Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Menteri Keuangan nomor:149/PMK.03/2011 dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat beserta instansi vertikalnya dilatarbelakangi oleh jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dianggap kurang banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Menyadari masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mempunyai NPWP dan kurangnya kesadaran untuk menyampaikan SPT dengan benar, maka DJP melaksanakan suatu kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan SPN sudah memadai, mengetahui penerapan, mengetahui kendala yang dihadapi, dan merekomendasikan cara untuk mengatasi kendala tersebut, mengetahui hasil dari SPN terhadap pertumbuhan NPWP pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, serta mengetahui hasil dari SPN terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa landasan hukum yang digunakan kurang memadai, masih perlunya penyempurnaan pada program SPN, dan program SPN dapat mempengaruhi tingkat petumbuhan NPWP serta kenaikan penerimaan pajak, namun diperlukan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dalam program ini.

---

The implementation of Regulation of the Minister of Finance number: 149/PMK.03/2011 in Central Jakarta Regional Office and its agencies is motivated by the amount of Taxpayer Identification Number (NPWP) that is registered with the Directorate General of Taxation (DJP) is still considered to be much less when compared to population in Indonesia. Aware of the small number of people who still have a NPWP and a lack of awareness for SPT correctly, then the DJP perform an activity called National Tax Census (SPN). This study aims to find out that the legal basis is used as the basis for the implementation of SPN is adequate, determine the application, knowing the obstacles encountered, and recommend ways to overcome these obstacles, knowing the results of the SPN to the growth of NPWP on DJP Regional Office in Central Jakarta, as well as knowing the results tax revenue from the SPN. From this study it can be seen that the legal basis used inadequate, still need for improvement in the program SPN, and SPN program can affect the level of NPWP growth and increase tax revenue, but the benchmarks required in determining the success of this program."

"Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari instansi pemerintah tidak dapat melepaskan diri tuntutan banyak pihak baik internal maupun eksternal untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Public Governance). Wujud penerapan Good Public Governance ini tidak hanya terbatas pada saat melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam negeri saja akan tetapi juga diwujudkan pada saat menjalankan perannya di dunia internasional. Transparansi dan Kredibilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai representasi Negara Indonesia di dunia internasional harus diwujudkan dan dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki standar internasional. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari Direktorat Jenderal Pajak serta sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan Exchange of Information di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan standar internasional dan hal tersebut merupakan bentuk transparansi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan perannya di masyarakat internasional yang merupakan salah satu pemangku kepentingan dari Pemerintah Indonesia.

---

In doing its role, Directorate General of Taxes as a part of government can't avoid internal and external demand to implement Good Public Governance. Good Public Governance is implemented while Directorate General of Taxes carrying its role and functions in the country but also internationally. Transparency and credibility of Directorate General of Taxes as a representative of Indonesia must be done and maintained. This study is to analyze the implementation of Exchange of Information (EOI) in Directorate General of Taxes. This research using descriptive-qualitative method and utilizing primary data (interviews) and secondary data from Directorate General of Taxes and other sources. The results showed that the implementation of the Exchange of Information in Directorate General of Taxes in accordance with international standards and it is done as a form of transparency of Government of Indonesia to the international society as one of its stakeholder while carrying out its role in the world."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance (GPG). Salah satu langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan sentralisasi pengolahan data dengan didirikannya Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan (PPDDP) pada Tahun 2007. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana operasional dan kebijakan pengolahan data di PPDDP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek operasional dan kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur yang berkaitan dengan GPG. Pelaksanaan GPG di PPDDP berjalan dengan baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi terutama mengenai asas transparansi yang harus disesuaikan dengan lingkungan kerja PPDDP. Namun, di masa depan PPDDP menghadapi tantangan besar yang dapat mengancam eksistensinya akibat elektronisasi pekerjaan di hampir semua bidang kehidupan. Adanya potensi yang besar, standarisasi, dan kontrol internal yang baik di PPDDP dapat membuat PPDDP tetap eksis dan berkembang sejalan dengan kemajuan di dunia.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance (GPG). DGT established data processing centralization policy in the year 2007 with built Data Processing Center (DPC). The study was conducted to determine how the operations and data processing policies in the DPC through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources. The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the GPG's guidelines and literature. GPG's implementation in DPC is going well, but some problems still occur, especially on the principle of transparency that should be tailored to the working environment PPDDP. However, in the future PPDDP will facing big challenges that may threaten its existence, mainly due to the use of electronic devices in almost all areas of human life. The existence of great potential, standardization, and good internal controls in PPDDP can make PPDDP still exist and evolve in line with advances in the world."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran pembinaan yang dilaksanakan oleh KanwilDirektorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitasLKPP.Dalam menjalankan peran pembinaan di bidang perbendaharaan, baikpengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara kepada satuan kerjakementerian negara/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah didukungdengan tim penyuluh perbendaharaan. Penelitian kualitatifdengan menggunakanmetode soft system methodologyini mencoba menguraikan problematika yangterjadi dalam pelaksanaan peran pembinaan tersebut. Penelitian ini berusahamenjawab problem solving interest melalui tujuh tahapan soft systemmethodology.

---

ABSTRACTThis research is about theguidance role undertaken by Directorate General ofTreasury Regional Office of Central Java to improve the quality of government?sfinancial statement. Incarrying out the treasury guidance role, both financialmanagement andaccountability, to the ministries or government?s agencies,Directorate Generalof Treasury Regional Office of Central Java has beensupported by a treasuryguidance team. This qualitative research using soft systemmethodology is aimedto analyse the problems that occur in the implementation ofthe guidance role.This research tries to answer the problem solving interestthrough the sevenstages of soft systems methodology.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."

"Proses peralihan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual harus dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Pemerintah. Namun, hingga saat ini Sistem Akuntansi Instansi (SIA) yang berbasis akrual belum tersusun. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang proses konversi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi Laporan Operasioanal (LO). Simulasi konversi dilakukan dengan menggunakan data Laporan Keuangan KPP Pratama Bangko, Jambi Tahun 2012. Konversi atas LRA menjadi LO ini dapat digunakan sebagai alternatif penyusunan LO berbasis akrual pada masa transisi. Konversi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62 tahun 2009 yang dilakukan atas akun-akun pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Dalam skripsi ini juga telah dilakukan perhitungan depresiasi. Namun perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih tidak dapat dilakukan karena belum adanya peraturan terkait perhitungan tersebut. Berdasarkan analisis perbandingan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan Lampiran I dan II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aspek yang perlu disiapkan yaitu aspek dokumentasi atas Pendapatan-LO, Beban-LO, Penyisihan piutang, Pendapatan diterima dimuka, dan Utang belanja serta aspek Sumber Daya Manusia.

---

The conversion from cash basis toward accrual to acrual basis by government is to be applied by 2015. However, until now accrual-based government accounting system has not been prepared. The research objective is to provide information on the conversion process of Budget Realization Report into Operational Report. The conversion process is done by simulating a conversion on KPP Pratama Bangko Financial Statement for the year 2012. The conversion of Budget Realization Report into Operational Report might be used as an alternatif to formulate accrual-based government financial statements on transition period. Conversion based on the Director General of Treasury Regulation No. 62 of 2009 is done by adjusting tax revenue, non-tax revenue, personnel expenditure, goods and services expenditure and capital expenditures accounts. In this research also performed the calculation of depreciation. However, the calculation of allowance for doubtful accounts can not be performed because of the lack of regulations related to the calculation. Based on a comparative analysis to the Notes to Financial Statements (CaLK) under appendix I and II of Government Regulation No. 71/2010, aspects needed to be prepared are documentation of income-Operational Report, Expense- Operational Report, allowance for doubtful accounts, unearned revenue, and payable as well as Human Resources aspects."

"Skripsi ini menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi dan likuiditas terhadap penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Transaksi pihak berelasi diukur dengan persentase penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi, likuiditas diukur dengan quick ratio, dan penghindaran pajak diukur dengan tarif pajak efektif-kas (cash-ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penjualan kepada pihak berelasi berpengaruh positif terhadap cash-ETR sehingga tidak mengindikasikan adanya penghindaran pajak. Selain itu, pembelian dari pihak berelasi dan likuiditas tidak signifikan jika digunakan untuk melihat adanya indikasi penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tambang di Indonesia tidak berusaha menghindari pajak serta telah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal penjualan kepada pihak berelasi.

---

This thesis analyses the influence of related party transaction and liquidity to the tax avoidance did on mining company listed on Indonesian Stock Exchange in 2008-2011. Related party transaction measured by percentage of sales and purchase to related party, liquidiy measured by quick ratio, and tax avoidance measured by cash-effective tax rate.

The results showed that increase in sales to related party has a positive influence toward cash-effective tax rate so that did not indicate tax avoidance. Other than that, purchase from related party and liquidity are not significant if they are used to see tax avoidance indication. It shows that mining companies in Indonesia did not try to avoid tax and have obeyed taxation rules about sales to related party."