Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok selaku APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) dalam konteks e-procurement pada Pemerintahan Kota Depok. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dimensi-dimensi pengawasan internal dari COSO pada Inspektorat Kota Depok. Permasalahan yang diangkat peneliti yaitu: pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kota Depok selama ini belum dapat mencegah korupsi dan penyimpangan dalam sektor e-procurement di Pemkot Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal Inspektorat Kota Depok dalam konteks e-procurement pada Pemerintahan Kota Depok belum berjalan dengan baik karena beberapa masalah antara lain: metodologi pengawasan e-procurement yang dilakukan masih post audit, belum diangkatnya auditor ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA), belum adanya program penilaian risiko di dalam merencanakan kegiatan pengawasan e-procurement dan belum adanya penilaian dan grand design terkait sumber daya manusia dalam hal ini khususnya auditor di Inspektorat Kota Depok.

---

This thesis discusses about internal control performed by Inspektorat Kota Depok as internal government auditor in the context of e-procurement in City Government of Depok. In this thesis, researcher analyzed the dimensions of the COSO’s internal control in Inspektorat Kota Depok as main actor of internal control. This study raised issue about internal control that do by Inspektorat Kota Depok can’t prevent corruption in the context of e-procurement in city Government of Depok. This thesis used a positivist approach with qualitative method for the collecting data. The results of this thesis showed that internal control by Inspektorat Kota Depok in the context of e-procurement has not run properly.due to some problem such as: e-procurement controling method still use post audit, the auditors in Inspektorat Kota Depok has not approached into the functional auditor, the absence of a risk assesment program in planning of e-procurement controling activities, and there is still no assesment and grand design that related to human resources especially for auditors in Inspektorat Kota Depok.

"

"

Implementasi e-procurement memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa. Untuk menunjang upaya ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilihat memberikan perluasan peran bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa. Salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan ini adalah Kota Depok. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud mengalisis implementasi e-procurement di Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan model five-stream framework dari Howlett (2018) yang memberikan penekanan pada pentingnya peran pemangku kepentingan di tahap implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism dengan metode penelitian kualitatif melalui wawancara semi-terstruktur dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement di Kota Depok sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, masih ditemui beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pelaksanannya belum sepenuhnya optimal. Dari keempat faktor yang dianalisis, faktor rendahnya komitmen manajerial, dukungan manajer di level atas, dan kecakapan pegawai menjadi penyebabnya. Oleh karenanya, perbaikan pada ketiga faktor tersebut diperlukan agar selanjutnya dapat mendukung optimalisasi proses implementasi e-procurement yang dilakukan.

 

 

---

E-Procurement implementation aims to improve transparency, accountability, and efficiency in the procurement process of goods/services. To support this effort, the government issued Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services which is seen to provide an expansion of stakeholders to engage in the procurement process of goods/services. One of the cities implementing the policy is Depok. Through this research, the authors intend to analyze the e-procurement implementation in Depok and the factors that influence it based on the five-stream framework model of Howlett (2018) which emphasizes the importance of stakeholder role in the implementation stage. The study used a post-positivism approach with qualitative research methods through semi-structured interviews and literature studies. The results showed that the implementation of e-procurement in Depok is following the steps specified in Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 on Public Procurement of Goods/Services. Nevertheless, there are some shortcomings in the implementation. Therefore, the implementation is not fully optimized. Of the four factors analyzed, managerial commitment, support of managers on the top level, and employee proficiency is the cause. Therefore, improvements to these three factors are necessary to further support the optimisation of the e-procurement implementation process.

 

"

"Tesis ini menjelaskan proses kegiatan pengadaan barang dan jasa di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Penulis mencoba menganalisis sistem pengendalian internal berdasarkan COSO dan implementasi ERM sebagai pedoman dalam menjalankan pengendalian internal dan mengungkapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 305 Tahun 2010 di PT XYZ (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah. Tujuan PT XYZ (Persero) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa (E Procurement) adalah untuk mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance di BUMN serta memberikan manfaat dalam transparansi, efisiensi dan pengendalian internal yang baik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam menjalankan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, calon penyedia barang dan jasa masih kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai harga satuan barang, adanya perlakuan yang tidak sama kepada calon penyedia barang dan jasa dan inefisiensi. PT XYZ mengharapkan melalui e procurement ini dapat mengurangi inefisiensi di perusahaan, mengungkapkan transparansi dalam informasi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas, mendapatkan calon penyedia barang dan jasa yang terbaik, mendapatkan harga yang paling kompetitif dan untuk mendapatkan kepercayaan dari stake holder.

---

This thesis explains the goods and service procurement activity process at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The writer attempts to analyze the internal control system based on COSO and ERM implementation as the guidelines in carrying out internal control and revealing the suitable goods and service procurement activity with the Decision of the Board of Directors Number 305 of the Year 2010 at PT XYZ (Persero) in the area of South Kalimantan and Central Kalimantan. The objectives of PT XYZ (Persero) in carrying out the goods and service procurement (E Procurement) activity are to support the implementation of Good Corporate Governance in BUMN (State- Owned Enterprise) and to provide advantages in the transparency, efficiency, and good internal control in carrying out the goods and service procurement. In carrying out the goods and service procurement, the candidates of the goods and service suppliers still find it difficult to discover information on goods unit prices, there is still discrimination of treatment towards the candidates of the goods and service suppliers, and there is inefficiency. PT XYZ expects that through this e procurement it can reduce inefficiency in the company, reveal transparency in the information of goods and service procurement, accountability, gain the best candidates of goods and service suppliers, obtain the most competitive price, and gain trust from the stakeholders."

"

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara berdasar e-procurement pada Lapan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, peraturan pemerintah dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan Barang Milik Negara di Lapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern atas perencanaan kebutuhan dan pengadaan berdasar e-procurement belum seluruhnya berjalan baik sehingga perlu dilakukan beberapa perbaikan untuk memenuhi lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

---

This research is a descriptive qualitative research that aimed to describe the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement of State-Owned Assets at Lapan. The research methodologies used are literature study by reading and studying books, literature, journals, thesis, government regulation and internet articles related to the topic and field research by conducting interviews with the interviewees that related to the activity of requirenments planning and procurement of State-Owned Assets at Lapan. The results showed that the implementation of internal control on the requirements planning and e-procurement has not entirely run well so necessary to do some improvements to meet five elements of internal control, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring.

"

"Praktik e-procurement cukup populer dibahas dalam 10 tahun belakangan ini. Pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik telah digunakan di berbagai sektor, khususnya sektor pemerintahan dan privat. Selain itu, banyak inovasi-inovasi yang telah diterapkan dalam teknologi e-procurement. Dalam penelitian ini akan fokus pada sektor privat dan melihat bagaimana mekanisme inovasi terbuka yang diterapkan dalam sistem e-procurement. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis secara mendalam inovasi terbuka dalam penerapan teknologi e-procurement pada perusahaan PT Aplikanusa Lintasarta. Data penelitian ini melibatkan beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, tim pengembangan e-procurement, mitra pengembang e-procurement dan mitra rekanan DRM. Hasil data penelitian menemukan bahwa dalam proses inisiasi inovasi terbuka berawal dari minimnya fitur aplikasi IIPS dan ketidakmampuan tim internal untuk memfasilitasi inovasi berkelanjutan. Inisiasi pengembangan inovasi e-procurement dilakukan dengan metode tender dengan beberapa pertimbangan dari internal maupun eksternal. Pengaruh pertimbangan eksternal menjadi salah satu aspek yang paling berpengaruh dalam menentukan hasil teknis. Selain itu, e-procurement dapat memberikan dampak pada sektor efisiensi. Efisiensi ini paling berpengaruh pada aspek efisiensi anggaran dan otomasi bisnis proses. Kemudian, dalam penelitian ini menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan inovasi terbuka. Faktor pendorong yang paling berpengaruh merupakan dukungan manajemen. Namun, apabila tidak dukung dengan anggaran yang cukup, maka aspek anggaran menjadi sektor penghambat yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam implementasi inovasi terbuka yang diterapkan di e-procurement cukup berhasil, nanun perlu dukungan dari manajemen dengan realisasi anggaran yang cukup agar dapat terus cepat berinovasi.

---

The practice of e-procurement is quite popular in the last 10 years. Electronic-based procurement of goods and services has been used in various sectors, especially the government and private sectors. In addition, many innovations have been implemented in e-procurement technology. In this study, we will focus on the private sector and see how open innovation mechanisms are implemented in the e-procurement system. This study uses qualitative methods and analyzes in depth open innovations in the application of e-procurement technology at the company PT Aplikanusa Lintasarta. This research data involves several informants who are directly involved in decision making, e-procurement development team, e-procurement development partners and DRM partners. The results of the research data found that the process of initiating open innovation started with the lack of IIPS application features and the inability of the internal team to facilitate continuous innovation. The initiation of the development of e-procurement innovation is carried out using the tender method with several considerations from internal and external. The influence of external considerations is one of the most influential aspects in determining technical results. In addition, e-procurement can have an impact on the efficiency sector. This efficiency has the most influence on aspects of budget efficiency and business process automation. Then, in this study analyze the incentive and inhibiting factors in the application of open innovation. The most influential driving factor is management support. However, if it is not supported by an adequate budget, then the most influential inhibiting factor is the budget aspect. Therefore, the implementation of open innovation implemented in e-procurement is quite successful, but support from management is needed with the realization of sufficient budget allocations in order to continue to innovate quickly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa output yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga tingkat kepuasan dari pengguna tidak optimal.

---

The aims of this research is to analyze the impact of the mechanism of e procurement practices in governmental sector, since the preparation procurement plan phase, procurement process, and internal control on procurement process, to the performance of procurement. This research is using descriptive analysis method with study case approach. The results of this study indicate that the mechanism of procurement plan, the evaluation of bidding to conclude the tender winner, and the internal control on procurement, have not implemented optimally. This, however, have impact to the performance of the procurement which is not achieved the maximum result since some outputs are not met the specification technic required so it leads to the low rate of users satisfaction."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Unit Kerja Presidenbidang Pengawasan dan Pegendalian Pembangunan berperan sebagai lembagapengendalian internal dalam pelaksanaan prioritas nasional, memahami hubunganUKP4 dengan lembaga-lembaga negara lainnya dengan fungsi pengawasan,memahami bagaimana peran UKP4 sebagai lembaga pengendalian internal dalamproses penerapan tata kelola pemerintahan, dan memahami bagaimana peranUKP4 sebagai konsultan internal pemerinta. Teori yang digunakan adalah teoriCOSO dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut Bappenas,IFAC, IMF, dan PBB. Hasilnya menunjukkan bahwa UKP4 sebagai lembagapengawasan dan pengendalian internal pemerintah menggunakan model yangdimodifikasi dari kerangka kerja delivery unit dan kerangka COSO.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to understand how the President Delivery Unit serves as aninternal control agencies in the implementation of national priorities, understand UKP4relationships with other state agencies with oversight functions, to understand how UKP4role as an institution in the process of implementing the internal control governance, andunderstand how UKP4 role as an internal consultant pemerinta. The theory used is COSOtheory and principles of good governance according to National Development PlanningAgency, IFAC, the IMF, and the UN. The results showed that UKP4 as an institution ofgovernment oversight and internal controls using a modified model of the deliveryframework units and COSO framework."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"