Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap aset informasi sangat diperlukan dalam menjaga keamanan informasi karena dalam proses penyimpanan serta penggunaannya, ancaman (threats) yang dapat mempengaruhi confidentiality, integrity, dan availability dari informasi dapat menyerang aset informasi tersebut. Salah satu industri yang membutuhkan perlindungan terhadap aset informasinya adalah B2B e-commerce yang bergerak di bidang finansial karena organisasi B2B lebih banyak mengolah aset informasi confidential dari pihak ketiga dibandingkan industri lain sehingga memerlukan perlindungan lebih terhadap aset informasinya Dalam melindungi aset informasi tersebut, tentunya perusahaan harus mengetahui terlebih dahulu risiko-risiko yang mungkin terjadi serta menilai risiko mana yang paling mempengaruhi proses bisnis sehingga perlu dilakukan langkah mitigasinya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian risiko terhadap aset informasi kritikal yang dimiliki oleh perusahaan B2B e-commerce kecil dan menengah yang bergerak di bidang finansial, yaitu NgaturDuit.com, dari aspek technical, physical, dan people, dengan menggunakan framework Octave Allegro. Octave Allegro merupakan framework yang fokus pada penilaian risiko terhadap aset informasi kritikal dan relatif mudah digunakan karena tidak membutuhkan banyak resource untuk melakukannya sehingga cocok untuk diimplementasikan pada perusahaan kecil dan menengah seperti NgaturDuit.com. NgaturDuit.com dipilih sebagai tempat studi kasus karena perusahaan belum pernah melakukan penilaian risiko sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data wawancara dan analisis dokumen ini, menunjukkan bahwa NgaturDuit.com harus lebih memfokuskan penerapan kontrol keamanan pada technical containers.

---

Protection of information assets is indispensable in information security because in the process of storing and using information, threats that can affect the confidentiality, integrity, and availability of the information may attack those information assets. One of the industry that needs protection on their information assets is financial B2B e-commerce, because B2B organizations work with more confidential information of their third parties compared to other kinds of industry, so they need more protection on their information assets. In protecting those information assets, firstly the company has to know the risks which may happen and assess which of those risks have the most significant impact to their business process and need to be mitigated. This research aims to conduct a risk assessment towards critical information assets which are owned by small and medium financial B2B e-commerce, NgaturDuit.com, from technical, physical, and people aspects, by using Octave Allegro framework. Octave Allegro is one of the risk assessment framework which focuses the assessment on critical information assets and relatively easy to use because the company does not need many resources to use it, so it is suitable to be implemented in small and medium companies like NgaturDuit.com. NgaturDuit.com is chosen as a case study object because it has not conducted any risk assessment before. The result of this research, which uses interviews and document analysis as its data collecting methods, shows that NgaturDuit.com needs to focus more on their technical containers related to its security control implementation."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko dalam siklus persediaan pada perusahaan manufaktur dan bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi. Penelitian ini menggunakan usaha kecil menengah sebagai studi kasus karena memiliki sumber daya yang terbatas untuk menanggapi potensi risiko yang mengancam kelangsungan bisnis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, dan in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi pada siklus persediaan yang belum dimitigasi oleh pengendalian internal perusahaan. Risk maturity assessment yang dilakukan sebelum penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berada pada tingkat risk naïve dan meningkat menjadi risk defined setelah penelitian.

---

This study aims to analyze risk management related to inventory cycle of manufacturing company and aims to provide a recommendation to mitigate the risks identified. This research used small-medium enterprise as a case study because it has restricted resources to respond potential risk that could threaten business going concern. The method used in this research is explorative qualitative method with case study approach. Data have been obtained through document analysis, observation, and in-depth interviews with parties involved in the management and operations of the company, such as General Manager, Retail Manager, Production Managers, Head of Warehouse, and Production Operators. The result shows that there are 24 operational risks identified on inventory management, including 2 risks with the category of extreme risk, 2 risks with high risk category, and 12 risks with medium risk category requiring further risk response. This research provides 3 mitigation proposals at extreme risk level, 3 mitigation proposals at medium risk level, and 7 mitigation proposals at moderate risk level recommendation to company that can be applied to mitigate risk so the company could upgrade its risk maturity level to higher level. This research also identified 12 company operations that can reduce the impact and possibility of risk. Risk maturity assessed shows that the company is on the risk naïve level and increased to risk defined level after the research.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan fraud risk assessment pada siklus pembelian barang PT X sebagai salah satu strategi dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Melalui Fraud Risk Assessment, manajemen dapat menetapkan prioritas pengendalian dan upaya-upaya pencegahan yang tepat untuk setiap skema fraud berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Fraud Risk Assessment dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan panduan dalam COSO Fraud Risk Management Guide 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Berdasarkan hasil assessment pada siklus pembelian barang PT X, kecurangan dengan skema Mark-up Billing, Kickback, dan Theft of Inventory and Equipment memiliki tingkat risiko tertinggi sehingga perhatian dan upaya dalam mengantisipasi risiko tersebut harus diprioritaskan. Rekomendasi strategi anti-fraud yang dirancang dengan berpijak pada penerapan 2 pilar yaitu pencegahan dan pendeteksian fraud dapat digunakan oleh manajemen untuk menekan kemungkinan terjadinya risiko fraud, meminimalisir potensi kerugian, serta menjaga aset perusahaan dari tindak kecurangan.

---

This study aims to conduct the fraud risk assessment on the goods purchasing cycle at PT X as one of the strategies to anticipate fraud that threatens the company 39 s business continuity. Through the Fraud Risk Assessment, management can set priority controls and appropriate prevention strategy for each fraud scheme based on the level of risk. The Fraud Risk Assessment in this study was conducted in accordance with the guidelines in COSO Fraud Risk Management Guide 2017.

This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. Based on the results of the assessment on the goods purchasing cycle at PT X, the Mark up Billing Scheme, Kickback Scheme, and Theft of Inventory and Equipment scheme has the highest risk level so that the attention and effort in anticipating those risk must be prioritized.

The recommended anti fraud strategy, which is designed based on the application of two pillars of fraud prevention and detection, can be used by management to minimize the possibility of fraud risk, minimize potential loss, and secure the company 39 s assets from fraud."

"ABSTRAKKoperasi Trashion Indonesia adalah UKM yang berlokasi di jakarta selatan yang bergerak di bidang daur ulang sampah khususnya sampah plastik rumah tangga. Sampah didaur ulang dan diproduksi menjadi barang-barang fashion yang dapat digunakan sehari-hari seperti tas, payung, dan lain sebagainya. Segmen pasar yang dilayani oleh Trashion sebagian besar adalah orang asing yang berada di Jakarta. Target pasar ini cukup sulit dijangkau karena pemasaran yang dilakukan oleh trashion hanya dengan melalui bazaar yang tidak setiap hari diadakan. Pada UKM ini juga tidak dilakukan pembuatan laporan keuangan sehingga keadaan finansial sulit dianalisis. Pada Tesis ini, akan dibahas strategi pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan bisnis Trashion. Strategi pemasaran yang dianjurkan adalah dengan membuat website resmi, penerapan search engine optimization (SEO), dan menggunakan media sosial untuk menjangkau target pasar dan sebagai sarana promosi dan edukasi pasar. Perbaikan lain yang dilaksanakan adalah pembuatan laporan keuangan dan pembukuan menggunakan perangkat lunak akuntansi. Secara keseluruhan, Proses penerapan perbaikan penggunaan website, SEO, dan media sosial telah mencapai 70% dari total proses perbaikan sedangkan penggunaan perangkat lunak akuntansi telah mencapai 37,5% dari total proses perbaikan.

---

ABSTRACT

Koperasi Trashion Indonesia is a small business located at South Jakarta which core business is recycling household plastic waste. This SME recycled household trash into daily fashion product such as handbags, umbrellas, etc. Trashion?s Target segment are mostly foreigners who currently in Jakarta. Trashion have difficulties in reaching the segment because trashion only sell their product in event such as bazaar which is not occurred everyday. This SME also do not have financial report so it is difficult to analyze their financial performance. This paper will discuss strategies to use information technology to develop Trashion?s business. The proposed strategy are creating an official website, implementing Search Engine Optimization (SEO), and using social media as a mean of promotion and market education. Other improvements that will be applied are to create a financial report and transaction recording using accounting software. Overall progress of utilization of website, SEO, and Social media has reach 70% while utilization of accounting software overall progress is 37.5%"

"Industri otomotif dinilai memiliki peranan penting dan strategis pada sektor manufaktur. Untuk mengembangkan industri tersebut perlu dukungan dari industri kecil dan menengah melalui suplai komponen yang berkualitas. Dalam menciptakan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, industri kecil dan menengah perlu terus meningkatkan kemampuannya yang sejalan perkembangan zaman maupun permintaan konsumen. Industri kecil dan menengah memiliki keterbatasan terutama kesadaran untuk berkembang karena keterbatasan keuangan dan sumber daya manusia untuk penguasaan informasi dan teknologi. Dalam mengembangkan industri memerlukan investasi yang besar, untuk itu perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya dimulai dengan melakukan pengukuran kemampuan yang dimiliki hingga apa yang perlu dicapai agar investasi yang dilakukan dapat maksimal, terutama pengukuran dalam teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi komponen teknologi yang dimiliki oleh industri kecil dan menengah komponen otomotif menggunakan metode teknometrik yang mempertimbangkan komponen Technoware, Humanware, Inforware, Orgaware, dan Cysnetware. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah komponen logam otomotif memprioritaskan aspek Orgaware sedangkan Cysnetware menjadi prioritas ke empat. Sedangkan dalam pengukuran tingkat teknologi, IKM termasuk dalam klasifikasi tradisional dan semi modern.

---

The automotive industry is considered to have an essential and strategic role in the manufacturing sector. To promote the industry, it is necessary to support small and medium-sized industries by supplying quality components. In order to create competitive small and medium-sized industries, these industries need to continuously improve their capabilities in line with the times and consumer demand. Small and medium-sized industries have limitations, especially in developing awareness, due to limited financial and human resources for mastering information and technology. Developing the industry requires a significant investment; hence it needs to be planned as well as possible, starting from measuring the capabilities possessed to what needs to be achieved so that the investment made can be maximized, especially measurements in technology. This study aims to measure the contribution of technology components owned by small and medium-sized automotive components industries using a technometric method that considers components of Technoware, Humanware, Inforware, Orgaware, and Cysnetware. The results of data processing show that small and medium-sized industries of automotive metal components prioritize the Orgaware aspect while Cysnetware is the fourth priority. Meanwhile, in measuring the level of technology, SMIs are classified as traditional and semi-modern."

"Corporate Social Responsibility (CSR) upaya mendorong percepatan kemandirian ekonomi bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai sumber ketahanan ekonomi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan CSR yang dikenal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT X yang dibantu oleh UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UKM Center FEB UI) yang memediasi perusahaan dengan UMKM penerima dana PKBL. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (a case study- descriptive qualitative design) melalui observasi, wawancara, dan penggunaan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKBL PT X diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/7/2017 dengan nilai kinerja yang tinggi berdasarkan tingkat efektivitas dan kolektibilitas penyaluran dana.

---

Corporate Social Responsibility (CSR) in an effort to accelerate economic independence for micro, small and medium enterprises (MSMEs) as a source of economic resilience for middle to lower income communities implemented as stipulated in SOE Minister Regulation PER-02/MBU/ 7/2017. This research was conducted to analyze the application of known CSR in State-Owned Enterprises as a Partnership and Community Development Program (PKBL) of PT X assisted by the UKM Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (UKM Center FEB UI) which mediated companies with MSMEs recipients of PKBL funds in Depok city. In this study qualitative methods were used with a case study approach (a descriptive qualitative design) through observation, interviews, and secondary data use. The results showed that PKBL PT X was implemented in accordance with SOE Minister Regulation PER-02/MBU/7/2017 with high performance values based on the level of effectiveness and collectibility of funds distribution."

"PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Republik Indonesia yang bergerak pada bidang agribisnis. PT XYZ sudah memiliki sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), namun masih ditemukan beberapa kendala seperti atensi personil terhadap keamanan informasi yang rendah, kebutuhan untuk tetap patuh dengan peraturan pemerintah, hingga kendala teknis yang muncul, sehingga PT XYZ ingin meningkatkan kapabilitas terkait keamanan informasi yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dari SMKI yang ada pada PT XYZ dan memberikan rekomendasi peningkatan SMKI. Penelitian ini menggunakan kontrol keamanan informasi berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022 untuk mendapatkan gap kondisi keamanan informasi, dan kemudian melakukan penilaian risiko yang memakai data hasil gap yaitu kontrol keamanan informasi yang terpilih. Setelah itu dilakukan rekomendasi yang disusun berdasarkan standar ISO/IEC 27002:2022. Temuan dari penelitian ini adalah ditemukannya 22 aktivitas kontrol ISO/IEC 27001:2022 yang hasil nilainya belum maksimal. 22 kontrol ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori rekomendasi berdasarkan urgensi peningkatan yang sesuai dari hasil penilaian risiko.

---

PT XYZ is one of the government-owned enterprises of the Republic of Indonesia that engaged in agribusiness. PT XYZ already has an information security management system (ISMS), but there are still several obstacles that are found, such as low personnel attention to information security, the need to remain compliant with government regulations, to technical constraints that arise, so PT XYZ wants to improve its information security-related capabilities. This study aims to determine the current condition of the existing ISMS at PT XYZ and provide recommendations for improving the ISMS. This research uses information security controls based on the ISO/IEC 27001: 2022 standard to get the information security condition gap, and then conduct a risk assessment using the gap result data, namely the selected information security controls. After that, recommendations were made based on the ISO / IEC 27002: 2022 standard. The findings of this study were the discovery of 22 ISO/IEC 27001:2022 control activities whose value results were not maximised. These 22 controls are then divided into 3 categories of recommendations based on the urgency, from the results of the risk assessment."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan untuk perusahaan startup dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gerakan Patungan Usaha Ustad Yusuf Mansur melakukan penggalangan dana dari jamaah untuk mengakuisisi Hotel Siti di Tangerang. Setelah berjalan selama 1 tahun, OJK melarang kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur karena tidak memiliki legalitas dan belum memiliki izin usaha dari OJK. Selain itu beberapa jamaah yang telah menyetorkan dana kepada gerakan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur ada yang mengadukan kepada polisi dengan tuduhan penipuan karena ketidaksesuaian akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan ahli syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi ketentuan syariah, perusahaan startup harus diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap prestartup, startup dan growth. Pada kasus Patungan Usaha Yusuf Mansur, akad yang digunakan pada tahap pre-startup adalah Qard atau sama dengan donation crowdfungding. Tahap startup, akad yang digunakan adalah Ijarah atau sama dengan lending crowdfunding. Pada tahap growth, akad yang digunakan adalah Syirkah (Mudharabah atau Musyarakah) atau sama dengan equity crowdfunding.

---

This thesis discusses the financing for startup companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Joint Venture Movement Ustad Yusuf Mansur raises funds from pilgrims to acquire Hotel Siti in Tangerang. After running for 1 year, OJK prohibits fund-raising activities conducted by the joint venture of Ustad Yusuf Mansur because they have no legality and do not have business license from OJK. In addition, some pilgrims who have deposited funds to the joint venture movement Ustad Yusuf Mansur, some are complains to the police with allegations of fraud because of incompatibility akad. This research uses descriptive qualitative method through literature study, interview and / or discussion with syariah expert. The results showed that in order to comply with Shariah requirements, startup companies should be classified into 3 phases, which is pre-startup, startup and growth stage. In the case of Joint Venture Yusuf Mansur, the contract used in the pre-startup stage is Qard or equal to donation crowdfunding. Startup stage, akad used is Ijarah or equal to lending crowdfunding. At the growth stage, the contract used is Shirkah (Mudharabah or Musyarakah) or equal to equity crowdfunding."

"Skripsi ini menganalisis pengendalian internal serta pengelolaan persediaan toko Sinamar yang masih manual. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kondisi pengendalian internal persediaan serta menganalisis pengelolaannya agar lebih efisien. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil analisis yang mayoritas diperoleh melalui wawancara menyimpulkan bahwa Sinamar memerlukan sejumlah perbaikan untuk pengendalian internal. Kebijakan mengenai jumlah penyimpanan persediaan juga perlu diperbaiki. Dengan model EOQ, diketahui bahwa Sinamar dapat menghemat biaya penyimpanan persediaan. Model tersebut dapat diterapkan hanya jika Sinamar dapat memperoleh informasi akurat mengenai persediaan, salah satunya melalui komputerisasi atas sistem manualnya. Hasil analisis keuntungan biaya secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa komputerisasi tersebut perlu diwujudkan.

---

This study analyzes the internal control and inventory management over Sinamar store which is still in manual system. The purpose of this study is to understand the internal control condition of inventory and how to manage it due to efficiency improvement. This thesis is qualitative descriptive. The results, by which majority of the data collected from deep interview, shows that Sinamar needs to improve its internal control due to several lack.

Procedure in determining amount of inventory carried should be resolved as well. According to EOQ model, Sinamar might be able to reduce the carrying cost of inventory. The model could be applied only if Sinamar could maintain the accurate information about inventory, which is done by computerizing its manual system. Results from benefit cost analysis through quantitative and qualitative shows that system computerization should be done."

"Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menegah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan 'Tidak baik'. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria 'Tidak baik'. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan.

---

This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung. Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs.

The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time.

The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good". Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung.

Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers."