Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penjelasan dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) menyebutkan bahwa semua unsur-unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur opzettelijk, turut diliputi oleh opzet. Begitu juga pada unsur culpa, berlaku ketentuan yang sama seperti pada opzet. Ketentuan ini dapat pula diterapkan pada unsur kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, dimana penempatannya berpengaruh pada pengetahuan pelaku mengenai keadan-keadaan yang disebutkan dalam unsur-unsur yang mengikutinya. Dalam rumusan tindak pidana pencucian uang, unsur pro parte dolus pro parte culpa diikuti oleh unsur hasil tindak pidana, dimana definisi unsur hasil tindak pidana mencakup predicate crimes dan double criminality principle. Dengan perumusan yang demikian, secara teoritis unsur pro parte dolus pro parte culpa turut meliputi predicate crime dan double criminality principle. Artinya,harus dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga predicate crime-nya dan terpenuhi tidaknya double criminality principle. Akan tetapi, jika melihat tujuan pembentuk undang-undang, perumusan predicate crimes dan double criminality principle tidak ditujukan untuk dikaitkan dengan pengetahuan pelaku, karena pada terdakwa tidak dituntut pengetahuan semacam itu, melainkan sekedar pengetahuan bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan/pelanggaran hukum. Dalam praktik peradilan di Indonesia, pembuktian pengetahuan pelaku mengenai asal-usul harta kekayaan ternyata masih menunjukkan belum adanya keseragaman pola.

---

Elucidation of Memorie van Toelichting (M.v.T) states that all other elements behind the element opzettelijk, are also influenced by opzet. Likewise on the element culpa, the same provision on opzet applies. This provision can also be applied on the element of pro parte dolus pro parte culpa, where its placement affect on perpetrator?s knowledge of conditions mentioned in the following elements. In the formulation of money laundering crime, pro parte dolus pro parte culpa element is followed by elements of proceeds of crime, while proceeds of crime are defined covering predicate crimes and double criminality principle.

With such definition, theoretically pro parte dolus pro parte culpa element influences predicate crime and double criminality principle. That is to say, it has to be proven that the perpetrator knows or should suspect the predicate crime and whether or not double criminality principle fulfilled. However, if we consider legislator?s intention, the formulation of predicate crimes and double criminality principle are not intended to be associated with perpretator's knowledge, because perpatrator is not supposed by that sort of knowledge, but mere knowledge that the proceeds of crime derived unlawfully/from crime. In Indonesian judicial practice,the process of proving on perpetrator's knowledge of deprivation of proceeds of crime still doesn't have a uniformed pattern."

"Menurut ketentuan ICUHP, ancaman pidana seorang pelaku pembantu d~kurangi sepertiga dari pidana pokok bagi pelaku utama. Sebaliknya dalam UUTPPU, pelaku pembantu diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama. Ada tiga hal yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini, pertama: apakah ratio legis pembentuk UUTPPU menentukan sanksi pidana yang sama bagi pelaku pembantu dan pelaku utama, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUTPPU; kedua: bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam Money Laundering Act di negara-negara lain? ketiga: bagaimanakah penerapan konsep-konsep teoritis yuridis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembantu eks Pasal 56 dan 57 KUHP dalam UUTPPU pads kasus-kasus pencucian uang?; Penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama; bahwa badan legislatif menganggap UUTPPU adalah undang-undang pidana khusus yang mcngatur dan menentukan pidana secara khusus, dimana perbuatan pelaku pembantu dianggap sama akibatnyanya dengan perbuatan pelaku utama, yaitu dapat membahayakan perekonomian negara dan masyarakat, sehingga secara yuridis sanksi pidananya ditentukan same. Selain itu, Indonesia harus mengikuti model hukum pidana pencucian uang yang diberikan oleh FATF, dimana FATF berpedoman pada konvensi-konvensi internasional yang tidak mengenal pengurangan pidana terhadap pembantuan; Kedua; Baik dalam UUTPPU maupun dalam Money Laundering Act di negara-negara lain, pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu same dengan pertanggungjawaban pidana pelaku utama, kecuali penerapan ancaman pidananya yang jauh lebih tinggi di Indonesia. Ketiga; tanggungjawab pembantuan (penyertaan) yang dalam KUHP termasuk sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana (strafausdehnungsgrund), dalam UUTPPU, tanggungjawab pembantuan termasuk dasar perluasan tindak pidana (tatbestandaushdehnungsgrund); selain itu, penerapan kesalahan pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman pada teori ilmu hukum Pasal 56 KUHP, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU. Berdasarkan analisis terhadap beberapa putusan kasus pencucian uang, Penulis menyarankan supaya kemampuan teoritis dan praktis para penegak hukum terutama jaksa dan hakirn perlu ditingkatkan, sehingga dengan kemampuan yang memadai, dalam membuat dakwaan dan putusan dapat menjamin kepastian hukum.

---

Based on Indonesian Criminal Code, the criminal sanction against the accomplice should be reduced one-third from total criminal sanction against the principal. In the other hand, it is stated in Indonesian Money Laundering Act that the criminal sanction for accomplice is equal with the principal. There are three research questions appointed: firstly; in what legal reasoning was Legislator determine the same criminal sanction both for principal and accomplice so as stipulated in Article 3 (2) of Indonesian Money Laundering Act?;

Secondly: how is the implementation of accomplice's criminal responsibility according to Indonesian Money Laundering Act in comparison with the accomplice's criminal responsibility in other countries Money Laundering Act? thirdly: how is the implementation in Indonesian Money laundering Act relating to the legal theoretical concepts of accomplice's offence and criminal responsibility based on Article 56 and 57 of Indonesian Criminal Code?.

This research which is using qualitative descriptive interpretive method, has had the following conclusion:

Firstly, according to the Legislator, Indonesian Money Laundering Act is including one of special criminal code model, which is regulated and applied the special terms and conditions, considered therefore that the accomplice's offence has the same danger and impacts as the principal against Indonesian economic stability, so that it is legal to determine the same criminal sanction for both principal and accomplice. Beside that, Indonesia should also follow money laundering regulation guideline' prepared by Financial Action Task Force (FATF), which in this case, FATF orientated on various international conventions stipulated no differences on criminal sanction between principal and accomplice. Secondly, both in Indonesian Money Laundering Act and other countries Money Laundering Act, the implementation of accomplice's criminal responsibility is just the same, except the criminal sanction applied in Indonesia seems to be higher than other countries.

Thirdly; the accomplice's responsibility which in Indonesian Criminal Code is subject to 'an extensive basis of criminal responsibility' (Strafausdehnungsgrund); and in Indonesian Money Laundering Act, become 'an extensive basis of criminal act' (Tatbestandausdehnungsgrund). Also, the implementation of accomplice's offence in Indonesian Money Laundering Act should be referred to Article 56 of Indonesian Criminal Code, and concerning to accomplice's criminal responsibility should be based on Article 3 (2) of Indonesia Money Laundering Act."

"Program Tax Amnesty pada dasarnya merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk pengungkapan harta kekayaan Wajib Pajak secara sukarela untuk membayar pajak (voluntary tax compliance). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan data dan informasi yang berasal dari pengungkapan kekayaan melalui program Tax Amnesty dapat digunakan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak dan keberlakuannya apabila dijadikan dasar untuk kasus tindak pidana pencucian uang oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data dan informasi yang berasal dari pengungkapan harta kekayaan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak jelas tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan pengungkapan tersebut dilakukan secara sukarela (voluntary) dan untuk kepentingan negara. Penggunaan informasi yang bersifat voluntary tersebut dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak dapat melanggar prinsip non-self incrimination. Selain itu, apabila melihat pada kasus Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr., Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU TA) pada dasarnya dipergunakan untuk mengundang para pihak untuk melaporkan dan/atau mengungkapkan harta kekayaan karena Pasal 20 UU TA berkaitan dengan asas rekonsiliasi yang merupakan bagian bentuk trust dari Wajib Pajak untuk melaporkan harta kekayaannya. Maka itu tidak boleh sebenarnya proses rekonsiliasi dijadikan dasar dalam penyidikan karena apabila dijadikan satu-satunya bukti untuk menarik perbuatan pidana tindak pencucian uang, maka akan melanggar asas seseorang tidak boleh dihukum atas keterangannya sendiri.

---

The Tax Amnesty program is basically a tool provided by the government for the voluntary disclosure of taxpayers' assets to pay taxes (voluntary tax compliance). The purpose of this research is to determine whether the use of data and information originating from wealth disclosure through the Tax Amnesty program can be used in the process of investigating, inquiring and/or criminally prosecuting taxpayers and its validity if used as the basis for a criminal case of money laundering by authorities. law enforcer. The research method used in this research is normative juridical research, a legal research approach carried out by analyzing library materials or secondary data. The results of this research indicate that the use of data and information originating from the disclosure of assets in the process of investigation, inquiry and/or criminal prosecution of Taxpayers is clearly not feasible. This is because the disclosure is carried out voluntarily and is in the interests of the state. The use of voluntary information in the process of inquiry, inquiry and/or criminal prosecution of Taxpayers may violate the principle of non-self incrimination. Apart from that, if we look at the case of North Jakarta Court Decision Number 626/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Utr., Article 20 of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty (UU TA) is basically used to invite parties to report and/or disclose assets because Article 20 of the TA Law is related to the principle of reconciliation which is part of the form of trust of the Mandatory Tax to report his assets. Therefore, the reconciliation process cannot actually be used as the basis for an investigation because if it is used as the only evidence to attract criminal acts of money laundering, it will violate the principle that a person should not be punished based on his own statement."

"Pelaku pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pemasalahan yang dikaji, yaitu: apakah yang dimaksud dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang, bagaimanakah pembuktian perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan serta bagaimana tipologi perilaku dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terhadap pelaku yang didakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif serta dalam pengolahan dan analisis data menggunakan metode bersifat kualitatif dengan menguraikan persoalan dan fakta secara tertulis dari bahan kepustakaan serta didukung oleh wawancara narasumber sebagai penunjang yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan antara keduanya namun perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan dapat merupakan suatu gabungan dua kata yang memiliki satu makna gramatikal yang mana tujuan utamanya adalah menjadikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah sehingga perbuatan tersebut tidak mempunyai daftar limitasi sedangkan pembuktian perbuatan tersebut dilakukan melalui pendekatan follow the money yang membutuhkan sumber informasi keuangan. Tipologi perilaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan melalui pola placement, layering, dan integration serta terdapat ketidakonsistenan hakim dalam putusan pengadilan terkait dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

---

The criminals tried to conceal or disguise the origin of the assets proceeds of crime in various ways so it will be difficult to be traced by law enforcers. In this thesis, three issues were reviewed: what are the elements to conceal or disguise the origin of the assets in money laundering and how to prove the elements with the intention to conceal or disguise the origin of the assets in money laundering, as well as how the typologies of money laundering and the judge's consideration in the sentence against the perpetrators charged on concealing or disguising the origin of the assets in money laundering. This thesis applied juridical normative research methodology, and applied qualitative method to process and analyze data by outlining the written issues and facts from literatures with supported by resource person interviews and analyzing them which eventually a conclusion will be drawn.

The results showed that the meaning of the act of concealing or disguising, and the author concluded there is a difference between both of them but deeds of conceal and disguise could be a combination of two words that have a grammatical meaning which the main purpose of the act is to make derived-assets from the offense as if it originated from legitimate activities, so that such actions do not have limitation list, while the proving of the deeds will be done through "follow the money" approach that requires information of financial accounts. Typology of criminal in hiding or disguising the origin of the assets was carried out through patterns such as placement, layering and integration, as well as the judges inconsistency in a court ruling related to the act of concealing or disguising the origin of the assets."

"Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan secara tertulis kepada pihak pelapor (Bank) mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada Penyidik, Tersangka atau Terdakwa tanpa ijin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dalam tesis ini akan dibahas pengaturan  ketentuan rahasia Bank terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban Bank dalam memberikan keterangan harta kekayaan kepada Penyidik Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, atau penelitian yang menitik-beratkan kepada penelitian kepustakaan. Data yang telah diperoleh diinterprestasikan dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dalam ilmu hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi literatur atau kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa apabila syarat-syarat dalam pasal 72 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tidak dipenuhi oleh bank, maka bank dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana, sanksi administratif dan gugatan perdata.

---

For the purposes of examination in money laundering cases, investigators, prosecutors, or judges have authorize to request written information from the reporting party (bank) regarding the assets of the person that has been reported by the PPATK to Investigator, Suspect or Defendant without permission from the Chief of Bank Indonesia. In this thesis, will be discussed the provisions of the Banks secrecy relate with prevention and eradication of criminal acts of money laundering and  liablities of bank  in providing information of wealth assets to investigators in the context countermeasure and eradication of money laundering. This research using  normative juridical method, or research that focuses on library research. data that has been obtained were interpreted by legal interpretationand legal construction in legal science, then have been analyzed qualitatively by combining data from the results of literature studies or literature and field studies. Based on the analysis were carried out they can be concluded that if the conditions in article 72 of Law number 8 of 2010 are not fulfilled by the bank, then the bank can be asked for liabilities such as criminal, administrative and civil claims."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aset korporasi terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang adalah kejahatan serius yang merusak stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Dalam upaya pemberantasannya, peran penyidik dan PPATK sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis regulasi mengenai kewenangan penyidik dan PPATK serta penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik dan PPATK memiliki kewenangan luas dalam menelusuri dan menganalisis aset korporasi yang diduga terlibat dalam pencucian uang. Penyidik berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penyitaan aset, dan pemblokiran rekening. Di sisi lain, PPATK bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi antara keduanya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala dalam penelusuran aset korporasi, seperti keterbatasan akses informasi dan kerjasama internasional. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa optimalisasi kewenangan penyidik dan PPATK serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan kapasitas penyidik dan PPATK, pembaruan regulasi yang mendukung kerjasama internasional, dan penguatan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas penyidik dan PPATK.

---

This paper aims to examine the authority of investigators and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in tracing corporate assets related to money laundering in Indonesia. Money laundering is a serious crime that damages economic stability and the integrity of the financial system. In the effort to eradicate it, the role of investigators and PPATK is very important. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze regulations regarding the authority of investigators and PPATK and their application in practice. The results show that investigators and PPATK have broad authority in tracing and analyzing corporate assets suspected of being involved in money laundering. Investigators are authorized to conduct investigations, investigations, asset seizures, and account blocking. On the other hand, PPATK is tasked with collecting, analyzing, and disseminating suspicious financial information. Collaboration between the two is necessary to improve the effectiveness of law enforcement. This research also identifies obstacles in tracing corporate assets, such as limited access to information and international cooperation. The conclusion of this study states that optimizing the authority of investigators and PPATK and increasing coordination between related institutions can strengthen law enforcement efforts against money laundering crimes. Recommendations include increasing the capacity of investigators and PPATK, updating regulations that support international cooperation, and strengthening monitoring and evaluation mechanisms for the implementation of the duties of investigators and PPATK."

"ABSTRAKPerkembangan tindak pidana korupsi dewasa ini selalu disertai dengan tidankpidana lain terkait dengan upaya menyembunyikan aset-aset tindak pidanakorupsi, salah satu cara penyembunyian aset-aset itu dilakukan denganmekanisme pencucian uang. Adapun tujuan kegiatan pencucian uang agar asalusul uang tersebut tersembunyi dan tidak dapat diketahui dan dilacak olehpenegak hukum sehingga uang tersebut dapat dinikmati dengan aman. Tindakpidana pencucian uang dalam tesis ini adalah kasus penipuan yang dilakukan olehtersangka Salman Nuryanto melalui KSP Pandawa Mandiri Group yangdidirikannya. Dimana KSP Pandawa Mandiri Group yang didirikan tersangkamerupakan suatu bentuk kejahatan money laundry, dikarenakan berdasarkanpengakuan dan penelusuran aset yang dilakukan oleh tim penyidik DitkrimsusPolda Metro Jaya telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang moneylaundry mulai dari placement, layering, dan Integration. Penyidik Polda MetroJaya dalam hal ini Ditreskrimsus Subdit II Fismondev telah melakukan upayayakni melakukan pengembalian aset tersangka melalui jalur pidana denganmelakukan beberapa upaya mulai dari penelusuran aset, pembekuan aset sampaidengan penyitaan aset milik tersangka. Hal ini dilakukan untuk memudahkanpenyidik dalam menyelesaikan kasus tersebut. Penerapan penyitaan aset hasiltindak pidana yang dilakukan terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuciansudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Upaya inijuga berlandaskan prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasiltindak pidana korupsi dalam konteks Tesis ini adalah money laundy melalui jalurpidana. Apa yang dilakukan tersangka adalah sebuah kejahatan yang terstrukturdan terencana dengan melakukan pemindahan harta atau aset yang diperolehnyakepada pihak-pihak tertentu, sehingga apa yang dilakukan oleh tersangka jelasjelas telah menyalahi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tetang tindakpidana pencucian uang. Tersangka Salman Nuryanto pengelola KSP PandawaMandiri Group telah menghimpun beberapa aset dari anggota yang berhasildirekrutnya mulai dari bangunan, tanah, kendaraan bermotor roda 2 dan 4 sertasejumlah rekening tabungan atas nama tersangka. Semua aset itu merupakan hasiltindak pidana money laundry yang dilakukan tersangka. Sehingga penelitian inibertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tindak pidana pencucian uangmelalui penyitaan aset pelaku tindak pidana yang dilakukan tersangka melaluiKSP Pandawa Mandiri Group yang didirikannya.

---

ABSTRACTThe development of the criminal offence of corruption nowadays is alwaysaccompanied by other criminal offences related to efforts to hide assets ofcorruption offences. One way of hiding these assets is through the moneylaundering mechanism. The purpose of money laundering activity is to disguisethe origin of the money, render it unknown and untraceable by law enforcementagencies in order that the money can be enjoyed safely. The money launderingoffence in this thesis is the fraud case committed by suspect Salman Nuryantothrough KSP Pandawa Mandiri Group which he founded. KSP Pandawa MandiriGroup founded by the suspect is a form of money laundering crime because basedon the suspect rsquo s confession and the asset tracking conducted by the investigationteam of Special Crime Investigation Directorate of Jakarta Regional Metro Police,it has fulfilled all stages of money laundering from placement, layering tointegration. The Jakarta Regional Metro Police investigator, in this case theSpecial Crime Investigation Directorate Subdirectorate II Fiscal, Monetary andForeign Exchange Fismondev , has conducted efforts namely asset recoverythrough penal law mechanism, comprising of efforts from asset tracking, assetfreeze to confiscation of suspect rsquo s assets. This is intended to facilitateinvestigators in solving the case. The practice of confiscating proceeds of crimeassets is related to the application of Law Number 8 Year 2010 on prevention anderadication of money laundering offences is done in accordance with LawNumber 8 Year 2010. This effort is also based on handling procedures or theprocess of recovering proceeds of corruption, which in the context of this Thesisis money laundering, through penal law mechanism. The suspect committed astructured and planned crime by transferring property or assets acquired to certainparties therefore, the suspect rsquo s actions clearly violated Law Number 15 Year2002 on money laundering. Suspect Salman Nuryanto, boss of KSP PandawaMandiri Group, has accumulated assets from recruited members which comprisedof buildings, land, two wheeled and four wheeled motor vehicles, as well asseveral savings accounts on behalf of the suspect. All these assets are proceeds ofmoney laundering committed by the suspect. Accordingly, the aim of this researchis to explain and analyse money laundering through confiscation of assets of thecrime perpetrated by the suspect through KSP Pandawa Mandiri Group which hefounded. "

"Tesis ini menganalisis terkait bagaimana penerapan atas program anti pencucian uang pada industri perdagangan berjangka komoditi dan bagaimana program tersebut berperan dalam usaha pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pencucian uang sebagai salah kejahatan lintas negara (transnational crime) merupakan tindak pidana yang membutuhkan keterlibatan setiap negara di dunia, dalam hal ini termasuk Indonesia. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disusun. Di sisi lain, dikarenakan banyaknya volume perdagangan berjangka komoditi, industri juga mengadopsi program anti pencucian uang. Program anti pencucian pada perdagangan berjangka komoditi secara umum diatur pada Peraturan Kepala Bappebti Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 11 Tahun 2017, yang mana mengatur hal-hal apa saja yang harus dimasukkan dan diaplikasikan oleh Pialang Berjangka dalam rangka pelaksanaan program anti pencucian uang. Tesis ini mempelajari langkah-langkah dan kebijakan apa saja yang harus diaplikasikan dalam melakukan mitigasi dan Tindakan represif atas tindak pidana pencucian uang di perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal ini, program yang dimaksud mencakup Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence/CDD), Kebijakan Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah dan Beneficial Owner, Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence/EDD), Simplified Customer iDue Diligence, Pengendalian Intern, Sistem Informasi Manajemen, Sumber Daya Manusia dan Pelatihan, dan Pelaporan. Tesis ini juga memperlihatkan bahwa Pialang Berjangka memiliki peran paling krusial dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan berjangka komoditi sebagai ‘gerbang’ usaha preventif tindak pidana pencucian uang

---

This thesis analyzes the application of the anti money laundering program in the commodity and futures trading industry and how the program plays role in efforts to prevent money laundering using normative juridical research methods. Money laundering as a transnational crime is a crime that requires the involvement of every country in the world, in this case including Indonesia. Therefore, the laws and regulations in Indonesia such as Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering was created. On the other hand, due to the large volume of commodity and futures trading, the industry has also adopted an anti-money laundering program and generally regulated in the Regulation of the Head of COFTRA Number 8 of 2017 and Regulation of the Head of COFTRA Number 11 of 2017, which regulate what matters must be included and applied by futures brokers. This thesis examines the steps and policies that must be applied in mitigating and repressive actions against money laundering in commodity futures trading, such as Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners, Customer Due Diligence (CDD) Policy, Policy for Acceptance and Identification of Prospective Customers, Beneficial Owner, Enhanced Due Diligence, Simplified Due Diligence, Internal Control, Management Information Systems, Human Resources and Training, and Reporting. This thesis also shows that the Futures Broker has the most crucial role in preventing money laundering in commodity futures trading as a ‘first line of defense’ to money laundering prevention efforts"

"Pencucian Uang DenganTindak Pidana Asal Narkotika di Direktorat TindakPidana Pencucian Uang Deputi Pemberantsan BNNPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penyidikan tindakpidana pencucian uang pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang DeputiPemberantasan BNN serta mengidentifikasi faktor faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancarasecara mendalam kepada para informan sebanyak 10 sepuluh orang yang adapada Direktorat TPPU Deputi Pemberantasan BNN seperti Direktur TPPU Kasubdit TPPU serta para penyidik TPPU Teori yang digunakan yaitu teoripenyidikan tindak pidana dan pencucian uang Hasil penelitian menjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidanapencucian uang yang dilakukan oleh penyidik TPPU sudah berjalan dengan baikpada setiap tahapannya meski belum ada Peraturan Kepala BNN atau SOP yangmengatur khusus penyidikan TPPU Penelitian juga berhasil mengidentifikasibesaran anggaran dan sumber daya penyidik sebagai faktor dominan yangmempengaruhi keberhasilan penyidikan.

---

Criminal acts Money Laundering Directorate Deputy Pemberantasan BNNThis study aimed to analyze the implementation of the money laundering investigations on Money Laundering Directorate Deputy Eradication BNN and identify the dominant factors that influence the success of Money Laundering Investigation This study used a qualitative approach with in depth interview to the informant as much as 10 ten people there at the Deputy Directorate Combating Money Laundering BNN such as AML Director Head of AML and AMLinvestigators The theory used is the theory of investigation criminal offenses and money laundering Research results that the money laundering investigation is conducted by investigators of AML has been running well at each stage although no Regulation of BNN or SOP specifically governing the investigation of AML There search also identified the amount of budget and resource investigator as the dominant factor affecting the success of the investigation."

"Penyalahgunaan aset kripto berupa cryptocurrencies dan non fungible token (NFT) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang sudah marak terjadi di beberapa negara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kapitalisasi aset kripto yang besar sudah mulai mengatur perdagangan, transaksi dan kepemilikan aset kripto dan jasa Pihak Ketiga. Namun, aturan yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pengawasan dan kontrol terhadap perdagangan dan transaksi aset kripto dan jasa Pihak Ketiga yang beroperasi dengan metode centralised exchange yang menjadikan Pihak Ketiga sebagai perantara perdagangan dan penyimpanan aset kripto. Perdagangan aset kripto yang semula menggunakan metode terpusat atau centralised exchange yang menjadikan Pihak Ketiga sebagai perantara perdagangan dan penyimpan aset, mulai ditinggalkan oleh beberapa investor dan beralih ke perdagangan desentralisasi yang tidak lagi memerlukan perantara dalam perdagangannya. Metode desentralisasi yang tidak melibatkan Pihak Ketiga sebagai perantara, pengawas dan perekam transaksi mulai dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para kriminal. Mengacu pada rekomendasi FATF tentang aset virtual, Negara-negara direkomendasikan untuk memperbaharui rezim pencucian uangnya. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi kaidah hukum internasional maupun aturan negara lain. Salah satu Negara yang sudah mengatur perdagangan aset kripto lintas negara dengan cukup baik adalah Pemerintah Australia yang sudah membuat rezim lisensi yang mencakup pemberi jasa layanan aset kripto asing yang berdomisili di luar negeri. Berdasarkan hasil perbandingan antara aturan hukum Indonesia dan Australia, serta rekomendasi FATF tentang aset virtual, terdapat beberapa pembaharuan yang perlu dimasukkan kedalam aturan hukum yang berlaku dalam rangka memerangi aktivitas pencucian uang lintas negara

---

Misuse of crypto assets, such as cryptocurrency and non fungible token (NFT), for money laundering is already common in various nations. As one of the countries with a significant crypto asset valuation, Indonesia has begun to regulate crypto asset trading, transactions, and ownership, as well as Third Party services. However, current regulations continue to focus on monitoring, controlling crypto asset trading and transactions, as well as Third Party services as intermediaries for trading and holding crypto assets. Crypto asset transaction, which initially adopted a centralized exchange that used Third Parties as trading intermediates and asset custodians, fell out of favor and was replaced by decentralized trading, which no longer required an intermediary in its trade. Criminals are starting to adopt decentralization tactics that do not involve third parties as mediators, supervisors, or transaction recorders. This research reveal various legal loopholes that criminals can exploit. Countries are advised to modernize their money laundering regimes in light of the FATF proposals on virtual assets. These reforms can be implemented by adopting international law and the rules of other countries. The Australian Government is one of the countries that has effectively controlled cross-border crypto asset trading, having established a licensing scheme that includes foreign crypto asset service providers based elsewhere. Based on a review of Indonesian and Australian legislation, as well as the FATF's recommendations on virtual assets, several adjustments must be included into the applicable legal requirements in order to prevent cross-border money laundering activities."