Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah memiliki rangkaian kebijakan untuk penyehatan BUMN, salah satunya melalui program privatisasi. Rekstrukturisasi permodalan melalui privatisasi atau penjualan asset publik merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien. Salah satu BUMN yang melakukan privatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai sehat dan termasuk industri yang masih akan berkembang. Penelitian ini menganalisa mengenai dampak hukum dari Privatisasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dimana PT Garuda Indonesia Tbk saat ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang terdepan dan terpercaya milik pemerintah Indonesia (BUMN). Selain itu penelitian ini akan menganalisa apakah mekanisme yang dilakukan itu berdampak baik bagi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau malah berdampak yang kurang baik bagi kesehatan perusahaan.

---

The government had set policies for restructuring state owned enterprises (SOE), one of them through the privatization program. Capital restructuring through privatization or the sale of public asset is a public policy which directs that no alternative other than market that can control economy in an efficient way. One of SOE which conduct privatization through Initial Public Offering (IPO) is PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk which is assessed as a healthy company and included as an industry that will still developing.

This research analyzing about the impacts of the law of the privatization which conducted by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, where PT Garuda Indonesia Tbk is currently the leading airline companies and trusted state owned enterprise of Indonesia. Moreover this research will analyze whether the mechanisms that was conducted have a good impact for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk or instead have a bad impact for the company."

"Privatisasi merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, privatisasi seolah sudah merupakan agenda yang turun temurun ingin diwujudkan walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Untuk mewujudkan privatisasi tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan matang oleh BUMN selaku pihak yang melakukan privatisasi, karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya dimiliki pemerintah, karena itu jika salah dalam strategi pelaksanaan privatisasinya dapat berakibat fatal dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan privatisasi sudah seharusnya sejalan dengan amanat UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU dan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini termasuk didalamnya UU No.19 tahun 2003, PP No.33 tahun 2005 juncto PP No. 59 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan perbandingan antara privatisasi yang dilakukan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel serta menemukan masalah-masalah yang timbul dari privatisasi tersebut serta menemukan cara privatisasi yang paling efektif untuk BUMN di Indonesia sehingga semangat UUD 1945 dapat terwakili dan tujuan sesungguhnya dari privatisasi dapat terwujud.

---

Privatization is the most frequent issue appeared in several decades of our state leadership, along with the succession of governmental leadership, the issue has become a traditional agenda together with its pro and contra. The attainment requires profound consideration of the relevant state owned enterprise as party carrying out such privatization, since some of its holdings belong to the government; therefore an error in its implementation strategy may lead to fatal consequences and incurs a great loss, as experienced by PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel. The privatization implementation should be in line with the mandate of State Constitution of 1945 whereas its execution should comply with the prevailing law and regulation, including The Law No.19 of 2003, Government Regulation No.33 of 2005 in conjunction with Government Regulation No. 59 of 2009.

This research was carried out as a qualitative study, using normative research method, for the data to be used were of secondary. This research seeks to compare privatization proceedings done by two formerly state owned enterprises PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel as to identify the problems caused by privatization and to conclude the most effective way of privatization to Indonesian State Owned Enterprises so that the spirit of Indonesian State Constitution of 1945 will be maintained as the substantial objective of privatization can be realized."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana privatisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap PT. Semen Baturaja (Persero) melalui metode Initial Public Offering (IPO). Sebuah perusahaan yang akan go public tentu saja harus melewati beberapa tahap yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melakukan IPO dan dalam hal ini BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib melewati prosedur go public yang lebih panjang dibandingkan perusahaan biasa. Skripsi ini akan membahas mengenai prosedur privatisasi yang harus dilewati oleh PT. Semen Baturaja (Persero) untuk melakukan IPO, kendala – kendala yang dihadapi, serta analisis mengenai keefektifan metode IPO dalam meningkatkan kinerja PT. Semen Baturaja (Persero).

---

The focus of this final paper is the Goverment plan to privatize PT. Semen Baturaja using Initial Public Offering as the method. Companies which are willing to go public have to fulfil some certain conditions and regulations and in this matter PT. Semen Baturaja (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) shall fulfill some regulations and procedures which are more complicated. This final paper will discuss about the procedures of privatization in Indonesia, the obstacles that may occur from the privatization plan and also the analysis of the effectiveness of IPO method to increase capital gain and performance of the SOE itself."

"Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again."

"Demi kemajuan ekonomi bangsa, setiap kegiatan perekonomian harus diatur dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Peraturan kegiatan ekonomi yang dibahas di dalam skripsi ini adalah Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaturan dalam prosedur Privatisasi beserta hambatan dari salah satu prosedur tersebut. Penelitian dengan metode Juridical Normative ini akan memberikan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan privatisasi. Penelitian ini juga mengkorelasikan peraturan yang mengatur dengan kesuksesan program dari Kepemerintahan 2014-2019. Penelitian ini pada akhirnya akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang sering terjadi pada Privatisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Pasar modal, serta akan pula memberikan saran demi kelancaran privatisasi tersebut.

---

For the sake of economic progress of the nation, every economic activity must be regulated properly and in accordance with principles that apply. The regulations of economic activity discussed in this thesis are Privatization Procedures of State Owned Enterprises through Capital Market. Therefore, the purpose of this thesis is to provide information on the arrangements in the privatization procedures along with any barriers of the procedures. Using Juridical Normative method, this research will provide principles that must be fulfilled in privatization. This study also correlates the rules governing the success of the program from Government 2014 2019. This study will ultimately provide conclusions regarding the problems that often occur on the Privatization of State Owned Enterprises through capital market, and will also provide advice for smooth privatization. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalahmengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan diIndonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga denganmenggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif yang didukung data dilapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentangGBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yangusahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untukmelakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakanprivatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam UndangundangNomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004,yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintahuntuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui prosesprivatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuatdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yangmenjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasanBUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintahIndonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturanyang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT JasaMarga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akantetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisadikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah danmasyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PTJasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan,mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakankemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakanprivatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasarmodal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yangtinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Margake arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenaiaspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untukmanajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas danlemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkantingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadapkebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengandemikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metodeInitial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampumeningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsipgood Corporate governance dalam pengelolaanperusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional,terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi danterjadinya perubahan budaya kerja.

---

ABSTRACTThis research has the objective to answer the problems subjecthow is the support of the regulation in Indonesia upon theprocess of PT. Jasa Marga privatization by using InitialPublic Offering Method. This research used the normativeresearch method that supported by the data from the jobsite asthe supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMNthat its efforts don't have any relations with publicinterest is pushed to conduct the privatization through thestock exchange. The procedure of SoE privatization policy isthen strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Yearof 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of itsmain activity is the obligation of the government to increasethe beneficial of the ownership of the SoE through the processof privatization. Besides, the SoE privatization policy isstrengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subjectthe SoE becomes the fundamental legal in the management and thesupervising of the SoE. Finding in this research is that thegovernment of Indonesia has owned the fundamental legal and therelative complete regulations in conducting the process ofprivatization of PT Jasa Marga by using the Initial PublicOffering Method but the Initial Public Offering (IPO) methodin the stock exchange can be said that it may result thebenefit for the government and the people of Indonesia if afterthe privatization, PT Jasa Marga be able to survive and willdevelop in the future, able to yield the benefit and alsoable to empower the company ability. But the implementation ofthe PT. Jasa Marga privatization policy through the selling ofits shares in stock exchange will face the problem if itdoesn't have high commitment in the government lines to developPT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of itssocialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Margaprivatization policy, either for management, the investorsparties, and wide society and the weakness of the lawenforcement in Indonesia that may cause the level of the trustof domestic and foreign investors to the privatization policyin Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Margaprivatization by using the Initial Public Offering (IPO) inthe stock exchange is expected be able to increase theperformance of the company, able to apply the principles ofgood Corporate governance in the management of its company,able to increase the access to international markets, thehappening of the transferring of knowledge and technologyand the happening of the change of the work culture."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kinerja dan masalah keagenan BUMN pada periode sebelum dan setelah privatisasi. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode yang dkembangkan oleh Megginson, Nash dan Randenborgh (MNR). Variabel kinerja keuangan yang digunakan yaitu profitabilitas operasi, efektivitas aset, daya saing manajemen, dan leverage. Agency problem diukur melalui dua proksi, yaitu rasio asset turnover dan rasio selling and general administrative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas mengalami peningkatan dan leverage mengalami penurunan sesudah privatisasi. Dan tidak terjadi perubahan pada agency problem BUMN sesudah periode privatisasi.

---

This thesis is focusing on the analysis of the State Owned Enterprises (SOE) performance and agency problem before and after privatization period. This research uses Megginson, Nash and Randenborgh's method (MNR). Operation profitability, asset effectivity, management's competitiveness, and leverage are used for SOE's performance variable. Agency problem variable is measured through two proxies, asset turnover ratio and selling & general administrative ratio. The results showed that after privatization, profitability has increased and leverage has decreased. Moreover, there is no changes in agency problem after privatization."

"Tesis ini membahas pengaruh privatisasi yang dilakukan oleh BUMN Farmasi di Indonesia yaitu PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT. Indofarma (Persero) Tbk terhadap kinerja keuangan dan kinerja publik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas mengalami penurunan yang tidak signifikan pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan penurunan yang signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Produktifitas dan Efisiensi serta level investasi pada dua BUMN Farmasi tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan solvabilitas mengalami penurunan yang signifikan pada PT. Kimia Farma (Persero) Tbk dan kenaikan yang tidak signifikan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk. Indikator kinerja publik menunjukkan bahwa responden puas dengan pelayanan dan juga harga produk. Akan tetapi, soasialisasi dan corporate social resposibility tidak maksimal dilakukan. Responden menilai bahwa tidak ada pengaruh antara privatisasi dan kinerja publik.

---

This thesis discusses on the privatization effect regarding to financial and public performance of two pharmaceutical state-owned enterprises in Indonesia, namely PT. Kimia Farma (Persero) Tbk and PT. Indofarma (Persero) Tbk. This study is a descriptive & quantitative research. The result of this study indicate four important conclusion. First, Profitability PT Kimia Farma (Persero) has not significantly decreased, while PT. Indofarma (Persero) had a significant reduction. Second, Productivity, efficiency and level of investment of both company has increased and The solvency of PT. Kimia Farma (Persero) has significantly decreased and vice versa. Furthermore, public performance indicators have showed that the respondents were satisfied with both company`s services and product prices. However, socialization and corporate social responsibility has not been considered optimal. Respondents appraised that there is no correlation between privatization and public performance."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dari tahun 2012 sampai 2020, dan apakah permasalahan terjadi di disebabkan oleh pengendalian internal. Adanya pelanggaran atas pengakuan pendapatan pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang tidak sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan penyajian kembali atas laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 karena melakukan transaksi akuisisi atas PT Angkasa Pura I per akhir 2013. Untuk mencegah pelaporan keuangan yang kurang baik, maka motivasi peneliti ingin mengetahui pengendalian internal perusahaan berdasarkan element pada Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). Metode mengunakan analisis data sekunder yang diambil dari laporan tahunan perusahaan selama periode 2012 – 2020. Analisis mengunakan metode manual content analysis, dimana memberikan skor atas perngendalian internal yang dimiliki berdasarkan kerangka Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) yang diterbitkan oleh COSO. Dari hasil analisis implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) di PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Menunjukkan bahwa Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) telah diimplementasikan, namun belum dalam implementasi yang sempurna. Elemen pengendalian risiko dan informasi dan komunikasi memiliki tren meningkat dari tahun 2012-2020 yang artinya PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. secara konsisten mengungkapkan bahwa informasi diproses dan didistribusikan secara tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku, perusahaan konsisten dalam hal memiliki unit kerja yang mengimplementasikan majemen risiko, dan manajemenn sudah mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi.

---

This study aims to find out how the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk from 2012 to 2020, and whether problems occur because of internal control. There is a violation of revenue recognition in the financial statements of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for the 2018 financial year which is not in accordance with Accounting Standards and restatements of 2012 and 2013 book because PT Garuda Indonesia (Persero) acquired transaction of PT Angkasa Pura I at the end of 2013. To prevent poor financial reporting, the motivation of the researcher is to know the company's internal control based on the elements in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR). The method uses secondary data analysis taken from the company's annual report for the period 2012 – 2020. The analysis uses the manual content analysis method, which provides a score for internal control based on the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) framework published by COSO. The analysis of implementation Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Indicates that has been implemented but is not yet fully implemented. Elements of risk control and information and communication have an increasing trend from 2012-2020 which means PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. consistently discloses that information is processed and distributed in a timely manner and in accordance with applicable regulations, the company is consistent in terms of having a work unit that implements risk management, and the management has considered effectiveness and efficiency. Cases at PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk can be caused by lack of control environment, activities control, and supervision which causes weak internal controls on these elements."

"PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai perusahaan maskapai penerbangan tertua di Indonesia dan the Airline of Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline. Pada program magang ini, penulis ditempatkan di divisi Commercial Research (CMR) pada bagian Marketing. Jabatan penulis adalah karyawan magang di divisi Commercial Research. Penulis diberikan pekerjaan yaitu updating competitor profile, yakni mencari dan memperbaharui informasi terbaru perkembangan dari para pesaing pada rute internasional. Penulisan laporan magang ini menganalisis strategi pemasaran pesaing pada rute internasional yang mencakup analisis Segmenting, Targeting, Positioning, dan Marketing Mix.

---

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk is one of the State-Owned Enterprises as the company is the oldest airline in Indonesia and the Airline of Indonesia has its own concept as a full service airline. In the internship program, the author placed in the Commercial Research (CMR) division of the marketing. The author title is an intern position. The author's job work is to update competitor profiles which is searching and updating the latest information and development of the competitors on the international route. This report analyzes the competitor marketing strategy on the international route that includes segmenting, targeting, positioning, and marketing mix analysis."