Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak diselesaikan di Pengadilan Pajak. Tetapi, Pengadilan Pajak di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah terlambatnya penerbitan putusan Pengadilan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab dan akibat dari terlambatnya penerbitan putusan Pengadilan Pajak serta mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pengadilan Pajak untuk menanggulangi keterlambatan penerbitan putusan Pengadilan Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan keterlambatan penerbitan putusan Pengadilan Pajak.

---

Tax disputes between Taxpayers and the Tax Authorities completed in the tax court. However, the tax court in Indonesia still has some drawbacks, one of which is delay in the issuance of the Tax Court’s decision (verdict). This research aims to analyze the cause and effect of the delay in the issuance of the verdict and gain better understanding as to how steps have been taken by the tax court to cope with delays in the issuance of the Tax Court’s decision. The approach used in this research is a qualitative descriptive method. This research resulted in a fact that there are some internal and external factors causing delays in the issuance of the Tax Court’s decision."

"Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang sedang bersengketa dalam hal pajak ke Mahkamah Agung. Namun atas pengajuan upaya peninjauan kembali, Mahkamah Agung memiliki masalah yaitu adanya penumpukan sengketa pajak yang terjadi di Mahkamah Agung. Peneltian ini bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung dan upaya apa yang dilakukan Mahkamah Agung dalam menghadapi terjadinya penumpukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpuan data adalah wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penumpukan sengketa pajak di Mahkamah Agung adalah banyaknya berkas sengketa pajak yang masuk, tidak adanya sanksi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, kurangnya sumber daya manusia, kurang sederhananya sistem dalam proses pemeriksaan sengketa di Mahkamah Agung, dan kurangnya sarana di Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan Mahkamah Agung adalah mengadakan kebijakan sistem kamar, melaksanakan sistem pembacaan berkas serentak, melakukan koreksi bersama, meminta penyertaan data elektronik, dan melakukan perekrutan sumber daya manusia.

---

Judicial review is an extraordinary legal act that may be submitted by parties who are in the case of tax dispute to the Supreme Court. However, for the judicial review, the Supreme Court has the problem of accumulation of tax disputes. This research intends to analyze about the factors that cause the accumulation of tax disputes in the Supreme Court and the efforts made by the Supreme Court to overcome the problem. This research uses qualitative approach with descriptive type and the data collection techniques are interview and literature study.

The results of research indicate that the factors that led to the accumulation of tax disputes in the Supreme Court are the number of incoming tax dispute files, the absence of sanctions against incompatible legislation, the lack of human resources, the lack of simplicity in the dispute examination process, and the lack of tools in the Supreme Court. The efforts made by the Supreme Court are conducting chamber system policies, implementing simultaneous readout files, performing corrections together, requesting inclusion of electronic data, and recruiting more human resources."

"ABSTRAKDalam suatu proses pemungutan pajak, terdapat prosedur pengawasan melaluikegiatan pemeriksaan pajak. Namun pada kenyataannya koreksi yang dilakukan olehpemeriksa pajak banyak yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Setidaknya sejaktahun 2011-2014, berkas masuk sengketa pajak di Pengadilan Pajak kian meningkat.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fakor utama penyebab timbulnya sengketapajak dan mempelajari permasalahan yang menyebabkan meningkatnya sengketapajak di Pengadilan Pajak sejak tahun 2011-2014.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sengketa pajak adalahkarena terdapat perbedaan pengaplikasian hukum. Perbedaan pengaplikasian tersebutdapat disebabkan karena multitafsir peraturan perundang-undangan maupunperbedaan pemahaman substansi transaksi. Selain itu, timbulnya sengketa pajak jugatidak terlepas dari asumsi bahwa setiap individu bertindak sesuai dengankepentingannya. Permasalahan yang menyebabkan sengketa pajak meningkat setiaptahunnya adalah karena terdapat ketidakefektifan sistem administrasi dalampenyelesaian sengketa di tahap pemeriksaan dan keberatan serta kemampuanPengadilan Pajak untuk menghasilkan putusan tidak sebanding dengan peningkatanjumlah berkas sengketa yang masuk.

---

ABSTRACTIn a process of tax collection, there are monitoring procedures through taxaudits. But in fact the many corrections made by tax inspectors are not approved bythe Taxpayer. At least since 2011-2014, new file of tax disputes in the Tax Court isincreasing. This study was conducted to determine the main factor that causing taxdisputes and study the issues which led to increased tax disputes in the Tax Courtsince 2011-2014.This study is a qualitative research with descriptive design. The resultsshowed that the factors causing the tax dispute is because there are differences in theapplication of the law. The difference could be due to the application of multipleinterpretations of the legislation and the differences in understanding of thesubstance of the transaction. In addition, the incidence of the tax dispute can not beseparated from the assumption that individuals act according to its interests. Theproblems that led to the tax dispute is increasing every year because there areinefficiencies in the administrative system of dispute settlement in tax authority aswell as the ability Tax Court to give verdict is not proportional to the increase in thenumber of disputes new file."

"ABSTRAKKriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang harus diatasi karena mengakibatkan berbagai macam kerugian ekonomi dan psikologis. Kriminalitas termasuk fenomena spasial karena terdapat kecenderungan bahwa tingkat kriminalitas suatu daerah mempengaruhi tingkat kriminalitas di daerah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan spasial tingkat kriminalitas antar provinsi-provinsi di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas diantara household expenditure, tingkat pengangguran terbuka, persentase siswa SMA dropout, persentase polisi, persentase penduduk miskin, dan indeks gini.Penelitian ini menggunakan data panel 33 provinsi selama periode 2007-2013, yang dianalisis secara deskriptif dan ekonometrika menggunakan regresi data panel dan regresi spasial data panel. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan spasial tingkat kriminalitas di Indonesia. Model terbaik yang dapat menggambarkan tingkat kriminalitas adalah spatial autocorrelation (SAC) yang menunjukkan adanya keterkaitan spasial baik pada variabel dependen maupun errornya. Faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia selama periode 2007-2013 adalah indeks gini, persentase siswa SMA dropout, dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan α=1% indeks gini menunjukkan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kriminalitas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antar masyarakat dapat memicu terjadinya aktifitas kriminal.

---

ABSTRACT

Crime is a social problem that must be solved because it resulted in a wide range of economic and psychological losses. Crime is one of spatial phenomena because there is a tendency that a local crime rate affects the crime rate in surrounding area. This study aims to investigate the spatial linkages of crime rate among the provinces in Indonesia and to identify what factors are significantly affecting the crime rate among household expenditure, unemployment rate, the percentage of high school students drop out, the percentage of the police, the percentage of poor people, and the index gini.

This study uses panel data of 33 provinces during the period 2007-2013, were analyzed using descriptive and econometric panel data regression and spatial regression panel data. The result indicates that there is a spatial linkages of crime rate in Indonesia. The best model that can capture the crime rate is spatial autocorrelation (SAC) which shows the spatial relationship both on the dependent variable and error. Significant factors that affecting the crime rate in Indonesia for period 2007-2013 are the gini index, the percentage of high school dropouts, and the unemployment rate. With α = 1% gini index is the most influence variable that increase the crime rate. This indicates that the economic disparities between communities may lead to criminal activity."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa banding peredaran usaha yang dihadapi oleh PT ABC di Pengadilan Pajak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (i) Apakah perbedaan argumentasi antara PT ABC dan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya penyelesaian sengketa pajak terkait koreksi peredaran usaha dan (ii) Bagaimana penyelesaian sengketa banding PT ABC ditinjau dari asas kepastian hukum. Hasil penelitian ini (i) terdapat perbedaan pendapat antara DJP dan Wajib Pajak dalam memahami penyebab kerugian salah satu divisi PT ABC dan (ii) Putusan pengadilan pajak telah memenuhi asas kepastian hukum menurut indikator subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur proses banding namun tidak untuk objek pajak. Penelitian ini menyarankan agar (i) Fiskus bisa bersikap lebih objektif dalam mengambil sebuah keputusan dan PT ABC bisa lebih komunikatif dalam penyampaian penjelasan terkait sengketa, dan (ii) Untuk menghindari kasus serupa, tepatnya dalam mengeliminasi perbedaan pendapat di dalam analisis transfer pricing di Indonesia, seharusnya ada peraturan tambahan yang mengakomodir lebih jelas dan lebih rinci. Hal ini dibutuhkan demi tercapainya kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun bagi fiskus.

---

This research aims to explore the appeal process on dispute of sales PT ABC at tax court. This research use quantitative descriptive strategy which is aims to collect and analyze data such as literature studies and field research. The main issues discussed on this research are: (i) the different argumentation between PT ABC and Director General of Taxes (DGT) on understanding the causes of loss of one of the division PT ABC and (ii) how the dispute resolution on appeal process of sales PT ABC in terms of the principle of certainty of law. Based on analysis (i) there is different argumentation between DGT and PT ABC that causes of loss of on one of division PT ABC and (ii) Tax Verdict has fulfilled the principle of certainty of law according to the indicator of tax subject, tax rate, and appeal process procedure. However, it does not apply for the tax object. This research suggest that (i) the tax authorities can be more objective on decision making and PT ABC could be more communicative in the delivery of an explanation regarding the dispute, and (ii) To avoid similar cases, specifically in eliminating dissent in the transfer pricing analysis in Indonesia, there should be additional regulations that accommodate a clearer and more detailed explanation and instruction. This is necessary in order to achieve certainty of law both for the taxpayer and the tax authorities."

"Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional.

---

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally."

"ABSTRAKNama : Gede Eka Rusdi AntaraProgram Studi : Kajian Administrasi Rumah SakitJudul : Analisa Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Tindakan Operasi Delay To Operation di Instalasi Rawat Darurat RSUP Sanglah Desember2017-Februari 2018Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHPelayanan pembedahan merupakan pelayanan kesehatan di rumah rumah sakit yang dapatmenggambarkan mutu rumah sakit. Peningkatan jumlah kunjungan, ketersediaan sarana danprasarana, ketersediaan sumber daya manusia serta lamanya waktu yang diperlukan untukmemperoleh persetujuan untuk tindakan operasi dari pasien dan keluarga dapat menyebabkanwaktu tunggu tindakan operasi menjadi panjang.Penelitian ini menggunakan rancangan mix method yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitiankuantitatif merupakan penelitian observasional analitik cross sectional. Penelitian ini melibatkan54 responden pada penelitian kuantitatif dan 7 informan pada penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan kejadian bed block sebanyak 38,9 dan tidak terjadi bedblock61,1 . Persetujuan operasi diperoleh dalam waktu ge; 1 jam dari 17 responden 31,5 danpersetujuan operasi yang diperoleh dalam waktu < 1 jam sebanyak 37 responden 68,5 . Alatdan sarana didapatkan tidak lengkap 5,6 dan lengkap 94,4 . Waktu tunggu tindakan operasiyang ge; 5 jam dikategorikan delay sebanyak 33,3 , waktu tunggu tindakan operasi yang < 5 jamdikategorikan tidak delay sebanyak 66,7 . Analisis bivariat dengan Chi Square menunjukkanpvalue 0,000 untuk hubungan antara bed block dengan keterlambatan operasi, p-value 0,000 untukhubungan antara persetujuan operasi dengan keterlambatan operasi, p-value 0,012 hubungan alatdan sarana dengan keterlambatan operasi. Faktor yang paling berpengaruh adalah persetujuanoperasi dengan p-value 0,005 dengan regresi logistik.Dari penelitian ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara bed block,persetujuan operasi serta alat dan sarana terhadap keterlambatan operasi. Hasil penelitian ini dapatdijadikan pedoman dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan pembedahan diInstalasi Rawat Darurat.Key words: bed block, sumber daya manusia, persetujuan operasi, alat dan saranaoperasi, keterlambatan tindakan operasi

---

ABSTRACTName Gede Eka Rusdi AntaraProgramme Kajian Administrasi Rumah SakitTitle Analysis of Factors Causing Delay to Operation in Emergency DepartmentSanglah Hospital December 2017 February 2018Supervisor Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PHSurgery is part of medical services that summarized the hospital performance. Increased hospitalvisits, unavailability of tools, unavailability of human resources, and times consumed to get patientagreement for surgery may causing delay to operation.This is mix method study, quantitative and qualitative. The quantitative study is observationalanalytic, cross sectional. This study includes 54 respondents in quantitative study and 7 informantsin qualitative study.The result showed bed block events is 38,9 . Agreement following informed consent is obtainedin ge 1 hour for 17 respondents 31,5 and 1 hour for 37 respondents 68,5 . Tools andequipment are complete and available in 94,4 cases and incomplete in 5,6 cases. Timeconsumed waiting for operation is categorized delay if ge 5 hours in 33,3 cases, categorized notdelay if 5 hours in 66,7 . Bivariate analysis using Chi Square showed p value 0,000 forcorrelation between bed block and delay to operation, p value 0,000 for correlation between timeconsumed to obtain agreement for surgery, p value 0,012 for correlation between tools andequipment with delay to operation. The most influencing factor is operation agreement with pvalue0,005 using logistic regression.From this study, we conclude there is significant correlation between bed block, time consumedfor obtain operation agreement, tools and equipment availability with delay to operation. Thisresult is a base in making strategy to improve quality of surgery services in emergency department.Key words bed block, human resources, operation agreement, tools and equipment, delay tooperation"

"Rumah sakit memiliki tujuan memberikan pelayanan yang merata tanpa memandang status ekonomi, untuk pemerataan pemberian layanan dan kemudian pemerintah membentuk JKN yang selanjutnya dikelola oleh BPJS kesehatan. Pasien peserta BPJS yang sudah dilayani akan dilakukan penagihan klaim kepada BPJS. Apabila berkas klaim yang diterima BPJS tidak lengkap maka pembayaran akan ditunda sampai rumah sakit melengkapi adanya kesepakatan antar  rumah sakit dan BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian observasional atau non-eksperimental dengan menggunakan metode kualitatif melalui telaah dokumen berkas klaim pending tahun 2021 dan wawancara mendalam terhadap informan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab klaim pending di Rumah Sakit Ibu dan Anak Nabasa tahun 2021. Hasil dari penelitian ini adalah dari total 5380 klaim yang diajukan, ada 1599 kasus klaim pending. Dari hasil penelitian juga didapatkan ada tujuh faktor penyebab klaim pending dan tiga kasus terbanyak adalah resume medis tidak lengkap, koding tidak sesuai serta konfirmasi USG pada rawat jalan. Penyebab kasus klaim pending tersebut karena tidak ada pengecekan dahulu berkas klaim sebelum berkas tersebut diajukan, human error, serta petugas koder dan verifikator rumah sakit yang tidak kompeten.

---

The hospital aims to provide equal services regardless of economic status, leading to establishment of the National Health Insurance (JKN) managed by the Health Insurance Administration Agency (BPJS Kesehatan). Patients who are participants of BPJS will have their claims billed to BPJS after receiving treatment. If the claim documents obtained by BPJS are incomplete, the payment will be postponed until the hospital completes the necessary agreement between the hospital and BPJS. This research is an observational or non-experimental study conducted using qualitative methods through the review of claim document files pending in 2021 and in-depth interviews with informants. The goal is to obtain information about the factors causing pending claims at the Nabasa Mother and Child Hospital in 2021. The results of this study show that out of a total of 5,380 claims submitted, there were 1,599 cases of pending lawsuits. The research also identified seven factors causing pending claims, with the top three being incomplete medical resumes, incorrect coding, and lack of confirmation for outpatient ultrasound examinations (USG). The causes of these pending claim cases are attributed to the need for prior verification of claim documents before submission, human error, and incompetent hospital coders and verifiers."

"Penelitian kualitatif ini membahas mengenai hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2017. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah 'Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan geothermal panas bumi di Indonesia tahun 2010-2017?'. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teori utama yakni barrier renewable energy penetration serta dibantu dua konsep Multi-Level Governance MLG dan Central-Local Relation, dimana Barrier renewable energy penetration dan MLG lebih banyak digunakan untuk melihat permasalahan institusional yang menjadi kendala bagi pengembangan energi panas bumi di tingkat pusat, sementara central-local relation akan lebih ditekankan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam menghambat pengembangan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang dominan menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi yakni institusional, posisi ekonomi energi terbarukan yang marjinal, kebutuhan jangka pendek yang mendesak dari proyek listrik nasional dan desentralisasi menjadi faktor yang menghambat energi terbarukan panas bumi dalam kurun waktu 2010-2017.

---

This qualitative research discusses challenges implementation of geothermal energy 2010 2017. The main question which is raised in this research is what are the factors which obstacled the implementation of geothermal energy in Indonesia 2010 2017. To answer this question, renewable energy penetration theory is used. Another framework which is used in this research are Multi Level Governance and Central Local relation. Barrier to renewable energy penetration and MLG are mostly focused to see the institutional problem of geothermal in the central government, while central local relation discusses how decentralization detain the implementation of renewable energy.

This research concluded that there are four main factors which detained the implementation of geothermal as renewable energy in Indonesia in 2010 2017, formal institution, marginal economy needs, electrification government program and decentralization."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menjadi jawaban atas dualisme pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung yang telah berlangsung sejak awal pembentukannya. Diputus inkonstitusionalnya norma hukum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan pembinaan atas aspek organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak untuk dialihkan secara bertahap dari Kementerian Keuangan ke bawah satu atap Mahkamah Agung paling lambat 31 Desember 2026. Skripsi ini membahas 3 (tiga) persoalan: i) perkembangan dan eksistensi lembaga peradilan pajak di Indonesia, ii) keberlakuan sistem pembinaan atas badan peradilan di Indonesia dan pengaruhnya terhadap independensi kekuasaan kehakiman, dan iii) analisis penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung. Penelitian terhadap ketiga permasalahan tersebut dilakukan secara doktrinal dengan menggunakan pendekatan yang terpadu untuk menjawab masing-masing persoalan. Hasil dari Penelitian ini dipaparkan pertama-tama secara deskriptif menyangkut uraian teoritis dan historis mengenai lembaga peradilan pajak dan sistem pembinaan badan peradilan di Indonesia, untuk selanjutnya bermuara pada analisis secara preskriptif untuk menjawab aspek-aspek penyatuatapan pembinaan Pengadilan Pajak yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 berarti reformasi total Pengadilan Pajak, khususnya menyangkut aspek pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangannya.

---

The Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 serves as an answer to the dualism of the Tax Court guidance under the Ministry of Finance and the Supreme Court that has been going on since its establishment. The inconstitutionality of the legal norms in the provisions of Article 5 paragraph (2) of Law Number 14 Year 2002 on the Tax Court requires the guidance of the organizational, administrative, and financial aspects of the Tax Court to be transferred gradually from the Ministry of Finance to the Supreme Court no later than 31 December 2026. This thesis discusses 3 (three) issues: i) the development and existence of tax judicial institutions in Indonesia, ii) the applicability of the guidance system for judicial bodies in Indonesia and its influence on the independence of judicial power, and iii) analysis of the unification of the Tax Court's guidance under the Supreme Court. This research was conducted in a doctrinal manner by using an integrated approach to answer each issues. The results of this research are presented first descriptively concerning the theoretical and historical description of the tax court institution and the system of guidance of judicial bodies in Indonesia, to then lead towards a prescriptive analysis to answer the various aspects of the unification of the Tax Court guidance that must be followed up. The follow-up after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 means a total reform of the Tax Court, especially in regards of its organization, administration, and financial aspects."