Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis alasaan perjanjian tertutup dan praktik monopoli termasuk dalam perjanjian dan kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta memahami bentuk pelanggaran terkait dengan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, disertai dengan analisis dampak yang terjadi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Perjanjian tertutup dilarang karena pada prinsipnya, seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjajian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu untuk memilih sendiri pembeli, sedangkan untuk praktik monopoli yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang dikarenakan situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang "menguasai" suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya. Tindakan kewajiban penggunaan alat mekanis bongkar muat jenis Gantry Luffing Crane (GLC) dalam pelayanan bongkar muat pada hakikatnya melanggar Pasal 15 ayat (2) mengenai perjanjian tertutup. Dibahas pula mengenai perjanjian tertutup yang berdampak negatif yaitu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses pasar yang diberlakukan oleh pelaku perjanjian ini terhadap pelaku usaha pesaingnya dan hambatan masuk ke pasar, terutama bagi pelaku usaha, sedangkan untuk dampak positifnya ialah suatu perwujudan dari penyediaan jasa kepelabuhanan dalam tugas BUP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas waktu kapal tambat dan waktu bongkar muat, dan sebagai bentuk trend pelabuhan internasional di dunia.

---

This study aims to find, understand and analyze the reasons for the tying agreement and monopolistic practices included in the agreement and the activities prohibited by Law No. 5 of 1999, as well as understand the violation of the obligations associated with the use of mechanical devices unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading at the Port of Tanjung Priok, accompanied by an analysis of the impact it had on the offense. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Tying Agreement prohibited because in principle, the businesses are free to decide for themselves the seller or the buyer or the supplier of a product on the market in accordance with the legal validity of the market. Because it prohibited any successor agreement which is contrary to the freedom and gives rise to unfair competition. Agreements which can restrict the freedom of certain businesses to choose their own buyers, while for monopolistic practices are included in the activities prohibited due to the market situation in which there is only one business actor or a group effort "mastered" a production and / or marketing of goods and / or use of certain services, which will be offered to many consumers, which resulted in businesses or groups of businesses had been able to control and manage production levels, prices, and at the same marketing area. Measures obligation to use mechanical means unloading type Gantry Luffing Crane (GLC) in the service of loading and unloading in essence violated Article 15 paragraph (2) of the tying agreement. Also discusses the negative impact of tying agreement which is one form of market access restrictions imposed by the perpetrators of this agreement against business competitors and barriers to entry into the market, especially for businesses, while its positive impact is an embodiment of the provision of port services in the function of BUP in accordance with the legislation, creating efficiency and productivity of a ship mooring and unloading time, and as a form of international ports in the world trend.