Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan penagihan dan bagaimana perkembangan dan pencairan tunggakan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur dan kualitas dari piutang pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Bagian terakhir dari pembahasan adalah mengenai kendala-kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan penagihan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melaui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder yang didapatkan penulis baik dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari saldo piutang pajak yang masih tinggi serta kualitas piutang pajak dalam kategori macet masih cukup tinggi. Kendala dari internal Direktorat Jenderal Pajak terutama di bidang Informasi Teknologi dimana data piutang pajak belum terintegrasi antara KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih diperlukan proses rekonsiliasi secara berkala.

---

The objective of the study is to discover the implementation of tax collection activities and the progress of tax arrears disbursements in LTO One. The study also aims to determine the age and quality of tax receivables in LTO One. The last part discusses the constraints and efforts to address the issues arising from tax collection activities in LTO One.

The research method used is qualitative method. Types and sources of data used are primary data obtained from interviews with tax officials as well as secondary data that the author obtained from both LTO One documents along with data, text, and statistical data taken from online or printed media.

Based on the research results, it can be concluded that the tax collection activities are done well but not optimal, observed from the increasing balance of tax receivable and the relatively high amount of the tax receivable with bad quality. Internal constraints of the Directorate General of Taxation (DGT), especially in the area of Information Technology where the tax receivables data have not been integrated between Tax Offices, Regional Tax Offices, and the DGT Head Office, requiring a periodical reconciliation process."

"Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif.Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut.Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis.The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well.I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration.Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkatkan pelayanan dan pengawasannya kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Account Representative yang dapat meliputi pengawasan pembayaran masa, himbauan serta konseling. Di sisi lain, DJP juga melakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan dan penyidikan. Penegakan hukum ini diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pemeriksaan dan pengawasan dan konsultasi melalui himbauan konseling di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Data-data berupa data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik. Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa untuk pencapaian target penerimaan dari kegiatan pemeriksaan sudah sangat baik, tetapi masih terdapat masalah dalam penyelesaian penugasan pemeriksaan. Dari sisi pengawasan dan konsultasi, pencapaian penerimaan pajak dari kegiatan himbauan dan konseling masih belum optimal jika dibandingkan dengan prognosa.

---

ABSTRACT

Directorate General of Tax (DGT) is in attempts to improve service and supervision to taxpayers to increase taxpayers? voluntary compliance in fulfilling tax obligation. Monitoring and consulting conducted by Account Representative can be done by monitoring tax payment, providing notice and counseling to taxpayers. In addition, DGT also conducts law enforcement activities through audit, collection and investigation. These law enforcement actions are expected to influence taxpayers? voluntary compliance that in turn may contribute to the tax revenue. This research used qualitative methods and aims to determine the effectiveness of audit and monitoring and consulting throuhg giving notice and counseling in Large Taxpayer Tax Office (LTO) One. Data used in this research consists of primary data obtained from interviews and secondary data in the form of documents and printed media or online in the form of data, text and statistical data obtained from LTO One. The results of the research came to the conclusion that tax audit has a good achievement in increasing tax revenue. But still there are problems in the completion of the audit assignment. In terms of monitoring and consulting, the achievement of tax revenue from giving notice and counseling activities are still not optimal compared with the prognosis."

"Perjalanan pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia tidak hanya terjadi pada tahun 1985 tetapi juga dilanjutkan dengan reformasi perpajakan dalam bidang organisasi Direktorat Jenderal Pajak. Pada dasarnya reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1985, 1994, 1997 dan 2000 ternyata belum mengubah struktur organisasi yang lebih ramping tetapi hanya melakukan penambahan seksi dan sub seksi. Kelemahan administrasi perpajakan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbesar jalur prosedur. Untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, pada awal tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak membentuk Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office) yang merupakan prototype Kantor Wilayah dan KPP yang modern di masa mendatang. Hal ini menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.Tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan dan menguraikan peran sistem administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari analisis diketahui pada tahun 2004 telah ditetapkan 9 (sembilan) Wajib Pajak patuh yang berhak memperoleh pengembalian pajak melalui penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. SPPP Selesai yang telah dilaksanakan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu sebanyak 200 atau sebesar 61,7% dibandingkan dengan SPT yang masuk. Persentase SPPP yang terbit dengan SPPP yang selesai sebanyak 82,6% (200 berbanding 242). Hal ini cukup efektif mengingat penyelesaiannya sangat besar yaitu di atas 70%. Petugas Pemeriksa Pajak atau Fiscal dapat menyelesaikan maksimal 15 SPPP dalam satu tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap bulannya minimal setiap Petugas Pemeriksa Pajak dapat menyelesaikan 1 laporan hasil pemeriksaan pajak. Hasil tambahan penerimaan dari pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu Tahun 2003 adalah sebesar 9,2% dibandingkan dengan total penerimaan pajak.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai keunggulan dan perbedaan yang sangat besar. Adanya pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan.Saran dalam penelitian ini adalah dengan adanya penyesuaian terhadap struktur dan fungsi organisasi pada KPP Wajib Pajak Besar Satu, peran sistem administrasi perpajakan modern perlu ditingkatkan lebih optimal tanpa melupakan aspek penegakan hukum disertai dengan peningkatan sumber daya pemeriksa baik dari segi kuantitas dan kualitas.

---

Tax reform application period in Indonesia is not only held in 1985 but also continued by tax reform in organization section of tax directorate general. Basically, tax administration reform executed by Tax Directorate General in 1985, 1994, 1997 and 2000, in fact, it has not been changed to make simpler of organization structure but just adding sections and sub sections. Those tax administration weaknesses because of not optimizing effort of administration reform execution, especially relating to structure reform, procedure, strategy and culture, there for administration reform recently still focusing on administration reform from reorganization aspects and enlarging organization, structure, enlarging quantity of employees, and enlarging procedure line.

To follow the up at beginning of year 2002 tax directorate general formed district office tax service office (ISO) of large taxpayer office as prototype of modem district office and tax service office (TSO) in the future. It becomes a prime case in the research, which is being done by the author. The aim of research is explaining and analyzing the role of modern tax administration system at large taxpayer office one in the way of improving taxpayer compliance.

Research methodology used in writing the thesis is analysis descriptive method, by data collecting technique through bibliography study and field study. Analysis characteristics are qualitative and quantitative analysis.

From the analysis is known that in 2004, the LTD One has determined 9 golden Taxpayers who are given an exclusive right to claim tax refund without prior audit by the issuance of Decision Letter on Prepayment of Refund. Completed SPPP, which has done by large taxpayer office one, is 2000 or equal to 61,7% compared with in coming SPT. SPPP percentage issued with SPPP completed is 82,6% (200 compared with 242). It is quite effective reminding that is a very big finalization to reach above 70% tax audit officer or Fiscal could finish maximum 15 SPPP in each year. It identifies that each month of each tax audit office could finish minimum I report of tax audit result. Revenue additional result from auditing to tax payer compliance at large taxpayer office one in 2003 is 9,2% compared with total of tax revenue.

The summary of research is about implementing modem tax administration system has very big superiorities and differences. There are very clear function separations among service function, controlling, auditing, complaining and developing.

Suggestion in the research one by adjusting to structure and organization function to tax service office of large tax payer office one, role of modem taxpayer administration system need to improve more optimum without eliminating law. Upholding aspects as long with audit human resources improvement, withes at quantity and quality side."

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan:Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak?Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder.Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak."

"Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan tidak sadar akan kewajiban perpajakannya yang menimbulkan tunggakan pajak. Sehingga dibutuhkan adanya tindakan penagihan pajak aktif. Skripsi ini membahas mengenai implementasi penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-deskriptif yang mengambil KPP Penanaman Modal Asing Satu sebagai site penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Satu dalam implementasinya belum sepenuhnya memenuhi dimensi tingkat implementabilitas dan belum dapat mencapai target pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala dari Wajib Pajak maupun pihak internal kantor pelayanan pajak sendiri.

---

There are still many Taxpayers who do not comply and are not aware of their tax liability causing a the tax arrears. So it takes hard tax collection action. This paper discusses the implementation of hard tax collection with warning letter and distress warrant as well as any obstacles encountered in tax collection. This research conducted by using quantitative descriptive approach and took the One Foreign Capital Investment Tax Office as the site of research.

The results of this study found that hard collection with warning letter and distress warrant in One Foreign Capital Investment Tax Office has not meet the policy implementability dimension and can not reach the target disbursement of tax arrears. That is caused by several obstacles from Tax Payers and tax office itself."

"Penelitian ini mempelajari hubungan antara jumlah pemeriksaan yang pernah dialami sebelumnya dengan kepatuhan pajak penghasilan perusahaan. Fokus penelitian adalah wajib pajak pada KPP Wajib Pajak Besar, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP PMB. Heckman Two Step Estimation digunakan untuk mengestimasi aturan seleksi pemeriksaan, dan keputusan kepatuhan perusahaan. Hasil estimasi tahap pertama menunjukkan bahwa ada aturan yang sistematis dalam proses seleksi pemeriksaan. Hasil estimasi tahap kedua menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah pemeriksaan lebih banyak, keuntungan yang lebih rendah, average tax rate yang lebih rendah memiliki rasio kepatuhan yang lebih tinggi.

---

This paper examines the relationship between the amount of past audit experience and firm's income tax compliance. Focusing upon taxpayers in Large Taxpayer Tax Office, Oil and Gas Tax office, and Listed Company Tax Office. A Heckman two step estimation is used to estimate the audit selection rule the firm's compliance choice. The first step estimation results indicate that there is a systematic rule as a guidance in the selection process. The second stage results show that firms with more past audit experience, have a lower profit, and a lower average tax rate have a higher compliance ratio."

"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.

---

This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.

"

"High Net Wealth Individual (HNWI) menjadi sasaran pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan pajak. Pendirian unit khusus dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas HNWI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi, mengindentifikasi masalah dan menganalisis peluang terkait optimalisasi pemungutan PPh atas Wajib Pajak (WP) HNWIdi Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Empat. Penelitianmenggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Strategi yang dilakukan berupa kerja sama dengan lembaga lain, membentuk sistem informasi dan membangun kepercayaan dengan WP. Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah WP, intensitas pergantian konsultan pajak, pemisahan pengelolaan WP HNWI, dan pencarian aset WP yang sulit. Peluang diperoleh dari pertumbuhan populasi dan aset HNWI dan terbukanya data WP melalui kasus Panama Papers.

---

High Net Wealth Indivudual (HNWI)was targeted by government to raise tax revenue resources. Special Tax Unit was established to optimalize the income tax collection on HNWI. This research is aimed to describe strategies, obstacles, and opportunities in optimilizing income tax collection on HNWI by Large Taxpayer Office (LTO) IV. This research was conducted with qualitative approach and in-depth interview as data collection method. As the result, the strategies are cooperate with some institutions, establish an information system, and build tax payer trust. The obstacles are the limititation of HNWI taxpayer amount, dynamic change of tax consultant, separation of HNWI tax collection, and difficulties in tracking HNWI asset. The opportunitiesare the increase of HNWI population and asset and the exposure of taxpayer data by Panama Papers case."

"Pengembangan sistem e-government dalam administrasi pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan teknologi informasi adalah penggunaan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan wajib pajak badan di KPP WP Besar 4 ditinjau dari pendekatan technology acceptance model (TAM) serta faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam penggunaan SPT elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP WP Besar 4 menerima penggunaan aplikasi e-SPT yang terlihat dari dimensi job relevance memiliki mean tertinggi, diikuti dimensi usefulness, intention to use, dan ease of use. Hal ini mengindikasikan minat wajib pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPT didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan pekerjaan mereka, manfaatnya atau kegunaan dari e-SPT tersebut dan kemudahan dalam pengoperasian aplikasi e-SPT. Dari hasil analisis diperoleh bahwa faktor yang mendorong wajib pajak menggunakan e-SPT adalah adanya kewajiban dari KPP, hasil yang rapi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pekerjaan, serta waktu yang digunakan lebih efisien. Sementara faktor penghambatnya adalah aplikasi sering error, format impor data yang rumit, serta file csv (Comma Separated Value) yang sering tidak terbaca oleh sistem di KPP WP Besar 4.

---

Development of e-government system in tax administration in the Directorate General of Taxation (DGT) by using information technology is the implementation of electronic tax return (e-SPT). This study aimed to describe the corporate taxpayers? view in Large Taxpayers Office (LTO) 4 in terms of the approach to technology acceptance models (TAM) as well as the driving and inhibiting factors in the use of e-SPT. This study uses a quantitative approach and data collection through surveys. The results showed that the taxpayer in LTO 4 accepts e-SPT seen from the dimensions of job relevance has the highest mean, followed by usefulness, intention to use, and ease of use. This indicates tax payers? interest to use electronic tax return is based on conformity with the purpose of their jobs, benefits or usefulness of e-SPT, and also ease of operation. Factors that encourage taxpayers to use electronic tax return is the obligation as LTO tax payers, the results were neat, reduce paper usage, facilitate the work, as well as time is used more efficiently. While inhibiting factor is the frequent application errors, complex data import formats, as well as CSV file which are often not readable by the system in LTO 4."