain penghilangan resiko, pengalihan resiko dan pengurangan resiko. Dengan hasil perhitungan residu resiko didapatkan bahwa pengendalian resiko yangirekomendasikan dapat bermanfaat karena menurunkan tingkat resiko cukup besar. Residu resiko yang bersisa tergantung terhadap kondisi peralatan, keadaan lingkungan sekitar dan kapabilitas manusia yang tidak terlepas dari fungsi manajemen puncak.Telah begitu banyak usaha yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan di PT JICT seperti penetapan Surat Keputusan Direksi HK No 561/I/I/JICT12001 tentang Aturan Umum Keselamatan di PT JICT. Namun di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran aturan tersebut seperti batas kecepatan maksimal tidak dipatuhi. Dengan demikian kegiatan sosialisasi aturan umum akan sangat bermanfaat

---

The Risk Assessment of Loading and Unloading Container Activities at PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT), Tanjung Priok - Jakarta Loading and unloading container is one of the activities at PT JICT which posses the highest risk which can cause losses of people, property and process whereas in this thesis put more stress on the losses of people as well as discuss on the losses in general for the property and the process. PT JICT is very concerned for its employee's health and safety by having on of its policy in doing the risk assessment in loading and unloading container activities with its purpose to know what risk will occur during the activities done.

The aim of this research is to know about risks and the main risk at loading and unloading container activities also to get data about losses on these activities, then to treat the risk according to the subactivities in loading and unloading containers, finally calculate the level of residu risk whether the treat risk done and recommended is appropriate and useful[.

According to ILCI, 1991 the cause of accident consists of many sources such as people, equipment, material and environment whereas they have connection to each other in causing the accident.

In this research method used descriptive analyses which illustrates facts by giving the risks observed and treated furthermore reduced the risk.

The result of this research shows that risk identification found nearly all subactivities at loading and unloading containers have got risk to people as unit of analyses and risk evaluation with fully consideration found that the highest risks are tango movement to yard and prepare for unloading on the ship. Risk treatment can be done by eliminate risk, substitute risk and reduce risk. By calculating the residu risk found that risk treatment recommended can be useful because decrease risk level. The hazardous of residu risk depends on equipment condition, environment. and personal capability which is rely on by top management vision.

Much effort have been done to prevent the accident at PT JICT such as regarding the general risk regulation at PT JICT. However many people disobey the regulation. One of example the truck drive over limit the maximum speed. Therefore the socialization of the general regulation will have advantages."