Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melakukan simulasi pembagian peran (work-sharing) negara anggota ASEAN dalam pengembangan ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Sebagai studi kasus, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad dipilih menjadi objek kolaborasi. Pembagian peran dilakukan pada struktur komponen tingkat 2 Anoa 6x6 Pindad, yang terdiri dari 76 komponen. Pembagian dilakukan secara ideal, yaitu didasarkan pada keunggulan komparatif yang tercermin dalam perhitungan empat indeks Revealed Comparative Advantage (RCA), yaitu (1) Indeks RCA Balassa (BI atau BRCA); (2) Indeks Symmetric RCA (SI atau SRCA); (3) Indeks Additive RCA (AI atau ARCA); dan (4) Indeks Normalized RCA (NRCA). Hasilnya, Thailand dan Singapura muncul sebagai ?pemenang‟ dengan mendapatkan hak pengembangan dan produksi atas masing-masing 40 dan 21 dari total 76 komponen yang disimulasikan.

---

This study simulates work-sharing of ASEAN member countries in the development of ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). As case of study, Armored Personnel Carrier (APC) Anoa 6x6 Pindad is choosen as object of collaboration. The work-sharing is conducted on second tier of Anoa component structure, which consists of 76 components. The work-sharing is conducted in ?ideal‟, which is based on comparative advantage that is showed by the calculation of four Revealed Comparative Advantage (RCA) indices, (1) Balassa RCA (BI or BRCA); (2) Symmetric RCA (SI or SRCA); (3) Additive RCA (AI or ARCA); and (4) Normalized RCA (NI or NRCA). The result of this study conludes Thailand and Singapore as the ?winner‟ which get right to develop and produce each 40 and 21 of total 76 component."

"Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC.

---

This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively."

"Meski literatur bisnis internasional telah menemukan pentingnya pengaruh pemerintah negara asal dalam internasionalisasi pasar negara berkembang, hanya ada sedikit penelitian tentang pengaruh pemerintah terhadap wilayah Asia Tenggara, terutama Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan ini dengan mengamati apakah investasi luar negeri perusahaan Indonesia dapat dipengaruhi oleh pemerintah. Studi ini juga berargumen bahwa kemampuan perusahaan dapat memoderasi hubungan ini. Kami menggunakan beberapa metode penelitian dan menemukan dampak dari hubungan antara kepemilikan pemerintah dan investasi luar negeri. Namun, dampak tersebut tidak signifikan. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji masalah ini dengan lebih seksama untuk menemukan bukti yang lebih substansial.

---

Though International business literature found the urgency of the home country's government influence in emerging market internationalization, there is still a limited research about the government influences on the Southeast Asian region, especially Indonesia. This study tries to address this oversight by looking at whether Indonesian companies’s overseas investment could be influenced by the government. The study also argue that the firm capabilities could moderate this relationship. We carried out multiple methods and found an effect on the relationship between government ownership and overseas investment. Yet, it is insignificant. Future research could investigate this further to gather more substantial evidence."

"Kajian mengenai peran anak perusahaan milik perusahaan multinasional di luar negeri dalam mengelola praktik tanggung jawaban sosial jumlahnya masih terbatas. Tujuan dilakukannya riset ini adalah untuk menganalisa suatu alternatif lain dalam pengelolaan praktik tanggung jawab sosial yakni dengan mengalihkan fungsi pengelolaan (outsourcing) praktik tanggung jawab sosial perusahaan ke tangan anak perusahaan di luar negeri. Kajian pustaka sistematis digunakan dalam riset ini dengan tujuan untuk menganalisa pustaka-pustaka yang ada lalu mengevaluasi kontribusi untuk membuat preposisi atau teori lanjutan. Seluruh analisa skripsi ini merujuk kepada teori transaction cost economics dan institutional theory. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa kelebihan dan keuntungan yang didapatkan dengan mengalih fungsikan tanggung jawab pengelolaan praktik tanggung jawab sosial ke tangan anak perusahaan milik multinasional di luar negeri. Di akhir skripsi ini beberapa preposisi dan model konseptual disajikan untuk riset dan tes empiris lebih lanjut.

---

There is lack of study on the roles of foreign subsidiary in managing CSR practices. The purpose of the research is to analyze an alternative to manage CSR practices in MNE through outsourcing the CSR practices and management to MNE?s foreign subsidiary. Systematic literature review is employed in order to analyze published studies, evaluate contributions then develop propositions. Throughout the analysis, mainly transaction cost economics and institutional theory are utilized. We concluded that there are several advantages of managing CSR practices through foreign subsidiary. Finally, several propositions and a conceptual model are provided for further empirical testing."

"ABSTRAKEra ekonomi global mendorong banyak perusahaan untuk memperluas jaringan bisnis mereka dalam lingkup lintas antar negara. Di sisi lain, strategi internasionalisasi perusahaan juga perlu mempertimbangkan tekanan yang terus meningkat dari pemangku kepentingan stakeholder lokal, seperti pemerintah lokal dan klien lokal. Menanggapi tekanan ini, perusahaan telah mengembangkan praktik CSR global untuk memenuhi tuntutan etika lokal yang dapat diterapkan melalui anak perusahaan nya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara yang paling sesuai untuk mempertahankan praktik CSR global. Untuk menganalisis dan menghubungkan studi yang telah dikembangkan sebelumnya, dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, tinjauan literatur diadaptasi. Selain itu, untuk mengembangkan analisis yang lebih baik tentang bagaimana mempertahankan praktik CSR global, studi ini menggunakan teori kelembagaan, teori pemangku kepentingan, dan kemampuan dinamis organisasi berbasis sumber daya. Studi ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan konsep, pengaturan diri, manajemen pemangku kepentingan stakeholder , dan kemampuan dinamis akan dapat membantu perusahaan mempertahankan praktik CSR global.

---

ABSTRAKGlobal economy era has pushed many firms to expand their business across national borders. On the other hand, firm rsquo s internationalization strategy also needs to consider a growing pressure from the host country rsquo s stakeholders, such as the local Government and local customers. In response to this pressure, companies have developed global CSR practices to satisfy the local ethical demands that they can apply in their foreign subsidiaries. The aim of this study is to find the most suitable way of to maintain global CSR practice. To analyze and connect the existing study and subsequently develop the theory related to this study, a systematic literature review is adapted. Moreover, in order to developed better analysis of how to maintain global CSR practice, this study utilize institutional theory, stakeholder theory, and resource based view. This study conclude that using those concepts, self regulation, stakeholder management, and dynamic capabilities will be able to help firm maintaining global CSR practice."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Kerjasama Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Ketentuan mengenai Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Hal tersebut membuktikan keinginan negara-negara dunia ketiga seperti ASEAN untuk membuat unifikasi dan harmonisasi hukum perdagangan regional/kawasan dengan prinsip yang menganut pada liberalisasi perdagangan dan kompetisi bebas WTO. Payung hokum Perjanjian Perdagangan Regional telah diatur dengan aturan yang terdapat dalam Artikel XXIV GATT. Para wakil kepala negara ASEAN dan Republik China telah melakukan kesepakatan mebentuk FTA pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, mengenai Kerjasama Ekonomi dan pendirian suatu Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China FTA) dalam 10 tahun dengan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas bagi negara-negara anggota ASEAN yang baru seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Viet Nam. Guna mendukung terlaksananya kerjasama antar negara negara ASEAN pemerintah perlu terus melakukan beberapa langkah atau kebijakan di bidang perdagangan dan perpajakan. Secara umum, pengembangan sektor penerimaan perpajakan sangat bergantung pada upaya-upaya untuk mengurangi kendala yang menghambat proses perdagangan nasional maupun perdagangan bilateral dengan negara lain.

---

This thesis explores the International Trade at The Agreement of Regional Trade Area. it was latterly develops quickly and can be seen from more progressive the circulation of goods, services, and capital from a state to another state, such as through export and import activity, investment, service commerce, etc. Therefore as logical consequence of this progress especially in facing of liberalization era in commercial sector, the change and development in law field must be conducted especially in the field of trade law, including the regulation of tariff. The ASEAN Member State was decision made at the ASEAN-China Summit held on 6 November 2001 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, regarding a Framework on Economic Cooperation and to establish an ASEAN-China Free Trade Area (ASEAN-China FTA). The goal of this framework is to minimise barriers and deepen economic linkages between the Parties; lower costs; increase intra-regional trade and investment; increase economic efficiency; create a larger market with greater opportunities and larger economies of scale for the businesses of the Parties; and enhance the attractiveness of the Parties to capital and talent. Each Party shall accord national treatment to the products of all the other Parties covered by this Agreement and the Framework Agreement in accordance with Internal Taxation and Regulation such as on Article III of the GATT 1994. Reaffirming the rights, obligations and undertakings of the respective parties under the World Trade Organisation (WTO), and other multilateral, regional and bilateral agreements and arrangements."

"Tesis ini membahas kolaborasi industri pertahanan di kawasan Asia Tenggara oleh Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) melalui kerangka kerja sama ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). Kolaborasi ini merupakan bagian dari kerja sama forum ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) yang berdiri tahun 2011. ADIC dibentuk untuk membentuk suatu platform alat pertahanan ataupun persenjataan yang dapat digunakan secara bersama dengan biaya yang cukup rendah. Negara-negara Asia Tenggara yang terlibat di dalam ADIC di antaranya adalah empat negara besar Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Walaupun demikian, hingga saat ini ADIC belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, dan terlihat gagal dalam mencapai tujuannya di dalam concept paper pembentukannya. Penelitian yang menggunakan kerangka analisis berupa Economic Collaboration ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan kerja sama. Faktor-faktor in berasal dari hubungan kelembagaan di dalam keempat negara tersebut yang saling berbeda dan bermasalah, ditambah dengan persepsi ancaman yang cukup berbeda dari keempat negara tersebut. Selain itu, faktor eksternal kawasan yang berasal dari negara-negara major powers OEM juga mempengaruhi kegagalan dari ADIC untuk mengurangi impor alat pertahanan di kawasan.

---

This thesis discusses the collaboration of the defense industry in the Southeast Asian region by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) through the mechanism of the ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) framework. This collaboration is part of the ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM) forum which was established in 2011. ADIC was formed to form a platform for defense equipment or weapons that can be used together at a fairly low cost. The Southeast Asian countries involved in ADIC include the four major Southeast Asian countries such as Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand. However, until now ADIC has not shown significant progress, and seems to have failed in achieving its objectives in the concept paper of its formation. This research, which uses an analytical framework in the form of Economic Collaboration, finds that there are inhibiting factors that cause the failure of cooperation. These factors stem from the different and problematic institutional relationships within the four countries, coupled with the quite different threat perceptions of the four countries. In addition, regional external factors originating from major OEM countries also influenced ADIC's failure to reduce imports of defense equipment in the region."

"ABSTRAKTransaksi impor merupakan salah satu bentuk dari perdagangan internasional. Parapelaku transaksi impor bisa dilakukan antara orang perorangan tetapi bisa juga dilakukanoleh antarbadan usaha yang tergabung dalam Multinational Enterprises (MNE).Beberapa hasil penelitian, tulisan, dan makalah telah memberikan fakta bahwa tidaksedikit transaksi antarbadan usaha yang tergabung dalam MNE dilakukan dalam rangkatransfer pricing. Praktik transfer pricing ini sungguh merugikan keuangan negara apabiladilakukan tidak sesuai dengan prinsip arm's length price karena dapat mengurangipenerimaan negara dari sektor pajak internasional. Organization for EconomicCooperation and Development (OECD) telah memberikan panduan berupa metodependekatan yang dapat mengindentifikasi apakah suatu transaksi internasional/impordilakukan sesuai dengan prinsip arm's length price. Di lain pihak World TradeOrganization (WTO) mempunyai salah satu landasan hukum dalam menilai apakah suatunilai impor dari transaksi impor dapat diterima sebagai nilai pabean atau tidak, yaituAgreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Trade andTariff (GATT) 1994 yang selanjutnya disebut sebagai Customs Valuation Agreement(CVA). CVA ini sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World TradeOrganization dan selanjutnya disematkan ke dalam Pasal 15 Undang-UndangKepabeanan Nomor 17 Tahun 2007. Benarkah transfer pricing terjadi dalam transaksiimpor di Indonesia? Bagaimana CVA dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiamengatur tentang transfer pricing tersebut? Untuk itu tesis ini disusun dalam rangkamenjawab dan memberi solusi atas masalah yang muncul tersebut.

---

ABSTRACTImport transaction is one form of international trade. The import transaction could bedone by any persons but could be done by the business entities associated inMultinational Enterprises (MNE). Some research, writing, and journal gave the facts thatsome transactions of these business entities associated in MNE indicated transfer pricing.Transfer pricing really made state income loss when it is not according to arm's lengthprice principle because this could be state income from international tax sector loss.Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) gave the guidanceabout the method for identification whether the international/import transaction conformwith arm's length price principle. In the other hand World Trade Organization (WTO)gave a principle or law for conducting whether the import value from the importtransaction conform with customs valuation, the law is Agreement on Implementation ofArticle VII of the General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994 then titled byCustoms Valuation Agreement (CVA). CVA ratified by Indonesia according to Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the WorldTrade Organization dan then attached to Article 15 Undang-Undang Kepabeanan Nomor17 Tahun 2007. Has transfer pricing done in import transaction in Indonesia? How CVAand the National Law and Regulations in Indonesia ruled the transfer pricing? Hereby thereason for this thesis to answer and solve the problem arised."

"Perjanjian perdagangan regional telah mencakup lebih dari setengah dariperdagangan internasional di seluruh dunia sejak di awal 1990-an. ASEAN FreeTrade Area (AFTA) didirikan untuk meningkatkan daya saing ekonomi regional. Peningkatan ekspor telah menjadi salah satu prioritas utama dalam timbulnya perdagangan internasional sebagai kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi.Sebagai akibat dari krisis keuangan global adalah hal yang penting bagi negaranegaraanggota untuk meningkatkan hubungan perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas untuk meningkatkan sistem produksi regional. Perjanjian perdagangan bebas meningkatkan perdagangan barang secara efisien bersumber antara negara-negara anggota dan menyebabkan terciptanya transaksi perdagangan yang meningkatkan kesejahteraan. Untuk menganalisis dampak AFTA pada kinerja ekspor negara-negara anggota, penelitian ini mengembangkan model gravitasi dasar untuk melakukan analisis data cross sectional yang melibatkan enam puluh negara, baik anggota dan non-anggota AFTA, untuk periode tahun 1991,2001, dan 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah AFTA mulai berlaku, terdapat efek positif pada kinerja ekspor negara-negara anggota.

---

Regional trade agreements have covered more than half of international trade throughout the world since in the beginning 1990?s. The ASEAN Free Trade Area (AFTA) was established to improve regional economic competitiveness. Encouraging export has been one of the main priorities within the opening-up to international trade as the driving force for economic growth. In the aftermath of the global financial crisis, it is important for the member countries to enhance international trade relations through free trade agreements to improve regional production systems. Free trade agreements enhance the trade of goods efficiently sourced between member countries and lead to trade creation that improves welfare. In order to analyze the impact of AFTA on member countries? export performance, this paper develops a basic gravity model to perform cross sectional data analysis involving sixty countries, both members and non-members of AFTA, for the periods of 1991, 2001, and 2012. The main finding of this study is that after AFTA came into force, there was a positive effect on the member countries? export performance."