Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak diselesaikan di Pengadilan Pajak. Tetapi, Pengadilan Pajak di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah terlambatnya penerbitan putusan Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab dan akibat dari terlambatnya penerbitan putusan Pengadilan Pajak serta mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Pajak untuk menanggulangi keterlambatan penerbitan putusan Pengadilan Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan keterlambatan penerbitan putusan Pengadilan Pajak.

---

Tax disputes between Taxpayers and the Tax Authorities completed in the tax court. However, the tax court in Indonesia still has some drawbacks, one of which is delay in the issuance of the Tax Court’s decision (verdict). This research aims to analyze the cause and effect of the delay in the issuance of the verdict and gain better understanding as to how steps have been taken by the tax court to cope with delays in the issuance of the Tax Court’s decision. The approach used in this research is a qualitative descriptive method. This research resulted in a fact that there are some internal and external factors causing delays in the issuance of the Tax Court’s decision."

"Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa dalam hal pajak ke Mahkamah Agung. Namun atas pengajuan upaya peninjauan kembali, Mahkamah Agung memiliki masalah yaitu adanya penumpukan sengketa pajak yang terjadi di Mahkamah Agung. Peneltian ini bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung dan upaya apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya penumpukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpuan data adalah wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung adalah banyaknya berkas sengketa pajak yang masuk, tidak adanya sanksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya manusia, kurang sederhananya sistem dalam proses pemeriksaan sengketa di Mahkamah Agung, dan kurangnya sarana di Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadakan kebijakan sistem kamar, melaksanakan sistem pembacaan berkas serentak, melakukan koreksi bersama, meminta penyertaan data elektronik, dan melakukan perekrutan sumber daya manusia.

---

Judicial review is an extraordinary legal act that may be submitted by parties who are in the case of tax dispute to the Supreme Court. However, for the judicial review, the Supreme Court has the problem of accumulation of tax disputes. This research intends to analyze about the factors that cause the accumulation of tax disputes in the Supreme Court and the efforts made by the Supreme Court to overcome the problem. This research uses qualitative approach with descriptive type and the data collection techniques are interview and literature study.

The results of research indicate that the factors that led to the accumulation of tax disputes in the Supreme Court are the number of incoming tax dispute files, the absence of sanctions against incompatible legislation, the lack of human resources, the lack of simplicity in the dispute examination process, and the lack of tools in the Supreme Court. The efforts made by the Supreme Court are conducting chamber system policies, implementing simultaneous readout files, performing corrections together, requesting inclusion of electronic data, and recruiting more human resources."

"ABSTRAKDalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melaluikegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejaktahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketapajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketapajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalahkarena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebutdapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupunperbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak jugatidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengankepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiaptahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalampenyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuanPengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatanjumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACTIn a process of tax collection, there are monitoring procedures through taxaudits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved bythe Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court isincreasing. This study was conducted to determine the main factor that causing taxdisputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Courtsince 2011-2014.This study is a qualitative research with descriptive design. The resultsshowed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in theapplication of the law. The difference could be due to the application of multipleinterpretations of the legislation and the differences in understanding of thesubstance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not beseparated from the assumption that individuals act according to its interests. Theproblems that led to the tax dispute is increasing every year because there areinefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority aswell as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in thenumber of disputes new file."

"Sengketa pajak terkait secondary adjustment dalam transfer pricing terus mengalami peningkatan, meskipun jumlah total sengketa yang diajukan ke Pengadilan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan. Permasalahan ini sebagian besar dipicu oleh ambiguitas dalam regulasi dan penerapan aturan yang tidak konsisten, sehingga sering menjadi pemicu utama perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab utama sengketa tersebut dan merumuskan solusi strategis untuk mencegah permasalahan serupa di masa depan. Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) yang didukung oleh Fishbone Diagram untuk memetakan berbagai faktor penyebab, seperti kurangnya kejelasan dalam definisi dividen terselubung, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2020 yang menimbulkan kontroversi, serta terbatasnya pelatihan dan pemahaman teknis di kalangan pemeriksa pajak. Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kasus melalui analisis 358 putusan pengadilan pajak periode 2021-2023 dan wawancara mendalam dengan hakim, konsultan pajak, serta pemeriksa pajak. Hasil penelitian menegaskan pentingnya revisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum, pengembangan panduan teknis yang lebih rinci, dan pelaksanaan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti data analytics dan sistem pengelolaan dokumen digital diusulkan sebagai solusi untuk memperkuat proses audit pajak. Implementasi solusi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sengketa yang diajukan ke pengadilan, meningkatkan kualitas pengawasan pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih transparan, efektif, dan adil dalam menghadapi tantangan di masa mendatang

---

Tax disputes related to secondary adjustment in transfer pricing have continued to increase, even though the overall number of tax disputes submitted to the Tax Court by the Directorate General of Taxes has declined. This issue is largely driven by regulatory ambiguities and inconsistent rule enforcement, which frequently serve as primary triggers of disputes. This study aims to analyze the root causes of such disputes and propose strategic solutions to prevent similar issues in the future. The study employs the Root Cause Analysis (RCA) method, supported by a Fishbone Diagram, to map various contributing factors, such as the lack of clarity in the definition of hidden dividends, the contentious application of Minister of Finance Regulation Number 22 of 2020, and limited technical training and understanding among tax auditors. The research adopts a qualitative case study approach, analyzing 358 Tax Court rulings from the 2021–2023 period and conducting in-depth interviews with judges, tax consultants, and tax auditors. The findings highlight the urgent need for regulatory reforms to ensure legal certainty, the development of detailed technical guidelines, and the implementation of continuous training programs to enhance the competencies of tax auditors. Moreover, leveraging technology, such as data analytics and digital document management systems, is proposed as a solution to strengthen tax audit processes. The implementation of these solutions is expected to reduce the number of disputes brought to the Tax Court, improve the quality of tax oversight, and encourage greater voluntary compliance by taxpayers. These measures are anticipated to contribute to a more transparent, effective, and equitable tax system capable of addressing future challenges."

"ABSTRAKKriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus diatasi karena mengakibatkan berbagai macam kerugian ekonomi dan psikologis. Kriminalitas termasuk fenomena spasial karena terdapat kecenderungan bahwa tingkat kriminalitas suatu daerah mempengaruhi tingkat kriminalitas di daerah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan spasial tingkat kriminalitas antar provinsi-provinsi di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas diantara household expenditure, tingkat pengangguran terbuka, persentase siswa SMA dropout, persentase polisi, persentase penduduk miskin, dan indeks gini.Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2007-2013, yang dianalisis secara deskriptif dan ekonometrika menggunakan regresi data panel dan regresi spasial data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan spasial tingkat kriminalitas di Indonesia. Model terbaik yang dapat menggambarkan tingkat kriminalitas adalah spatial autocorrelation (SAC) yang menunjukkan adanya keterkaitan spasial baik pada variabel dependen maupun errornya. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia selama periode 2007-2013 adalah indeks gini, persentase siswa SMA dropout, dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan α=1% indeks gini menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat dapat memicu terjadinya aktifitas kriminal.

---

ABSTRACT

Crime is a social problem that must be solved because it resulted in a wide range of economic and psychological losses. Crime is one of spatial phenomena because there is a tendency that a local crime rate affects the crime rate in surrounding area. This study aims to investigate the spatial linkages of crime rate among the provinces in Indonesia and to identify what factors are significantly affecting the crime rate among household expenditure, unemployment rate, the percentage of high school students drop out, the percentage of the police, the percentage of poor people, and the index gini.

This study uses panel data of 33 provinces during the period 2007-2013, were analyzed using descriptive and econometric panel data regression and spatial regression panel data. The result indicates that there is a spatial linkages of crime rate in Indonesia. The best model that can capture the crime rate is spatial autocorrelation (SAC) which shows the spatial relationship both on the dependent variable and error. Significant factors that affecting the crime rate in Indonesia for period 2007-2013 are the gini index, the percentage of high school dropouts, and the unemployment rate. With α = 1% gini index is the most influence variable that increase the crime rate. This indicates that the economic disparities between communities may lead to criminal activity."

"Ketentuan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan) dan Pasal 61 PP Nomor 36 Tahun 2021 (PP Pengupahan) mengatur tentang pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah pekerja, yang mana besarannya disesuaikan dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda tersebut diberikan dalam rangka melindungi hak pekerja atas kesejahteraan, salah satunya bersumber dari penerimaan upah secara layak, tepat waktu, dan berkesinambungan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan wawancara kepada sejumlah informan dan narasumber untuk melengkapi kebutuhan penelitian akan data-data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sebagaimana tercermin melalui Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg dan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. Dalam putusan Mahkamah Agung, Majelis hakim justru menghapus pengenaan denda terhadap pengusaha atas keterlambatan pembayaran upah dengan sejumlah pertimbangan tertentu. Seharusnya, upah dipandang sebagai hal esensial bagi pekerja yang dimanfaatkan guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga perlindungan terhadapnya harus selalu diusahakan. Dengan menghapuskan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah, Majelis Hakim dipandang tidak memberi keadilan dan menghalangi pekerja dalam memperoleh hak atas kesejahteraan. Oleh karenanya, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor harus dapat menjamin pembayaran upah pekerja ke depannya dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perlu disepakati bersama dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama mengenai tanggal pembayaran upah setiap bulan dan mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran upah pekerja. Adapun, dibutuhkan peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan pembayaran upah pekerja.

---

Article 95 paragraph (2) of the Law Number 13 of 2003 on Manpower and Article 61 of Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages regulate the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying workers' wages, the amount of which is adjusted to a certain percentage of the workers' wages. The imposition of fines is given to protect workers' rights to welfare, one of which stems from receiving wages in a decent, timely, and sustainably. This thesis is prepared using the doctrinal legal research method by utilizing secondary data obtained through literature review and by conducting interviews with several informants and sources to complement the research needs for supporting data. The research results show that in practice, these provisions have not been fully implemented properly as reflected in the Industrial Relations Court Decision Number 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg and the Supreme Court Number 1014 K/Pdt.Sus-PHI/2023. In the Supreme Court Decision, the panel of judges actually removed the imposition of fines on entrepreneurs for delays in paying wages with certain considerations. Wages should be seen as essential for workers to meet their and their families' needs, thus protection for it should always be sought. By removing the imposition of fines for delays in paying wages, the panel of judges is considered to not provide justice and hinder workers in obtaining their rights to welfare. Therefore, Perumda Trans Pakuan Kota Bogor must ensure that future payment of workers' wages is carried out properly. In addition, it is necessary to collectively agree and stipulate in the Employment Agreement, Company Regulations, or Collective Labor Agreement regarding the date of wage payment each month and the mechanism for imposing fines for delays in paying workers' wages. Furthermore, government intervention is needed to oversee the implementation of workers' wage payments."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding peredaran usaha yang dihadapi oleh PT ABC di Pengadilan Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah perbedaan argumentasi antara PT ABC dan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya penyelesaian sengketa pajak terkait koreksi peredaran usaha dan (ii) Bagaimana penyelesaian sengketa banding PT ABC ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini (i) terdapat perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak dalam memahami penyebab kerugian salah satu divisi PT ABC dan (ii) Putusan pengadilan pajak telah memenuhi asas kepastian hukum menurut indikator subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur proses banding namun tidak untuk objek pajak. Penelitian ini menyarankan agar (i) Fiskus bisa bersikap lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan dan PT ABC bisa lebih komunikatif dalam penyampaian penjelasan terkait sengketa, dan (ii) Untuk menghindari kasus serupa, tepatnya dalam mengeliminasi perbedaan pendapat di dalam analisis transfer pricing di Indonesia, seharusnya ada peraturan tambahan yang mengakomodir lebih jelas dan lebih rinci. Hal ini dibutuhkan demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus.

---

This research aims to explore the appeal process on dispute of sales PT ABC at tax court. This research use quantitative descriptive strategy which is aims to collect and analyze data such as literature studies and field research. The main issues discussed on this research are: (i) the different argumentation between PT ABC and Director General of Taxes (DGT) on understanding the causes of loss of one of the division PT ABC and (ii) how the dispute resolution on appeal process of sales PT ABC in terms of the principle of certainty of law. Based on analysis (i) there is different argumentation between DGT and PT ABC that causes of loss of on one of division PT ABC and (ii) Tax Verdict has fulfilled the principle of certainty of law according to the indicator of tax subject, tax rate, and appeal process procedure. However, it does not apply for the tax object. This research suggest that (i) the tax authorities can be more objective on decision making and PT ABC could be more communicative in the delivery of an explanation regarding the dispute, and (ii) To avoid similar cases, specifically in eliminating dissent in the transfer pricing analysis in Indonesia, there should be additional regulations that accommodate a clearer and more detailed explanation and instruction. This is necessary in order to achieve certainty of law both for the taxpayer and the tax authorities."

"Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional.

---

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally."

"ABSTRAKNama : Gede Eka Rusdi AntaraProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Tindakan Operasi Delay To Operation di Instalasi Rawat Darurat RSUP Sanglah Desember2017-Februari 2018Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHPelayanan pembedahan merupakan pelayanan kesehatan di rumah rumah sakit yang dapatmenggambarkan mutu rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan, ketersediaan sarana danprasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta lamanya waktu yang diperlukan untukmemperoleh persetujuan untuk tindakan operasi dari pasien dan keluarga dapat menyebabkanwaktu tunggu tindakan operasi menjadi panjang.Penelitian ini menggunakan rancangan mix method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitiankuantitatif merupakan penelitian observasional analitik cross sectional. Penelitian ini melibatkan54 responden pada penelitian kuantitatif dan 7 informan pada penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan kejadian bed block sebanyak 38,9 dan tidak terjadi bedblock61,1 . Persetujuan operasi diperoleh dalam waktu ge; 1 jam dari 17 responden 31,5 danpersetujuan operasi yang diperoleh dalam waktu < 1 jam sebanyak 37 responden 68,5 . Alatdan sarana didapatkan tidak lengkap 5,6 dan lengkap 94,4 . Waktu tunggu tindakan operasiyang ge; 5 jam dikategorikan delay sebanyak 33,3 , waktu tunggu tindakan operasi yang < 5 jamdikategorikan tidak delay sebanyak 66,7 . Analisis bivariat dengan Chi Square menunjukkanpvalue 0,000 untuk hubungan antara bed block dengan keterlambatan operasi, p-value 0,000 untukhubungan antara persetujuan operasi dengan keterlambatan operasi, p-value 0,012 hubungan alatdan sarana dengan keterlambatan operasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah persetujuanoperasi dengan p-value 0,005 dengan regresi logistik.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara bed block,persetujuan operasi serta alat dan sarana terhadap keterlambatan operasi. Hasil penelitian ini dapatdijadikan pedoman dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pembedahan diInstalasi Rawat Darurat.Key words: bed block, sumber daya manusia, persetujuan operasi, alat dan saranaoperasi, keterlambatan tindakan operasi

---

ABSTRACTName Gede Eka Rusdi AntaraProgramme Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Analysis of Factors Causing Delay to Operation in Emergency DepartmentSanglah Hospital December 2017 February 2018Supervisor Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHSurgery is part of medical services that summarized the hospital performance. Increased hospitalvisits, unavailability of tools, unavailability of human resources, and times consumed to get patientagreement for surgery may causing delay to operation.This is mix method study, quantitative and qualitative. The quantitative study is observationalanalytic, cross sectional. This study includes 54 respondents in quantitative study and 7 informantsin qualitative study.The result showed bed block events is 38,9 . Agreement following informed consent is obtainedin ge 1 hour for 17 respondents 31,5 and 1 hour for 37 respondents 68,5 . Tools andequipment are complete and available in 94,4 cases and incomplete in 5,6 cases. Timeconsumed waiting for operation is categorized delay if ge 5 hours in 33,3 cases, categorized notdelay if 5 hours in 66,7 . Bivariate analysis using Chi Square showed p value 0,000 forcorrelation between bed block and delay to operation, p value 0,000 for correlation between timeconsumed to obtain agreement for surgery, p value 0,012 for correlation between tools andequipment with delay to operation. The most influencing factor is operation agreement with pvalue0,005 using logistic regression.From this study, we conclude there is significant correlation between bed block, time consumedfor obtain operation agreement, tools and equipment availability with delay to operation. Thisresult is a base in making strategy to improve quality of surgery services in emergency department.Key words bed block, human resources, operation agreement, tools and equipment, delay tooperation"

"Penelitian kualitatif ini membahas mengenai hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2017. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah 'Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan geothermal panas bumi di Indonesia tahun 2010-2017?'. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teori utama yakni barrier renewable energy penetration serta dibantu dua konsep Multi-Level Governance MLG dan Central-Local Relation, dimana Barrier renewable energy penetration dan MLG lebih banyak digunakan untuk melihat permasalahan institusional yang menjadi kendala bagi pengembangan energi panas bumi di tingkat pusat, sementara central-local relation akan lebih ditekankan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam menghambat pengembangan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang dominan menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi yakni institusional, posisi ekonomi energi terbarukan yang marjinal, kebutuhan jangka pendek yang mendesak dari proyek listrik nasional dan desentralisasi menjadi faktor yang menghambat energi terbarukan panas bumi dalam kurun waktu 2010-2017.

---

This qualitative research discusses challenges implementation of geothermal energy 2010 2017. The main question which is raised in this research is what are the factors which obstacled the implementation of geothermal energy in Indonesia 2010 2017. To answer this question, renewable energy penetration theory is used. Another framework which is used in this research are Multi Level Governance and Central Local relation. Barrier to renewable energy penetration and MLG are mostly focused to see the institutional problem of geothermal in the central government, while central local relation discusses how decentralization detain the implementation of renewable energy.

This research concluded that there are four main factors which detained the implementation of geothermal as renewable energy in Indonesia in 2010 2017, formal institution, marginal economy needs, electrification government program and decentralization."