Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komitmen profesional dan sosialisasi antisipatif terhadap perilaku whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI. Data yang telah berhasil dikumpulkan akan diolah menggunakan multiple regression di SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif mempengaruhi perilaku Whistleblowing pada mahasiswa akuntansi di FEB UI, yaitu semakin besar Komitmen Profesional dan Sosialisasi Antisipatif, semakin besar perilaku mahasiswa untuk melakukan Whistleblowing.

---

This research aims to obtain empirical evidence regarding the influence of professional commitment and anticipatory socialization towards whistleblowing among undergraduate accounting students, specifically, to those who are enrolled as a student in FEB UI. The collected data will be analyzed using multiple regressions using SPSS version 23.

The results indicated that professional commitment and anticipatory socialization affect whistleblowing intentions among undergraduate accounting students in FEB UI, suggesting that the higher the professional commitment and anticipatory socialization, the higher the intentions to blow a whistle among the students."

"Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system."

"Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis best practice yang dilakukan dalam penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia dan untuk menganalisis penerapan Whistle Blowing System pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karya akhir ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil karya akhir ini menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) best practice penerapan Whistle Blowing System (WBS) di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menerapkan Whistle Blowing System berdasarkan best practice penerapan WBS di Indonesia, walaupun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya pada perlindungan pelapor, unit pelaksana WBS, dan pemberian penghargaan. Penelitian ini mengajukan beberapa saran perbaikan penerapan WBS di lingkungan Kementerian PUPR agar WBS kementerian terlaksana secara efektif dan efisien.

---

The objectives of this study are to analyze Whistle Blowing System (WBS) best practice in Indonesia and to analyze how WBS practiced in Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat?s (PUPR). This study uses qualitative method with descriptive analysis approach. The result of this study shown that there are 8 (eight) Whistle Blowing System best practice in Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat has been apply WBS based on Whistle Blowing System best practice in Indonesia, but still there are weaknesses to apply WBS, especially at protection of the whistleblower, WBS execution unit, and reward. This study proposes some suggestions to improve the implementation of WBS practice in Kementerian PUPR, so that WBS practice in Kementerian PUPR will be done effectively and efficiently."

"ABSTRAKNama : Handayani GunawanProgram Studi : Pascasarjana Ilmu ManajemenJudul Tesis : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kemungkinan Penerapan Whistleblowing System di IndonesiaPembimbing : Dr. Cynthia Afriani S.E., M.ETesis ini bertujuan untuk melihat probability dari struktur kepemilikan serta corporate governance terhadap pengungkapan whistleblowing system di Indonesia. Dengan menggunakan binary logit model dimana variabel struktur kepemilikan memiliki probability bagi perusahaan untuk mengungkapkan whistleblowing system. Berdasarkan hasil yang didapatkan hanya variabel FOR struktur kepemilikan yang tidak memiliki nilai signifikan, sedangkan persentase kepemilikan lainnya signifikan. Variabel pada corporate governance dengan melihat boardroom characteristic dari perusahaan sampel setelah kebijakan whistleblowing system diberlakukan untuk setiap perusahaan, memiliki nilai yang signifikan kecuali untuk variabel BOC dan MEETING, dimana variabel tersebut memiliki pengaruh positif terhadap probability perusahaan memiliki whistleblowing system. Berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian konsentrasi persentase kepemilikan saham sangat mempengaruhi probability adanya whistleblowing system pada perusahaan karena pemegang saham memiliki hak voting yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan terutama penetapan mekanisme corporate governance dalam penggunaan tool whistleblowing system pada laporan tahunan. Di samping itu, masih banyak perusahaan yang masih belum memenuhi kewajiban dalam memenuhi peraturan yang di Bapepam dan OJK pada pengungkapan whistleblowing system. Kata kunci:Struktur kepemilikan, corporate governance, whistleblowing, whistleblowing system

---

ABSTRACTName Handayani GunawanStudy Program Graduate Management ScienceTitle Ownership Structure, Corporate Governance, and Whistleblowing System in IndonesiaCounsellor Dr. Cynthia Afriani S.E., M.E This thesis aims to see the probability of ownership structure, corporate governance to disclosure about whistleblowing system in Indonesia. By using binary logit model where the ownership structure has probability to use whistleblowing system. Based on the result, only FOR variabel not significant but the others variable significant. Then the result for corporate governance by using boardroom characteristics after Bapepam and OJK made policy about whistleblowing system, only two variables have significant value and positively impact the probability of the company has whistleblowing system. Overall, the result shows that percentage of owenership from the company negatively impact the probability of the company to use whistleblowing system. Because majority shareholders have voting rights so they can decide the policy and make their own decision especially for corporate governance mechanism to use tool whistleblowing system at annual report. Most of the company from the sample still not implement the regulation yet. Keywords Ownership structure, corporate governance, whistleblowing, whistleblowing system"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem evaluasi metodologi Universitas Indonesia (SIPDUGA) sistem evaluasi dan praktik SALDUGA sesuai dengan kriteria sistem whistleblowing yang tepat dan efektif, serta membandingkan SIPDUGA dengan sistem whistleblowing universitas yang dianggap sebagai praktis terbaik. Metode vir die gebruik van enkelgevalstudie bertemu dengan tegnologie analisis umum stellings oporetiese vertrou. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kontak pimpinan SIPDUGA dari Komite Perizinan UI, kebijakan reward bagi whistleblower, dan akses pelaporan eksternal, SIPDUGA sudah cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar SIPDUGA spyskaart menjadi WBS-menu yang ideal dan efektif, serta beste practice WBS. Penelitian ini bersifat eksploratif Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation Tim Penerima wat di kerja onafhanklikheid, gee opleidingspesifikasi berkala pengelola SIPDUGA UI, kebijakan tindak lanjut untuk balas dendam yang lebih komprehensif, terdapat kebijakan tindak lanjut atas laporan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terdapat pernyataan kepastian dan kecepatan dalam hal waktu dari proses penerimaan laporan dimulainya ondersoek, pembenahan strategi yang membingungkan, saran proaktif kepada whistleblower, pengembangan sistem informasi SIPDUGA, dan sejumlah masukan untuk laporan evaluasi SIPDUGA secara berkala.

---

This study aims to develop a methodological evaluation system of the University of Indonesia (SIPDUGA) evaluation system and SALDUGA practice according to the criteria of an appropriate and effective whistleblowing system, and to compare SIPDUGA with the university's whistleblowing system which is considered the best practice. Van Enkelgevalstudie's vir die method met with tegnologie analysis of general stellings oporetiese vertrou. The conclusion of this research is that the contact of the SIPDUGA leadership from the UI Licensing Committee, the reward policy for whistleblowers, and access to external reporting, SIPDUGA is quite good. However, there are several aspects that need to be improved so that SIPDUGA spyskaart becomes an ideal and effective WBS menu, as well as WBS best practice. This research is explorative in nature Ek beveel aan dat u meer or SIPDUGA lees terwyl u lees: Formation The Wat Recipient Team is working on onafhanklikheid, gee opleiding periodic specifications of the SIPDUGA UI manager, follow-up policies for more comprehensive revenge, there is a follow-up policy for reports that cannot be accounted for, there is a statement of certainty and speed in terms of time from the process of receiving the ondersoek commencement report, confusing strategy fix, proactive advice to whistleblower, development of the SIPDUGA information system, and a number of inputs for the periodic SIPDUGA evaluation report."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya memerlukan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun masih banyak kasus fraud yang terjadi di sektor privat. Oleh karena itu penerapan WBS dianggap perlu disediakan guna menjadi media pelaporan yang menjamin kerhasaiaan whistleblower. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem pelaporan pelanggaran di PT. X yaitu salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Penelitian ini menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh KNKG untuk mendeskripsikan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Lebih lanjut penelitian ini juga menjelaskan efektifitas whistleblowing system untuk mencegah terjadinya fraud pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif analitis. Instrumen yang digunakan adalah wawancara dan kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi whistleblowing system di PT.X sudah sesuai dengan aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini termasuk adanya pegawai yang tidak mau mengambil melaporkan ke whistleblowing system dan belum ada sistem penghargaan kepada pelapor. Whistleblowing system pada PT.X juga sudah berjalan cukup efektif untuk mencegah kecurangan. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penyempurnaan penerapan whistleblowing system pada PT.X. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system yaitu menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dan menyusun mekanisme Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan

---

Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. Therefore, it is deemed necessary to implement a WBS in order to become a reporting medium that guarantees the confidentiality of whistleblowers. This research aims to analyze the whistleblowing system or violation reporting system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses guidelines issued by the KNKG to describe the implementation of the whistleblowing system at PT. Furthermore, this research also explains the effectiveness of the whistleblowing system in preventing fraud in companies. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that the implementation of the whistleblowing system at PT. These weaknesses include employees who do not want to report to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. The whistleblowing system at PT.X has also been running quite effectively to prevent fraud. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT. To be able to overcome these weaknesses, there are several strategies or steps that PT. Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is a whistleblowing system. However, there are still many cases of incidents occurring in the private sector. This research aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT. X is a company operating in the banking sector. This research uses qualitative methods and analytical descriptive methods. The instruments used were interviews and questionnaires. The research results show that even though the whistleblowing system is implemented at PT. X has done well, there are still some weaknesses. These weaknesses include the absence of employees who do not want to accept reporting to the whistleblowing system and there is no system provided to whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara religiositas dengan intensi melakukan whistleblowing. Islamic Religiosity Scale digunakan untuk mengukur tingkat religiositas dengan memisahkan antara dua dimensi yaitu kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior . Untuk mengukur intensi seseorang dalam melakukan whistleblowing, digunakan tiga kasus yang diikuti oleh beberapa pertanyaan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 162 orang pekerja, baik di sektor publik maupun swasta, yang beragama Islam di Indonesia. Pengambilan data dilakukan selama satu bulan, selama bulan April 2018. Melalui regresi linier, didapatkan hubungan positif yang signifikan antara religiositas dengan dimensi kepercayaan terhadap Islam Islamic belief dan praktik perilaku berislam Islamic behavior terhadap intensi melakukan whistleblowing. Seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih tinggi akan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk melakukan whistleblowing. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat religiositas yang lebih rendah akan memiliki intensi yang lebih rendah pula dalam melakukan whistleblowing. Penelitian ini memiliki implikasi berupa pertimbangan bagi para pemberi kerja agar mendukung dan melaksanakan berbagai upaya yang dapat meningkatkan religiositas karyawan, sehingga intensi karyawan untuk melakukan whistleblowing sebagai bentuk dari pengendalian anti kecurangan semakin besar.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the relationship between religiosity towards whistleblowing intention. Islamic Religiosity Scale is used to measure the level of religiosity by separating the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior. To measure someone intentions in doing whistleblowing, three cases were followed by several questions. Data were collected through questionnaires distributed to 162 workers, both public and private, who were Muslims in Indonesia. Data were collected for one month during April 2018. Through linear regression, there was a significant and positive correlation between religiosity with the two dimensions, Islamic belief and Islamic behavior, towards whistleblowing intention. Someone with a higher level of religiosity will have a higher intention to do whistleblowing. Conversely, someone with a lower level of religiosity will have a lower intention to do whistleblowing. This study has implications in the form of consideration for employers to support and implement various efforts that can improve employees rsquo religiosity level, so that employees intention to do whistleblowing as a form of anti fraud control becoming higher."

"Penelitian terhadap rerangka teoritis yang menguji sistem whistleblowing dalam kaitannya dengan risiko yang timbul akibat agency cost termasuk didalamnya risiko yang ditimbulkan informasi asimetris dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas dari pengungkapan sistem whistleblowing dan kehadiran direktur independen dalam menurunkan risiko volatilitas tingkat pengembalian saham dengan menurunkan asymmetric information antara investor sebagai principal dan manajer sebagai agen. Subjek dari riset ini merupakan perusahaan manufaktur publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017, yang menghasilkan total observasi sebanyak 115. Regresi panel data dilakukan untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa pengungkapan sistem whistleblowing memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko, sedangkan direktur independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko. Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap literatur dengan menambahkan pengungkapan sistem whistleblowing pada perubahan tingkat risiko. Selain itu, penemuan dalam penelitian ini menghasilkan implikasi manajerial yang terkait dengan pentingnya pengungkapan sistem whistleblowing dalam mengatur risiko.

---

There is a paucity of theoretical framework examining the whistleblowing disclosure related to the risk faced by investor in the form of return volatility that is caused by agency problem. That also includes the risk imposed by asymmetric information and the possibility of fraud. The research objective is to examine the disclosure of whistleblowing implementation and the existence of independent director in reducing return volatility. The subject of this research was the public manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange during the period of 2013-2017, resulting the a total of 115 observation data. The panel data regression method was conducted to test the hypotheses. This research found that whistleblowing system has a negative significant effect on return volatility while independent director has a positive but insignificant effect on return volatility. This study contributes to the literature by adding the whistleblowing system disclosure in examining risk. Furthermore, the findings imply the managerial implications regarding the importance of a whistleblowing system disclosure in managing risk."