Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampuberperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilihsebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yangrentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektorindustri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangiketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kotapenyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW KabupatenBogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputikewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materimuatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan,dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwakelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahanpertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidakadanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkankewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACTThe Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in controlover land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. BogorRegency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakartawhich is vulnerable to population growth due to migration and increasedindustrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability ofagricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities.This type of research is juridical normative by content analysis toward theRegional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. Thescope that will be analyzed include the authority and control of theimplementation strategies for the group target, the subject of which stood forcontrol over land conversion and the power of sanctions as a law enforcementfacility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control overagricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regencyis still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system asspecified limited authority for implementing the target group."

"Pendaftaran Tanah bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemiliknya. Namun kenyataanya, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanah kepemilikanya, seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu Tuan Abdul Rasyid cs melakukan gugatan perdata setelah mengetahui tanah yang dimilikinya telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Balikpapan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Abdul Rasyid cs pada tingkat Pengadialn Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali meskipun Abdul Rasyid cs tidak memiliki alat bukti kepemilikan apapun. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat kenyataan yang telah terjadi dan kemudian menjgkaji dari aspek hukumnya yang dituangkan ke dalam suatu bentuk tulisan deskriptif, yang menggambarkan permasalahan dan membahas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara memberikan perlindungan hukum kepada semua pemilik tanah baik yang memiliki sertipikat ataupun tidak. Namun tentunya dengan kadar yang berbeda, dimana pemilik sertipikat dianggap yang paling benar selama tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pemilik tanah nonsertipikat mendapatkan perlindungan untuk menguasai tanah yang ditempati dan ruang untuk mendaftarkan tanahnya dalam kondisi apapun, tentunya dengan dilengkapi data-data yang dapat menunjangnya seperti riwayat tanah, surat keterangna tanah tidak bersertipikat, girik, dll. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara cermat telah memberikan putusan yang tepat dengan berladaskan pada kebenaran materiil yang ada. Namun, sungguh disayangkan hingga tahun 2013, objek tanah sengketa belum dieksekusi.

---

Land registration aims to give legal certainty and protection for the land owner. However, in practice, a lot of people has not registered their land ownership. This is reflected upon a case of Abdul Rasyid et al. in which he filed a civil law suit after he was aware that his land had been appropriated by Local Government of Balikpapan. Abdul Rasyid won his case at High Court, Supreme Court and subsequently during judicial review at Supreme Court even though Abdul Rasyid et al. did not possess any evidentiary title whatsoever.

The method use in this thesis is a legal normative method that is to observe factual occurrences and to subsequently analyse such factual occurrences from legal perspective in explanatory writing. Such writing is to observe issues and to expound such issue from prevailing regulations.

Result (of this thesis) shows that the State does not grant any protection whatsoever to land owner who does not hold land certificate. However, the State gives room for its citizens to register their lands in whatever conditions based on Government Regulation No 24 of 1997 concerning Land Registration. Furthermore, members of the High Court has been very meticulous in rendering its accurate decision based on exisiting material facts. However, it is very dissapointing that until 2013 the land in dispute has not been executed."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu desain kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, model kausalitas kebijakan, alat kebijakan, sasaran kebijakan, serta implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan instrumen kebijakan yang digunakan. Hal ini disebabkan instrumen kebijakan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 lebih berorientasi kepada penyesuaian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009, bukan sebagai jawaban atas permasalahan angkot yang menjadi tujuan kebijakan. Hal ini berdampak pada munculnya masalah-masalah di ketiga elemen kebijakan lainnya. Untuk itu, diperlukan instrumen kebijakan khusus di luar Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur reformasi angkot secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis research discusses about design analysis of public transportation reform policy in bogor with study on Local Government Regulation No. 3 on Conduct of Traffic and Transportation in 2013. This research uses Birkland rsquo s Elements of Policy Design 2011 . Birkland mentioned there are five elements that need to be considered in designing policy. They are goals of the policy, causal model of the policy, tools of the policy, targets of the policy, and implementation of the policy. This research uses Post Positivist approach and Descriptive design.The result shows that there is gap between goal of the policy and instrument of the policy used. This is due to Local Government Regulation No. 3 is oriented to adjustment of National Government Regulation No. 22 in 2009, not as an answer to public transportation problem which became the policy objective. This cause problem to all three other policy elements. Thus, specific policy instrument that organize public transport reform policy comprehensively is needed."

"Kecamatan Cisarua dan Megamendung merupakan salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor memegang peranan yang sangat vital bagi banyak daerah yang berada di bawahnya. Seluruh daerah Puncak di Kabupaten Bogor merupakan hulu dari empat Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, yaitu Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, dan Citarum. Perubahan tutupan lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat. Saat ini pembangunan di kedua kecamatan ini terus berjalan. Kecamatan Cisarua dan Megamendung merupakan kawasan puncak yang memiliki suhu yang sejuk dan memiliki banyak tempat wisata. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pola perubahan tutupan lahan berdasarkan dari jumlah penduduk, kemiringan lereng dan jaringan jalan. Objek penelitian ini yaitu Kecamatan Cisarua dan Megamendung Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Citra Lansat 8 OLI/TIRS. Hasil diperoleh berupa perubahan tutupan lahan dari tahun 2000 ke 2018. Perubahan tutupan lahan pertanian menjadi permukiman dan tempat kegiatan terjadi secara linier mengikuti jalan raya puncak yang menghubungkan Kota Bogor dengan Kota Cianjur serta memiliki jumlah penduduk tinggi dan kemiringan lereng landau hingga agak curam.

---

Cisarua and Megamendung Districts are one of the areas in Bogor Regency, West Java Province. The Puncak area in Bogor Regency plays a very vital role for many of the areas under it. The entire Puncak area in Bogor Regency is the upstream of four major watersheds (DAS), namely Ciliwung, Cisadane, Kali Bekasi, and Citarum. Changes in land cover are carried out to meet community infrastructure needs. Currently, development in these two sub-districts is continuing. Cisarua and Megamendung Districts are peak areas that have cool temperatures and have many tourist attractions. This study aims to analyze patterns of land cover change based on population, slope and road network. The objects of this research are Cisarua and Megamendung Subdistricts, Bogor Regency, West Java Province on the OLI / TIRS 8 Landsat Image. The results were obtained in the form of changes in land cover from 2000 to 2018. Changes in agricultural land cover to settlements and places of activity occurred linearly following the peak highway that connected Bogor City to Cianjur City and had a high population and slope of gentle slopes to a bit steep."

"Keberadaan lahan pertanian semakin hari semakin terancam karena adanya kebutuhan lahan untuk kegiatan manusia yang mendorong alih fungsi lahan. Kecamatan Karangtengah merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar kedua di Kabupaten Cianjur yaitu 2,3% dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cianjur yang merupakan inti (core) perkembangan kota di Kabupaten Cianjur. Faktor tersebut dapat mengancam alih fungsi lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah akibat adanya persaingan untuk memperoleh ruang untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian sawah tahun 2015, 2019, dan 2023 serta mengestimasi luas lahan pertanian sawah tahun 2031 di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah lereng, jarak dari jalan, jarak dari permukiman, jarak dari sungai, dan jarak dari pasar. Sedangkan Cellular Automata dan Artificial Neural Network dipilih sebagai metode untuk untuk mengestimasi luas lahan pertanian sawah pada tahun 2031. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2023 terus terjadi penurunan luas lahan pertanian sawah yang diiringi dengan peningkatan penggunaan lahan lainnya. Pada tahun 2031 lahan pertanian sawah di Kecamatan Karangtengah diestimasi juga akan mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 disertai adanya ketidaksesuaian LSD dan terjadi defisit beras di beberapa desa. Adapun faktor alih fungsi lahan sawah yang paling berpengaruh adalah jarak dari jalan dan jarak dari permukiman.

---

The existence of agricultural land is increasingly threatened day by day due to the need for land for human activities that drive land conversion. Karangtengah is one of the sub-districts with the second highest population growth rate in Cianjur Regency, which is 2.3 and directly adjacent to Cianjur Sub-district, the core of urban development in Cianjur Regency. These factors can endanger the conversion of paddy fields in Karangtengah Sub-district due to competition for space to meet various human interests and needs. The purpose of this research is to analyze the changes in paddy field agricultural land use in 2015, 2019, and 2023, as well as estimate the paddy field agricultural land area in 2031 in Karangtengah Sub-district, Cianjur Regency. The variables used in this study are slope, distance from roads, distance from settlements, distance from rivers, and distance from markets. Cellular Automata and Artificial Neural Network are chosen as the methods to estimate the paddy field agricultural land area in 2031. The research results show that from 2015 to 2023, there has been a continuous decrease in the area of paddy field agricultural land accompanied by an increase in the use of other types of land. In 2031, the paddy field agricultural land in Karangtengah Sub-district is also estimated to experience a decrease compared to 2023, along with a mismatch in rice self-sufficiency in several villages. The most influential factors in the conversion of paddy field land are the distance from roads and the distance from settlements."

"ABSTRAKLahan bagi penduduk Indonesia adalah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam untuk memenuhi tempat tinggal. Harga lahan akan semakin meningkat seiring dengan pemanfaatannya yang semakin meningkat dan kemudahan aksesbilitas dari lahan tersebut. Hal ini yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, sebagian besar lahan yang teralihfungsikan adalah lahan sawah yang masih produktif. Penelitian ini berfokus pada analisa pengaruh fenomena konversi lahan pertanian sawah di Kecamatan Bogor Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan dan menganalisis bagaimana pengaruh jarak dari Pusat Konversi Lahan serta Jalan mempengaruhi harga lahan sawah tersebut yang diperoleh dari survey lapangan dan dibantu perangkat lunak ArcGIS. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan statistik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan memiliki perubahan harga yang menyesuaikan jarak sawah ke Pusat Konversi. Dari semua populasi sawah yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 10 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perumahan, 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perdagangan, dan 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Jalan.

---

ABSTRACTLand for the people of Indonesia is the most important resource. Along with the increasing of population density, the existence of land, especially agricultural land become increasingly threatened because of the more important requirement for residence. Although land function and its use may change, land can not be moved because it is permanent. Land prices will increase in line with the increased utilization and accessibility of the land. This happens in the District of South Bogor, where most of the land that is functionalized is a productive rice field. This study focuses on the analysis of the effects of the phenomenon of conversion of paddy fields in Southern Bogor District. This study aims to determine the pattern of changes of rice land prices in South Bogor District and analyze how the influence of distance from the Land Conversion Center and Road affect the price of paddy fields which obtained from the field survey and assisted by ArcGIS software. The analysis in this research uses the analysis of spatial and descriptive statistics. The result of the research shows that the overall price of paddy field in South Bogor Subdistrict has a change in price which adjust the distance to the Conversion Center. From all the rice field populations in the District of Bogor Selatan, there are 10 paddy fields affected by the Distance from the Housing Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Trade Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Road."

"Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan yang akan mengalami peningkatan pula yang akhirnya memanfaatkan lahan pertanian sehingga luasannya semakin berkurang Persoalan ketahanan pangan merupakan persoalan yang amat serius harus ada langkah langkah yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan Selain alih fungsi lahan salah satu faktor lainnya adalah perubahan iklim masalah kekeringan debit air sungai citarum yang menurun pada musim kemarau dan juga banjir pada saat musim penghujan menjadi faktor yang mempengaruhi ketahan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang. Berdasarkan penelitian ini alih fungsi lahan dan perubahan iklim mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketahanan pangan keluarga petani di Kabupaten Karawang dengan kata lain semakin tinggi persentase alih fungsi lahan dan perubahan iklim semakin menurun ketahanan pangan.

---

The growth of population that is increasing rapidly and the occurrence of housing needs affect the demand of land that also will increase obviously. It will ultimately utilize agricultural land therefore its range is getting decrease. The issues of food security are serious issues, there must be appropriate steps to achieve food security. In addition to land conversion, the other factors are climate change, drought problem (Citarum river discharge that decrease in the dry season) and flood during the rainy season become the factors that affects food security of farming families in Karawang district. Based on this study, land conversion and climate change have negative impacts on food security of farming family in Karawang district. In other words, the percentage of land conversion and climate change are getting higher, food security are getting decrese the food security."

"Setiap tahun, lahan pertanian di Kulon Progo mengalami konversi lahan, di mana lahan pertanian tersebut diubah menjadi lahan terbangun lainnya seiring dengan perkembangan sektor industri di Kulon Progo. Perubahan lahan pertanian memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian warga Kulon Progo karena sebagian besar penduduk Kulon Progo berprofesi sebagai petani. Adanya tarif PBB-P2 yang lebih rendah untuk pertanian diharapkan dapat menjaga lahan pertanian di Kulon Progo. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis formulasi kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 di Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah post-positivist dengan menggunakan teori public policy analysis dari Dunn (2018). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan diferensiasi tarif PBB-P2 sudah sesuai dengan tahap formulasi kebijakan oleh Dunn (2018). Selanjutnya akibat kebijakan ini, penerimaan PBB-P2 Kulon Progo akan mengalami tax potential loss karena tarif bagi lahan pertanian menjadi lebih rendah. Atas penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi serta pengawasan yang ketat terhadap data pertanahan.

---

Every year, agricultural land in Kulon Progo undergoes land conversion, where the agricultural land is converted into other built-up land in line with the development of the industrial sector in Kulon Progo. Changes in agricultural land have had a significant impact on the economy of Kulon Progo residents because the majority of Kulon Progo residents work as farmers. It is hoped that the lower PBB-P2 tariff for agriculture will protect agricultural land in Kulon Progo. The aim of this research is to analyze the formulation of the PBB-P2 tariff differentiation policy in Kulon Progo. The method used is post-positivist using public policy analysis theory from Dunn (2018). Data collection techniques were carried out using literature studies and in-depth interviews. The results of this research indicate that the PBB-P2 tariff differentiation policy is in accordance with the policy formulation stage by Dunn (2018). Furthermore, as a result of this policy, PBB-P2 Kulon Progo revenues will experience a potential tax loss because rates for agricultural land will be lower. Based on this research, researchers provide recommendations to the government to carry out socialization and strict supervision of land data."