Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update.

---

Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels.

The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public.

Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan metode valuasi hasil teknologi penerbangan dan antariksa bagi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penelitian ini juga mendiskusikan nilai aset tak berwujud dan lisensi dari kekayaan intelektual yang dihitung melalui tiga pendekatan valuasi, seperti cost-based approach, income-based approach, dan market-based approach, dikaitkan dengan konsep dicounted cash flow. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa metode valuasi kekayaan intelektual yang paling tepat untuk diterapkan di LAPAN adalah cost-based approach dan income-based approach dengan memberikan mekanisme penghitungan nilai moneter kekayaan intelektual yang dibutuhkan LAPAN menuju komersialisasi hasil teknologinya.

---

This study aims to analyze the impact of the application of valuation methods on the results of aeronautics and space technology for the Indonesian National Institute Aeronautics and Space (LAPAN). This study also discusses the value of intangible assets and licenses from intellectual property that are calculated through three valuation approaches, such as cost-based approach, income-based approach, and market-based approach, associated with concepts cashed in cash flow. The results of this study indicate that the most appropriate intellectual property valuation method to be applied in LAPAN is cost-based approach and income-based approach by providing a mechanism for calculating the monetary value of intellectual property needed by LAPAN towards the commercialization of its results of technology."

"Pengetahuan merupakan sumber terpenting dan merupakan aset atau sumber daya strategis yang harus dimiliki oleh setiap jenis organisasi atau institusi, baik itu sektor swasta maupun sektor publik yang berorientasi produk atau layanan. LAPAN merupakan salah satu Lembaga penelitian negara yang sudah berencana untuk mengelola pengetahuan dengan baik. Hal tersebut terlihat dalam Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) LAPAN 2014-2018 yang terdapat knowledge management (KM) didalamnya. Tetapi kenyataanya dalam evaluasi MPTI tersebut penerapan manajemen pengetahuan berstatus not achieved atau belum tercapai. Tidak adanya manajemen pengetahuan yang baik mengakibatkan timbul masalah pada sektor sumber daya manusia. Penelitian bersifat Mix Methods dan memiliki tujuan untuk merumuskan sebuah strategi KM yang sesuai dengan kebutuhan LAPAN. Penyusunan strategi tersebut akan dibagi menjadi dua tahapan yaitu mencari kebutuhan proses manajemen pengetahuan yang tepat sesuai dengan faktor kontingensi dalam teori solusi dan pondasi manajemen pengetahuan serta mencari kebutuhan pengetahuan yang diadopsi dari teori strategi manajemen pengetahuan Zack. Hasil dari penelitian ini adalah strategi mengembangkan manajemen pengetahuan LAPAN yang hanya perlu berfokus kepada 4 sub proses manajemen pengetahuan yaitu kombinasi, sosialisasi, eksternalisasi dan arahan lalu dipetakan sesuai dengan strategi bisnis LAPAN khususnya pada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa (Detekgan).

---

Knowledge is an important resource and Knowledge is a strategic asset or resource that must be owned by every type of organization, both the private sector or public sector which is product or service oriented. LAPAN is research institutes that has planned to manage knowledge well. This plan can be seen on the 2014-2018 LAPAN Information Technology Master Plan (MPTI) which has knowledge management (KM) in it. But the fact, KM has not been applied in LAPAN. The lack of goods knowledge management in LAPAN can be effected in several problems in human resource area. This research is a mixed methods research that has the purpose of formulating KM strategies based on LAPAN needs. The strategy's formulation will be divide into two stages: finding the needs for an appropriate knowledge management process according to the contingency factors in the theory of knowledge management solutions and foundations and seeking knowledge needs adopting from Zack's knowledge management strategy theory. Developing knowledge management, LAPAN only needs to focus on four sub-processes of knowledge management: combination, socialization, externalization, and direction. The sub-process will be mapping against LAPAN's current knowledge needs at the Deputy of Aviation and Space Technology (Detekgan)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan dari pemanfaatan dan tujuan dari pemanfaatan terhadap sarana dokumen elektronik di pusat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Jakarta. Kerangka Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagai informan inti yakni Sumber Daya Manusia yang mengelola teknologi informasi pada Biro Humas dan Kerjasama Kedirgantaraan LAPAN pusat. Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi pemetaan kegiatan dan masalah, wawancara mendalam (depth interview), dan analisis dokumen. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dan kendala dokumen elektronik yang tercipta di LAPAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dokumen elektronik dilakukan oleh pengguna, banyak dari kalangan peneliti di LAPAN sebagai operasional kerja dalam mencapai efisiensi dalam waktu, tenaga dan biaya. Peneliti LAPAN memiliki hak akses yang penuh untuk menelusur dokumen. Selain peneliti, pengguna banyak dari instansi lain yang membutuhkan informasi kewilayahan. Pemanfaatan dokumen elektronik di LAPAN cukup mudah diakses karena menerapkan metode publikasi melalui website. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatannya yaitu tidak semua pengguna mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen yang dicarinya karena ketidaktersediaan dokumen, kurangnya Sumber Daya Manusia dan tenaga pengolahannya, serta masih ditemukannya sistem jaringan error yang menghambat pendistribusiannya dan masalah kurang tertariknya masyarakat terhadap ilmu kedirgantaraan.

---

This study aims to describe the whole of the way and purpose of use electronic documents facilities in The National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) Jakarta. Framework This research is a qualitative descriptive type. Subjects in this study as well as the informant is someone who is at the core of human resource management and information technology in Public Relations Aerospace Cooperation LAPAN center. Way of collecting data through observation mapping activities and issues, in-depth interviews (depth interviews), and document analysis. The issues raised in this research is how to use the documents created by the stakeholder overall at LAPAN. The results of research showed that the utilization of electronic documents by the user, many of the researchers in the operational LAPAN in achieving efficiencies in time, effort and cost. Space agency researchers have full access rights to search documents. Aside from researchers, many of the other users that require regional information. The users of electronic documents in LAPAN fairly accessible for the method of publication via website. However, there is still some problems in the utilization that is not all users to get information in form of a document looking for because unavailability the document because still have not been processed, the lack of human resources that provides information facilities to support the electronic document and processing personnel, and are still found system malfunction network its distribution and problems of society to less attraction of aerospace science."

"ABSTRAKMeski memiliki peran strategis, Lembaga Penyiaran Publik TVRI belummemiliki posisi yang kuat karena status kelembagaannya belum jelas. Penelitianini bertujuan melakukan penyempurnaan kebijakan Lembaga Penyiaran PublikTVRI sebagai suatu Hirarki karenanya tiga tahap kebijakan berdasarkan hirarkidinilai tepat untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan SoftSystems Methodology (SSM) yang melihat real world sebagai sistem yang terdiridari sub-sistem yang saling interconnected dan interrelated.Pemilihan SSMsebagai pendekatan untuk keseluruhan proses penelitian menggunakanexperience based knowledge– yang bergerak antara perceived about realworld(reality) dan feeling about realworld (actuality). Hasil Penelitian menunjukkanpada tataran policy level Undang-undang 32/2002 dan PP 11/2005 serta PP13/2005, tidak mengatur rumusan status kelembagaan LPP TVRI.Bahkan,regulasi- regulasi tersebut tidak sinkron dalam pengaturan kelembagaan LPPTVRI. Sementara di tataran organizational level, Rencana Strategis LPP TVRI2011- 2016 belum selesai disusun, mengingat belum ada sinergisitas antaraDewan Pengawas dan Dewan Direksi LPP TVRI 2011- 2016. Padahal RenstraLPP TVRI adalah penentu arah pengembangan LPP TVRI di masa mendatang.Pada tataran operational level, Standar Operasional Prosedur (SOP) unitPemberitaan LPP TVRI yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugasprofesi di unit Pemberitaan hingga saat ini belum disosialisasikan.

---

ABSTRACTThis research objective is the improvement of the policy of LPP TVRI as aHierarchy of the three steps policy based on hierarchy which is suitable or properwith this report. The research uses a soft systems Methodology- SSM that see thereal world as a system which consists of sub system that interconnected andinterrelated to each other. The choosing of approaching SSM is used for acomprehensive Research Process to conduct the completion policy of PublicBroadcasting Board with the using of experience based knowledge- which movebetween perceived about real world (reality) and feeling about real world(actuality).The result of this research shows in amandement policy level of UU32/2002 and PP 13/2005 as well as LPP TVRI, without stipulate definition,limitation and the status of LPP TVRI, even the regulation is not connected to thearrangement of LPP TVRI Board. Meanwhile, the arrangement of organizationlevel, strategy plan of LPP TVRI 2011-2016 is not accomplished, because there isnot a synergy between the Board of Governors and the Director of LPP TVRIBoard 2011-2016. Even though, strategy Plan of LPP TVRI is the key guidance tothe development of LPP TVRI in the future. The arrangement of operational level,the Standard Operating Procedure of News Department of LPP TVRI which is thesources or guidelines in conducting the profession duty in the field of NewsDepartment, until now it is not been socialized."

"ABSTRAKPustekbang didirikan pada tahun 2011, dan pada waktu itu latar belakangpendidikan pegawai di Pustekbang tentang penerbangan sangat sedikit. Setiaptahun, Pustekbang selalu mengirimkan SDM di lingkungannya untuk mengikutiprogram pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis dalam rangkameningkatkan kompetensi SDM dalam bidang penerbangan. Akan tetapi setiapselesai melakukan program diklat tersebut tidak pernah dilaksanakan evaluasipelatihan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis gambaran perilaku pegawaiPustekbang setelah mengikuti diklat teknis berdasarkan level perilaku (behavior)serta menganalisis gambaran hasil diklat teknis pegawai Pustekbang berdasarkanlevel hasil (result). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post-positivisdengan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini adanya peningkatan padapengetahuan, keterlampilan dan sikap pegawai juga tercapainya target danprogram yang menjadi tujuan organisasi.

---

ABSTRACTAeronautic Technology Center was established in 2011, and that time theeducation background of employees in Pustekbang about aeronautics only a few.Every year, Pustekbang always sending their human resources to attend formaleducation programs and technical training to improve the competencies. But noevaluation has ever been performed. The purpose of this research is to analyzingdescription of employee behavior after following the technical training based onbehavior level and as well as analyzing description of technical training result ofPustekbang employee based on result level. This research uses post-positivist withqualitative technic. The results of this research is an increase in the knowledge,skills and attitudes of employees also achieve targets and programs that becomethe goal of the organization."

"Industri dirgantara saat ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan sangat berguna bagi industri lainnya. Pengetahuan dalam industri dirgantara dapat ditemukan pada kelompok penelitian dan komunitas yang menjalankan fungsi penelitian maupun pengembangan. Organisasi dirgantara bercirikan teknologi yang kompleks, rumit, terampil dan mahal. Oleh karena itu, pengetahuan harus dikelola dengan baik. LAPAN merupakan lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan dirgantara. Penerapan manajemen pengetahuan (MP) merupakan salah satu target organisasi. Berdasarkan laporan evaluasi capaian rencana induk TI, salah satu permasalahan yang ditemukan adalah implementasi manajemen pengetahuan tidak berhasil (not achieved). Organisasi yang bermaksud mengimplementasikan MP, perlu mengetahui terlebih dahulu apakah organisasi tersebut telah siap. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapan MP di LAPAN dan memberikan rekomendasi. Kerangka kesiapan dibangun dari analisis faktor penentu keberhasilan, fondasi MP, dan pendukung MP. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan penentuan bobot faktor menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAPAN sudah siap untuk implementasi MP namun perlu perbaikan dengan nilai 79,2%. Rekomendasi bagi organisasi diantaranya adalah membangun struktur organisasi MP, menyusun strategi MP, mengoptimalkan sarana berbagi pengetahuan dan menyusun kebijakan dan standar.

---

Aerospace industry plays an important role in economic growth and useful for the other industries. Knowledge in the aerospace industry can be found in research groups and communities which carry out functions both in design and development programs. Aerospace instituion characterized by complex, complicated, skilled and expensive technologies. Therefore, knowledge should be managed properly. LAPAN is an institution that carries out tasks in the field of aerospace research and development. The implementation of KM is one of the organizational targets. The IT master plan evaluation report stated that one of the problems it had founded, that the implementation of knowledge management was not achieved and before an organization implements KM, it is necessary to know whether the organization is ready. This study aims to measure the KM readiness at LAPAN and provide recommendations. The readiness framework is built from the analysis of critical success factors, KM foundations, and KM enablers. Data collection using a questionnaire with a Likert scale and determining the weight of the factor using the analytical hierarchy process (AHP). The results of this study indicate that LAPAN is ready for KM implementation but need improvements with a value of 79.2%. The recommendations for the organizatation is to build KM organizational structure, develop an KM strategy, optimize the medium of knowledge sharing and arrange a policies and standards"

"Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap awal pemberian pelayanan; untuk prioritas pemenuhan kepentingan pengguna masih perlu perbaikan karena belum ada petugas khusus pelayanan. Transparansi informasi pelayanan masih kurang dipublikasikan ke masyarakat. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang masuk masih sangatlah sedikit.

---

This thesis discusses an analysis of the implementation process of public service accountability organized by Pusfatekgan. The method used is qualitative research.The results of this study are as follows: there is already an existing standard for service reference indicator, but it needs to be informed more broadly; for service solution, a consultation has taken place at the early stages of service delivery; it is only the priority of fulfillment for the benefit of the users that is considered still requiring more improvements because there is not any special service attendant yet. The transparency of service information still has not been publicized enough, while there is still very little community participation through public complaints."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres nomor 6tahun 2012 yang dilakukan oleh Lapan. Tesis ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwaLapan melihat Inpres nomor 6 tahun 2012 sebagai perluasan kewenangan dalampengelolaan dan pengolahan data penginderaan jauh. Dalam pelaksanaan Inpresnomor 6 tahun 2012, masih perlu dilakukan koordinasi antara Lapan dan BIGsebagai pelaksana. Dalam konteks sumberdaya, fasilitas cukup memadai dengandiadakannya upgrading stasiun bumi dan fasilitas penerima dan penyimpanan data.Dari segi SDM masih perlu ditingkatkan, karena masih kurangnya tenaga peneliti danoperasional. Pelaksanaan Inpres ini masih belum optimal karena tidak didukung olehanggaran yang memadai.

---

ABSTRACTThis research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget, This research analyzed on how Lapan implemented Presidential Decree No.6of 2012. This study using post positivist approach with descriptive analysis. Result ofthis study indicate that Lapan see the Presidential Decree No.6 of 2012 as anextension of authority in the management and processing of remote sensing data.There is still need more coordination between Lapan and BIG as the executor ofPresidential Decree No.6 of 2012. In the context of resources, the facility is quiteadequate since the upgrading of ground station and receivers and data storagefacilities. In terms of human resources, there is still need improvement because thelack of researchers and operational person. The Presidential Decree No.6 of 2012 isstill not optimal because the policy is not supported by adequate budget]"